Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010

2,783 views
2,586 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010

  1. 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA LAPORAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2010 Disampaikan oleh : Ir. H. Achmad Sunarko (Sekretaris Panitia Khusus) Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra Jum’at, 19 Agustus 2011
  2. 2. LAPORAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2010 BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIMYth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi TenggaraYth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Prov. SultraYth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi TenggaraYth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraYth. Para Pejabat TNI POLRIYth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov. Sultra Undangan serta Hadirin yang berbahagiaAssalamu’ Alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSelamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, Zat yangmenganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kitasekalian sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah danbersilaturrahim ditempat ini dalam rangka PengambilanKeputusan atas Raperda Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun Anggaran 2010 . Sholawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpinumat dan suri tauladan kita, Baginda Rasulullah MuhammadSAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hinggaakhir zaman dan semoga kita yang hadir pada Rapat Paripurnaini, serta masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya, termasukdalam barisan panjang pengikutnya yang istiqomahmenegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilandengan harapan mendapat syafaatnya dunia dan akhirat.Amin ya robbal `alamin. 1
  3. 3. Gubernur, Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Berbahagia... Rancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD merupakan salah satu dari sekianakuntabilitas politik gubernur yang diwajibkan dalam peraturanperundang-undangan. Raperda ini juga merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari siklus tahunan penganggaran daerahyang disampaikan ke DPRD yang wajib untuk didiskusikan,selanjutnya diharapkan dapat disetujui bersama. Bahwa dalam perjalanannya, berbagai tahapanpembicaraan pembentukan raperda pertanggungjawaban initelah dilalui bersama antara lain penjelasan gubernur,pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, jawaban gubernuratas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, hingga padarapat gabungan komisi kemudian disepakati dibentuknyapanitia khusus. Perkenankan kami menyampaikan melalui rapat dewanyang terhormat ini, bahwa panitia khusus rancangan peraturandaerah pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD 2010 dibentukberdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Sultra No. 7 Tahun2011 tanggal 12 Agustus 2011. Melalui keputusan pimpinanDPRD tersebut, dirumuskan tugas panitia khusus adalahmembahas secara teknis bersama eksekutif mengenai raperdapertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 dan melaporkanhasil pembahasan secara tertulis kepada DPRD dalam rapatparipurna. Dan sebelum pembahasan tersebut kami lakukan,terlebih dahulu diawali dengan peninjauan lapangan akanrealisasi APBD 2010 pada tanggal 13-15 Agustus 2011.Selanjutnya, pembahasan internal panitia khusus danpembahasan bersama pihak eksekutif pada tanggal 18 Agustus2011. 2
  4. 4. Berbagai argumentasi yang muncul dan berkembangdalam pembahasan internal rapat panitia khusus maupunbersama pihak pemerintah daerah, kami sepakati, selanjutnyakami rangkum dalam laporan sebagaimana kami sampaikansebagai berikut:A. Terkait Sistematika Teknik Penyusunan Perda 1. Pasal 1 ayat (2), setelah frase laporan kinerja dan sebelum kata hubung dan, ditambahkan frase yang telah diperiksa BPK, sehingga selengkapnya berbunyi : Pasal 1 (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 2. Pasal 4, kata hubung pada setelah kata dimaksud dan sebelum frase Pasal 1 diubah dengan kata dalam, sehingga selengkapnya berbunyi Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2010 sebagai berikut: Demikian halnya Pasal 6, setelah kata dimaksud dan sebelum frase Pasal 1 ditambahkan kata dalam, sehingga selengkapnya berbunyi : Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 3. Pasal 7, kata hubung pada setelah kata dimaksud dan sebelum frase Pasal 1 diubah dengan kata dalam. 3
  5. 5. Selanjutnya, setelah kata Lampiran ditambahkanpernyataan yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari sebelum frase Peraturan Daerah ini.Selanjutnya rumusan Pasal 7 dijadikan 2 (dua) ayat,rumusan ayat pertama materi Pasal 7 sedang rumusanayat kedua materi dari Pasal 8. Demikian rumusan dalambentuk tabulasi dirincikan yang diakhiri dengan tandabaca ; (titik koma), sehingga selengkapnya berbunyi: Pasal 7(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut : a. lampiran I laporan realisasi anggaran, terdiri dari : 1. lampiran I.1 : laporan realisasi anggaran; 2. lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3. lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 5. lampiran I.5 : daftar piutang daerah; 6. lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 7. lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya 8. lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah; 9. lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 4
  6. 6. 10.lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah; dan 11.lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. b. lampiran II neraca; c. lampiran III laporan arus kas; dan d. laporan IV catatan atas laporan keuangan. (2) Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Pasal 7 huruf a bagian Lampiran I.12 : Ikhtisar laporan Keuangan BUMD, dihapus. 5. Pasal 7 ayat (2) baru, Lampiran VI belum tersedia, untuk itu dilengkapi. 6. Pasal 9 lama menjadi Pasal 8 baru. Pasal 9 lama frase Peraturan Kepala Daerah, di ubah menjadi Peraturan Gubernur, dan setelah kata APBD ditambahkan tanda baca , (koma), sehingga selengkapnya Pasal 8 berbunyi: Pasal 8 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawbaan Pelaksanaan APBD 2010, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawbaan pelaksanaan APBD 2010.B. Terkait Substansi Raperda Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.055.173.629.666,03 (SATU TRILYUN, LIMA PULUH LIMA MILYAR, SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA, ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU, ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH, NOL TIGA SEN) 5
  7. 7. 2. Belanja Rp.1.125.687.950.731.00 (SATU TRILYUN, SERATUS DUA PULUH LIMA MILYAR, ENAM RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA, SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU, TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH) 3. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 106.197.607.236,66 SERATUS ENAM MILYAR, SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA, ENAM RATUS TUJUH RIBU, DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH, ENAM PULUH ENAM SEN) b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 27.355.628.847,66 (DUA PULUH TUJUH MILYAR, TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA, ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU, DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH, ENAM PULUH ENAM SEN) Dengan demikian Pembiayaan Netto Rp. 78.841.978.389,00 (TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR, DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA, SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU, TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH)Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Mulia…Selanjutnya, melalui forum dewan yang terhormat ini pula kamimerasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal sebagairekomendasi panitia khusus antara lain sebagai berikut:1. Diharapkan pemerintah daerah senantiasa memperhatikan jadwal pengajuan anggaran ke DPRD, baik RAPBD induk, RAPBD Perubahan maupun Raperda Pertanggungjawaban agar sungguh-sungguh memaknai frase “paling lambat” sebagaimana diisyaratkan peraturan perundang-undangan. 6
  8. 8. 2. Untuk menghindari belanja modal khususnya kegiatan- kegiatan fisik yang realisasinya kurang menggembirakan ditahun mendatang, kami harapkan pemerintah daerah pasca penetapan dan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas APBD, sesegera mungkin menyusun DPA dan mencairkan mata anggaran bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku.3. Target anggaran pendapatan yang tidak terealisasi hingga 56 persen, kiranya menjadi renungan kita semua, agar kedepannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek peningkatan pendapatan daerah antara lain rasionalisasi dan operasionalisasi dilapangan seperti obyek- obyek pendapatan, petugas pemungut pajak dan retribusi, penyesuaian tarif, serta MoU dengan pihak perusahaan pertambangan.4. Selanjutnya harapan kami dalam rangka penyusunan RAPBD 2012 sedianya pemerintah daerah memprioritaskan hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah dalam penganggarannya seperti peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat yang pada APBD 2011 belum dianggarkan.Gubernur, Pimpinan, Rapat Dewan Yang Terhormat… Demikianlah laporan Panitia Khusus yang dapat kamisampaikan. Dengan kerendahan hati dan penuh harap, kiranyapemerintah daerah memperhatikan apa yang kami sampaikandalam laporan ini, khususnya poin-poin yang menjadirekomendasi panitia khusus. Semoga Allah SWT senantiasamenjaga dan melindungi kita semua, dan masyarakat SulawesiTenggara yang sama kita cintai dapat lebih sejahtera. 7
  9. 9. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa di bulanramadhan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohonmaaf bila ada kekurangan.Billahi Taufik WalhidayahWassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kendari, 19 Agustus 2011 Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,1. La Pili, S.Pd Ketua .............2. Ir. H. Achmad Sunarko Sekretaris .............3. Muddin Musa, SH Anggota .............4. Drs. La Nika, M.Si Anggota .............5. Suwandi, S.Sos Anggota .............6. Hj. Suryani Imran, SE Anggota .............7. H. Soekarno, SH Anggota .............8. Drs. H. Abu Bakar Lagu Anggota .............9. Drs. Muh. Yasin Togala Anggota .............10.Abdul Hasid Pedansa Anggota .............11.dr. H. L.M. Izat Manarfa, M.Sc. Anggota .............12.Drs. H. Ryha Madi Anggota ............. 8

×