Your SlideShare is downloading. ×
Raperda ttg Pembentukan Perda
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Raperda ttg Pembentukan Perda

7,177
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,177
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. -1- RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ….. TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang- undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur; b. bahwa membentuk peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah; c. bahwa dalam rangka memperoleh kepastian penyusunan peraturan daerah baik dalam tataran pemilihan ragam bahasa, teknik penyusunan maupun sistematika, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi tenggara perlu memiliki peraturan daerah mengenai pembentukan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  • 2. -2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor);8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
  • 3. -3- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara3. Gubernur adalah Gubernur Selawesi Tenggara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah6. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.8. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.9. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam Lembaran Daerah. Pasal 2Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undanganyang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  • 4. -4- d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 3(1) Materi muatan Perda mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan. Pasal 4Perda ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertibpembentukan peraturan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Jenis Perda Pasal 5 (1) Perda dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yang meliputi : a. Perda Non Anggaran b. Perda Anggaran (2) Perda Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perda yang muatan materinya bukan menyangkut anggaran daerah.
  • 5. -5- (3) Perda Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perda yang muatan materinya menyangkut anggaran daerah yang meliputi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Bagian Kedua Materi Muatan Perda Pasal 6Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraanotonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerahserta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 7(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Peraturan Daerah(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatan Perda dapat juga berupa ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Pasal 8(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(2) Selain itu, Perda juga dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya. BAB III PEMBENTUKAN PERDA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 9Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dengan penyusunan Prolegda. Pasal 10(1) Penyusunan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.(2) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.(3) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  • 6. -6-(4) Badan Legislasi Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau kelompok masyarakat(5) Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari SKPD, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat.(6) Hasil-hasil yang sudah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di bahas bersama Badan legislasi Daerah dan Sekretaris Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pada minggu kedua bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.(7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disusun dalam Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.(8) Ketentuan mengenai materi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur Bagian Kedua Persiapan Pasal 11a. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD maupun Gubernur disusun berdasarkan prolegda.b. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar prolegda. Pasal 12(1) Rancangan Perda non anggaran dapat berasal dari DPRD dan Gubernur.(2) Rancangan Perda anggaran berasal dari Gubernur. Pasal 13(1) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disiapkan oleh pimpinan SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perturan Gubernur. Pasal 14(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah.
  • 7. -7-(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 15(1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada DPRD.(2) Khusus rancangan Perda anggaran, gubernur menyampaikannya disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.(3) Dalam surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara lain tentang SKPD yang ditugasi mewakili Gubernur dalam melakukan pembahasan rancangan Perda di DPRD.(4) DPRD mulai membahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Gubernur diterima. Pasal 16(1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.(2) Gubernur menugasi pimpinan SKPD yang mewakilinya untuk membahas rancangan Perda bersama DPRD dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan DPRD diterima.(3) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan satuan kerja yang ruang lingkupnya di bidang hukum sekretariat daerah. Pasal 17(1) Rancangan Perda wajib disebarluaskan sebelum dibahas.(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh sekretariat daerah. Pasal 18Apabila dalam satu masa sidang, gubernur dan DPRD menyampaikan rancanganPerda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturandaerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikanoleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
  • 8. -8- Bagian Ketiga Teknik Penyusunan Pasal 19(1) Teknik penyusunan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini. Bagian Keempat Perumusan Pasal 20(1) Perumusan rancangan Perda senantiasa memperhatikan substansi rumusan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendasarinya.(2) Perumusan rancangan Perda sisi ragam bahasa senantiasa memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini. Bagian Kelima Pembahasan Pasal 21 (1) Pembahasan rancangan Perda di DPRD dilakukan DPRD bersama Gubernur. (2) Untuk keperluan pembahasan rancangan Perda yang berasal dari gubernur, Sekretariat Daerah memperbanyak naskah rancangan Perda tersebut dalam jumlah yang diperlukan. (3) Untuk keperluan pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda tersebut dalam jumlah yang diperlukan. (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 22Khusus rancangan peraturan daerah anggaran yang meliputi rancangan Perda APBDdan rancangan Perda Perubahan APBD, pembahasannya diawali dengan pembahasanrancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaransementara, antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  • 9. -9- Pasal 23Pembahasan rancangan Perda anggaran dilaksanakan pada :a. rancangan Perda APBD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya;b. rancangan Perda Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan; danc. rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 24(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan gubernur.(2) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan gubernur.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Perda diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Bagian Keenam Penetapan Pasal 25(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 26(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur.(2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.(3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
  • 10. - 10 - Pasal 27(1) Rancangan Perda anggaran, serta yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka mengengah serta tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri RI.(2) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Bagian Ketujuh Pengundangan dan Penyebarluasan Pasal 28Agar setiap orang mengetahuinya, Perda harus diundangkan denganmenempatkannya dalam Lembaran Daerah Pasal 29Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memuat penjelasan Perdayang dimuat dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 30Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 31Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,kecuali ditentukan lain di dalam Perda bersangkutan. Pasal 32Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalamLembaran Daerah.
  • 11. - 11 - BAB IV PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERDA Pasal 33(1) Jika Perda tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Perda yang baru, maka Perda yang baru harus secara tegas mencabut Perda yang tidak diperlukan itu.(2) Perda hanya dapat dicabut melalui Perda atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.(3) Ketentuan mengenai pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini. Pasal 34(1) Perubahan Perda dilakukan dengan: a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Perda; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Perda.(2) Ketentuan mengenai perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini. BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 35(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke DPRD sebelum memasuki tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).(3) Penyiapan atau pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan hanya untuk Perda anggaran dan Perda non anggaran lainnya yang relevan dengan kepentingan dan pelayanan masyarakat secara luas. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 36Pembiayaan pembentukan peraturan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  • 12. - 12 - BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulaidilaksanakan pada tanggal …….Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari Pada Tanggal .................. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA H. NUR ALAM Diundangkan di Kendari Pada Tanggal ................................ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA H. ZAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ......... NOMOR ............