• Like
  • Save
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010

  • 1,157 views
Published

 

Published in Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA atas 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASING-MASING TENTANG:1. Pajak Daerah;2. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi; dan4. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi. Disampaikan oleh : Drs. H. Ryha Madi (Wakil Ketua Fraksi Bangun Sultra) Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Empat Rancangan Peraturan Daerah Rabu, 20 April 2011
  • 2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIMAssalamu’Alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSelamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita SemuaYth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi TenggaraYth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Sulawesi TenggaraYth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraYth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi TenggaraYth. Para Pejabat TNI POLRIYth. Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Undangan serta Hadirin yang berbahagia Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat IllahiRabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapatmenyusun dan merampungkan Pendapat Akhir Fraksi BangunSultra atas Empat Rancangan Peraturan Daerah. Kepada-Nyajualah kita selalu bersujud dan bersyukur, karena hingga hariini kita semua masih dapat berkumpul dalam rapat paripurnadewan guna Pengambilan Keputusan atas Empat RancanganPeraturan Daerah masing-masing tentang Pajak Daerah, BankPembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pencabutan atasPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang PerizinanPengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dan Pencabutan PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengesahan AktaPendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan PembubaranKoperasi. Shalawat dan salam kami panjatkan kehadirat junjungankita Rasulullah SAW, keluarga, beserta para sahabat yangmulia, semoga kita dapat melakoni keteladanan mereka dalamkehidupan keseharian kita. 1
  • 3. Rapat Paripurna yang Mulia.... Penyampaian pendapat akhir fraksi kali ini merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusanatas empat raperda tersebut diatas. Bahwa tahapanpembicaraan pembahasan peraturan daerah hari ini merupakantahapan pembicaraan kedua setelah tahapan pembicaraanpertama yang telah sama kita lalui, yang dimulai denganPenjelasan Gubernur pada tanggal 1 Maret 2011 lalu,Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan pada 7 Maret 2011,Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi 10 Maret2011, Rapat Gabungan Komisi pada 17 Maret 2011, sertaRapat Panitia Khusus pada 18 dan 19 Maret 2011, sertadilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13, dan 18 April 2011, danAlhamdulillah, hari ini kita memasuki tahapan pengambilankeputusan yang diawali dengan laporan Pansus sebagaimanatelah kita simak bersama tadi, dan Pendapat Akhir Fraksisebagaimana sedang berlangsung. Terkait substansi empat raperda sebagaimana disebutkandiatas, Fraksi Bangun Sultra dapat memberikan pendapatsekaligus saran dan harapan sebagai berikut :A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 1. Bahwa pengajuan raperda ini pada intinya merupakan konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya perluasan objek basis pajak daerah (provinsi) yang semula ada 4 jenis kini menjadi 5 jenis, termasuk pengalihan objek-objek pajak ke daerah kabupaten/kota, maka sudah sepatutnya kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melakukan penyesuaian atas perda pajak daerah yang selama ini berlaku. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra merekomendasikan agar pendapatan asli 2
  • 4. daerah dapat meningkat dari sumber-sumber penerimaan tersebut. 2. Terkait pemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak, agar kiranya hanya diberikan apabila telah mencapai kinerja tertentu yakni telah memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur. Untuk itu, Fraksi Bagun Sultra mengharapkan agar dalam Peraturan Gubernur nanti, pemerintah daerah dapat mengukur target-target capaian sebagaimana penghitungannya pada sempel Penjelasan Pasal 4 PP No. 69 Tahun 2010. 5. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan perda pajak daerah ini, pemerintah telah mengubah mekanisme pengawasan yang semula represif kini menjadi preventif, sehingga peraturan daerah pajak daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah pusat. Dengan demikian, Fraksi Bangun Sultra merekomendasikan agar Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang sebentar lagi akan kita setujui, agar kiranya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak hari ini harus disampaikan kepada Pemerintah.B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 1. Fraksi Bangun Sultra dapat memahami konstruksi berpikir rekan-rekan fraksi DPRD baik saat pemandangan umum fraksi maupun rapat gabungan komisi dan rapat panitia khusus sehingga terjadi perubahan total materi raperda ini. Untuk itu Fraksi Bangun Sultra mendukung sepenuhnya perubahan tersebut. 3
  • 5. 2. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan, Fraksi Bangun Sultra berharap agar BPD dapat berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan pada lima prinsip dasar, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibiliti, independensi, dan kewajaran. 3. Harapan lainnya, agar pemerintah daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama kiranya sesegera mungkin mengangkat dan melantik salah satu unsur Direksi BPD Sultra yakni Direktur Utama yang sudah beberapa tahun ini vakum, karena tentu saja dari sisi kesehatan bank, kondisi bank dianggap kurang sehat. Untuk itu, kurang sehat ini, jangan ditambah sampai jadi tidak sehat, apalagi sakit parah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi. 1. Terhadap kedua raperda ini, Fraksi Bangun Sultra berpendapat bahwa sudah sepatutnya kedua raperda ini dicabut karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta 4
  • 6. Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi. 2. Bahwa kedua peraturan daerah tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku pada saat itu, sehingga tidak patut untuk dilaksanakan.Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Rapat, serta Hadirin,Undangan yang Selalu Berbahagia.... Bertolak dari pendapat, saran dan harapan diatastermasuk mempertimbangkan tahapan-tahapan pembicaraanyang telah dilalui bersama, Fraksi Bangun Sultra denganucapan Bismillahir Rahmanir Rahim memberikanpersetujuannya atas empat rancangan peraturan daerahmasing-masing tentang Bank Pembangunan Daerah SulawesiTenggara, Pajak Daerah, Pencabutan Atas Peraturan DaerahNomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyakdan Gas Bumi, dan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, PerubahanAnggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi. Disertai harapan,agar kiranya apa yang menjadi pendapat akhir kami ini untukdiperhatikan, dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuaidengan mekanisme yang patut. Demikian Pendapat Akhir Fraksi Bangun Sultra. Semogaapa yang kita putuskan hari ini dapat membawa kebaikan disisiAllah SWT dan memberi manfaat bagi kemajuan dankesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin, Amin, Aminya Robbal’Alamin. Terima kasih.. 5
  • 7. Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh Kendari, 20 April 2011 Fraksi Bangun Sultra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,1. Abdul Hasid Pedansa Ketua2. Drs. H. Ryha Madi Wakil Ketua3. Ir. H. Muh. Irfani Thalib Sekretaris4. Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si Anggota5. Drs. Muh. Yasin Togala Anggota6. H. Abdul Rasyid Syawal, S.Pd. Anggota7. H. Ld. Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M Si Anggota8. Nursalam Lada Anggota Juru Bicara, Drs. H. Ryha Madi 6