-1-                      PENJELASAN                         ATAS      PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA         ...
-2-II. PASAL DEMI PASALPasal 1       Cukup JelasPasal 2    Ayat (1)         Yang dimaksud dengan informasi jabatan adalah ...
-3-               Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi               dapat dilakukan berdasarkan...
-4-Pasal 5     Cukup JelasPasal 6       Cukup JelasPasal 7       Cukup JelasPasal 8     Huruf a         Cukup Jelas    Hur...
-5-                  Indonesia/Calon Anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara                  tidak dapat diteri...
-6-         Huruf c              Cukup Jelas         Huruf d              Yang dimaksud dengan pengetahuan teknis adalah p...
-7-          Umpamanya :          Pemeriksa X memberikan nilai 90 (sembilan puluh), sedang pemeriksa Y          memberikan...
-8-    berdasarkan peraturan perundang-undangan        yang   berlaku   berwenang    menyelenggarakan pendidikan.Pasal 23 ...
-9-                Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat                diperhitungkan, karena tiap-tia...
- 10 -Pasal 25    Cukup JelasPasal 26      Cukup JelasPasal 27       Cukup JelasPasal 28    Cukup Jelas         TAMBAHAN L...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD

1,525 views
1,452 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD

  1. 1. -1- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : TAHUN 2011I. UMUM Di era otonomi daerah saat ini, birokrasi memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan salah satunya. Dan kualitas pelayanan sangat ditentukan selain sistem/aturan sebagai perangkat lunak yang mengaturnya juga pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan fungsi utama birokrasi. Sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pengadaan pegawai negeri sipil daerah yang ahli, cakap, terampil sangat menentukan kualitas fungsi utama birokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menata birokrasi melalui penataan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah sampai dengan pengangkatan pegawai negeri sipil daerah. Sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi utama birokrasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengadaannya perlu dilakukan secara selektif, obyektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan, melalui peraturan daerah ini. Pengadaan dilakukan secara selektif, obyekti, dan transparan, dimaksudkan bahwa, pengadaan pegawai negeri sipil daerah ini betul-betul melalui mekanisme seleksi yang dipersyaratkan mulai dari penjaringan hingga penyaringan, baik seleksi administrasi maupun seleksi ujian tertulis, ujian lisan (wawancara) bahkan ujian keahlian/keterampilan yang obyektif, dan pengumumannya disampaikan secara transparan melalui media massa. Pengadaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil daerah melalui suatu kajian/analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan pada saat perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah sebagai pihak yang membutuhkan pegawai melakukan suatu kajian/analisis berdasarkan standar atau pedoman yang menjadi dasar penyusunannya antara lain seperti jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan; termasuk ketersedian peralatan. Peraturan daerah ini juga mengatur pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil daerah dan hak-hak yang diperolehnya dalam hal ini penghasilan berupa gaji sebesar 80 (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil daerah, disamping hak masa kerjanya yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
  2. 2. -2-II. PASAL DEMI PASALPasal 1 Cukup JelasPasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. Analisis Jabatan yang dimaksud yaitu proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan, serta mengolahnya menjadi informasi jabatan. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, dan informasi jabatan lainnya. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain- lain. Huruf b Yang dimaksud dengan sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, bahwa ada pekerjaan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, perawatan pekarangan, dan yang serupa dengan itu, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, seperti pekerjaan perawat pada rumah sakit pemerintah, penjaga rumah tahanan (sipir), pemadam kebakaran, dan yang serupa dengan itu. Pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus memerlukan pegawai lebih banyak. Sebagai contoh dalam satu ruang rawat inap memerlukan perawat sebanyak 5 (lima) orang dengan jam kerja 8 (delapan) jam, maka setiap ruang rawat inap dalam waktu 24 jam memerlukan pegawai 24/8 x 5 orang = 15 (lima belas) orang perawat. Huruf c Yang dimaksud dengan analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNSD dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata- rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
  3. 3. -3- Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan, pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang PNSD dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, maka perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. Huruf d Yang dimaksud dengan prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk memelihara dan merawat kendaraan dinas, tetapi sebaliknya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dikerjakan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Huruf e Yang dimaksud dengan peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang digunakan akan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan. Misalnya, apabila tugas pengetikan dilakukan dengan mempergunakan komputer, hasilnya dapat lebih cepat apabila dibandingkan dengan mesin ketik biasa, sehingga jumlah pegawainya tidak perlu sebanyak apabila menggunakan mesin ketik biasa. Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan keuangan daerah. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup JelasPasal 3 Cukup JelasPasal 4 Cukup Jelas
  4. 4. -4-Pasal 5 Cukup JelasPasal 6 Cukup JelasPasal 7 Cukup JelasPasal 8 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Dalam perencanaan pengadaan PNSD selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, juga sekaligus diperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan PNSDPasal 9 Cukup JelasPasal 10 Cukup JelasPasal 11 Cukup JelasPasal 12 Ayat (1) Huruf a Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai KTP pelamar bersangkutan berdomisili. Huruf b Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tidak dapat diterima sebagai CPNSD. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan. Huruf c Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Seorang yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Tentara Nasional
  5. 5. -5- Indonesia/Calon Anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Huruf f “Mempunyai pendidikan” dibuktikan dengan ijazah penyelesaian pendidikan “Mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan” selain dibuktikan dengan hasil ujian, pelamar juga dapat melampirkan sertifikat atau ijazah atas kecakapan, keahlian, dan keterampilan tertentu. Huruf g Surat Keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat. Huruf h Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter. Huruf i Cukup Jelas.Pasal 13 Cukup jelasPasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “diperiksa dan diteliti” misalnya pemeriksaan atas kualifikasi pendidikan, usia dan sebagaimana persyaratan yang dipersyaratkan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “alasan-alasannya” umpamanya tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Ayat (4) Cukup JelasPasal 15 Cukup JelasPasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas
  6. 6. -6- Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan pengetahuan teknis adalah pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan dan atau syarat jabatan. Umpamanya : Pengetahuan di bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, konstruksi jembatan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Huruf e Yang dimaksud dengan pengetahuan lainnya adalah pengetahuan yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan. Ayat (4) ”didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan” dimaksudkan misalnya, materi ujian untuk pelamar yang akan diangkat dalam jabatan inspektur ketenagaan listrik harus berbeda dengan materi ujian bagi pelamar yang akan diangkat dalam jabatan tenaga medis. Demikian pula dengan materi ujian untuk jenjang pendidikan yang berbeda. Ayat (5) Penyelenggaraan psikotes dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SKPD masing-masing.Pasal 17 Cukup JelasPasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “lowongan tertentu” misalnya operator komputer pengemudi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya, maka perlu diadakan ujian keterampilan. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian.
  7. 7. -7- Umpamanya : Pemeriksa X memberikan nilai 90 (sembilan puluh), sedang pemeriksa Y memberikan nilai 80 (delapan puluh). Dalam hal demikian, maka nilai peserta ujian adalah : 90 + 80 = 85 2 Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup JelasPasal 19 Cukup JelasPasal 20 Cukup JelasPasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c “Kebutuhan khusus” yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jabatan- jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Gubernur sebelum pengadaan pegawai.Pasal 22 Ijazah yang dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan / atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang
  8. 8. -8- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Yang dimaksud dengan “dapat perhitungan penuh”, umpamanya: WARTONO mempunyai masa kerja sebagai berikut : a. Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama = 2 tahun 5 bulan 15 hari b. Sebagai Pegawai Perangkat Desa selama = 4 tahun 4 bulan 17 hari. Atau jumlah masa kerja WARTONO = 6 tahun 9 bulan 32 hari. Dalam hal demikian, masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah 6 tahun 10 bulan. Ayat (9) Umpamanya : a. DEWI SETIAWATI seorang mantan karyawati dari perusahaan swasta berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 16 (enam belas) tahun. Apabila ia diterima sebagai CPNSD, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah : 16 tahun = 8 (delapan) tahun 2 b. NAJIB MUTALIB memiliki masa kerja pada perusahaan yang berbadan hukum pada : 1) Perusahaan swasta A selama = 6 bulan 2) Perusahaan swasta B selama = 11 bulan 17 bulan
  9. 9. -9- Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan, karena tiap-tiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 (satu) tahun. c. TAUFIK mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum pada : 1. perusahaan swasta nasional selama = 5 tahun 2. perusahaan swasta asing Jelang selama = 7 tahun 3. perusahaan swasta asing Korea selama = 9 tahun jumlah = 21 tahun Dalam hal demikian, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah sebanyak 8 (delapan) tahun.Pasal 22 Cukup JelasPasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Umpamanya : Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004, maka mulai berlakunya keputusan adalah tanggal 1 September 2004. Ayat (7) Umpamanya : a. karena terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan. b. Karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan. c. Karena kesalahan administrasi Instansi sehingga yang bersangkutan terlambat ditetapkan keputusan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil.Pasal 24 Cukup jelas
  10. 10. - 10 -Pasal 25 Cukup JelasPasal 26 Cukup JelasPasal 27 Cukup JelasPasal 28 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ......... NOMOR ............

×