• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Makalah tentang illegal logging
 

Makalah tentang illegal logging

on

  • 20,800 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,800
Views on SlideShare
20,799
Embed Views
1

Actions

Likes
3
Downloads
340
Comments
1

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • gmna cara downloadnya,,,
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Makalah tentang illegal logging Makalah tentang illegal logging Document Transcript

    • BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan Negara agraris, yang mana terdiri dari daratan dan perairan yang luas. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia dari dulu terkenal merupakan daerah yang subur (daratan). Banyak sekali daerah daratan daripada negara kita ini yang dimanfaatkan sebagai daerah pertanian dan juga perkebunan, hal ini karena daratan indonesia terkenal subur sehingga baik untuk dikembangkannya sektor tersebut. Namun semakin hari keadaan negeri kita semakin banyak mengalami perubahan. Seiring dengan perkembangan teknologi industri, banyak lahan-lahan pertanian dan perkebuanan yang subur dibangun diatasnya pabrik-pabrik industri dan juga perkotaan. Perkembangan zaman juga diikuti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang mendiami negeri kita tercinta ini. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan pun semakin sempait, yang mana dikarenakan adanya pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan kita. Selain itu juga banyaknya lahan-lahan yang mulai tercemar dengan limbah dan tingginya kandungan bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah kita. Banyak sekali lahan-lahan perkebunan yang dulunya masih hijau bisa dikatakan vegetasi yang ada masih cukup sekarang menjadi daerah yang kering dan gundul. Ini semua tidak lepas dari tindakan manusia itu sendiri yang kurang bertanggung jawab. Pada dasarnya semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita semua kelak. Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, sudah pasti menjadi penyebab mengapa banyak sekali terjadi bencana alam seperti halnya lonsor, banjir, dll. Penebangan hutan yang tidak mengikuti prosedur tebang pilih menjadi hal yang paling mendasar yang menyebabkan daerah hutan kita yang seharusnya lebat dengan pepohonan menjadi kering kerontang. Dari hal tersebut, banyak sekali yang merasakan danpaknya baik secara langsung maupun tidak. Banyak hewan- hewan yang turun ke daerah pemukiman penduduk, hal ini karena mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal yang cocok untuk diri mereka. Mereka juga kekurangan makanan, sehingga banyak dari mereka yang menyerang pertanian 1
    • kita. Jika kita sadar, manusia sering dirugikan karena akibat ulahnya sendiri.Tidah hanya hewan yang dirugikan, namun di sini yang paling dirugikan adalahalam semesta ini. Sehingga jangan heran jika banyak sekali benca banjir, longsor,dll yang terjadi di daerah sekitar kita ini. Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakanakibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang “nir-etik”. Artinya,manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli padaperan etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yangdihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Umatmanusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannyasendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan „hatinurani. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah.Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam sepertilenyapnya sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitasalam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalahyang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Kiranya tidak salah jikamanusia dipandang sebagai kunci pokok dalam kelestarian maupun kerusakanlingkungan hidup yang terjadi. Bahkan jika terjadi kerusakan dalam lingkunganhidup tersebut, YB Mangunwijaya memandangnya sebagai oposisi atau konflikantara manusia dan alam. Cara pandang dan sikap manusia terhadap lingkunganhidupnya menyangkut mentalitas manusia itu sendiri yang mempertanyakaneksistensinya di jaman modern ini dalam kaitannya dengan waktu, tujuan hidup,arti materi dan yang ada ”di atas” materi. Dengan demikian masalah lingkunganhidup tak lain adalah soal bagaimana mengembangkan falsafah hidup yang dapatmengatur dan mengembangkan eksistensi manusia dalam hubungannya denganalam. Isu-isu kerusakan lingkungan menghadirkan persoalan etika yang rumit.Karena meskipun pada dasarnya alam sendiri sudah diakui sungguh memilikinilai dan berharga, tetapi kenyataannya terus terjadi pencemaran dan perusakan.Keadaan ini memunculkan banyak pertanyaan, perhatian kita pada isulingkungan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keterkaitan danrelasi kita dengan generasi yang akan datang. Kita juga diajak berpikir kedepan. 2
    • Kita akan menyadari bahwa relasi kita dengan generasi akan datang, yang memang tidak bisa timbal balik. Karenanya ada teori etika lingkungan yang secara khusus memberi bobot pertimbangan pada kepentingan generasi mendatang dalam membahas isu lingkungan ini. Para penganut utilitirianisme, secara khusus, memandang generasi yang akan datang dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sekarang. Apapun yang kita lakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan.B. Pokok Permasalahan 1 Apa dampak Illegal Logging? 2 Bagaimana kaitannya antara Illegal Logging dengan etika lingkungan?C. Tujuan dan Manfaat Sehubungan dengan adanya suatu hal yang melatarbelakangi masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan makalah ini, yakni: 1. Mengetahui dampak Illegal Logging di Kalimantan. 2. Mengetahui kaitan antara Illegal Logging dengan etika lingkungan.D. Landasan Teori Penebangan liar atau disebut juga dengan illegal logging. Sedangkan pengertian Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah- wilayah yang luas di dunia. Dalam definisi lain disebutkan bahwa hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. 3
    • 1. Fungsi Hutan a. Sebagai penampung karbondioksida; Dalam proses fotosintesis tumbuhan mengambil Karbondioksida (Co2) dari atmosfer dikombinasi dengan air dan dibantu dengan energi cahaya memproduksi materi organik. b. Habitat Hewan; Hewan-hewan penghuni hutan seperti orang utan, harimau, singa, ular, babi hutan, gajah, dan lainnya merupakan penghuni asli hutan. Habitat mereka di hutan sehingga ketika hutan menjadi gundul hewan-hewan tersebut akan keluar dari hutan dan mendatangi pemukiman penduduk desa, serta memangsa hewan dan penduduk. Hal ini disebabkan karena rantai makan mereka terputus dan menyebabkan hewan-hewan buas tersebut mencari makan di luar hutan. c. Modulator arus hidrologika Hutan sebagai penyeimbang arus hidrologika, sebagai tempat penyerapan air, penahan air sehingga menghindari erosi tanah. d. Pelestari tanah Tanah-tanah yang dibiarkan gundul maka akan kehilangan fungsinya sebagai tanah. Tanah akan kurang berfungsi, sehingga tanah akan menjadi tanah yang tandu, serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.2. Penebangan Liar (Illegal Logging) Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Pembalakan liar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan tanpa ijin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya. 4
    • BAB II PEMBAHASANA. Illegal Logging llegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 UU Kehutanan, mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50: “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;” Huruf h Pasal 50: “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;” huruf f Pasal 50: “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;” Istilah illegal logging tampaknya cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka / terang- terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan illegal logging dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari. Dalam istilah kehutanan, logging adalah suatu aktivitas atau kegiatanpenebangan kayu di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun atas nama perusahaan, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang (kehutanan) sesuai dengan prosedur tata cara penebangan yang diatur dalam peraturan perundangan kehutanan. Dengan demikian, logging atau penebangan dapat dibenarkan 5
    • sepanjang, mempunyai izin, mengikuti prosedur penebangan yang benar berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti prosedur pemanfaatan dan peredaran hasil hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan No. 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu/Hasil Hutan). Sebaliknya ada peristilahan illegal logging yang merupakan antitesa dari istilah logging. Illegal berarti tidak didasari dengan peraturan perundangan atau dasar hukum positif yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan berkonotasi “liar” serta mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau memiliki sesuatu milik pihak lain, yang bukan haknya. Kepada pelanggar atau pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP). Dengan demikian ilog adalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin yang termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan kerugian material bagi negara serta kerusakan lingkungan/ekosistem hutan dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 miliar (UU No. 41 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78). Masalah ilegal logging akan semakin menjadi luas pengertiannya, manakala dihubungkan dengan kegiatan yang disebut dengan “perambahan hutan”. Dalam permasalahan kehutanan, kedua kegiatan tersebut (ilegal logging dan perambahan hutan) disebut sebagai “penjarahan hutan”.B. Akar Masalah Pada dasarnya masalah ilegal logging tidak terlepas dari masalah kajian publik, yang sebenarnya berintikan masalah kebijakan (policy problem), sehingga pemecahan masalahnya (problem solving) juga harus dimulai dengan kebijakan publik (public policy) itu sendiri. Perlu kita kaji akar permasalahan ilegal loggging tersebut secara saksama berdasarkan konsep kajian publik. Dari kajian ini kita bisa mengetahui dan memahami bahwa akar permasalahan ilegal logging sebenarnya adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah. 6
    • Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks,mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakaneksternal (di luar kehutanan). Kedua sumber masalah ini berinteraksi satu samalain. Akibatnya, hasil dari keduanya membuat suatu vector permasalahan. Makinkuat vector permasalahan; maka makin sulit pula ilog diatasi. Indikator tersebuttampak dari semakin maraknya ilog, baik dalam skala nasional maupun regionalatau provinsi, sehingga apabila kondisi ini tidak segera diatasi dengan“komitmen” bersama, maka dapat dipastikan “pintu gerbang” kehancuran hutantelah dekat dihadapan kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20tahun mendatang hutan tropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman belummenampakkan hasil yang signifikan. Untuk mengetahui apa sebenarnya masalah kebijakan internal dan apamasalah kebijakan eksternal, perlu kita identifikasi masalah kebijakan tersebutsebagai berikut:1. Menyangkut masalah kebijakan internal dimulai dengan kelembagaan. Banyak lembaga kehutanan yang menangani hutan, lebih-lebih dengan adanya era otonomi daerah mulai dari pemerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis (UPT)-nya di daerah, sampai tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kotamadya) dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)-nya.2. Adanya lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan, serta dalam operasional tidak jelas tata hubungan kerjanya. Dengan kata lain, tidak ada platform atau satuan pandang yang sama satu sama lain mengenai sistem pengelolaan hutan yang lestari, meskipun untuk itu telah ada banyak panduan tentang bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan lestari itu dari Departemen Kehutanan. Ironisnya, kebijakan kelembagaan kehutanan antara pusat, provinsi dankabupaten/kota tidak merupakan kebijakan yang saling mendukung, bahkanterkesan pusat (Departemen Kehutanan) menjaga jarak dengan daerah dalam halkewenangan, sehingga tidak lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yangjelas,Begitu kompleksnya masalah ilog sehingga apa sebenarnya akar 7
    • permasalahan hingga penanganan ilog menjadi begitu sulit dan bahkanDepartemen Kehutanan telah mengeluarkan 5 (lima) kebijakan pokok, di manamasalah pemberantasan penebangan liar atau illegal logging menjadi kebijakanpokok yang pertama, di samping kebijakan pokok yang lain, yaitupenanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasidan konservasi alam, dan desentralisasi sektor kehutanan (Kep. Menhut. no.7501/ Kpts-II/2002). Masalah lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan kawasanhutan berdasarkan Keputusan Menhut, ternyata tidak banyak mendukungprakondisi dalam pemantapan kawasan hutan. Sampai saat ini hampir 80%kawasan hutan belum selesai penetapan/pengukuhannya oleh Menteri Kehutanan,meskipun barangkali secara fisik sudah 100% kawasan hutan di tata bebas.Belum mantapnya status kawasan hutan ini, juga mengundang permasalahansengketa, di mana dalam setiap penyelesaian masalah sengketa batas ataukawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan selalu terpojok apabila sudahmenyangkut masalah bukti hukum status kawasan. Hal ini sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar (ilog), perambahan kawasan hutanmaupun sengketa lahan lainnya (land tenure). Perlu dipikirkan agar masalahpengukuhan kawasan hutan ini ditingkatkan perundang undangannya menjadiundang-undang pengukuhan hutan, atau setidak-tidaknya peraturan pemerintahyang dalam pelaksanaan pengukuhan/penetapan kawasan hutan ditetapkan olehPresiden melalui Keppres, sehingga dengan demikian mengikat semua pihak danterjaminnya kepastian hukum kawasan hutan dari pada yang selama ini hanyaditetapkan oleh Menteri Kehutanan (dengan Keputusan Menteri) saja. Menyangkut masalah kebijakan Eksternal yaitu izinpendirian atau izinpenetapan kapasitas industri terpasang (industri perkayuan) selama ini, ada padakewenangan Depperindag, yang sebelumnya di Dephut. Dengan izin tersebutberada di Depperindag maka seringkali timbul kesenjangan antara sumber bahanbaku yang ada di hutan dengan kapasitas industri terpasang yang ada di industriperkayuan, sehingga akibatnya industri mengalami kekurangan bahan baku.Untuk itu tidak jarang terjadi industri perkayuan cenderung “menampung” kayu- 8
    • kayu yang bermasalah; hal tersebut jelas mempunyai andil yang cukup kuattimbulnya penebangan liar atau ilog. Menyangkut ini diharapkan agar izin pendirian dan izin kapasitas industriterpasang (hasil hutan) ditangani oleh satu atap di Dephut, agar tanggung jawabpubliknya jelas, dan tidak saling menyalahkan antara Dephut denganDepperindag (kembali seperti semula). Tentunya hal ini memerlukan kearifantersendiri dari pihak terkait. Yang penting jangan ada vested of interest daripihak-pihak yang berkepentingan (contohnya: industri kelapa sawit; dimana ijinindustri dan kapasitas terpasangnya tetap berada di Departemen Pertanian cqDitjen Perkebunan, dan bukan di Depperindag). Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkankelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilaiharganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiaptahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragamanhayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan. Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangatmempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanyamengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres No.4 Tahun 2005tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan danperedarannya di seluruh wilayah republik Republik Indonesia, dalam satu matarantai pemberantasan illegal logging turut menentukan proses penegakan hukum,di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Indonesiaakibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup. Kekebalan para dalang/mastermind/aktor intelektual / backing / pemodal /pelaku utama terhadap hukum disebabkan adanya keterlibatan oknum aparatpenegak hukum menjadi dinamisator maupun supervisor dan sebagian bahkanmenjadi „backing‟ bisnis haram ini. Besarnya uang yang beredar sekitar US$1.3milyar (WWF/World Bank, 2005), serta banyaknya pihak yang turut menikmatihasil bisnis ilegal ini, punya andil yang cukup besar untuk mempengaruhi proseskegagalan dalam penanganan kejahatan kehutanan seperti illegal logging. 9
    • C. Penerapan Undang Undang Lingkungan Hidup untuk Perlindungan Hutan Indonesia Undang-Undang Lingkungan Hidup diarahkan agar hutan dan semua Sumber Daya Alam yang ada di bumi Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Berbicara tentang hukum yang berlaku untuk mengatasi segala permasalahan permasalahan, harus dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi hukum, aparatur hukum yang ada dalam setiap proses yang ada serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya apakah hukum itu telah diterapkan dengan baik atau tidak?. Artinya pada saat salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum yang diharapkan tidaklah akan berjalan sesuai dengan harapan. Sekian banyak penyimpangan fungsi hutan di Indonesia, dari hutan lindung diubah fungsi hutannya menjadi hutan industri. Beberapa hutan lindung yang ada di Indonesia telah rusak dan menjadi permasalahan lingkungan. Pengerusakan hutan yang terjadi seringkali mengakibatkan efek sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan hutan tersebut. Mulai dari terjadinya kekeringan, longsor, dan erosi dan paling parah masyarakat tidak dapat melanjutkan kehidupan secara layak akibat kerusakan yang terjadi seperti pertanian, perikanan darat, dan kehidupan sehari-hari yang terganggu. Dari sekian banyak fakta nyata mengenai pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia sering ditindak tidak sesuai dengan harapan masyarakat umum. Masyarakat lebih mengharapkan fungsi hutan yang telah dirusak dikembalikan daripada sekedar pemidanaan dan denda yang dikenakan terhadap pelaku pengrusakan hutan. Ini karena masyarakat lebih membutuhkan air, tanah, hawa sejuk, udara segar, tanah tidak longsor, dan keindahan alam seperti sebelum pengerusakan lingkungan hutan. Artinya pemerintah harus dapat menghukum para perusak hutan agar mengembalikan hutan sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera terhadapnya. Apabila sekedar pengembalian kerugian negara dalam materi, tidaklah memberikan efek jera karena para pengusaha tidak sulit untuk mengembalikan uang negara. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sanksi pidana dengan penarikan izin usaha dan pidana penjara lebih dihindari para pengusaha atau 10
    • pelaku pengerusakan lingkungan. Memang dalam perudang-undangan yang ada saat ini lebih mengedepankan denda yang besar daripada pengembalian fungsi hutan dan lingkungan. Hal ini yang menyebabkan para pelaku usaha dari awal mendapatkan izin langsung memaksimalkan produksi untuk mengumpulkan keuntungan. Apabila terjadi pengrusakan lingkungan yang tidak disengaja dapat diganti rugi dengan sejumlah dana denda. Karena masalah hutan dan lingkungan saat ini lebih didomonasi para pemegang izin yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang diberlakukan atas dirinya berdasarkan izin tersebut. Artinya mereka melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam izin yang diberikan. Hal yang sering terjadi, dengan gampangnya para pemberi izin dengan merubah fungsi hutan, misalnya dari Hutan Lindung dan Hutan Taman Nasional menjadi hutan industri, yang berakibat fatal dengan banyaknya hutan yang seharusnya dipertahankan dan diatur dengan undang-undang untuk itu, dikelola oleh pengusaha. Apabila tetap terjadi perubahan fungsi dan jenis hutan, tidaklah menutup kemungkinan hutan yang ada di Indonesia saat ini akan habis.D. Penanganan Ilegal Logging Di Hutan Indonesia Untuk mengatasi ilegal loggigg dan sekaligus juga perambahan hutan, kiranya pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas kelembagaan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam program ketiga Departemen Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai. Perlu mendudukkan fungsi Dinas Kehutanan di provinsi sebagai regulator di samping fungsinya sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan yang ada di provinsi/ kabupaten/kota; sehingga jelas tugas/fungsinya sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan (melaksanakan kebijakan publik). Selain itu, perlu mengembalikan fungsi Perhutani ke dalam fungsi BUMN murni yang diberi tugas mencari/ mendapatkan keuntungan finansial bagi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam arti luas. 11
    • Pada dasarnya hubungan yang terjalin antara manusia dan alam dapat dibagimenjadi hubungan manusia dengan alam yang merusak atau merugikan dan yangmenguntungkan atau dengan kata lain ada yang negatif dan positif. Ilegal logging ataupembabatan hutan secara liar merupakan salah satu contoh hubungan yang merusaklingkungan atau alam. Penebangan Hutan secara ilegal (illegal logging) adalah persoalan klasik bagimasyarakat Indonesia. Setiap hari, kegiatan tersebut marak dilakukan di sejumlahkawasan hutan dengan diketahui petugas instansi berwenang, aparat dan masyarakatsetempat. Meskipun berkali-kali diberitakan bahwa penertiban terus diupayakan, namunpenebangan dan perusakan hutan semakin merajalela. Di kabupaten Ketapang misalnya, sasaran penebangan liar adalah Taman NasionalGunung Palung ( TNGP ). Sudah sekitar 5 tahun penjarahan itu berlangsung. Sekitar 80% dari 90.000 ha luas TNGP sudah dirambah para penebang dan mengalami rusak berat.Para penebang yang dibayar untuk memotong pohon itu diperkirakan jumlahnyasebanyak 2000 orang dengan menggunakan motor pemotong chainsaw. Selain itu di hutan Kapuas Hulu, penebangan hutan liar juga tak kalah mengerikan.Sasaran penebangan adalah pohon-pohon dengan jenis Kayu Ramin, Meranti, Klansau,Mabang, Bedaru, dan jenis Kayu Tengkawang yang termasuk jenis kayu dilindungi.Kayu-kayu gelondongan yang telah ditebang langsung diolah menjadi balokdalam berbagai ukuran antara lain: 24 cm x 24 cm, 12 cm x 12 cm denganpanjang rata-rata 6 meter. Setiap hari jumlah truk yang mengangkut kayu ini kewilayah Malaysia sekitar 50 –60 truk. Dampak kerusakan terhadap ekologi lingkungan Penebangan hutan secara ilegal inijuga menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi hutan itu sendiri maupunlingkungan di sekelilingnya. Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan:1. Kerugian bidang Ekonomi Berdasarkan pada perkiraan Prof. Dr. Herujono Hadisuprapto, MSc, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, setiap hari kayu ilegal berbentuk balok yang diselundupkan dari Kal-Bar ke Serawak mencapai 10.000 m kubik. Kayu-kayu ini terbebas dari iuran resmi seperti dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan pajak ekspor. Diprediksi kerugian negara mencapai Rp. 5,35 milyar per hari, atau sekitar Rp 160,5 milyar perbulan. Maka sebenarnya sangat ironis jika kerugian ini dihubungkan dengan usaha mati-matian dari pemerintah Indonesia untuk mencari 12
    • pinjaman dana dari IMF. Ketika pemerintah mengemis pada IMF dana senilai 400 juta $ AS, sebenarnya pemerintah kehilangan pendapatan atas pajak senilai 4 Milyar $ AS setiap tahunnya akibat penebangan hutan liar sejak 1998.2. Dampak kerusakan terhadap ekologi lingkungan Penebangan hutan secara ilegal ini juga menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi hutan itu sendiri maupun lingkungan di sekelilingnya. Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan: pertama, masalah pemanasan global; kedua, masalah degradasi tanah; dan ketiga, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati di dalamnya. a. Masalah pemanasan global Para ahli memperkirakan bahwa dampak dari pemanasan global akan sangat meningkat bila kelestarian dan keutuhan hutan tidak dipelihara. Ada beberapa akibat yang akan muncul akibat pemanasan global ini, antara lain terjadinya perubahan iklim. Hal ini akan mempercepat penguapan air sehingga berpengaruh pada curah hujan dan distribusinya. Akibat selanjutnya adalah terjadinya banjir dan erosi di daerah-daerah tertentu. Seperti kasus yang terjadi di Pontianak ( Kalimantan Barat ) dan Nias ( Sumatra Utara ) yang menelan korban materi dan nyawa yang sangat besar. Musim kering yang berkepanjangan juga akan melanda daerah-daerah yang areal hutannya digunduli, bahkan dibakar. Sebagai contoh adalah kebakaran hutan Kalimantan Barat. Resiko yang timbul kemudian adalah banyaknya lahan yang dibiarkan kosong. b. Masalah degradasi tanah Penebangan hutan secara tak terkendali pasti juga menyebabkan degradasi tanah dan berkurangnya kesuburan tanah. Data dari Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa lahan produktif yang telah diolah di Indonesia sebanyak 17.665.000 hektar. Sebesar 70 % dari lahan itu adalah lahan kering. Sisanya adalah lahan basah. Akibat penebangan liar yang terjadi banyak lahan kering yang tidak digarap. Akibatnya erosi menjadi mudah terjadi dan tanah berkurang kesuburannya. 13
    • c. Masalah kepunahan keranekaragaman hayati Masalah ini cukup mendapat perhatian penting saat ini. Berdasar penelitian para ahli, dikatakan bahwa jumlah spesies binatang atau spesies burung semakin berkurang, khususnya di Kalimantan Barat. Akibat penebangan hutan yang dilakukan terus menerus, banyak hewan yang menyingkir dan mencari habitat yang baru. Misalnya, harimau Kalimantan semakin terjepit karena tempat tinggalnya semakin sempit dan terus di babat. Bukan tidak mungkin bahwa tahun-tahun mendatang spesies harimau akan punah. Para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2015 dengan penggundulan hutan tropis di Kalimantan akan menyebabkan punahnya 4-8% spesies dan 17,35 % pada tahun 2040.E. Kaitan antara Illegal Logging dengan Etika Lingkungan Di Indonesia sendiri sebenarnya etika lingkungan bukanlah merupakan hal yang baru. Jika dikaitkan dengan praktik bisnis, maka bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberi manfaat maksimal pada lingkungan, bukan sebaliknya, menggerogoti keserasian lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata kelestarian lingkungan, dituduh sebagai penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan. Krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini, berakar dari kesalahan perilaku manusia yang berasal dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Masalah lingkungan semakin terasa jauh terpinggirkan, bahkan sering hanya merupakan embel-embel atau tempelan belaka dalam program pembangunan, kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan menurun. Padahal, berbagai bencana akibat pengelolaan lingkungan yang tidak benar telah berulang kali terjadi, dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Menciptakan kesadaran masyarakat yang berwawasan lingkungan merupakan fondasi untuk menjaga agar lingkungan terhindar dari berbagai macam pengrusakan dan pencemaran. Karena pada dasarnya kerusakan lingkungan dikarenakan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Etika lingkungan, dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan 14
    • yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu sekaitan denganlingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perikehidupan dankesejahteraan umat manusia serta mahluk hidup lainnya. Etika lingkungan yang baik dapat menjadikan perilaku kita semakin arif danbijaksana terhadap lingkungan, sebaliknya etika yang salah akan menciptakanmalapetaka bagi kehidupan manusia, karena merusak etika lingkungan hidupadalah pertimbangan filosofis dan biologis mengenai hubungan manusia dengantempat tinggalnya serta dengan semua mahluk non manusia. Dengan etikalingkungan hidup, manusia dipaksa untuk me-review segala aktivitasnya yangberhubungan dengan lingkungan hidup, mana yang benar, mana yang salah. Kepedulian lingkungan yang dangkal menunjukkan perhatian kepadakepentingan yang sering diabaikan dalam ekonomi tradisional. Pandangan inimenganggap alam bernilai hanya sejauh ia bermanfaat bagi kepentingan manusia,bukan karena bernilai pada dirinya sendiri. Kepedulian lingkungan yang dalam,mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Dalam hal ini kita tentu tidak tinggal diam saja, sebagai penonton dalam halkerusakan yang terjadi di bumi ini maka dari itu untuk menanggulangi terjadinyapemanasan global yang mana banyak dampak yang terjadi jika kita hanya tinggaldiam, sebagai orang yang bijak khususnya mahasiswa kita harus kritis tentangmasalah yang terjadi ini maka perlu dibangun kesadaran yang tinggi tentanglingkungan dengan di kenalkan kepada publik tentang etika lingkungan. Makadari itu kita harus mengetahui pengertian illegal logging, dampak yangdihasilkan, dan solusi apa yang harus dilakukan. 15
    • BAB III PENUTUPA. Kesimpulan Pada dasarnya hubungan yang kurang baik antara manusia dengan alam terjadi karena ada faktor keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, karena sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas maka terjadi eksploitasi-eksploitasi yang berlebihan yang nantinya berdampak pada kerusakan alam. Adapun dampak dari pada kegiatan manusia yang merusak lingkungan utamanya hutan banyak sekali, seperti banjir, longsor, adanya hewan-hewan liar yang menyerang pemukiman yaitu areal pertanian karena sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa di hutan akibat pembalakan liar, dan masih banyak lagi lainnya. Dari situ manusia nantinya juga akan merasa dirugikan oleh perbuatannya sendiri. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Etika lingkungan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu sekaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta mahluk hidup lainnya. 16
    • DAFTAR PUSTAKAAzhari Samlawi, Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: DIKTI, 1997.Bertens, K. Etika, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.Keraf, A. Sonny. Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas, 2002.Haba, John. “Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya”. Jakarta: PMB-LIPI. 2005.Soerjani, Mohamad, Pembangunan dan Lingkungan, Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan (IPPL), 1996.http://blawgerpoet.blogdetik.com/2011/02/14/pembalakan-liar-hutan-indonesia/http://kpshk.org/index.php/berita/read/2011/02/11/1404/pencegahan-dan-pemberantasan-pembalakan-liar.kpshkhttp://impasb.wordpress.com/2008/02/27/penyebab-dan-dampak-rusaknya-hutan-kita/http://www.amiodo.blogspot.com/2012/08/104/download-makalah-tentang-illegal-logging/php/ 17