PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

on

  • 15,564 views

 

Statistics

Views

Total Views
15,564
Views on SlideShare
15,564
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
133
Comments
12

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 12 Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • filenya sudah terupdate di

    http://www.slideshare.net/adesuerani/new-program-legislasi-daerah-2011
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • boleh dong saya dikirimkan juga via email...luluhukum@yahoo.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • mohon kirim email ya buu
    enung_nurulfajri@yahoo.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • aku juga mau
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • assalamualaikum wr.wb. mbak ade suerani yg baik hatinya, boleh dong saya diemail jg ke insan_progresif@yahoo.com. makasi banyak sebelumnya.. wassalamualaikum
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…

110 of 12

Post Comment
Edit your comment

PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Presentation Transcript

  • PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Materi ini dibuat oleh Ade Suerani. Disampaikan oleh Abd. Hasid Pedansa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Disampaikan pada Diklat Legal Drafting Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Rabu, 9 Juni 2010
  • Dasar Hukum
    • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
    • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
    • Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 169 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
  • Mengapa Prolegda Diperlukan Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.
  • Mengapa Prolegda Diperlukan
    • Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) membentuk Peraturan Daerah.
    • Untuk itu Prolegda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
  • Apa Itu Prolegda?
    • Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
    • Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
  • Apa Itu Prolegda?
    • Pembentukan peraturan perundnag-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
    • Dasar hukum Prolegda tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu : Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah .
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Mekanisme penyusunan Prolegda tidak diatur dalam Nomor 10 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
    • Kedua undang-undang tersebut juga tidak memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda dalam peraturan pelaksanaan.
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Hingga saat pedoman penyusunan Prolegda diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Keputusan Menteri DalamNegeri yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2004, dibuat dengan 2(dua) pertimbangan yaitu
    • karena penyusunan peraturan perundang-undangan daerah belum diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga dalam penerbitan peraturan perundang-undangan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan
    • dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Memperhatikan konsiderans mengingat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 yang ditetapkan + 2 bulan lewat 4 hari dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tampak bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
    • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor169 Tahun 2004 pada intinya mengatur pedoman penyusunan Prolegda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Program Legislasi Desa atau nama lainnya.
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Prolegda terdiri dari Prolegda Provinsi, Prolegda Kabupaten/Kota dan Prolegda Desa.
    • Prolegda Provinsi disusun setiap tahun, yang disusun sesuai kewenangan provinsi yang meliputi :
    • a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
    • b. Rancangan Keputusan Gubernur
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Secara garis besar mekanisme penyusunan Prolegda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu sebagai berikut:
    • Pimpinan unit kerja menyiapkan Rencana Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Pembahasan rencana Prolegda tersebut diatas dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi/Bagian Hukum Sekretariat Kebupaten/Kota.
    • Hasil pembahasan Prolegda tersebut diatas diajukan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi kepada Gubernur.
    • Prolegda Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
  • Bentuk Prolegda Provinsi UNIT KERJA : DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO ……………………….. No. Jenis Tentang Materi Pokok Status Pelak- sana-an Unit/ Instansi Terkait Target Penyam-paian Ket. Baru Ubah
  • Kesimpulan dan Saran
    • Dasar hukum Prolegda diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
    • Prolegda adalah instrument perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis untuk jangka pangjang, menengah atau pendek.
    • Mekanisme penyusunan Prolegda tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan tidak juga ada perintah secara tegas untuk mengaturnya dalam peraturan pelaksanaan undang-undang.
    • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Prolegda sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan keadaan.
  • Kesimpulan dan Saran
    • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 setelah ada Badan Legislasi Daerah.
    • Mekanisme penyusunan Prolegda agar diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana Prolegnas (Pasal 16 ayat (4) UU No. 10/2004) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas keterbukaan dalam penyusunan Prolegda.
    • Prolegda disusun Gubernur, Bupati/Walikota bersama DPRD.
    • Dalam proses penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah agar dilakukan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu dengan melibatkan instansi terkait di daerah.
    • Dalam proses penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD, dilakukan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu diantara alat-alat kelengkapan DPRD yang terkait.
    • Pelaksanaan Prolegda dievaluasi setiap tahun.
  •