• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
 

PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

on

  • 6,452 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,452
Views on SlideShare
6,452
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Document Transcript

    • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009 Kendari, 15 September 2010
    • Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Yth. Saudara-Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yth. Saudara-Saudara Pejabat Tinggi TNI dan POLRI Yth. Saudara Rektor Universitas Haluoleo Yth. Saudara Saudari Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Yth. Rekan–Rekan Anggota Dewan, Insans Pers, Hadirin yang berbahagia. Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, Salam Sejahtera buat kita semua Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memuja-Nya karena telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam suasana idul fitri dalam rapat paripurna dewan dengan agenda pokok pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Perkenankanlah kami, segenap pimpinan dan anggota Fraksi Bangun Sultra yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bintang Reformasi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1431 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua yang hadir disini, dan keluarga yang berada dirumah dan dimana saja, dapat kembali fitri untuk kembali mengemban amanah sebagai umat dan hamba-Nya. Amin Mendahului agenda pokok tersebut diatas, Rapat Dewan yang terhormat ini terlebih dahulu memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi Dewan untuk menyampaikan pendapat akhirnya setelah diawali laporan panitia khusus, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • Untuk itu, kepada pimpinan rapat, atas nama Fraksi Bangun Sultra, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatannya. Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Terhormat…. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 oleh Gubernur, dan pembahasannya bersama DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan baik itu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing masing dengan menyadari bahwa Pemerintah Daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD, maka dia sama dengan mayat berjalan, sebaliknya DPRD tanpa dukungan kemitraan dari Pemerintah Daerah, maka dia akan menjadi bangkai bernyawa. Dengan kerangka pemikiran tersebut ini, kita tiba pada suatu kesimpulan bahwa, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan Dewan dan sebaliknya kegagalan DPRD dalam mengemban ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • fungsi, tugas dan wewenangnya juga merupakan kegagalan Pemerintah Daerah. Kita semua memahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampikan Gubernur kepada Dewan, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK secara lengkap, yang hal ini dapat menjadi materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran. Terhadap seluruh materi tersebut diatas, dewan telah pula malakukan pembahasan baik itu berlangsung di internal Dewan maupun bersama dengan pihak Pemerintah Daerah melalui rapat gabungan komisi yang berlangsung tanggal 4 dan 5 September 2010 lalu. Dan dalam pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah tersebut diatas, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota Dewan kepada Pemerintah Daerah utamanya terhadap kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang telah kita sepakati dalam Perda Perubahan APBD 2009 yang tidak terealisasi serta laporan hasil pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam pembahasannya tidak jarang muncul perbedaan dan perdebatan, namun kesemuanya ini masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan. Kita juga memahami bahwa, konteks pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 ini tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra akan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 sebagai berikut : ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • I. Umum Secara normatif Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sudah harus disampaikan kepada Dewan paling lambat bulan Juni tahun 2010, namun pada kenyataannya baru disampaikan kepada Dewan pada minggu ketiga Bulan Agustus 2010 yang berarti telah mengalami keterlambatan ± 2 (dua) bulan. Keterlambtan tersebut diatas, sudah barang tentu berimplikasi secara sistemik terhadap pemenuhan jadwal waktu yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah yang berkitan dengan perencanaan Anggaran Daerah yang diamanatkan Peraturan Perundang Undangan yakni: a. Penyampaian Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD 2011 dan laporan semester pertama APBD 2010 yang semestinya sudah harus disampaikan kepada Dewan masing masing pada bulan Juni dan Juli 2010. b. Penyampaian Kebijakan Umum dan PPAS APBD Perubahan 2010 paling lambat bulan Agustus 2010 dan Raperda APBD Perubahan 2010 selambat lambatnya minggu kedua bulan September 2010. c. Penyampaian Rancangan Perda APBD 2011 beserta dokumen pendukungnya selambat lambatnya minggu kedua bulan Oktober 2010. Mencermati agenda-agenda tersebut diatas, dapat dipastikan jika Pemerintah Daerah tidak mungkin lagi tepat waktu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewajibannya untuk disampaikan kepada Dewan khususnya KUA PPAS APBD 2011, laporan semester pertama APBD 2010, Rancangan Perubahan APBD 2010, bahkan mungkin keterlambatan penyampaian Rancangan Perda APBD 2011. Terhadap hal ini, Fraksi Bangun Sultra mengharapkan agar keterlambatan tersebut tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang. ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • II. Pendapatan Pendapatan Daerah yang disepakati dalam Perubahan APBD 2009 seluruhnya berjumlah Rp. 1.264.926.577.788 (Satu Triliyun, Dua Ratus Milyar lebih) dengan realisasinya sebesar Rp. 1.030.720.130.652 (Satu Triliyun, Tiga Puluh Milyar lebih rupiah) atau 81,48 persen. Hal ini berarti ada 18,52 persen target pendapatan yang tidak terealisasi, yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dalam APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp. 472.992.247.780 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta lebih rupiah) namun realisasinya mencapai Rp. 223.128.480.722 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar, Seratus Dua Puluh Delapan juta lebih rupiah) atau 47.17%. Adapun komponen-komponen PAD yang tidak mencapai target tersebut diatas berasal dari : a. Pajak daerah tidak terealisasi sebasar Rp. 16.842.955.429 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta lebih rupiah) b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 10.558.000.417,- (Sepuluh Milyar lebih) namun realisasinya hanya sebesar 4.871.003.000,- (Empat milyar lebih) c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp. 250.596.000.887 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar lebih) sedang realisasinya sebesar Rp. 6.602.066.000 (Enam Milyar lebih) Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin yang Berbahagia…. Mencermati rencana dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas, harus diakui jika hal ini baru pertama kali terjadi realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 47,17 persen. Fraksi Bangun Sultra berpendapat, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: a. Adanya beberapa komponen/objek penerimaan yang bersumber dari PAD yang tidak rasional yang hal ini tercermin dengan adanya objek ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • penerimaan yang mencapai target dibawah lima belas persen bahkan ada yang nol persen. Dilain pihak terdapat beberapa objek penerimaan yang mencapai target diatas 200% bahkan ada yang mencapai target diatas 400%. b. Tidak optimalnya pelaksanaan program peningkatan PAD yang melekat pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Dua Milyar lebih, yang item kegiatannya meliputi rapat-rapat koordinasi dalam rangka insentifikasi dan ekstensifikasi objek-objek PAD. Hal ini menunjukan bahwa program kegiatan tersebut tidak mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja, yang mengandung makna bahwa keluaran dari setiap program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur secara kualitas dan kuantitas. Kenyataan ini selain tercermin dari realisasi PAD yang kami ketengahkan tersebut diatas, juga tidak adanya rancangan peraturan daerah yang diajukan pemda kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang dapat memberi kontribusi terhadap penguatan keuangan daerah, juga rancangan perda pembaruan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari laba Badan Usaha Milik Daerah yakni Bank Pembangunan Daerah, PT. Utama Sultra dan PD. Percetakan Sultra yang direncanakan sebesar RP. Rp. 16.588.417.000,- (Enam Belas Milyar lebih), namun realisasinya hanya ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • mencapai Rp. 4.871.003.708 (Empat Milyar lebih) diperoleh dari Bank Pembangunan Daerah. Sedangkan dari PT. Utama Sultra dan PD Percetakan Sultra tidak memberikan konstribusi penerimaan. Hal ini boleh jadi selain tidak optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kedua BUMD tersebut, juga lemahnya kinerja dalam pengelolaannya mengingat kedua BUMD tersebut beberapa tahun terakhir ini memperoleh dukungan dana sebagai penyertaan modal dari APBD. Terhadap permasalahan tersebut, serta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Fraksi Bangun Sultra merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang bias dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada setiap SKPD. b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta besarnya pungutan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Perda tersebut diantaranya Perda Retribusi Kekayaan Daerah yang ditetapkan tahun 1998, Perda yang berkaitan dengan retribusi izin trayek, retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan penyebrangan, dan retribusi atas perizinan lainnya yang melekat pada beberapa SKPD. c. Kecuali itu harus pula diakui jika masih terdapat bagian bagian ususan Pemerintahan yang melekat pada beberapa SKPD yang sesungguhnya dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Daerah namun belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah utamanya urusan yang berkaitan dengan perizinan yang melekat pada beberapa Dinas Daerah yang hal itu tentunya diperlukan kreatifitas dari masing-masing SKPD terkait untuk merumuskan/menyiapkan raperda dimaksud. ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • d. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah khususnya PT. Utama Sultra dan PD. Percetakan Sultra baik itu dari sisi Manajemen maupun dari sisi Pemodalan serta political will pemerintah Daerah untuk memberdayakan kedua BUMD dimaksud sehingga ke depan dapat memberikan konstribusi bagi penguatan keuangan daerah. Gubernur, Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin yang Berbahagia…. Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah yang melampaui target sebesar Rp. 16.690.866.584 (Enam belas milyar lebih) atau 170,8%, Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap beberapa SKPD yakni a. Rumah Sakit Umum Prov. Sultra dalam APBD Perubahan direncanakan sekitar 5 milyar 252 juta lebih, dan realisasinya mencapai 22 milyar atau 454% b. Dinas Kesehatan dalam APBD Perubahan yang direncanakan 236 juta lebih, dan realisasinya 608 juta lebih atau 257.37% c. Rumah Sakit Jiwa dalam APBD Perubahan direncanakan sekitar 711 juta lebih, dan realisasinya mencapai 1 milyar lebih atau 150.07 persen d. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam APBD Perubahan direncanakan sekitar 197 juta lebih, realisasinya mencapai 328 juta lebih atau 166.84%. III. Belanja Realisasi belanja daerah provinsi Sulawesi tenggara tahun anggaran 2009 seluruhnya sebesar 1 trilyun 119 milyar 700 juta lebih atau 82,30 persen, dari total anggaran sebesar 1 trilyun 360 milyar 537 juta lebih. Terhadap hal ini, fraksi Bangun Sultra dapat memahami sebagai akibat tidak terealisasinya pendapatan daerah. ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • Dari angka-angka tersebut diatas, ada beberapa komponen belanja program kegiatan yang perlu Fraksi Bangun Sultra evaluasi sebagai berikut: 1. Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada pemeritnahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang dianggarkan 201 milyar 255 juta lebih yang dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada desa/kelurahan masing-masing 100 juta, realisasinya sebesar 70 milyar 729 juta lebih 35,14 persen. Dan tidak terealisasinya program kegiatan bantuan keuangan tersebut menurut pemerintah daerah pada rapat paripurna tanggal 2 September 2010 lalu, lebih disebabkan ketidakmampuan desa/kelurahan dalam pengelolaannya, utamanya pertanggungjawaban adminsitrasinya, dan ini terjadi pula pada tahun anggaran 2008 yang lalu. Di lain sisi, untuk optimalnya pelaksanaan progam kegiatan bantuan keuangan kepada desa/kelurahan dimaksud, pemerintah daerah telah pula menerbitkan buku pedoman pelaksanaan dan buku petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis kepada para kepala desa/kelurahan bahkan pemberian pendampingan, hingga alokasi anggaran mencapai 2 milyar lebih, sehingga patut disayangkan jika pemerintahan desa belum juga mampu mengelola dana bantuan tersebut. 2. Masih terkait belanja block grant yang merupakan salah satu pilar dari tiga pilar progam Bahteramas, selain pengobatan gratis dan pendidikan gratis, Fraksi Bangun Sultra cukup prihatin dengan realisasi anggaran yang tidak signifikan. Dana untuk belanja block ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • grant yang terserap hanya 26,38 persen, sedang pengobatan gratis 40 persen, namun yang cukup menggembirakan bantuan operasional pendidikan terserap 99 persen lebih. Kenyataan ini cukup mengejutkan Fraksi Bangun Sultra, karena masih ada dalam catatan kami, bahwa komitmen gubernur terhadap tiga pilar Bahteramas tersebut secara mantap pernah disampaikan dalam rapat paripurna dewan pada tanggal 7 September 2009 dalam agenda Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Perubahan APBD 2009. Bahwa gubernur melalui wakil gubernur menyampaikan, hasil evaluasi pelaksanaan program Bahteramas tahun 2008 menunjukan bahwa sekitar 60 persen desa/kelurahan telah melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan secara baik. Dan juga masih ada sekitar 40 persen yang tidak mengikuti juklak dan juknis. Fraksi Bangun Sultra melihat ada mis informasi dalam pengelolaan tiga pilar Bahteramas, karena bukan saja dananya yang tidak terserap secara maksimal, tetapi pernyataan gubernur sebagaimana disampaikan pada 2 September 2010 lalu, yaitu ketidaksiapan desa dalam mengelola dana bantuan, sungguh berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 7 September 2009 terkait raperda APBD Perubahan 2009. Terhadap permasalahan ini, Fraksi Bangun Sultra menyarankan untuk dilakukan evaluasi mengenai sistem pengelolaan bantuan dimaksud dengan mempedomani Pasal 31 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diadopsi dalam peraturan ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • daerah No. 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah. 3. Belanja program peningkatan sumber daya aparatur yang melekat pada setiap SPKD yang antara lain peruntukannya untuk diklat penjenjangan maupun diklat teknis, yang setiap tahun anggarannya dialokasikan dengan besaran yang cukup fantastis, namun dilain pihak, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi Bangung Sultra menilai, program kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tersebut tidak berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing SKPD, karena outputnya hampir tidak tersalurkan. Adanya penempatan sumber daya aparatur yang diduga mengabaikan standar kompetensi, baik itu kompetensi dasar maupun kompetensi bidang, tentu saja ikut memengaruhi stagnannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang juga berdampak pada hilangnya gairah kerja pegawai dan dinamika organisasi. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra menyarankan agar hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dengan menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis berupa peraturan gubernur terkait standar kompetensi jabatan tersebut. 4. Keprihatinan fraksi kami juga terhadap Belanja di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, terhadap beberapa program kegiatan peningkatan infrastruktur jalan yang realisasinya nol persen. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan misi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Perda RPJMD tahun 2008 – 2013 yakni mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • Untuk itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah utamanya perbaikan jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan agar mendapat prioritas dalam tahun anggaran 2011 yang akan datang. Dan untuk mendukung perencanaan pembangunan jalan provinsi tersebut perlu dipersiapkan data/informasi jalan provinsi untuk disampaikan kepada dewan yang menyangkut nama ruas jalan, panjang/volume, fungsi jalan dan kondisi jalan. 5. Menanggapi disclaimer opinion BPK atas Laporan keuangan pemerintah daerah, yang telah dua tahun berturut-turut, harus diakui jika hal ini menunjukan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan daerah sebagaimana disepakati dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ini bukan saja merupakan kegagalan pemerintah daerah namun juga kegagalan DPRD dalam mengemban fungsi-fungsinya. Untuk itu perlu komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah perbaikan agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Mulia.... Bertolak dari hal-hal yang telah kami uraiakan diatas, serta mencermati tahapan-tahapan pembicaraan termasuk yang saat ini sedang berlangsung laporan panitia khusus raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009, Fraksi Bangun Sultra dengan ucapan Bismillahir Rahmanir rahiim… menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 menjadi Peraturan Daerah. Disertai harapan agar rekomendasi dalam ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ 
    • Pendapat Akhir kami ini, dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kita cintai ini ke depannya. Demikian pendapat akhir Fraksi Bangun Sultra yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu’Alaikum Wr. Wb. Kendari, 15 Sepetmber 2010 FRAKSI BANGUN SULTRA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA Ketua, Sekretaris, ABD. HASID PEDANSA IR. MUH. IRFANI THALIB Juru Bicara, ABD. HASID PEDANSA ‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ• ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ