Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,338
On Slideshare
2,338
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS LIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASING- MASING TENTANG :1. PAJAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN MINYAK DAN GAS BUMI4. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI5. PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B Disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 7 Maret 2011
  • 2. Bismillahir Rahmanir Rahiim....Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi TenggaraYth. Pimpinan dan Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi TenggaraYth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraYth. Saudara-Saudara Pejabat Tinggi TNI dan POLRIYth. Saudara Rektor Universitas HaluoleoYth. Saudara Saudari Para Pimpinan SKPD Pemerintah Daerah Provins Sulawesi Tenggara Insan Pers, Hadirin Undangan yang berbahagiaAssalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Selamat Malam, Salam Sejahtera buat kita semua. Patut kiranya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWTyang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga padahari ini kita sama dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna DPRDSultra, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita bersama,dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas LimaRancangan Peraturan Daerah, masing-masing tentang Pajak DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara, Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang BankPembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pencabutan PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentangPerizinan Minyak dan Gas Bumi, Pencabutan Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang PengesahanAkta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan PembubaranKoperasi, Pinjaman Pemerintah Provinsi Dalam Rangka PembangunanRumah Sakit Tipe B. Terima kasih kami haturkan kepada pimpinan rapat yang telahmemberikan kesempatan kepada Fraksi Bangun Sultra. Terima kasihpula kami haturkan kepada Saudara Gubernur karena telahmengajukan kelima rancangan peraturan daerah pada RapatParipurna DPRD, Selasa 1 Maret 2011. 1
  • 3. Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Mulia Fraksi Bangun Sultra menyambut baik atas pengajuan kelimarancangan peraturan daerah, karena penyelenggaraan PemerintahanDaerah di Sulawesi Tenggara ini akan lebih baik kalau ditopang olehperaturan daerah, karena peraturan daerah dibentuk bukan sajadalam rangka menjabarkan peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi, tetapi juga dalam rangka otonomi daerah dan tugaspembantuan. Terhadap kelima rancangan peraturan daerah dimaksud, FraksiBangun Sultra dapat memberikan pandangan umumnya sebagaiberikut:1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana ada perluasan atas objek pajak daerah (provinsi) yang semula ada 4 jenis kini menjadi 5 jenis, termasuk pengalihan objek-objek pajak ke daerah kabupaten/kota, maka sudah sepatutnya kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melakukan penyesuaian atas perda pajak daerah yang selama ini berlaku. Terhadap keseluruhan materi raperda tersebut, Fraksi Bangun Sultra merasa perlu untuk mengajukan sejumlah pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan sebagai berikut: Pengenaan pajak kendaraan motor yang berasal dari daerah lain yang berdomisili dan/atau beroperasi secara terus menerus lebih dari 90 hari di daerah ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 raperda ini, apa yang mendasari dimuatnya ketentuan/rumusan ini? Sepengathuan kami, pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada domisili kendaraan yang tercantum dalam STNK yang 2
  • 4. diterbitkan pihak kepolisian selaku pelaksana pendaftaran bermotor. Salah satu dari objek pajak baru yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 adalah pajak rokok. Pertanyaan kami, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rokok dimaksud? Selanjutnya pemberian insentif kepada petugas pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 raperda, apakah sudah sesuai dengan PP No. 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? Pertanyaan ini kami ajukan, oleh karena pada konsiderans mengingat (dasar hukum) peraturan pemerintah dimaksud tidak dicantumkan.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Mencermati muatan materi raperda ini, ketentuan-ketentuan yang mengalami perubahan yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: - Ketentuan pasal 6 yang mengatur mengenai tugas BPD serta bidang-bidang usaha BPD - Ketentuan Pasal 7 yang mengatur modal dasar - Ketentuan Pasal 31 yang mengatur mengenai pembagian labar bersih. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2003 dan Perda Nomor 10 Tahun 2004, selain yang kami sebutkan diatas, dianggap masih tetap berlaku. Mungkin pemerintah daerah lupa, jika pada masa sidang kedua tahun 2007 yang lalu kita telah sama menyepakati lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Badan 3
  • 5. Hukum Bank pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dariPerusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), yangmuatannya terdiri dari XVIII (18) BAB dan 25 Pasal. Diantara muatan Pasal yang diatur, dalam perda tersebutdiatas selain menyangkut perubahan status badan hukum BPDdari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, sebagaimanatercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga modal dasar BPD yangditetapkan sebesar Rp. 250 Milyar sebagaimana tercantum dalamPasal 9. Kecuali itu yang paling mendasar pula yang ingin kamisampaikan, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) secara tegasmengamanatkan bahwa dengan berlakunya peraturan daerahnomor 2 tahun 2007, maka peraturan daerah nomor 5 tahun 2003tentang BPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubahdengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 dinyatakan tidakberlaku lagi. Berangkat dari kehendak Pasal 24 ayat (2) Perda Nomor 2tahun 2007 tersebut, Fraksi Bangun Sultra memandangpemerintah daerah tidak sepatutnya mengajukan rancanganperaturan daerah tentang perubahan kedua atas perda nomor 5tahun 2003, oleh karena peraturan daerah yang akan di ubahtidak berlaku lagi alias dikubur sejak 4 (empat) tahun lalubersamaan dengan disepakatinya Perda Nomor 2 Tahun 2007. Selanjutnya, melalui pemandangan umum ini, izinkanlahFraksi Bangun Sultra mengajukan dua pertanyaan terkaitimplementasi kebijakan pemerintah daerah atas BankPembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. • Apa yang menjadi hambatan ataupun penyebab, sehingga perubahan Badan Hukum BPD dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2007, belum juga dapat direalisasikan? 4
  • 6. • Apakah modal dasar BPD Sultra sebesar Rp. 250 Milyar yang tercantum dalam Pasal 9 Perda No. 2 Tahun 2007 sudah terpenuhi?3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Minyak dan Gas Bumi, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi atas pengajuan kedua raperda ini, karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi. Bahwa kedua peraturan daerah dimaksud dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada saat itu. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah dan dikenakan penerimaan negara berupa pajak. Sementara itu, pembatalan peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 5
  • 7. tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena pendirian, pengesahan, dan persetujuan koperasi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra berpendapat agar DPRD mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau dipaksa harus menyetujui pencabutan kedua rancangan peraturan daerah dimaksud.4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pinjaman Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Tipe B. Terhadap rancangan peraturan daerah ini, Fraksi BangunSultra merujuk pada PP No. 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah, selain UU No. 10 tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004.Untuk itu, ada beberapa hal yang menjadi substansi pertanyaanantara lain sebagai berikut:1. Terkait Persetujuan DPRD Ada dua hal atas ini. Pertama, bentuk/wujud dari persetujuan DPRD. Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 12 PP No. 54/2005 bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan antara lain mendapatkan persetujuan DPRD. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a PP No. 54/2005 bahwa daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen sekurang- kurangnya dengan persetujuan DPRD. 6
  • 8. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra ingin bertanya bagaimanapemerintah daerah menterjemahkan “mendapatkan persetujuanDPRD” atau “Persetujuan DPRD” sebagaimana diatur dalam keduapasal peraturan pemerintah tersebut dengan membentukperaturan daerah?Sedangkan atas hal ini, Fraksi Bangun Sultra berpendapat bahwapersetujuan DPRD dimaksud dapat berupa Surat PersetujuanDPRD. Demikian hal ini juga diatur untuk pinjaman daerahkepada Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri.Terkecuali hal itu dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman dalam halini Pusat Investasi Pemerintah (PIP), tidak boleh bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa PIP mengajukan syaratpinjaman dengan pembentukan perda, maka hal ini tidakdipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005.Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra menganggap rancangan perdatentang pinjaman ini kurang tepat adanya, karena raperda initidak memenuhi unsur yuridis karena dasar pembentukan Perdadiatur dalam Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32/2004 yaituPerda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalamrangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugaspembantuan; serta Perda yang dimaksud merupakanpenjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Demikian hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat(1) dan Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan,Kedua, waktu pengajuan pinjaman. Dipersyaratkan dalam Pasal15 PP No. 54/2005 bahwa dokumen yang diperlukan untukmengajukan pinjaman kepada Menteri Keuangan sekurang- 7
  • 9. kurangnya dengan persetujuan DPRD. Selanjutnya, Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan pinjaman dimaksud. Sementara itu, dalam Keterangan Pers PIP yang kami baca melalui situs resminya, dikatakan bahwa perjanjian pinjaman telah ditandatangani Saudara Gubernur dengan Kepala Pusat Investasi Pemerintah pada tanggal 28 Januari 2011. Fraksi Bangun Sultra memandang bahwa, ada ketidakpatuhan hukum atas ini, bahwa persetujuan DPRD merupakan syarat wajib untuk mengajukan pinjaman daerah, yang berarti usulan pinjaman baru bisa diproses setelah ada dokumen persetujuan DPRD. Untuk itu, izinkan kami untuk mengetahui bagaimana perjanjian pinjaman itu bisa ditandatangani, sementara persetujuan DPRD yang dipersyaratkan belum ada?2. Terkait Penandatangan Perjanjian Pinjaman Hal lainnya menyangkut penandatangan perjanjian pinjaman oleh Gubernur dengan Kepala Pusat Investasi Pemerintah, juga menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap peraturan pemerintah yang dibuatnya sendiri. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) PP No. 54 tahun 2005, menjelaskan bahawa Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal selain dari pinjaman luar negeri dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan kepala daerah. Terhadap hal ini, bagaimana pemerintah daerah dapat menjelaskan kepada kami, apakah Menteri Keuangan telah memberikan kuasa kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah untuk melakukan perjanjian pinjaman dengan Saudara Gubernur? Menurut hemat kami, Pusat Investasi Pemerintah hanyalah yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. 8
  • 10. 3. Jaminan Pinjaman Dalam Penjelasan Gubernur atas raperda ini, dikatakan bahwa jaminan pinjaman daerah adalah DAU dan/atau DBH. Sedangkan, prinsip umum pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 54/2005 bahwa Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Untuk itu, mohon penjelasannya bagaimana larangan ini tidak diindahkan?Saudara Gubernur, Rapat Dewan, hadirin yang Berbahagia.... Besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintahandaerah di Sulawesi Tenggara benar-benar mewujudkankonsistensinya atas peraturan perundang-undangan, karena provinsiidealnya adalah pembina dan supervisi atas penyelenggaraanpemerintahan daerah di kabupaten/kota. Bagaimana melaksanakanpembinaan dan pengawasannya jikalau, kita tidak bisa memberikanteladan? Tentu kita berharap jangan sampai ada lagi peraturandaerah yang dicabut di provinsi ini karena pembentukannya yangtidak dipersyaratkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya semogamenjadi manfaat, dan yang kurang mohon dimaafkan semoga dapatdisempurnakan dalam rapat gabungan komisi. Kepada Gubernur,Pimpinan Rapat, Rekan-rekan anggota dewan dan undangan hadirinsekalian terima kasih atas perhatiannya. 9
  • 11. Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu’Alaikum Wr. Wb. Kendari, 7 Maret 2011 FRAKSI BANGUN SULTRA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA Ketua, Sekretaris,ABD. HASID PEDANSA IR. H. MUH. IRFANI THALIB Juru Bicara, ABDUL HASID PENDANSA 10