KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN MENENGAH
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,955 views
Kebijakan Direktorat Pembina Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Dikmen membahas kebijakan dan program Direktorat P2TK Dikmen untuk mendukung pendidikan menengah universal, implementasi kurikulum 2013, dan peningkatan kualitas PTK. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dit. Pembinaan PTK Dikmen serta target pencapaian pendidikan menengah universal di tingkat nasional dan provinsi.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (10)
Similar to KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN MENENGAH
Similar to KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN MENENGAH (20)
More from TeKno (Technology and Knowledge)
More from TeKno (Technology and Knowledge) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN MENENGAH
- 1. KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014
- 2. Pokok Bahasan • Kebijakan Direktorat P2TK Dikmen • Pendidikan Menengah Universal • Implementasi Kurikulum 2013 • Ujian Nasional
- 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT. PEMBINAAN PTK DIKMEN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PTK SMA, SMK, PAKET C, SMLB PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEMBINAAN SISTEM KARIR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT FASILITASI DAN BINTEK
- 4. Teknisi Laboratorium Permendiknas No. 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah KEPALA A. Kualifikasi 1. S1 bagi guru, expr. 3th 2. D3 bagi teknisi , expr. 5th 3. Sertifikat B. Kompetensi 1. Kepribadian 2. Sosial 3. Manajerial 4. Profesional
- 5. TEKNIS I A. Kualifikasi 1. D2 & Sertifikat B. Kompetensi 1. Kepribadian 2. Sosial 3. Administratif 4. Profesional LABORAN A. Kualifikasi 1. D1 & Sertifikat B. Kompetensi 1. Kepribadian 2. Sosial 3. Administratif 4. Profesional
- 7. Wajib Belajar: Diamanatkan oleh Undang-Undang Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Sanksi bagi yang tidak mengikuti • Pendidikan Menengah Universal: Difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti 7
- 8. Pentingnya Pendidikan Menengah Universal 1 Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 2 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik 3 Menjawab tantangan persaingan global yang menempatkan makin pentingnya SDM berpendidikan 4 Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan 5 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 8
- 9. Perbandingan APK SMP dan APK SM Tahun 2010 APK SM/Sederajat APK SMP/ Sederajat Masih terdapat sekitar 28% lulusan SMP/Sederajat yang belum tertampung di SMA/Sederajat APK SMA/Sederajat Nasional sebesar 70.53% APK SMP/Sederajat Nasional sebesar 98.20%
- 10. TUJUAN Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. 10
- 11. SASARAN 2020 11
- 12. Manfaat BOS Efektif Pendidikan Semua Siswa sampai SMA/K/M A Wajar Sukses 2010 Diploma I/II/III: SMK: Naker SMA/K/MA Naik 2025 2015 (BPS) ≥ S1/D4 : Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K/MA (Perkiraan) (Perkiraan) 6% 2,8% 8,2 10 % % 8% 4% 4,8% 8% 14,7% 16% 8,2 18% % 20% SMP/MTs : 19,1% 24% 22% ≤ SD/MI : 50,4% 40% 20% SMA/MA : 8,2% 8,2 12
- 13. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan 5.8 Tahun (tertinggi=12,6) Harapan Hidup Pada Saat Lahir Kesehatan Indeks Pendapatan 13,2 Tahun (tertinggi=18) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) (usia 25 tahun keatas) (Mulai masuk sekolah) GNI Perkapita (PPP $) Pendapatan Pendidikan (Pendidikan memiliki efek pengali terhadap kesehatan dan pendapatan) 13
- 14. Skema Program Pendidikan Menengah Universal Meningkatkan IPM Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Tujuan Meningkatkan HLS Menggairahkan Pendidikan Vokasi Bagi yang sudah Bekerja Sasaran Pelaksanaan Paket C Vokasi Progra m Pendidikan Vokasi di SMK Malam dan BLK Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penuntasan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus [3% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penyiapan Sarana Prasarana Penyiapan PTK Penyiapan Anggaran 14
- 15. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Perkembangan APK Dikmen 2005/2006-2010/2011 (Persen) 80.00 70.00 60.00 52.20 56.22 60.51 69.60 70.53 2009/2010 2010/2011 64.28 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2010/2011 52.7% (262Kab/Kota) 47.3% (235 Kab/Kota) Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional Tahun 2010/2011 DKI Jakarta DI Yogyakarta Maluku Kalimantan Timur Bali Kepulauan Riau Sumatera Utara Sulawesi Utara Sumatera Barat Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Aceh Maluku Utara Jawa Timur Jambi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Jawa Tengah Kalimantan Selatan Papua Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Kalimantan Barat Papua Barat Riau Banten Jawa Barat Sulawesi Barat Lampung 119.22 102.75 93.54 91.78 90.58 87.63 86.55 85.51 84.25 83.37 81.74 79.45 78.59 Rata-Rata 77.34 Nas APK SM 75.59 70,53 % 72.85 72.41 70.86 69.57 66.52 65.29 64.93 64.45 64.42 63.22 63.19 62.93 62.42 61.28 60.64 59.56 58.25 58.04 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0120.0140.0 15
- 16. Distribusi APK Dikmen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010/2011 140 Jakarta Timur, DKI Jakarta Selatan, DKI Kota Yogya, DI Yogyakarta Kota Balikpapan, Kaltim 120 262 Kab/ Kota APK (%) 100 Rata-rata Nasional = 70,53% 80 60 40 235 Kab/ Kota 20 Sampang, Jatim Tanah Tidung, Kaltim Labuhanbatu Utara, Sumut Manggarai Timur, NTT Sorong, Papua Barat 0 Kabupaten/Kota 16
- 17. KONDISI LEMBAGA, SISWA DAN GURU DIKMEN NO SATUAN PENDIDIKAN LEMBAGA SISWA GURU 1 SMA 11.575 4.287.777 264.512 2 SMK 9.875 4.026.865 175.656 3 MA 5.897 1.001.998 121.907 4 SMLB 677 6.957 871 5 PAKET C 4.358 329.974 - JUMLAH 32.382 9.653.571 562.946 Sumber data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2011 17
- 18. PROVINSI YANG TELAH MENCANANGKAN KEBIJAKAN DIKMEN UNIVERSAL NAD Sumut Kaltim Kepri Riau Sumbar Gorontalo Sulut Maluku Utara Kalbar Jambi Papua Barat Sulteng Kalteng Babel Kalsel Sulbar Maluku Sumsel Sultra Bengkulu Lampung Papua Sulsel DKI Jateng Banten Jatim Jabar Bali NTB DIY NTT Provinsi dengan APK Dikmen diatas rata-rata nasional (70,53 %) Sudah merintis Pendidikan Menengah Universal Provinsi dengan APK Dikmen dibawah rata-rata nasional ( 70,53 %) Belum merintis Pendidikan Menengah Universal Bentuk intervensi yang diberikan provinsi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan menengah universal: 1. Pemberian BOS-DA dengan besaran Rp 375.000 – Rp 1.836.000 /siswa /tahun 2. Pemberian subsidi siswa miskin BKM-DA dengan besaran Rp 100.000 – Rp 2.880.000 /siswa /tahun 18
- 19. Sasaran Implementasi Dikmen Universal 1 Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung 2 Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah 3 Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 4 Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) 5 Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. 19
- 20. Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan Dikmen Universal Putusan Strategis Proyeksi 2012-... Kondisi 2010 Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Target APM/K Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik SPM Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Unit Sekolah Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran SNP Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran PTK Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Proses Pengambilan Putusan Taktis Standar Biaya Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran 20
- 21. Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan Dikmen Universal Nasional Propinsi Kabupaten/Kota 21
- 22. 100 Percepatan APK Pendidikan Menengah 80 Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal APK 120 60 APK 97,0% (2020) 100 APK 97,0% (2038) 40 80 APK 20 60 0 z 40 Tahun 0 APK Wajar APK Normal12 Tahun Program APK Program Wajar 12 Tahun Normal Reguler 20 Perkiraan Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Mendukung Wajar 12 Tahun ( 2013-2020) No 1 2 Peruntukan Sarana dan Prasarana Pendidikan Peserta Didik (Rp. Milyar) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2.943 2.888 3.163 3.165 3.231 3.320 3.397 1.573 23.680 16.015 16.584 17.123 17.650 18.172 18.685 134.351 7.689 8.279 9.175 61.082 14.725 Tahun 15.396 3 APK Program Wajar3.938Tahun 12 Normal Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.824 4 Sistem Pembelajaran Total Percepatan APK Wajar APK Normal12 Tahun 8.504 8.727 8.946 1.253 1.398 1.558 1.626 1.674 1.722 1.770 1.707 12.709 22.859 25.507 28.425 29.653 30.532 31.420 32.286 31.140 231.821 22
- 23. Target Pencapaian Dikmen Universal per Provinsi 23
- 24. Strategi Pencapaian Pendidikan Menengah Universal Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Ruang Belajar lainnya Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Peralatan Pendidikan Manajemen dan kultur sekolah Satuan Pendidikan Peserta Didik Penghargaan dan Perlindungan Karir dan Kesejahteraan 24 Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi Sistem Evaluasi Kualifikasi Penyelarasan Distribusi Kewirausahaan Pendidikan Menengah Universal Penyediaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) BOS SM Sist. Pembelajaran Kurikulum + Pendidikan Karakter Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa BOP Paket C Pengembangan Bakat dan Minat
- 25. KURIKULUM 2013
- 26. KERANGKA PIKIR HARAPAN KURIKULUM 2013 SISWA yang seimbang antara sikap (attitude), ketrampila n (skill), dan pengetahuan (knowledge) untuk menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, ino vatif yang mampu menjawab tantangan global ISI : Apa Yang Akan Diajarkan Kepada Siswa PEMBELAJARAN (Bagaimana Pembelajaran Oleh Guru) MANAJEMEN SEKOLAH (Kepemimpinan Pembelajaran dan Manajemen Perubahan) HASIL : Siswa Yang Berpengetahuan, Tera mpil Dan Berperilaku Sesuai Kurikulum 2013
- 27. Landasan Pengembangan Kurikulum Aspek Filosofis • Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat • Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi Aspek Yuridis • RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN • Perubahan metodologi pembelajaran • Penataan kurikulum • INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010 • Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai Budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa Aspek Konseptual • Relevansi • Model Kurikulum Berbasis Kompetensi • Kurikulum lebih dari sekedar dokumen • Proses pembelajaran • Aktivitas belajar • Output belajar • Outcome belajar • Penilaian Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi Penjenjangan penilaian
- 28. Permasalahan Kurikulum 2006 Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (sikap, keterampilan, dan pengetahuan) dan belum tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.
- 29. Identifikasi Kesenjangan Kurikulum Kondisi Saat Ini Konsep Ideal A. Kompetensi Lulusan A. Kompetensi Lulusan Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter Berkarakter mulia Belum menghasilkan Keterampilan sesuai kebutuhan Pengetahuan-pengetahuan lepas Keterampilan yang relevan Pengetahuan-pengetahuan terkait B. Materi Pembelajaran B. Materi Pembelajaran Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan Beban belajar terlalu berat Materi esensial Terlalu luas, kurang mendalam C. Proses Pembelajaran Sesuai dengan tingkat perkembangan anak C. Proses Pembelajaran Berpusat pada guru (teacher centered learning) Berpusat pada peserta didik (student centered active learning) Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks Sifat pembelajaran yang kontekstual Buku teks hanya memuat materi bahasan Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
- 30. Identifikasi Kesenjangan Kurikulum Kondisi Saat Ini Konsep Ideal D. Penilaian D. Penilaian Menekankan aspek kognitif Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional Test menjadi cara penilaian yang dominan Penilaian test dan portofolio saling melekat E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Memenuhi kompetensi profesi saja Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal Fokus pada ukuran kinerja PTK Motivasi mengajar F. Pengelolaan Kurikulum F. Pengelolaan Kurikulum Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman
- 31. Alasan Pengembangan Kurikulum Tantangan Masa Depan Kompetensi Masa Depan •Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA •Masalah lingkungan hidup •Kemajuan teknologi informasi •Konvergensi ilmu dan teknologi •Ekonomi berbasis pengetahuan •Kebangkitan industri kreatif dan budaya •Pergeseran kekuatan ekonomi dunia •Pengaruh dan imbas teknosains •Mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan •Hasil TIMSS dan PISA • Kemampuan berkomunikasi • Kemampuan berpikir jernih dan kritis • Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan • Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab • Kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda • Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal • Memiliki minat luas dalam kehidupan • Memiliki kesiapan untuk bekerja • Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya • Memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan Fenomena Negatif yang Mengemuka Fenomena Negatif yang Mengemuka • Perkelahian pelajar • Narkoba • Korupsi • Plagiarisme • Kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..) • Gejolak masyarakat (social unrest) •Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif •Beban siswa terlalu berat •Kurang bermuatan karakter
- 37. Wajib Kelompok A • Pendidikan Agama dan Budi Pekerti • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Bahasa Indonesia • Matematika • Sejarah Indonesia • Bahasa Inggris Kelompok B •Seni Budaya (termasuk muatan lokal) •Prakarya dan Kewirausahaan (termasuk muatan lokal) •Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal) Kelompok Peminatan Mata pelajaran peminatan akademik (untuk SMA) Matapelajaran peminatan akademik dan vokasi (untuk SMK)
- 39. UJIAN NASIONAL
- 40. Tujuan Ujian Nasional Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi Dasar hukum Permen 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
- 41. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a. pemetaaan mutu program dan/atau satuan pendidikan b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan
- 42. DIT. P2TK DIKMEN • SUBDIT PTK SMK Gedung D LT. 12 Kemdikbud Jl. Pintu 1 Senayan JAKARTA Telp/Fax.: 021-57974106 Website: www.p2tkdikmen.kemdikbud.go.id email: ptksmkdikmen@kemdikbud.go.id atau romisiswanto@kemdikbud.go.id
- 43. TERIMA KASIH