Your SlideShare is downloading. ×
0
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali

3,844

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,844
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IMPLEMENTATIF
  • 2. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERDA • Aturan yang menjadi dasar hukum penyusunan suatu Peraturan Daerah: 1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Disetujui tanggal 22 Juli 2011) 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan substansi
  • 3. Asas Pembentukan Perda • Kejelasan tujuan; • Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; • Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; • Dapat dilaksanakan; • Kedayagunaan dan kehasilgunaan; • Kejelasan rumusan; dan • Keterbukaan.
  • 4. Jenis dan hierarki • Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 2. KETETAPAN MPR 3. UU/PERPU 4. PERATURAN PEMERINTAH 5. PERATURAN PRESIDEN 6. PERATURAN DAERAH PROV 7. PERATURAN DAERAH KAB/KOTA
  • 5. PERATURAN DAERAH • Peraturan Daerah menurut UU 12/2011 meliputi: – Peraturan Daerah Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur – Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
  • 6. Materi Muatan Perda Pasal 14 UU No. 12/2011 Yang termasuk dalam materi muatan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”
  • 7. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDA 1) perencanaan 2) penyusunan 3) pembahasan 4) penetapan 5) pengundangan 6) penyebarluasan
  • 8. 1. PERENCANAAN Perencanaan dilakukan melalui Prolegda (Program Legislasi Daerah). Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  • 9. Mengapa Prolegda diperlukan? - Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah; - menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; - menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah; - mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; - menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.DDaerahaerah.
  • 10. DALAM PENYUSUNAN PROLEGDA PENYUSUNAN DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIDASARKAN PADA : - perintah Peraturan Perundang- undangan lebih tinggi; - rencana pembangunan daerah; - penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - aspirasi masyarakat daerah
  • 11. 2. PENYUSUNAN • Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD Kota atau Kepala Daerah; • Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. • Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  • 12. PERAN KANTOR WILAYAH DALAM HARMONISASI DAN SINKRONISASI RAPERDA Peran Kantor Wilayah: - Membantu mengharmonisasi dan mensinkronisasikan raperda (Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) sejalan dengan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 (
  • 13. 3. Pembahasan Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
  • 14. 4. PENETAPAN Raperda  Ditetapkan RUU  Disahkan - Penyampaian raperda ke Gubernur, Bupati/Walikota paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. - Penetapan raperda paling lambat 30 hari sejak tanggal persetujuan bersama. - Apabila tidak ditandatangani setelah lewat waktu 30 hari maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan .
  • 15. Pengecualian • Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Gubernur/Bupati/Walikota tidak menandatangani Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”
  • 16. 5. PENGUNDANGAN  Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.  Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.  Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.
  • 17. 6. PENYEBARLUASAN • Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. • Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. • Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  • 18. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN Peraturan perundang-undangan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mendelegasikan secara langsung pembentukan Perda : • Pasal 6 ayat (5) UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai “Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum”.
  • 19. • Pasal 30 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai “tata cara pengawasan dan penghentian sementara serta penarikan dari peredaran alat dan mesin‟‟
  • 20. • Pasal 31 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai “pembinaan dan pengawasan „‟
  • 21. • Pasal 33 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai “tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Badan Usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri yang tidak memiliki izin pemasukan, Lembaga Penguji yang tidak melaporkan kegiatan uji, Setiap orang yang tidak memberi label dan melengkapi brosur berbahasa Indonesia, Setiap orang yang memroduksi alat dan mesin yang tidak menyediakan pelayanan purna jual, badan usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak melakukan alih teknologi dan memberikan pelatihan cara pengoperasian alat dan mesin, badan usaha yang tidak menerima pengawas alat dan mesin “
  • 22. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

×