BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan sanitasi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan
oleh p...
Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
2
permukiman seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan belum mampu untuk me...
Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
3
2. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga
...
Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
4
Buku Putih Sanitasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas d...
Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
5
1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
Buku Putih Sanita...
Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
6
Sebagaimana penyusunan dokumen perencanaan lainya di daerah, maka penyusunan
Bu...
Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
7
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bps haltim bab 1

514 views
434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bps haltim bab 1

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan sanitasi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena sanitasi merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.yang berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Buruknya pelayanan sanitsi di suatu wilayah dipastikan akan berdampak pada kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi penyebab menurunnya produktifitas masyarakat dan memberikan dampak kerugian secara ekonomi. Dengan demikian maka pembangunan sanitasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten /kota karena berhubungan dengan pelayanan public yang berindikasi kuat sebagai penyebab kemiskinan. Sampai saat ini diperkirakan hampir seluruh kabupaten/kota di indonesia belum memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk perbaikan layanan sanitasi yang baik, hal ini disebabkan oleh karena pembangunan komponen sanitasi belum mendapat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga akses pada sumber-sumber pendanaanpun menjadi sangat terbatas. Untuk itu perlu disusun suatu dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi yang akurat, yang dapat memberikan arah bagi perencanan strategi pembangunan sanitasi yang lebih integratif, aspiratif, inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan sanitasi saat ini bukan saja disebabkan oleh fakor teknis akan tetapi juga nonteknis, karena masalah yang dihadapi ternyata bukan hanya keterbatasan akses layanan pada masyarakat dengan kurang tersedianya sarana prasarana sanitasi yang memadai, atau karena terbatasnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan perencanaan pelayanan sanitasi yang baik, akan tetapi kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isi-isu sanitasi dan kesehatan lingkungan memberikan potret lain yang perlu mendapat perhatian, karena masalah sanitasi besar kaitanya dengan maslah perilaku masyarakat. Oleh karena itu maka pengendalian permasalahan sanitasi pemerintah telah melakukukan langkah-langka strategis melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang mencanangkan sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 % penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, dan semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan serta keterbatasan daya dukung lingkungan yang dirasakan pada saat ini menjadikan sanitasi sebagai salah satu komponen pembangunan yang menjadi perhatian khusus dan sudah saatnya dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Untuk memenuhi target pembangunan komponen sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan penanganan drainase lingkungan, diperlukan upaya keras, mengingat pendekatan pembangunan sanitasi
  2. 2. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013 2 permukiman seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan belum mampu untuk memenuhi target pembangunan sanitasi sebagai mana yang diharapkan. Oleh karena itu pembangunan komponen sanitasi di Indonesia harus diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan baik pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, media masa, dan sektor swasta sehingga dapat merumuskan sebuah dokumen perencanaan sanitasi yang Strategis, komprehensip, terencana dan terukur sebagai dokumen rujukan untuk pembangunan sanitasi di daerah. . Menyadari berbagai permasalahan sanitasi yang dihadapi saat ini menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengajukan peminatan ikut bergabung dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).tahun 2013. dengan tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala lokal (kabupaten).Satuan Kerja dimaksud terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan, dan BPKD, yang kemudian bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi. Kelompok kerja sanitasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek.dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta secara langsung, Dengan maksud tersebut maka dibentuk Kelompok Kerja sanitasi (Pokja) sanitasi Kabupaten Halmahera Timur dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188,21/HT/ Tahun 2012, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang, Anggota, dan Tim Sekretariat. 1.2. Landasan Gerak Penyusunan dokumen ini merujuk pada pemahaman sanitasi terbagi dalam tiga komponen, yaitu air limbah, persampahan dan drainase lingkungan serta satu perilaku yaitu perilaku hidup bersih dan promosi sanitasi (Prohisan). Sanitasi juga didefenisikan sebagai usaha pembuangan tinja, ‘endapan air limbah dan limbah padat dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk membuat rumah serta lingkungan menjadi bersih dan sehat. Atau dapat diartikan sebagai upaya pembuangan limbah cair dan limbah padat tanpa mencemari lingkungan.. Mengacu pada Compendium for Sanitation System and Technology, sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Proses multi langkah ini disebut sebagai Sistem Sanitasi. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar berupa (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk system jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Secara garis besar, pengertian dasar Penanganan dan Pengelolaan Sanitasi adalah sebagai berikut: 1. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: - Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. - Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
  3. 3. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013 3 2. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Perilaku Hidup Bersih dan Promosi Sanitas (Pohisan) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat..Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat, dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Halmahera Timur, maka kebijakan pengembangan dan pembangunan sanitasi diarahkan pada dua kawasan yaitu Pengembangan dan Pembangunan Sanitasi Kawasan Perkotaan (wilayah Kota Maba) dan Kecamatan Wasile serta Kecamatan. .Pengembangan Sanitasi Kawasan Perdesaan meliputi Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Tengah, Maba Utara, Kecamatan Wasile Utara, Wasile Tengah, Wasile Timur, dan Wasile Selatan. Dasar pertimbangan diatas mengacu pada tujuan penataan ruang sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur dalam kebijakan pengendalian pola ruang yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010- 2015 adalah: Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” Mis : 1. Mewujudkan Halmahera Timur yang maju sehat dan berdaya saing 2. Mewujudkan masyarakat yang mandiri 3. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan merata 4. Mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera 5. Mewujudkan pemerintahan yang baik 1.3. Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) sanitas ini dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik dan kondisi existing sanitasi, serta arah pengembangan pembangunan sanitasi yang terjadi pada saat ini di Kabupaten Halmahera Timur. Buku Putih Sanitasi nantinya menjadi dasar untuk menyusun persencanaan strategis pembangunan sanitasi Halmahera Timur kedepan yang lebih terintegrasi dan komprehensif karena merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan yang terkait dengan sanitasi.
  4. 4. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013 4 Buku Putih Sanitasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Halmahera Timur pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah : 1. Tersedianya data riil yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai potret kondisi dan Karakteristik komponen sanitasi yang ada saat ini di Kabupaten Halmahera Timur yang akan dijadikan dasar untuk menyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. 2. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Halmahera Timur. 3. Membangun kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten HalmaheraTimur beserta stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 4.Menjamin terciptanya mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan,akuntabel dan berkelanjutan. 1.4. Metodologi Metodologi yang digunakan dalam penyuunan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmaherta Timur tahun 2013 adalah melalui studi dokumen berupa data statistic, proposal, foto dan peta, serta melakukan kajian/ survei lapangan yaitu kajian keterlibatan sektor swasta, kajian komunikasi dan pemetaan media, kajian partisipasi masyarakat gender dan kemiskinan.(PMJK). Sedangkan data yang digunakan dalam penyusunan buku putih adalah pengumpulan data sekunder yang berasal dari SKPD terkait sanitasi, Presepsi SKPD, serta pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung di lapangan oleh tim POKJA termastuk studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA). serta data dan informasi yang ideal berkaitan dengan kondisi sanitasi yang ada di kabupaten Halmahera Timur saai ini Proses penulisan Buku Putih oleh Pokja sanitasi Kabupaten Halmahera Timur dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan penyusuna Buku Putih yang disepakati oleh Pokja. Adapun proses penulisan buku putih dilaksanakn melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Pertemuan perdana anggota Pokja 2. Pengumpulan data sekunder 3. Pemetaan awal kondisi sanitasi 4. Rapat-rapat konsultasi 5. Survey/studi (pengumpulan data primer) 6. Pemetaan kondisi sanitasi berdasarkan hasil studi (terutama studi EHRA) 7. Penetapan area bersisiko tinggi dan analisa penyebab utama masalah sanitasi 8. Konsultasi Publik ( melalui lokakarya ) 9. Finalisasi buku putih 10. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Timur .
  5. 5. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013 5 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Buku Putih Sanitasi yang disusun oleh kelompok kerja sanitasi (Pokja) sanitasi Kabupaten Halmahera Timur telah disepakati bahwa posisi, fungsi, maupun peran Buku Putih sanitasi adalah sama dalam kedudukannya dengan dokumen-dokumen lainya yang ada di daerah seperti (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Karena Buku Putuh Sanitasi adalah dokumen rujukan sekaligus panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan perencanaan Pembangunan sanitasi. Buku Putih sanitasi bersama dokumen daerah lainya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah khsusnya pembangunan di bidang sanitasi. Hubungan Buku PutihSanitasi dengan RPJMD Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur. RPJMD menjadi kerangka acuan oleh POKJA dalam perumusan rencana strategis pembanghunan sanitasi,sehingg kebijakan pembangunan sanitasi diharapkan akan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Hubungan Buku Putih Sanitasi Dengan RTRW Buku Putih Sanitasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena RTRW adalah merupakan perencanaan pembangunan wilayah, dokumen ini mengatur tentang arah pemanfaatan ruang baik struktur dan pola ruang berdasarkan zonasi dan fungsi peruntukan.Dengan demikian maka dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini, RTRW menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan pengembangan serta perencanaan pembangunan sanitasi yang disesuaikan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Buku Putih Sanitasi merupakan kelanjutan dari sistem spasial di bidang sanitasi yang telah diatur guna mewujudkan kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan komprehensif. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra – SKPD Penyusunan Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur juga mengacu dan mempertimbangkan aspek teknis pada Rencana Straregis (Renstra –SKPD) yang terkait dengan komponen sanitasi dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya visi pembangunan lima tahun kedepan.yang telah dijabarkan dalam renstra SKPD. . RPJPD RPJMD RKPD RENJA SKPD RENSTRA SKPD RTRW Kab APBD Penjabaran APBD (DPA) SSK Gambar 1.1. Posisi Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya Dokumen Lainnya serta data primer dan sekunder BPS
  6. 6. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013 6 Sebagaimana penyusunan dokumen perencanaan lainya di daerah, maka penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Timur juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang belaku baik dari pusat maupun peraturan daerah yang meliputi: 1. Undang-Undang RIepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
  7. 7. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013 7 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur 24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

×