(New) Program Legislasi Daerah - 2011

PROGRAM LEGISLASI DAERAH Kendari, 11 Nopember 2011

Dasar Hukum
UU No. 12 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UU No. 27 Tahun 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
PP No. 16 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Apa Itu Prolegda?
Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 UU No.12/2011)
Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah.

Apa itu Prolegda?
Kehadiran Prolegda merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana kehendak Pasal 1 angka 1 jo Pasal 32 UU No. 12/2012
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan , penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2011)
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda (Pasal 32 UU No. 12/2011).

Penyusunan Prolegda Mekanisme Substansi Penyusunan Prolegda

Mekanisme Penyusunan Prolegda
Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Pasal 34 UU No. 12/2011

Mekanisme Penyusunan Prolegda PEMERINTAH DAERAH Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda. (Pasal 36 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 53 huruf b PP No. 16/2010) DPRD PROLEGDA Dikoordinir BALEGDA

BALEGDA menyusun rancangan P ro legda di lingkungan DPRD (Pasal 36 ayat (2) UU No. 12/2011 jo Pasal 53 huruf a PP No. 16/2010)
Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. (Pasal 36 ayat (4) UU No. 12/2011)
BALEGDA Rancangan PROLEGDA DPRD Peraturan DPRD

Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan rancangan prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UU No. 12/2011)
Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (Pasal 36 ayat (5) UU No. 12/2011)
Biro Hukum Rancangan PROLEGDA Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Daerah

Mekanisme Penyusunan Prolegda Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah (Prov/Kab/Kota…….) R-Prolegda DPRD RAPAT PARIPURNA DPRD Hasil koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UU No. 12/2011) R-Prolegda Pemda

Substansi Penyusunan Prolegda
Prolegda yang memuat daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan Perda yaitu:
perintah PUU yang lebih tinggi;
rencana pembangunan daerah;
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
aspirasi masyarakat daerah.
Pasal 136 UU No. 32/2004 dan Pasal 14 jo Pasal 35 UU No. 12/2011

Substansi Penyusunan Prolegda No. Judul Rancangan Perda Materi yang Diatur Ket. Latar Belakang Pokok Pikiran Jangkauan & Arah Pengaturan 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

Prolegda memuat : Judul Rancangan Peraturan Daerah; Materi yang diatur berupa : Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan, Sasaran, Pokok Pikiran (lingkup dan objek yang akan diatur), serta jangkauan dan arah pengaturan; dan keterkaitannya dengan PUU lain
Materi yang diatur adalah materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
Pasal 33 UU No. 12/2011

Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. akibat putusan MA; dan
b. APBD

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

(New) Program Legislasi Daerah - 2011

by Ade Suerani

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

(New) Program Legislasi Daerah - 2011 Presentation Transcript