Organisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Organisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi

  • 7,886 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
7,886
On Slideshare
7,885
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
332
Comments
1
Likes
4

Embeds 1

https://twitter.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Suria Nataadmadja & AssociatesPENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pendidikan Khusus Profesi Advokat Imran Ganie Education bekerjasama dengan 74 Law Institute Oleh: Suria Nataadmadja, S.H., LL.M. Adi Febrianto Sudrajat, S.H.
  • 2. I. PENGGABUNGAN“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroanatau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah adayang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkandiri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungandan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diriberakhir karena hukum” Pasal 1 butir 9 UU PT dikenal juga dengan istilahMergerII. PELEBURAN“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan ataulebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yangkarena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkandiri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karenahukum.” Pasal 1 butir 10 UU PT dikenal juga dengan istilah Konsolidasi Suria Nataadmadja & Associates
  • 3. III. PENGAMBILALIHAN“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badanhukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih sahamPerseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atasPerseroan tersebut” Pasal 1 butir 11 UU PT, dikenal juga dengan istilahAkuisisiIV. PEMISAHAN“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroanuntuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva danpasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan ataulebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukumkepada satu Perseroan atau lebih.” Pasal 1 butir 12 UU PT, dikenal jugadengan istilah spin off Suria Nataadmadja & Associates
  • 4. 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada Pasal 1, 21, 29, 30, 62, 66, 87, 89, 122 s.d. 1372. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- 52/PM/1997 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten Suria Nataadmadja & Associates
  • 5. Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UU PT perbuatan hukumPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan wajibmemperhatikan kepentingan:1.Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan2.Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan3.Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usahaBerdasarkan Pasal 126 ayat (2) UU PT pemegang saham yang tidaksetuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan,Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan boleh menggunakanhaknya untuk meminta Perseroan agar sahamnya dibeli denganharga wajar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 62 UU PT Suria Nataadmadja & Associates
  • 6. Akibat dari perbuatan hukum penggabungan sebagai berikut:1. Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1)2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2)3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3): a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan; b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan; dan c. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku. Suria Nataadmadja & Associates
  • 7. A+B=BA+B=B, perseroan A bubar demi hukum tanpa diikuti proses likuidasi. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroan A beralih kepada perseroan B. Pemegang saham perseroan A menjadi pemegang saham perseroan B. Segala izin-izin usaha dan operasional perseroan A beralih pada perseroan B, walaupun demikian perlu ada penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. B adalah Perseroan yang menerima Penggabungan/ surviving company Suria Nataadmadja & Associates
  • 8. Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Penggabungan memuatsekurang-kurangnya:1.nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akanmelakukan Penggabungan;2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukanPenggabungan dan persyaratan Penggabungan;3.tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yangmenggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerimaPenggabungan;4.rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerimaPenggabungan apabila ada;5.laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir darisetiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; Suria Nataadmadja & Associates
  • 9. 6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan7. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan; Suria Nataadmadja & Associates
  • 10. 12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan;14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 11. 1. Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (1)2. Rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (2)3. Rancangan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan, Pasal 123 ayat (3)4. RUPS di masing-masing Perseroan yang akan Merger sesuai dengan Pasal 127 ayat (1), memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya RUPS5. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 127 ayat (2). Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Pasal 127 ayat (3) Suria Nataadmadja & Associates
  • 12. 6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Penggabungan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan Pasal 127 ayat (5)7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)8. Selama penyelesaian belum tercapai, Penggabungan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)9. Rancangan Penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1) Suria Nataadmadja & Associates
  • 13. 10. Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan (2), Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)10. Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.11. Berdasarkan Pasal 132, Ketentuan Pasal 29 (mengenai daftar perseroan,) dan Pasal 30 (mengenai Pengumuman di Tambahan Berita Negara, 14 hari setelah diterimanya Pemberitahuan) berlaku juga bagi Penggabungan Perseroan.12. Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan, Pasal 133 ayat (1) Suria Nataadmadja & Associates
  • 14. CONTOH ILUSTRASI JADWAL WAKTU PENGGABUNGAN Persetujuan Kemenhukham: Nota •Perubahan AD surviving •Penandatangan Akta company Kesepahaman Merger Direksi Merging •Pendaftaran AD surviving •Penyampaian dan Surviving company pada Daftar Company Perubahan AD Ke Kemenhukham Perseroan membuat draft •Batas akhir Pengesahan •Merger berlaku efektif rencana merger AD oleh Kemenhukham Pengumuman hasil merger +- 1 Dewan Pemanggila hari dalam surat Komisaris n RUPS kabar harian (Psl. menyetujui Psl. 82 (1) 133 (1) UUPT) Rencana Merger 30 hari Maksimum 60 hari Maksimum 30 hari 14-30 hari 14 hari 14 hari 14 hari Pengumuman Pengumuman AD pada rencana Tambahan merger +- 1 Batas Akhir Kreditur Berita Negara 31 hari di surat Keputusan Aplikasi Izin Usaha menyampai (Psl 30 (2)Desember kabar harian & RUPS Merger ke BKPM dan kan UUPT) Pengumuman •Eksekusi mendapatkan Izin Usaha pada karyawan keberatan Merger; atau Izin Prinsip Merger Tutup (Psl. 127 (2) atas •Perubahan dari BKPM tidak lebih dari Buku UUPT) rencana Anggaran Dasar 14 hari Laporan merger tentang MergerKeuangan (Psl 127 (4) utk UUPT) Laporan Merger Suria Nataadmadja & Associates
  • 15. Akibat dari perbuatan hukum Peleburan sebagai berikut:1. Peleburan mengakibatkan Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1)2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2)3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3): a. aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan hasil Peleburan; b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan hasil Peleburan; dan c. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Peleburan mulai berlaku. Suria Nataadmadja & Associates
  • 16. Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Peleburan memuatsekurang-kurangnya:1.nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akanmelakukan Peleburan;2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukanPeleburan dan persyaratan Peleburan;3.tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yangmelakukan Peleburan terhadap saham Perseroan hasil Peleburan;4.Rancangan anggaran dasar perseroan hasil peleburan apabilaada;5.laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhirdari setiap Perseroan yang akan melakukan Peleburan; Suria Nataadmadja & Associates
  • 17. 6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Peleburan7. neraca proforma Perseroan hasil Peleburan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Peleburan;9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Peleburan terhadap pihak ketiga;10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Peleburan Perseroan;11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Peleburan; Suria Nataadmadja & Associates
  • 18. 12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Peleburan;13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Peleburan;14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Peleburan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Peleburan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 19. Pasal 124 UU PT menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang meleburkan diri maka proses peleburanperseroan sebagai berikut:1.Direksi Perseroan yang akan meleburkan diri menyusun rancangan Peleburan, Pasal 123ayat (1)2.Rancangan Peleburan, Pasal 123 ayat (2)3.Rancangan Peleburan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiapPerseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan, Pasal 123ayat (3)4.RUPS di masing-masing Perseroan yang akan melebur sesuai dengan Pasal 127 ayat (1),memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya RUPS5.Direksi Perseroan yang akan melakukan Peleburan wajib mengumumkan ringkasanrancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertuliskepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Peleburan, dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapatmemperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggalpengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3) Suria Nataadmadja & Associates
  • 20. 6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Peleburan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Peleburan Pasal 127 ayat (5)7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)8. Selama penyelesaian belum tercapai, Peleburan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)9. Rancangan Peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1), dimana akta Peleburan tersebut menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan Pasal 128 ayat (3) Suria Nataadmadja & Associates
  • 21. 10. Berdasarkan Pasal 130, salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).11. Berdasarkan Pasal 132, Ketentuan Pasal 29 (mengenai daftar perseroan,) dan Pasal 30 (mengenai Pengumuman di Tambahan Berita Negara, 14 hari setelah diterimanya Akta Pendirian Perseroan) berlaku juga bagi Penggabungan Perseroan.12. Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peleburan, Pasal 133 ayat (1) Suria Nataadmadja & Associates
  • 22. A+B=CA+B=C, perseroan A dan B bubar demi hukum tanpa diikuti proses likuidasi dan diikuti membentuk perseroan hasil Peleburan, perseroan C. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroan A dan B beralih kepada perseroan C. Pemegang saham perseroan A dan B menjadi pemegang saham pendiri perseroan C. Suria Nataadmadja & Associates
  • 23.  Pengambilalihan dilakukan dengan cara Pasal 125 ayat (1):  pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau;  langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, Pasal 125 ayat (2) Pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut, Pasal 125 ayat (3) Berdasarkan Pasal 125 ayat (4), dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Suria Nataadmadja & Associates
  • 24. Pasal 125 ayat (6) mengenai Rancangan Pengambilalihan memuatsekurang-kurangnya:1.nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambil alih;2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alihdan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;3.laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)huruf a UU PT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akanmengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;4.tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akandiambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaranPengambilalihan dilakukan dengan saham;5.jumlah saham yang akan diambil alih;6.kesiapan pendanaan; Suria Nataadmadja & Associates
  • 25. 7. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;8. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;9. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;10. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;11. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada. Suria Nataadmadja & Associates
  • 26. Prosedur pengalihan saham mengikuti Anggaran Dasar denganmemperhatikan Pasal 57 UU PT yang berbunyi sebagai berikut:1)Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hakatas saham, yaitu: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam halpemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecualikeharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengankewarisan Suria Nataadmadja & Associates
  • 27. A. Jika Proses Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi Perseroan:1. Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan, ditujukan dan disampaikan pada Direksi, Pasal 125 ayat (5)2. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan, Pasal 126 ayat (6)3. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1), pengambilalihan harus mendapatkan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) dan Pasal 894. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dan yang akan diambilalih wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan mengambilalih dan diambilalih, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).5. Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3) Suria Nataadmadja & Associates
  • 28. 6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan pada Pasal 127 ayat (5)7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)8. Selama penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)9. Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1) Suria Nataadmadja & Associates
  • 29. 10. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1), salinan akta Pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).11. Pasal 133 ayat (2), mewajibkan Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 30. B. Jika Proses Pengambilalihan secara Langsung dari Pemegang Saham:1. Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih, Penjelasan Pasal 125 ayat (7) juga wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain, Pasal 125 ayat (8)2. Berdasarkan Pasal 127 ayat (8) yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, maka: Suria Nataadmadja & Associates
  • 31. 3. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan atau yang akan diambilalih wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan mengambilalih dan diambilalih, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).4. Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3)5. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan pada Pasal 127 ayat (5)6. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)7. Selama penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7) Suria Nataadmadja & Associates
  • 32. 8. Kesepakatan pengambilalihan dituangkan dalam akta pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan Pasal 131 ayat (2), Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham9. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan Pasal 133 ayat (2) berlaku juga bagi pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, maka Direksi Perseroan yang diambilalih sahamnya wajib mengumumkan hasil pangambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 33. 1. Pemisahan berdasarkan Pasal 135 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. Pemisahan murni; atau b. Pemisahan tidak murni.2. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum Pasal 135 ayat (2).3. Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada Pasal 135 ayat (3). Suria Nataadmadja & Associates
  • 34. Pemisahan Murni A B A B A B X Y ZPenjelasan:Perseroan X mempunyai dua usaha yang dipisah menjadi milik perseroan Y dan perseroan Z. Selanjutnyaperseroan X berakhir Pemisahan Tidak Murni A B A B A B X Y X YPenjelasan:Perseroan X mempunyai dua usaha yang dipisah sehingga selanjutnya satu usaha tetap milik perseroan X danusaha lainnya menjadi milik perseroan Y. Dengan demikian perseroan X tetap ada dan tidak berakhir Suria Nataadmadja & Associates
  • 35. 1. Pemisahan dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).2. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pemisahan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2). Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3) Suria Nataadmadja & Associates
  • 36. 3. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan Pasal 127 ayat (5)4. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)5. Selama penyelesaian belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)6. Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 136.  PP belum ada Suria Nataadmadja & Associates
  • 37. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha danPengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan TerjadinyaPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 57/ 2010)Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Penggabungan, Peleburan danPengambilalihan sebagai berikut:1.Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, PeleburanBadan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapatmengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha TidakSehat, pasal 2 ayat (1) PP 57/ 2010, dalam hal ini diduga (pasal 2 ayat (2) PP57/ 2010: a. perjanjian yang dilarang; b. kegiatan yang dilarang; dan/atau c. penyalahgunaan posisi dominan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 38. 2. Komisi memberikan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 3 ayat (1) PP 57/ 20103. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang, Pasal 4 ayat (1) PP 57/ 20104. Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan setelah melalui prosedur penanganan perkara oleh Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) PP 57/ 2010 Suria Nataadmadja & Associates
  • 39. 5. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. (Pasal 5 ayat (1) PP 57/ 2010)6. Apabila Jumlah tertentu tersebut di atas (Pasal 5 ayat (2) dan (3)PP 57/2010) : a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah. c. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).Sanksi apabila tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana diatur pada (Pasal 6 PP 57/ 2010), Pengecualian bagi perusahaan yang terafiliasi (Pasal 7 PP 57/ 2010) Suria Nataadmadja & Associates
  • 40. Tata cara penyampaian pemberitahuan sebagai berikut:1.Mengisi formulir pemberitahuan yang telah ditetapkan oleh Komisi. (Pasal 8 ayat (1)PP 57/ 2010)2.Formulir tersebut paling sedikit memuat (Pasal 8 ayat (2) PP 57/ 2010) : a. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; b. ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; dan c. nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.3.Formulir tersebut wajib (Pasal 8 ayat (3) PP 57/ 2010) : a. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan b. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.4.Komisi memberikan Penilaian dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima Komisisecara lengkap. (Pasal 9 ayat (2) PP 57/ 2010)5.Dalam hal pendapat Komisi menyatakan adanya dugaan Praktik Monopoli dan/atauPersaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi akan melakukan tindakan sesuai dengankewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (Pasal 8 ayat (4) PP 57/2010) Suria Nataadmadja & Associates
  • 41. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (PP 28/ 1999)Bank adalah Bank dan Bank Perkreditan Rakyat Umum (Pasal 1 ayat (1)PP 28/ 1999)1.Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas (Pasal 3 PP28/ 1999) : a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau b. permintaan Bank Indonesia; atau c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.2.Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yangbersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia,(Pasal 4 ayat (1) PP 28/ 1999)3.Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia,berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khususyang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. (Pasal 4 ayat (2) PP 28/1999) Suria Nataadmadja & Associates
  • 42. 4. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya (Pasal 7 ayat (1) PP 28/ 1999) berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir (Pasal 7 ayat (2) PP 28/ 1999).5. Apabila Bank berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. (Pasal 7 ayat (3) PP 28/ 1999) Suria Nataadmadja & Associates
  • 43. MERGER dan KONSOLIDASI1. Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 8 ayat (2) PP 28/ 1999): a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya. b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia; c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 44. TATA CARA MERGERTata cara Merger Bank hampir sama dengan Penggabungan berdasarkan UU PT dengan penambahan sebagai berikut:1. Dalam hal Bank akan melakukan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari Bank hasil Merger, (Pasal 12 PP 28/ 1999)2. Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Merger selambat-lambatnya (Pasal 14 PP 28/ 1999): a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas; b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis. c. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain. Suria Nataadmadja & Associates
  • 45. 3. Permohonan Izin Merger kepada Bank Indonesia (Pasal 16 PP 28/ 1999) a. Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. b. Permohonan izin Merger diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger. c. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. d. Apabila dalam batas waktu Bank Indonesia tidak diberikan tanggapan atas permohonan izin Merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin Merger. e. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya. f. Tembusan persetujuan atau penolakan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.3. Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Merger (Pasal 22 ayat (1) PP 28/ 1999)4. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain (Pasal 22 ayat (2) PP 28/ 1999) Suria Nataadmadja & Associates
  • 46. TATA CARA KONSOLIDASITata cara Konsolidasi Bank hampir sama dengan Merger berdasarkan PP 28/ 1999 dengan penambahan sebagai berikut:1. Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Bank Indonesia (Pasal 24 ayat (1) PP 28/ 1999)2. Permohonan izin Konsolidasi, diajukan dengan melampirkan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi dan Akta Konsolidasi (Pasal 24 ayat (2) PP 28/ 1999)3. Menteri Hukum dan HAM hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin Konsolidasi dari Bank Indonesia (Pasal 25 ayat (1) PP 28/ 1999)4. Persetujuan atau penolakan Menteri Hukum dan HAM atas permohonan pengesahan diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Konsolidasi dari Bank Indonesia (Pasal 25 ayat (2) PP 28/ 1999)5. Apabila dalam batas waktu Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan (Pasal 25 ayat (3) PP 28/ 1999)6. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya (Pasal 25 ayat (4) PP 28/ 1999) Suria Nataadmadja & Associates
  • 47. AKUISISI1. Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi. (Pasal 9 ayat (1) PP 28/ 1999)2. Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. (Pasal 9 ayat (2) PP 28/ 1999)3. Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut. (Pasal 9 ayat (3) PP 28/ 1999) Suria Nataadmadja & Associates
  • 48. 4. Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.4. Tata cara Akuisisi Bank hampir sama dengan Merger dan Konsolidasi berdasarkan PP 28/ 1999 dengan pembeda sebagai berikut: a. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi (Pasal 36 ayat (1) PP 28/ 1999) b. Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin Akuisisi dari Bank Indonesia (Pasal 36 ayat (2) PP 28/ 1999) Suria Nataadmadja & Associates
  • 49. KEBERATAN ATAS MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK(Pasal 57 PP 28/ 1999)1.Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatankepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana Merger,Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan.2.Apabila dalam jangka waktu kreditor dan para pemegang saham minoritastidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritasdianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.3.Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.4.Selama penyelesaian belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisitidak dapat dilaksanakan. Suria Nataadmadja & Associates
  • 50. 1. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-52/PM/1997 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN (PERATURAN NOMOR IX.G.1)2. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-412/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU (PERATURAN NOMOR IX.E.1)3. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-614/BL/2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (PERATURAN NOMOR IX.E.2)4. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-264/BL/2011 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA (PERATURAN NOMOR IX.H.1)5. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-263/BL/2011 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (PERATURAN NOMOR IX.F.1)6. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-86/PM/1996 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK (PERATURAN NOMOR X.K.1) Suria Nataadmadja & Associates
  • 51. disusun dan dipersiapkan oleh:Suria Nataadmadja S.H., LL.M. Adi Febrianto Sudrajat, S.H.