• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kebijakan Dinegara Filipina (Hardie)
 

Kebijakan Dinegara Filipina (Hardie)

on

  • 4,703 views

Makalah tugas kuliah

Makalah tugas kuliah
boleh untuk referensi anda

Statistics

Views

Total Views
4,703
Views on SlideShare
4,703
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
78
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kebijakan Dinegara Filipina (Hardie) Kebijakan Dinegara Filipina (Hardie) Document Transcript

    • BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Republik Filipina (biasa disebut Filipina atau Pilipina saja) adalah sebuah negara di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Filipina adalah negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial. Saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat Masalah-masalah besar negara ini termasuk gerakan separatis muslim di sebelah selatan Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (New People's Army) yang beraliran komunis di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan polusi laut. Filipina juga mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi. Filipina tebentuk dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 300.000 km². Dia terletak antara 116° 40' dan 126° 34' T. longitude, dan 4° 40' dan 21° 10' LU. latitude. Di timur dia berbatasan dengan Laut Filipina, di barat dengan Laut China Selatan, dan di selatan dengan Laut Celebes. Pulau Borneo terletak beberapa ratus kilometer di barat daya dan Taiwan di utara, Maluku dan Sulawesi di selatan. 1
    • Pada awalnya peninggalan tertulis Filipina dimulai sekitar abad ke-8 berdasarkan temuan lempeng tembaga di dekat Manila. Dari tulisan pada lempeng itu diketahui bahwa Filipina berada dalam pengaruh Sriwijaya. Namun demikian bukti tertulis ini sangat sedikit sehingga bahkan ahli-ahli sejarah Filipina masih beranggapan sejarah Filipina dimulai pada era kolonialisme. Sebelum orang-orang Spanyol datang pada abad ke-16, di Filipina berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak animisme yang terpengaruh sedikit kultur India dan yang bercorak Islam di bagian selatan kepulauan. Kerajaan-kerajaan muslim ini mendapat pengaruh kuat dari Kerajaan Malaka. Sepanjang masa 265 tahun, Filipina merupakan koloni Kerajaan Spanyol (1565-1821) dan selama 77 tahun berikutnya diangkat menjadi provinsi Spanyol (1821-1898). Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Felipe II. Setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Periode Persemakmuran dipotong Perang Dunia II saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya (de facto) pada 4 Juli 1946. Masa-masa penjajahan asing ini sangat mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat Filipina. Negara ini dikenal mempunyai Gereja Katolik Roma yang kuat dan merupakan salah satu dari dua negara yang didominasi umat Katolik di Asia selain Timor Leste. 1.2 Rumusan Masalah 1) Bagaimana demografi Filipina? 2) Bagaimana kebijakan penduduk Filipina? 1.3 Tujuan 1) Dapat mengetahui demografi Filipina 2) Dapat mengetahui kebijakan penduduk Filipina 3) Untuk memenuhi tugas Geografi Penduduk 2
    • BAB II PEMBAHASAN 2.1 Demografi Filipina Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 86,241,697 jiwa pada 2005. Sekitar dua per tiga penduduk tinggal di Pulau Luzon dan Manila, ibu kotanya, berada di urutan ke-11 dalam jumlah penduduk area metropolitan. Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin Taiwan dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol/Amerika. Orang Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolingustik dengan yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina ialah suku Aeta namun sudah terpinggir dan populasinya tinggal 30 ribu jiwa. Tiga kelompok minoritas terbesar asing adalah orang Tionghoa, Amerika, dan Asia Selatan. Sisanya adalah orang-orang Eropa, Arab, Indonesia, Korea, dan Jepang. Orang-orang Mestizo adalah minoritas sebesar 1-2% yang berpengaruh. Dalam penelitian dari Universitas Stanford, ditemukan bahwa 3,6% populasi memiliki turunan dari bangsa Eropa. 95,9% penduduk Filipina bisa membaca, salah satu yang tertinggi di Asia, dan setara untuk pria maupun wanita. Angka harapan hidup penduduknya adalah 69,29 tahun; 72,28 untuk wanita dan 66,44 untuk pria. Pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 1,92% dan sekarang Filipina sedang mengalami masalah kepadatan penduduk karena angka kelahirannya tinggi. Filipina mempunyai kira-kira 85 juta penduduk menurut perkiraan sensus 2005. Berikut adalah daftar kota-kota terbesar di Filipina berdasarkan populasi (sensus 2000). Urutan Kota Populasi pada tahun 2000 1. Metro Manila 9.932.560 2. Metro Cebu 1.195.568 3
    • 3. Kota Davao 1.147.116 4. Kota Zamboanga 601.794 5. Kota Antipolo 470.866 6. Kota Cagayan de Oro 461.877 7. Kota Bacolod 429.076 8. Kota General Santos 411.822 9. Kota Iloilo 365.820 10. Kota Iligan 285.061 2.2 Kebijakan Penduduk di negara Filipina 1) Pendidikan Penduduk Asli Filipina Filipina dinilai cukup maju dalam bidang pendidikan, realitas tersebut cukup beralasan jika mengacu pada data yang diberikan oleh UNDP, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM - HDI) Filipina untuk Tahun 2007 pada peringkat ke-90. Tidaklah mengherankan mengapa IPM – HDI menjadi suatu benchmarking kemajuan pendidikan suatu bangsa? Karena alat penilaian capaian IPM atau HDI adalah pendidikan, kesehatan dan Gross National Product. Sekalipun Republik Filipina telah eksis selama lebih dari 100 tahun, baru pada akhir 1980 dan 1990an pemerintah mencoba berkonsentrasi pada keadaan penduduk aslinya (Ricarte B. Abejuela III, tanpa tahun). Konstitusi Filipina yang saat ini berlaku, yang ditulis pada 1987, Bab XIV, pasal 1, menyatakan : “The State shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels, and shall take appropriate steps to make such education accessible to all.” Lebih jauh pasal 17 juga menjelaskan: 4
    • “The State shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies.” Dari kedua pasal konstitusi Republik Filipina 1987 di atas, bahwa negara Filipina akan melindungi dan memajukan hak-hak warga negara bagi mutu pendidikan pada semua jenjang, dan akan mengambil langkah-langkah guna membuat pendidikan sedemikan rupa dapat ditempuh oleh semua pihak. Negara juga akan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak kebudayaan masyarakat asli guna mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan, tradisi dan institusi mereka. Negara akan mempertimbangkan hak-hak (mereka) ini dalam rumusanrencana dan kebijakan nasional. Namun sayang, mandat dalam konstitusi tersebut tidak mendapat dukungan baik dari elemen legislative maupun kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan pemerintah. Tidak sampai tahun 1990 bahwa legislatif berwewenang melindungi hak-hak penduduk asli. Sebagaimana di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan di Filipina dibedakan atas pedidikan formal dan nonformal. Jalur pendidikan formal terdiri dari tiga level : SD (primary), pendidikan lanjutan (secondary) and pendidikan menengah (tertiary). Masing-masing dapat berbentuk negeri maupun swasta. Sejak bangsa Amerika mendirikan sistem sekolah negeri di negeri itu, tak ada suatu upaya yang dilakukan atas pendirian sekolah yang memanfaatkan pengetahuan asli (indigenous knowledge). Faktanya, disyaratkan semua sekolah sistem Amerika menggunakan bahasa dan lainnya. Semua bangsa Filipina disyaratkan hanya mempelajari Bahasa Inggris. Hanya dalam 20 tahun silam bangsa Filipina telah diperkenalkan kembali bahasa intruksi di sekolah, meskipun bahasa Inggris masih menjadi pilihan. Bahasa daerah asli tak pernah diupayakan. • Suku Mangyans Suku Mangyan adalah salah satu suku asli Filipina. Suku Mangyan menghuni Pulau Mindoro. Suku Mangyan semakin terpinggirkan karena terdesak oleh kegiatan pertambangan. Pasalnya UU Penambangan Tahun 1995,mengizinkan perusahaan asing menggai sumber daya Fillipina. Alhasil, tanah tradisional turut menjadi korban, dan suku Mangyan tergusur dan tinggal di pegunungan. Tempat Komunitas Suku Mangyan Anak-anak suku Mangyans sering dinomorduakan dalam pergaulan di 5
    • sekolah umum. Akhirnya banyak di antara mereka yang trauma akibat perlakuan tidak adil dari masyarakat yang berperadaban lebih maju. • Sekolah Suku bagi Mangyans Suku Mangyan memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan kebudayaan asli mereka. Sekolah ini tidak seperti sekolah-sekolah yang didirikan oleh pendeta-pendeta Jerman. Sekolah ini diberi nama Tugdaan, berdiri di atas tanah hibah dibuka pada 1989 dengan jumlah siswa 12 orang. Sampai saat ini (2007) telah memiliki siswa sebanyak 120 orang. Sekolah ini tidak seperti sekolah-sekolah umumnya yang didirikan pemerintah dengan dinding dari beton. Dinding dan atap ruang kelasnya terbuat dari rumbia sebagaimana rumah tradisional mereka. Sekolah ini dibangun atas dasar kebutuhan akan jenis pendidikan yang bisa menyiapkan anak-anak muda untuk berkembang sesuai budaya Mangyan. Anak muda Mangyan tak ingin sekolah yang dikelilingi beton dan dinding tertutup, seperti sekolah yang dibuat pendeta dari Jerman. Prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran terdiri dari: a. taman yang besar dan rindang, dirancang secara alami b. pondok-pondok tradisional sebagai ruang kelas c. aula besar yang dibangun dengan gaya arsitektur Mangyan Alangan, dengan langit biru sebagai atap. d. kebun herbal organik e. lapangan basket f. perpustakaan g. sistem daur ulang sampah h. pusat pembuatan kerajinan dan peternakan (ayam dan babi) Tempat ini selain menjadi tempat pelatihan untuk para siswa, juga digunakan komunitas untuk menghasilkan uang. Selain mempelajari kebudayaan mereka, anak-anak juga belajar menulis dan membaca. Mereka diajarkan tentang hak tanah yang dilindungi undang-undang. 6
    • Kurikulum tidak mengikuti kurikulum nasional melainkan dirancang sesuai dengan kebutuhan orang Mangyan, yaitu sesuai dengan adat istiadat, budaya dan lingkungan lokal.Sekolah ini dijalankan dengan manajemen berbasis sekolah. Masyarakat dan komunitas lokal diberdayakan secara optimal. Mereka turut membantu dengan memberikan iuran sebagian kecilpenghasilan untuk kelangsungan/operasional sekolah. Inilah yang menjadi daya tarik pemerintah, sehinggaDepartemen Pendidikan Filipinan menganugerahkan penghargaan sebagai penyelenggara Program Buta Huruf terbaik di negeri itu. 2) Kemiskinan, keterbatasan dan upaya penghapusan kemiskinan Dengan sejarah pertumbuhan dan penurunan dari sektor industri tertentu, beberapa kelompok atau kelompok rumah tangga mengalami pemindahan dan pengasingan atau tak dapat mendapatkan pekerjaan. Lebih dari pengalaman itu juga muncul kelompok yang dapat diidentifikasi sebagai orang yang paling miskin: • komunitas asli di dataran tinggi yang dipaksa masuk ke padalaman oleh pengusaha hutan, pertambangan, dan migran dari dataran rendah; • bekas pekerja perusahaan konsesi penebangan yang tinggal di dataran tinggi sebagai produsen subsistense; • nelayan tingkat kabupaten yang CPUE-nya menurun atau dipindahkan paksa oleh pengusaha perikanan dari daerah tangkapan tradisionalnya dan tak dapat menemukan atau pindah ke daerah tangkapan yang lebih baik. • petani dan pekerja bukan-petani yang dipindahkan dari sektor atau industri yang menurun secara ekonomi (seperti gula, kayu) yang berpindah ke dataran tinggi atau daerah pantai. • rumah tangga petani di daerah atau region yang pertaniannya tertinggal dan seringkali terkena kekeringan atau bencana alam atau perubahan cuaca. 7
    • • petani dan dan pekerja pertanian di daerah tanpa air yang cukup dan sistim irigasi baik atau tempat yang produksi pertaniannya menurun • pekerja tak memiliki tanah yang berpindah ke daerah pantai, kota, atau kota besar dan tidak bekerja atau menjadi pengangguran terselubung pada sektor informal • pekerja yang diberhentikan tetap. Besarnya (26,7 juta orang) dan penyebaran kelompok tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada 1997, perkiraan populasi berdasarkan kelompok yang dapat diketahui dalam tahun tertentu, dan tingkat pertumbuhan penduduk nasional. Proporsi kelompok miskin yang ditemukan di pedesaan mungkin lebih dari 61 persen karena angka-angka ini tidak mencakup petani kecil di daerah yang tak mendapatkan irigasi dan daerah rentan yang diklasifikasi ‘tidak dihitung’. Perkiraan dari kelompok sisa ini berkisar antara 1 hingga 2 persen, tergantung dari proporsi daerah miskin kota yang dipakai (26 atau 23 persen). Juga dapat dicatat bahwa korban dari siklus pertumbuhan dalam sektor formal adalah di antara kelompok miskin hanya mencapai 1,3 persen. Dihadapkan dengan masalah kemiskinan, pemerintah pusat menetapkan agenda pengentasan kemiskinan dan mengimplementasikan melalui Kerjasama Kesepakatan Pengentasan Kemiskinan (KKPK) dengan Bank Pembangunan Asia. Bagaimana pun juga, beberapa tujuan tahun 2002 tidak tercapai. Kinerja ini tak begitu baik terjadi pada: defisit anggaran pemerintah nasional; pengeluaran pemerintah pusat dalam jasa sosial; distribusi tanah berdasarkan (Comprehensive Agrarian Reform Program); tingkat keikutsertaan pendidikan menengah pertama; pengumpulan dari Biro Penghasilan Intern (BIR); upaya pajak BIR; dan penghasilan pajak. 8
    • BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan a) Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 86,241,697 jiwa pada 2005 b) Kebijakan penduduk negara filipina diantaranya yaitu pendidikan penduduk asli filipina dan upaya penghapusan kemiskinan c) Filipina dinilai cukup maju dalam bidang pendidikan, realitas tersebut cukup beralasan jika mengacu pada data yang diberikan oleh UNDP, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM - HDI) Filipina untuk Tahun 2007 pada peringkat ke-90. d) Dihadapkan dengan masalah kemiskinan, pemerintah pusat menetapkan agenda pengentasan kemiskinan dan mengimplementasikan melalui Kerjasama Kesepakatan Pengentasan Kemiskinan (KKPK) dengan Bank Pembangunan Asia. 3.2 Saran Hendaknya sebagai seorang mahasiswa kita harus mengetahui kebijakan- kebijakan negara-negara berkembang seperti, Indonesia, Filipina dan sebagainya. Agar pengetahuan kita bertambah dan memberikan inspirasi untuk kemajuan bangsa dan negara. 9
    • 10