Your SlideShare is downloading. ×
Masyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Masyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya

21,430
views

Published on


1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar akan industri composites yang terpokus pada kendaraan atau alat transportasi laut seperti speed boat, long boat, yacht cargo river dan lain-lain.Kami memberikan training composites yang terpadu dari mulai pengetahuan dasar composites, teknologi composite, praktek langsung pembuatan speed boat. Kami siapkan tenaga instruktur yang propesional ( ahli dalam bidang composites) dengan pengalaman dalam dan luar negri.
    whisnu Budi 08568970008
    whisnu99@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
21,430
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
489
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu Oleh: Victor P.H. NikijuluwPendahuluan Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantaisepanjang 81.000 km (terpanjang kedua setelah Kanada), Indonesia, sebagian besarwilayahnya merupakan wilayah pesisir (Coastal Zone). Namun sayang, adanya wilayahpesisir tersebut terdapat banyak masyarakat miskin yang sebagian besar bekerja sebagainelayan. Masyarakat pesisir sendiri bukan hanya nelayan, melainkan juga pembudidayaikan, pengolah ikan, bahkan pedagang ikan. Namun secara empiris di kalanganmasyarakat pesisir itu sendiri, pelaku ekonomi di subsistem produksi primer-nelayan danpembudidaya ikan seringkali menemui sejumlah masalah, misalnya ketidak adilan harga,keterbatasan teknologi dan modal, terbatasnya SDM, terbatasnya akses sumberdaya,dan lemahnya organisasi. Di dalam makalah Populasi dan Sosial ekonomi Masyarakat Pesisir sertaStrategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan SumberdayaPesisir Secara Terpadu ini disoroti mengenai populasi dan sosial ekonomi masyarakatpesisir, serta strategi pemberdayaanya. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagaikelompok orang yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber kehidupanperekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.Kemiskinan masyarakat pesisir dilatarbelakangi oleh beberapa macam persoalan yangsaling berhubungan satu sama lain. Kemiskinan masyarakat pesisir dikategorikanmenjadi kemiskinan struktural, kemiskinan super struktural, dan kemiskinan kultural. Beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa nelayan tetap mau untuk tinggaldalam lingkaran kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani hidup (Panayotou,1982). Mereka memperoleh kepuasan tersendiri dari hasil menangkap ikan tersebut.Perekonomian para nelayan sangat tergantung dari hasil tangkapan laut. Masih banyakditemui para nelayan yang menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikan.Mereka cenderung menggunakan teknologi primitif mengingat keterbatasanpengetahuan dari para nelayan. Pokok permasalahan utama dari kemiskinan nelayan itusendiri terletak pada tidak terpenuhinya kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan,pekerjaan, infrastruktur dan kondisi alam yang tidak menentu. Selain itu, melemahnya 1
  • 2. etos kerja dari para nelayan, lemahnya tingkat pendidikan, kurangnya aksesibilitasterhadap informasi dan teknologi yang masuk, kurangnya biaya untuk modal semakinmenambah masyarakat pesisir menjadi melemah. Di saat yang bersamaan, kebijakandari pemerintah tidak memihak pada masyarakat pesisir, akibatnya kemiskinan yangterjadi di dalam masyarakat pesisir tidak dapat dihindari.Critical Review Diantara kategori pekerjaan yang terkait dengan kemiskinan, nelayan kerap kalidisebut-disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (thepoorest of the poor). Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan, disebutkanbahwa sebanyak 108,78 juta orang atau 49% dari total penduduk Indonesia dalamkondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik(BPS) pada tahun 2008 disebutkan pula bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai34,96 juta jiwa dan 63,47% diantaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasanpesisir dan pedesaan. Dapat diketahui dari ringkasan di atas bahwa kehidupan nelayan di Indonesiamasih belum dapat dikatakan makmur. Nelayan dan komunitas masyarakat pesisir, padaumumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada levelpaling bawah dan kerapkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibatketidakberdayaan dan kerentanannya. Beberapa kajian yang telah dilakukanmenemukan bahwa para nelayan bukan saja sehari-hari harus berhadapan denganketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebihdari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentukeksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi. Ironisekali ketika kita mengetahui sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa perairandimana memiliki kekayaan sumber daya alam dan nelayan sebagai salah satu matapencaharian vital yang seharusnya dapat memanfaatkan hasil laut untuk kesejahteraanhidupnya dan masyarakat lain justru keadaannya terpuruk. Kemiskinan yang terjadi pada nelayan merupakan salah satu sumber ancamanpotensial bagi kelestarian sumberdaya pesisir dan lautan. Berbagai macam sebab, salahsatunya yakni desakan ekonomi dan tuntutan hidup memuntut masyarakat untukmeperoleh pendapatan melalui usaha ekstraksi sumber daya perairan dan kelautandengan menghalalkan segala cara tanpa mempedulikan akibatnya. Sudah menjadi suatu keharusan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisirmenjadi salah satu agenda penting di wilayah pesisir, mengingat masyarakat yang 2
  • 3. tinggal di daerah tersebut adalah para nelayan. Pemberdayaan ini lebih difokuskankepada pencerdasan para nelayan itu sendiri agar mereka paham dan mengertibagaimana memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta bagaimana caramengentaskan kemiskinan mereka agar mata pencaharian nelayan dapat dipandangsebagai mata pencaharian unggulan sehingga mereka, para nelayan tersebut tidakterjebak lagi dalam ingkaran setan kemiskinan (vicious circle). Beberapa pemecahanyang mungkin dapat dilakukan setelah mengkaji pembahasan di atas diantaranya:1. Memberdayakan para nelayan agar tidak bergantung pada hasil melaut saja, melainkan juga pada mata pencaharian lain, misalnya dengan pembudidayaan perikanan maupun non perikanan. Tujuan dari ‘mengalihkan’ mata pencaharian lain ini adalah agar mereka memiliki pendapatan yang relative lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada musim saja.2. Mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kelautan dan perikanan yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan nelayan di Indonesia. Program ini dijalankan melalui pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, baik masyarakat maupun sumber daya alamnya, sehingga para nelayan dapat mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya sendiri.3. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan. Nelayan yang buta huruf minimal dapat membaca atau lulus dalam paket A atau B. Anak nelayan diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Sehingga ke depannya nanti akses perkembangan teknologi kebaharian dan peningkatan ekonomi lebih mudah dilakukan.4. Mendukung Program Mitra Bahari (PMB) yang merupakan program kemitraan antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, kelompok masyarakat dan stakeholder lainnya, dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM di daerah dan mengakselerasi pembangunan kelautan dan perikanan. Program ini diwujudkan melalui pelaksanaan empat komponen utama kegiatan yaitu pendampingan dan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, riset terapan dan analisis untuk rekomendasi kebijakan. Adapun tujuan penyelenggaraan PMB adalah menguatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, mempercepat dan mengoptimasi 3
  • 4. pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mendukung implementasi pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan laut, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menyelenggarakan program penyuluhan dan pendampingan, penyebarluasan/sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan serta analisis kebijakan. 5. Adanya bantuan modal dari pemerintah untuk dapat membantu nelayan, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur yang digunakan untuk melaut para nelayan. Selain itu, pemerintah juga seharusnya membuat suatu lembaga yang dapat menaungi perekonomian nelayan, dimana lembaga ini dapat membantu permodalan mereka yang sifatnya tidak mengikat, mengingat para nelayan memiliki tingkat fleksibilitas tinggi (misalnya waktu untuk membayar hutang, dll). Berbagai macam upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini sudah banyak dilakukan, namun pemerintah belum memiliki konsep yang jelas, sehingga penanganan masih bersifat parsial dan tidak terpadu. Yang terpenting dari pemberdayaan masyarakat nelayan ini terletak pada peran serta dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, selama ini kebijakan dari pemerintah masih cenderung mengarah pada satu sisi saja, yaitu wilayah kota dan ‘darat’, sektor perikanan dan kelautan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan strategis nasional. Padahal apabila sektor perikanan dan kelautan serta komponen yang ada di dalamnya, dalam hal ini nelayan, memperoleh dukungan dari pemerintah, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan menjadi semakin baik mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan armadanya yang kuat. Relevansi Kasus di Indonesia Kehidupan nelayan di Indonesia sendiri dapat dikatakan masih belum makmur. Berdasarkan data BPS Tahun 2002 yang diolah SEMERU 2003 disebutkan bahwa sebesar 32,14% dari 16,4 juta jiwa masyarakat pesisir di Indonesia yang masih hidup di 8.090 desa ternyata berada dibawah garis kemiskinan. Adanya tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, kenaikan BBM menyebabkan jumlah masyarakat miskin di kawasan pesisir menjadi meningkat. Beberapa contoh kasus yang menggambarkan kehidupan masyarakat nelayan Indonesia diantaranya:1. Penelitian dan pengembangan model pemberdayaan terhadap nelayan di Jawa Tengah. Keterbatasan sarana dan teknologi yang memadai untuk menangkap ikan mebuat sebagian besar nelayan di Jawa Tengah kesulitan dalam melakukan pekerjaan, padahal perairan di Jawa Tengah tergolong memilik potensi produksi ikan laut yang cukup besar. 4
  • 5. Karena ketidakmampuan secara segi financial inilah para nelayan di Jawa Tengah tersebut diwadahi dalam suatu lembaga yaitu Koperasi Unit Desa Mina dan Pangkalan Pendaratan Ikan. KUD Mina merupakan lembaga ekonomi yang mewadahi kegiatan para nelayan di Jawa Tengah. KUD Mina ini juga berfungsi sebagai asuransi bagi para nelayan. Pada saat musim paceklik tiba, nelayan memperoleh bantuan beras sebanyak 5 kg dan apabila mendapat musibah di laut mendapatakan dana asuransi kecelakaan. Sedangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat pendaratan armada perikanan yang dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan sebagai transaksi antara penjual ikan dengan para nelayan. Selain itu, pemprov Jawa Tengah sendiri juga menyediakan fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan.2. Pemberdayaan masyarakat nelayan di Demak Utara yang masih minim. Dalam hal ini, kinerja pemerintah dan Dewan belum maksimal, karena yang diberdayakan baru sebagian desa pesisir, baik dari bidang ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur. Ketidakmerataan pemberdayaan inilah yang menyebabkan nelayan di Demak Utara masih minim dalam mengeskplor sumber daya yang dimilikinya.3. Potret keluarga nelayan di Riau yang tidak jauh berbeda dengan nelayan pada umumnya di Indonesia, yakni nelayan kecil bermodalkan tenaga dan peralatan tangkap ikan sederhana, berpendidikan rendah, minim pengetahuan informasi pasar, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.4. Penelitian yang terjadi pada keluarga nelayan miskin di sepanjang wilayah Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek, dimana di dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa nelayan miskin merupakan bagian dari komunitas masyarakat pesisir yang secara sosial-ekonomi rentan, tidak memiliki tabungan, kurang atau tidak berpendidikan. Jumlah anak yang cenderung banyak menyebabkan beban yang ditanggung menjadi berat karena tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang diperoleh. Pasca kenaikan harga BBM, tekanan kemiskinan yang dialami keluarga nelayan miskin cenderung makin bertambah karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari yang bertolak belakang dengan kecenderungan menurunnya penghasilan yang diperoleh oleh keluarga nelayan miskin. Adanya keterbatasan teknologi dan aset produksi yang dimiliki nelayan miskin di kawasan Pantai Prigi, musim paceklik dan semakin berkurangnya sumber daya laut di wilayah sekitar pantai merupakan kondisi yang kerap kali menyebabkan kehidupan sehari-hari nelayan miskin makin terpuruk. Usaha dari hasil melaut tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 5
  • 6. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat nelayanIndonesia perlu mendapat perhatian khusus. Pada umumnya permasalahan yangdihadapi para nelayan ini relative sama. Untuk itu diperlukan dukungan penuh daripemerintah, instansi lain, dan masyarakat lain yang peduli dengan hal ini, sehinggadapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan permasalahan mereka.Lesson Learned Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kemiskinanyang terjadi pada masyarakat pesisir, dalam hal ini nelayan, selain akibat strukturpembangunan kita yang tidak membela kepentingan nelayan juga disebabkan olehtingginya biaya operasional yang harus dibayar. Biaya operasional ini meliputi bahanbakar dan konsumsi untuk kehidupan nelayan selama melaut. Selain itu, penerimaanyang rendah dari hasil penjualan ikan, kurangnya prasarana, kualitas sumberdayamanusia yang rendah, juga mendukung munculnya kemiskinan nelayan ini. Pada dasarnya, diperlukan suatu keterpaduan yang jelas dari stakeholderdengan tujuan untuk menghilangkan ego sektor dari masing-masing pemangkukepentingan. Keterpaduan tersebut diantaranya: (1) Keterpaduan sektor dalamtanggung jawab dan kebijakan. Pengambilan keputusan dalam penanganan masalahkemiskinan ini harus diambil melalui proses koordinadi di internal pemerintah. Yangmenjadi poin utama disini adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditanganisecara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan. (2) Keterpaduan keahlian danpengetahuan. Untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program harus didukungdengan disiplin dengan disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian. Penerapan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan dapatbersifat regional bahkan local. Hal ini disesuaikan dengan masing-masing daerahnelayan memilki permasalahan yang berbeda. Upaya-upaya pemberdayaan tersebutdiantaranya:a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dengan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, bakul ikan, dan warung-warung yang menjual bahan bakar bensin/solar disekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau yang ada di sekitar tempat tinggal nelayan den an cara mendirikan koperasi simpan pinjam, dimana ketua dan anggotanya yang terdiri para nelayan itu sendiri.b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya local terutama pada waktu pasca panen, pada waktu musim ikan yang nilai harga jualnya tinggi langsung dijual, yang nilai harga jualnya rendah perlu diolah lagi menjadi ikan asin, trasi, pindang, dan tepung 6
  • 7. ikan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan nelayan dalam pengolahan ikan.c. Budaya kelembagaan ditandai oleh adanya organisasi-organisasi seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebagai wakil dari nelayan dimana peranannya lebih ditingkatkan lagi, serta diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan nelayan dalam forum rapat, dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi yang lain seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan demikian untuk menangani masalah kemiskinan nelayan ini hal yangpertama kali dilakukan adalah mengadakan data jumlah masyarakat nelayan baiktradisional maupun tidak, baik miskin maupun yang tidak miskin, yang kemudianpemerintah dan stakeholders dapat mendorong dan melibatkan nelayan miskin dalamproses modernisasi perikanan, menata pembagian margin keuntungan yang lebihberpihak kepada nelayan miskin, melakukan diversifikasi produk dengan cara memberinilai tambah pada komoditi ikan yang sifatnya rentan waktu, dan mengembangkanusaha bagi nelayan miskin agar mereka dapat memiliki sumber-sumber penghasilanalternatif yang lebih banyak. 7
  • 8. DAFTAR PUSTAKABalitbang Provinsi Jawa Tengah. 2010. Penelitian dan Pengembangan Model Pemberdayaan Terhadap Keluatga Nelayan.Marbun, Leonardo. 2011. Kemiskinan Nelayan dan Perubahan Iklim. Diunduh dari http://pppmn.wordpress.com/ pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 21.45 WIBNajmu, Laila. 2009. Kemiskinan Struktural Masyarakat Nelayan. Diunduh dari http://mhs.blog.ui.ac.id/najmu.laila pada tanggal 20 Oktober 2011 Pukul 19.00 WIBNikijuluw, Victor P.H. 2010. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. 8