(New) Program Legislasi Daerah - 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

(New) Program Legislasi Daerah - 2011

on

  • 5,038 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,038
Views on SlideShare
5,038
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
38
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • kirim imel ke ade.suerani@gmail.com. nanti sy kirimin
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • ko ga bisa di copiii ya?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

(New) Program Legislasi Daerah - 2011 (New) Program Legislasi Daerah - 2011 Presentation Transcript

  • PROGRAM LEGISLASI DAERAH Kendari, 11 Nopember 2011
  • Dasar Hukum
    • UU No. 12 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
    • UU No. 27 Tahun 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
    • PP No. 16 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
  • Apa Itu Prolegda?
    • Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 UU No.12/2011)
    • Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah.
    View slide
  • Apa itu Prolegda?
    • Kehadiran Prolegda merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana kehendak Pasal 1 angka 1 jo Pasal 32 UU No. 12/2012
    • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan , penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2011)
    • Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda (Pasal 32 UU No. 12/2011).
    View slide
  • Penyusunan Prolegda Mekanisme Substansi Penyusunan Prolegda
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
    • Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
    • Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
    Pasal 34 UU No. 12/2011
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda PEMERINTAH DAERAH Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda. (Pasal 36 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 53 huruf b PP No. 16/2010) DPRD PROLEGDA Dikoordinir BALEGDA
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • BALEGDA menyusun rancangan P ro legda di lingkungan DPRD (Pasal 36 ayat (2) UU No. 12/2011 jo Pasal 53 huruf a PP No. 16/2010)
    • Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. (Pasal 36 ayat (4) UU No. 12/2011)
    BALEGDA Rancangan PROLEGDA DPRD Peraturan DPRD
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda
    • Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan rancangan prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UU No. 12/2011)
    • Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (Pasal 36 ayat (5) UU No. 12/2011)
    Biro Hukum Rancangan PROLEGDA Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Daerah
  • Mekanisme Penyusunan Prolegda Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah (Prov/Kab/Kota…….) R-Prolegda DPRD RAPAT PARIPURNA DPRD Hasil koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UU No. 12/2011) R-Prolegda Pemda
  • Substansi Penyusunan Prolegda
    • Prolegda yang memuat daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan Perda yaitu:
    • perintah PUU yang lebih tinggi;
    • rencana pembangunan daerah;
    • penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    • aspirasi masyarakat daerah.
    Pasal 136 UU No. 32/2004 dan Pasal 14 jo Pasal 35 UU No. 12/2011
  • Substansi Penyusunan Prolegda No. Judul Rancangan Perda Materi yang Diatur Ket. Latar Belakang Pokok Pikiran Jangkauan & Arah Pengaturan 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
  • Substansi Penyusunan Prolegda
    • Prolegda memuat : Judul Rancangan Peraturan Daerah; Materi yang diatur berupa : Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan, Sasaran, Pokok Pikiran (lingkup dan objek yang akan diatur), serta jangkauan dan arah pengaturan; dan keterkaitannya dengan PUU lain
    • Materi yang diatur adalah materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
    Pasal 33 UU No. 12/2011
  • Substansi Penyusunan Prolegda
    • Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
    • a. akibat putusan MA; dan
    • b. APBD
  • Substansi Penyusunan Prolegda
    • Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
    • a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    • b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
    • c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
  •