Your SlideShare is downloading. ×
0
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)

14,782

Published on

Published in: Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
14,782
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
426
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Konstitusi pada hakikatnya harus dianggapsebagai suatu bentuk kontrak sosial untukmelandasi tata pergaulan suatu umat.Konstitusi merupakan suatu kontrak antarapemerintah dengan siapapun yangdiperintahnya. Dalam konstitusi ini bahwatatanan kekuasaan haruslah bersumber danbersendi atas persetujuan rakyatnya.
  • 2. Selain itu Konstitusi adalah kesepakatan bersama sebagaibangsa yang harus menjadi dasar hidup bernegara. Setiapwarga Negara selayaknya tunduk dan wajib menaatikesepakatan bersama itu dan ta menggunakan ukuran lainuntuk megatur hidup bernegara.hakikat konstitusi itu ialah pengaturan jaminan asasimanusia dalam hidupnya sebagai homo socious danpengaturan masalah-masalah kenegaraan (frame ofgovernment). Bagaimana dan sampai di mana pengaturanisi konstitusi yang bercorak ragam itu, tetapi basicmaterial-nya sama.
  • 3. Menurut Prof.Dr. Hans Kelsen, “hukum itu bersifathirarkis”, artinya “hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.” Di mana urutannya adalah sebagai berikut : yang palingbawah itu adalah putusan badan pengadilan, atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi adalah konstitusi, dan yang paling atas adalahdisebutnya Grundnorm. Grundnorm hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.
  • 4. Hirarki piramida hukum yang berpuncak padaKonstitusi
  • 5. Menurut Prof.Dr.Hans Kelsen, setiap tata normahukum merupakan suatu susunan dari norma-norma.Di puncak stufenbau terdapatlah grundnormdari suatu tata norma hukum nasional yangbukan merupakan suatu norma hukum positifyang dibentuk oleh suatu tindakan legislatiftetapi hanyalah merupakan hasil analisispemikiran yuridis.Sebagai contoh, Grundnorm Negara RepulikIndonesia adalah Pancasila dan tata urutanperaturan perundang-undangannya menurutUUD RI Tahun 1945
  • 6. Prof.Dr.Hans Nawiasky menyebutkanGrundnorm denganStaatsfundamentalnorm, yaituNorma Dasar (Grundnorm), yangmenurut Prof.Dr.Hans Nawiasky bagisesuatu Negara sebaiknya disebutNorma Fundamental NegaraStaatsfundamentalnorm, yangmenciptakan semua norma-normayang lebih rendah dalam systemnorma hukum tersebut, sertamenentukan berlaku atau tidaknyanorma-norma dimaksud.
  • 7. Norma hukum dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok norma hukum, yaitu : Kelompok 1 Staatsfundamentalnorm Kelompok II Staatgrundgesetz Kelompok III Formell Gezets Kelompok IV Verordnung und Autonome Satzung
  • 8. Staatsfundamentalnorm Staatgrundgesetz Formell Gezets Verordnung und Autonome SatzungHirarki piramida hukum yang berpuncak pada Staatgrundgesetz Namun dalam penggambarannya dapat pula di gambarkan seperti pada gambar diatas. Namun pada dasarnya fungsinya hampir sama.
  • 9.  Pendapat Prof.Dr.Hans Kelsen yang menempatkan norma dasar (grundnorm) di atas konstitusi berbda dengan pendapat Prof.Kenneth C.Wheare yang menempatkan hukum alam (natural law) di atas konstitusi. Ia berpendapat bahwa “suatu konstitusi mengikat sejauh ia sesuai dengan hukum alam. Tidak pula suatu pemerintah atau warga negara dapat mengabaikan otoritas suatu konstitusi kecuali sejauh tindakan itu dapat dibenarkan oleh hukum alam. Inilah sebenarnya yang leih tinggi dari konstitusi.
  • 10. Pembentukan UUD RI 1945, melalui Penjelasan UUDRI 1945 yang berdasarkan Perubahan Keempat UUDRI 1945 Tahun 2002 tidak berlaku lagi, berpendirianpada empat pokok-pokok pikiran yang terkandungdalam pembukaan UUD RI 1945.Dengan perkataan ini, inti dari Pembukaan UUD RI1945 adalah Negara Republik Indonesia berdasarkanPancasila, karena pokok-pokok pikiran dalamPembukaan tersebut berisi sila-sila Pancasila.
  • 11. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harusmengandung isi yang mewajibkan pemerintah danlain-lain penyelenggara Negara, untuk memeliharabudi pekerti kemanusiaan yang luhur danmemegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD RI1945 tersebut meliputi susunan kebathinan(geistlichen Hintergrund) dari Undang-UndangDasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran inimewujudkan Cita Hukum (Rechtsidee) yangmenguasai hukum dasar, baik hukum dasar yangtertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukumdasar yang tidak tertulis (Konvensi). Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiranini dalam pasal-pasalnya. Sudah tentu di bawahHukum Dasar terdapat Hukum Biasa.
  • 12. Kalsen menempatkan ideologi, citahukum, cita moral dan lain lainnya, termasuk keadilan, di luar hukum. Menurutnya hukum dan keadilanadalah pemahaman-pemahaman dan konsep-konsep yanng berbeda (Law and Justice are two different concepts).
  • 13. Prof.Mr.Dr.L.J.van Apeldoom yangmenyatakan bagi kalangan hukumyang secara tidak langsung terlihatdalam proses hukum (toeschouwer),hukum merupakan perikelakuanatau sikap tindak ajeg, maka HansKelsen hanya mau melihat hukumsebagai kaidah yang dijadikanobyek ilmu hukum.
  • 14.  Sajoedin Ali mengatakan di dalam susunan tata negara, undang-undang dasar menjadi hukum dasar negara. Undang-undang dasar, yang merupakan sumber dari kekuasaan pemerintah, haruslah dapat mengikat seluruh rakyat. Undang-undang dasar adalah hukum dasar dari tingkah laku manusia yang tertulis. Apeldoom mendudukan undang-undang dasar sebagai sumber hukum negara Belanda yang pertama atau tertinggi, selain itu undang-undang biasa dan kebiasaan.
  • 15.  Dalam uraian mengenai supremasi undang-undang dasar, Prof.Dr.Miriam Budiardjo,Ma menegaskan : “... adanya gagasan bahwa undang-undang dasar adalah hukum tertinggi (supreme law) yang harus ditaati, baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, ...”. Kalsen mengajukan hirarki hukum dengan menyatakan : struktur hirarki tatanan hukum Negara secara umum sebagai berikut : Terlebih dulu norma dasar (Basic Norm), konstitusi adalah tingkat tertinggi didalam hukum nasional. Konstitusi disini dipahami tidak dalam arti formal, tetapi dalam arti material.
  • 16. Dari uraian diatas jelas hakikat konstitusi yang pokok adalah konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial. Sementara itu, hakikat konstitusi yang utama adalah konstitusi untuk membatasi kekuasaan dalam negara sebagai perwujudan dari paham konstitusi atau konstitusionalisme. Hakikat konstitusi yang lain merupakan pengaturan jaminan asasi manusia, hukum dasar negara, serta sumber hukum negara pertama dan tertinggi dalam tata hukum nasional.

×