Your SlideShare is downloading. ×
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hukum perdata internasional 2

5,842

Published on

Hukum perdata internasional 2

Hukum perdata internasional 2

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,842
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
146
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SEJARAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Awal Perkembangan Masa Pertumbuhan Asas Personal Pertumbuhan Asas Teritorial Pertumbuhan Statuta di Italia Pertumbuhan Statuta di Perancis Pertumbuhan Statuta di Belanda1 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 2. MASA KEKAISARAN ROMAWI (Abad ke-2 SM s/d Abad ke-6 SM) Masa Kekaisaran Romawi dapat dianggap sebagai awal perkembangan HPI. Pada masa ini pola hubungan internasional dalam wujud sederhana sudah mulai tampak dengan adanya hubungan-hubungan antara : a.Warga (cives) Romawi dengan penduduk propinsi-propinsi atau Municipia (untuk wilayah di Italia, kecuali Roma) yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena pendudukan. Penduduk asli propinsi-propinsi ini dianggap sebagai orang asing, dan ditundukkan pada hukum mereka sendiri. b.Penduduk propinsi atau orang asing yang berhubungan satu sama lain di wilayah kekaisaran Romawi, sehingga masing- masing pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda.2 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 3. Untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan-hubungan tersebut, dibentuk peradilan khusus yang disebut Praetor Peregrinis. Ius Civile telah disesuaikan untuk kebutuhan pergaulan “antar bangsa”, yang kemudian berkembang menjadi Ius Gentium. Ius Publicum, mengatur persoalan-persoalan Ius Privatuum, mengatur kewenangan negara sebagai kekuasaan publik. persoalan-persoalan hukum orang- Ius Publicum berkembang menjadi sekumpulan perorangan. Ius Privatuum inilah yang asas dan kaidah hukum yang mengatur menjadi cikal bakal HPI yang hubungan antara Kekaisaran Romawi dengan berkembang dalam tradisi Eropa negara-negara lain (cikal bakal Hukum Kontinental. Internasional Publik).3 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 4. Prinsip HPI pada masa ini dilandasi asas teritorial. Asas-asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa ini dan menjadi asas-asas penting HPI modern : Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs) Perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (immovable) tunduk pada hukum dari tempat benda itu berada / terletak. Asas Lex Domicili Hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Asas Lex Loci Contractus Terhadap perjanjian-perjanjian berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian.4 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 5. MASA PERTUMBUHAN ASAS PERSONAL HPI (Abad ke-6 s/d Abad ke-10) Akhir abad ke-6 Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa barbar bekas jajahan Romawi. Wilayah bekas Romawi diduduki oleh pelbagai suku bangsa yang dibedakan secara genealogis dan bukan teritorial. Dalam menyelesaikan sengketa antar suku bangsa, ditetapkan terlebih dahulu sistem-sistem hukum adat mana yang relevan dengan perkara, kemudian baru dipilih hukum mana yang harus diberlakukan. Tumbuh beberapa prinsip HPI yang dibuat atas dasar asas Genealogis :5 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 6. a. Asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat; b. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak; c. Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris; d. Peralihan hak atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transferor; e. Penyelesaian perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum; f. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami.6 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 7. PERTUMBUHAN ASAS TERITORIAL (Abad ke-11 s/d Abad ke -12) Eropa Utara Eropa Selatan Feodalistik Pusat PerdaganganTuan Tanh hak asing Kota Otonom Hukum LokalHPI tidak Berkembang Asas Teritorial Asas PERSONAL GENEALOGIS semakin sulit untuk dipertahankan akibat terjadinya transformasi struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat yang teritorialistik di seluruh wilayah Eropa. 2 Kawasan Eropa yang sangat mencolok proses transformasinya sebagaimana bagan di atas INTERNATIONAL PRIVAT LAW 27 04/17/13
  • 8. PERTUMBUHAN TEORI STATUTA (Abad ke-13 s/d abad ke-15) Semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia menyebabkan asas teritorial perlu ditinjau kembali. Mis : Seorang warga Bologna yang berada di Florence, dan mengadakan perjanjian di Florence. Karena berdasarkan prinsip teritorial, selama ia berada di kota Florence ia harus tunduk pada kewenangan hukum di kota Florence. Pemasalahannya : -Sejauh mana putusan hukum atau hakim Florence memiliki daya berlaku di Bologna ? - Sejauh mana perjanjian jual beli tersebut dapat dilaksanakan di Bologna ?8 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 9. PERKEMBANGAN STATUTA ITALIA Perdagangan Sistem Hukum Lokal Post Glossators Ahli hukum Tafsir Baru (abad 14 s/d ke-15) kaidah yg adil, wajar ilmiah Gagasan Accursius (Dasar Statuta) “Bila seseorang yang berasa dari kota tertentu di Italia, digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu”.9 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 10.  Gagasan Accursius menarik perhatian Bartolus de Sassoferato (Bapak HPI). Bartolus mencetuskan Teori Statuta, yang dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum perselisihan secara metodik dan sistematik. Statuta-statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok : STATUTA PERSONALIA: Statuta-statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang. Objek pengaturan : orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Lingkup berlaku : ekstra-teritorial, berlaku juga di luar wilayah. Statuta personalia hanya berlaku terhadap warga kota yang berkediaman tetap di wilayah kota yang bersangkutan, namun statuta ini akan tetap melekat dan berlaku atas mereka, diamana pun mereka berada. STATUTA REALIA: Statuta-statuta yang berkenaan dengan status benda. Objek pengaturan : benda dan status hukum dari benda. Lingkup berlaku : prinsip territorial, hanya berlaku di dalam wilayah kota kekuasaan penguasa. Statuta ini akan tetap berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupuan pendatang / orang asing) yang berada dalam teritorial yang bersangkutan10 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 11. STATUTA MIXTA : Statuta-statutayang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum. Ojek pengaturan : perbuatan-perbuatan hukum oleh subjek hukum atau perbuatan perbuatan hukum terhadap benda-benda. Lingkup berlaku : prinsip teritorial, berlaku atas semua perbuatan hukum yang terjadi atau dilangsungkan dalam wilayah pengusaan kota.11 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 12. PENGGUNAAN TEORI STATUTA DALAM HPI Pembedaan ke dalam statuta Personalia, Realia, dan Mixta tidak lagi dilihat sebagai hukum yang mengatur suatu kota akan tetapi sebagai kategori untuk mengkualifikasikan pokok perkara yang sedang dihadapi dan kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan lex cause. Dalam menentukan Lex Cause, maka bila perkara dikualifikasikan sebagai perkara tentang:  Status benda, maka lex causenya adalah hukum dari tempat dimana benda terletak / berada (lex situs). Dalam perkembangan HPI, asas di atas hanya cocok untuk benda tidak bergerak (immovables). Sedang untuk benda-benda bergerak digunakan asas lain, yaitu Mobilia Sequntuur Personam, yaitu mengenai benda-benda bergerak maka hukum yang mengatur adalah hukum dari tempat pemilik benda bergerak tersebut.12 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 13.  Status orang / badan hukum, maka lex cause yang harus digunakan adalah hukum dari tempat dimana orang atau subjek hukum itu berkediaman tetap (lex domicili) (atau berkewarganegaraan / Lex patriae). Status perbuatan-perbuatan hukum, maka lex cause-nya adalah hukum dari tempat dimana perbuatan itu dijalankan (lex loci actus).Contoh :A berasal dari kota Milan, berdasarkan statuta Milan melakukan transaksi jual beli dengan B dari Venesia. Objek jual beli adalah sebidang tanah di kota Roma. Bila timbul perkara tentang status pemilikan tanah di Roma tersebut, bagaimana penyelesaiakn menurut teori statuta?Perkara akan dikualifikasi sebagai perkara realia, perkara ini harus diselesaikan berdasarkan hukum tanah Roma.C adalah warga yang berkediaman tetap di kota Genoa. Di kota ini, C dianggap sebagai orang yang sudah mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Namun dimikian di kota Florence, karena kaidah-kaidah hukum yang berbeda, C dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri. Seandainya pekara ini dipersoalkan di Pengadilan Florence, maka bagaimana penyelesaian berdasarkan teori statuta ?Perkara akan dikualifikasi sebagai perkara Personalia, dan status personal C akan13 ditentukan berdasarkan LAW 2 Genoa sebagai Lex Cause. INTERNATIONAL PRIVAT hukum 04/17/13
  • 14. D adalah warga kota Turin. Ketika ia berada di kota Pisa, ia telah melakukan perbuatan yang merugikan E, seorang warga Pisa, dan E kemudian menuntut ganti kerugian dari D di pengadilan Pisa. Apabila perkara diajukan di Pengadilan Pisa, maka bagaimana penyelesaiannya berdasarkan teori statuta ? Perkara akan dikualifikasi sebagai perkara mixta, dan pengadilan Pisa akan menetapkan apakah D telah melakukan perbuatan melawan hukum dan E berhak atas ganti kerugian berdasarkan hukum Pisa sebagai hukum dari tempat dimana perbuatan dilaksanakan.14 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 15. Kelemahan : Upaya untuk menetapkan dengan tegas perkara-perkara apa yang harus diklasifikasikan ke dalam kaidah-kaidah realia, personalia atau mixta ternyata tidak selalu mudah dilaksanakan. Mis.: Kemampuan hukum seseorang untuk mengalihkan hak milik atas tanah. Apakah Personalia atau Realia? Perbuatan hukum yang sasarannya adalah benda tetap. Apakah Realia atau Mixta ? Bartolus menjawab kritik semacam ini dengan menggunakan Penafsiran Gramatikal : Suatu statuta adalah realia, bila rumusan statuta itu diawali dengan istilah benda terlebih dahulu, demikian pula suatu statuta adalah personalia, bila perumusannya diawali dengan penyebutan tentang orang dan subjek hukumnya terlebih dahulu.15 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 16. PERKEMBANGAN TEORI STATUTA DI PRANCIS (Abad ke-16) Kota-kota di Perancis secara de facto merupakan wilayah-wilayah yang berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan. Kenyataan menunjukkan bahwa : - Masing-masing propinsi memiliki sistem hukum lokalnya sendiri (Coutume). Statuta = hukum lokal provinsi-provinsi. - Meningkatnya aktivitas perdagangan antar provinsi di Perancis mengakibatkan bertemunya kaidah-kaidah hukum pelbagai provinsi dalam konflik-konflik hukum antara provinsi.16 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 17. TEORI STATUTA PERANCIS Pusat perdagangan Sistem Hukum Lokal Hukum Perselishan Modifikasi Statuta ItaliaCharles Dumouli Betrand D Argentre Memperluas ruang lingkup Statuta Ingin memperluas ruang lingkup Realia, dan memasukkan perjanjian- Statuta Personalia Bartolus dan perjanjian dan perbuatan melawan memasukkan Perjanjian sebagai hukum lainnya ke dalam lingkup Statuta Personalia. Statuta Realia.17 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 18. TEORI STATUTA BELANDA ABAD 17 Kedaulatan Eksklusif Negara. Jadi statuta yang dimaksud adalah Hukum Suatu Negara yang berlaku di dalam teritorial suatu Negara. Tokoh Statuta Belanda : a. Ulrik Huber (1636 – 1694) b. Jonannes Voet (1647 – 1714)18 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 19. Pandangan Ulrik HuberUntuk menyelesaikan Perkara HPI, harus bertitik tolak pada 3prinsip dasar :1.Hukum Negara hanya berlaku pada batas-batas teritorialnegara itu.2.Semua orang yang secara tetap atau sementara berada dalamteritorial suatu negara berdaulat : - Merupakan subjek hukum dari negara tersebut; - Tunduk serta terikat pada hukum negara tersebut1.Namun demikian berdasarkan prinsip Sopan Santun Antara Negara(comitas gentium), hukum yang harus berlaku di negara asalnya tetapmemiliki kekuatan berlaku dimana-mana, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberipengakuan.19 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 20. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan di suatu tempat tertentu : -Dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah menurut hukum setempat, harus diakui / dianggap sah juga di negara-negara lain, (termasuk di negara forum) meskipun hukum negara lain itu mengganggap perbuatan semacam itu batal; atau -Dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum setempat, akan dianggap batal di manapun juga termasuk di dalam wilayah negara forum. KESIMPULAN : -Setiap negara memiliki kedaulatan, sehingga negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kaidah-kaidah HPI-nya; tetapi -Dalam kenyataan, negara-negara itu tidak dapat bertindak secara bebas, dalam arti bahwa berdasarkan asas Comitas Gentium negara itu harus mengakui pelaksanaan suatu hak yang telah diperoleh secara sah di negara lain itu.20 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 21. Pandangan Johannes Voet Pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan kewajiban Hukum Internasional (Publik) atau karena sifat hubungan HPI-nya. Suatu negara asing tidak dapat menuntut pengakuan / pemberlakuan kaidah hukumnya di dalam wilayah hukum suatu negara lain. Karena itu, pengakuan atas berlakunya suatu hukum asing hanya dilakukan demi sopan santun pergaulan antarnegara (Comitas Gentium). Namun demikian, asas Comitas Gentium ini harus ditaati oleh setiap negara, dan asas ini harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum nasional negara itu. Salah satu asas yang berkembang dari Statuta Belanda adalah asas Locus Regit Actum, yaitu “tempat dimana perbuatan dilakukan akan21menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu”. INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 22. TEORI HPI UNIVERSAL (Abad XIX) Pencetus Teori HPI Universal adalah Freidrich Carl v. Savigny di Jerman, didahului oleh pemikir ahli hukum Jerman lain, C.G. von Wachter.22 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 23. Pandangan C.G. Von Wachter Mengkritik Statuta Italia, karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ia menolak sifat ekstrateritorial karena akan menyebabkan timbulkan kewajiban hukum di negara asing. Asumsi Wachter : Hukum intern forum hanya dapat diterapkan pada kasus- kasus hukum lokal saja. Karena itu, dalam perkara-perkara HPI, forumlah yang harus menyediakan kaidah-kaidah HPI atau yang menentukan hukum apa yang harus berlaku.23 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 24. Wachter berusaha meninggalkan klasifikasi ala teori Statuta, dan memusatkan perhatiannya pada penetapan hukum yang seharusnya berlaku terhadap hubungan hukum tertentu. Titik tolak penentuan hukum yang seharusnya diberlakukan adalah hukum dari tempat yang merupakan LEGAL SEAT (tempat kedudukan) dari dimulainya suatu hubungan hukum tertentu. Perkara HPI sebagai suatu hubungan hukum mulai ada sejak perkara itu diajukan di suatu forum tertentu. Karena itu forum pengadilan itulah yang harus dianggap sebagai tempat kedudukan hukum (LEGAL SEAT) perkara yang bersangkutan. Karena forum merupakan “LEGAL SEAT”, maka Lex Fori-lah yang harus diberlakukan sebagai hukum yang berwenang menentukan hukum apa yang dapat berlaku dalam perkara 04/17/1324 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 HPI.
  • 25. PANDANGAN F.C VON SAVIGNY Menggunakan konsepsi “Legal Seat” dengan asumsi bahwa untuk setiap jenis hubungan hukum, dapat ditentukan Legal Seat / Tempat Kedudukan Hukum, dengan melihat pada hakikat hubungan itu. Bila hendak menentukan aturan hukum yang seharusnya diberlakukan, Hakim wajib menentukan tempat kedudukan hukum / legal seat dari hubungan itu. Caranya : dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dan hubungan hukum itu dengan bantuan titik-titik taut. Bila tempat kedudukan hukum dari suatu jenis hubungan hukum telah dapat ditentukan, maka Sistem Hukum dari Tempat itulah yang digunakan sebagai Lex Cause.25 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 26. Setelah tempat kedudukan hukum itu dilokalisasi, maka dibentuklah asas hukum yang bersifat universal yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku. Terpusatnya titik-titik taut pada suatu tempat tertentu akan menunjukkan bahwa tempat tersebutlah yang menjadi centre of gravity (pusat gaya berat). Perlu disadari bahwa sebuah kaidah HPI berdasarkan pendekatan ini sebenarnya digunakan untuk menunjuk ke arah sistem hukum suatu negara yang akan menjadi Lex Cause, atau yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum. Lex Cause ini yang harus diberlakuan untuk menjawab semua legal issues dari perkara yang dihadapi.26 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 27. CONTOH : SARAH, merupakan seorang pengusaha berkewarganegaraan Inggris dan keturunan India. SARAH mengadakan perjanjian jual beli mobil dengan Beni, seorang pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang sedang menjalankan studinya di Belanda. Perjanjian jual beli mobil tersebut dibuat di Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah perjanjian ditandatangani, Sarah kemudian secara sepihak membatalkan perjanjian dan menjual mobil tersebut kepada orang lain. Beni yang tidak menerima perbuatan Sarah tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Indonesia. STATUTA ITALIA : Perkara dikualifikasikan sebagai Statuta Mixta. Lex Cause : Indonesia (tempat perbuatan dilakukan)27 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 28. STATUTA PERANCIS (Dumolin) : Perkara dikualifikasikan sebagai statuta Personalia. Lex Cause : Inggris (tempat kewarganegaraan Sarah) STATUTA PERANCIS (D’Argentre): Perkara dikualifikasikan sebagai statuta Realia. Lex Cause : Indonesia HPI UNIVERSAL : Titik Taut : - Kewarganegaraan Tergugat (Ing) - Kewarganegaraan Penggugat (Ind) - Tempat Pembuatan Perjanjian (Ind) Legal Seat = Lex Cause = Indonesia28 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 29. CONTOH : Acong merupakan warga negara Indonesia yang menikah dengan Windy, warga negara Inggris. Setelah menikah, Acong menjual tanahnya yang terletak di India kepada Windy. Perjanjian dibuat di Indonesia. 1 tahun kemudian, Acong hendak membatalkan perjanjian jual beli tersebut, karena berdasarkan hukum Indonesia perjanjian antara suami istri adalah dilarang. Acong mengajukan pembatalan di pengadilan India. Statuta Belanda (Ulrik Hubert) : Perjanjian dianggap tidak sah, karena berdasarkan hukum Indonesia perjanjian tersebut adalah tidak sah (Commitas Gentium).29 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13
  • 30. Bila perkara diajukan di Pengadilan Inggris, dan Hukum Inggris menyatakan perjanjian jual beli antara suami istri adalah sah, maka : Perjanjian akan dianggap sebagai perjanjian yang sah, karena terdapat kepentingan subjek hukum Inggris sehingga commitas gentium tidak belaku.30 INTERNATIONAL PRIVAT LAW 2 04/17/13

×