• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 

DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009

on

  • 2,573 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,573
Views on SlideShare
2,572
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009 DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009 Document Transcript

    • DRAF REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH TAHUN 2009 Oleh : Ade Suerani Sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ akhir tahun anggaran yang merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2009, semestinya disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun, karena satu dan lain hal, LKPJ gubernur baru dapat disampaikan dalam rapat paripurna dewan pada tanggal 23 Agustus 2010, yang berarti telah mengalami keterlambatan selama 5 (lima) bulan. Untuk itu, dewan berharap agar hal ini tidak terjadi lagi ditahun- tahun yang akan datang. Menyikapi LKPJ tersebut, DPRD oleh PP No. 3 Tahun 2007 diamanatkan untuk melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD, dan pada tanggal 2 September 2010, dewan telah membentuk Panita Khusus yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD berupa rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Rekomendasi dimaksud adalah berupa saran, masukan dan atau koreksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) PP No. 3 tahun 2007.
    • Standar pemberian rekomendasi adalah kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan baik dalam hal muatan materi yang ketentuannya diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 maupun substansi materi yang diatur dengan peraturan perundangan teknis lainnya seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan lain sebagainya. A. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 19 ayat (1) PP No. 3 tahun 2007, dikatakan bahwa arah kebijakan umum pemerintahan daerah memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah dijelaskan secara komprehensif visi, misi, strategi, dan kebijakan, bahkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mencermati arah kebijakan umum pemerintahan daerah yang disampaikan dalam LKPJ halaman II-4 huruf B dan halaman II-6 huruf C, materi “kebijakan” dan “prioritas” pembangunan daerah tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam RPJMD. Dalam LKPJ, dikatakan bahwa “Strategi dan Arah Kebijakan Daerah” meliputi 4 (empat) strategi pembangunan : pembangunan yang bertumpu pada manusia, pembangunan yang bertumpu pada pusat- pusat pertumbuhan, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan pengarus-utamaan gender. Sedangkan “Prioritas Daerah” meliputi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun dalam RPJMD, materi “Strategi” dan “Arah Kebijakan” dijelaskan secara terpisah. Materi “Strategi” yang dimaksud meliputi :
    • pembangunan yang bertumpu pada manusia, pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan pengarus-utamaan gender. Dalam RPJMD juga dijelaskan, materi “Arah Kebijakan” adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Begitupula yang materi “Prioritas Daerah” adalah telah diuraikan dalam Bab V Arah Kebijakan Umum, Lampiran Perda No. 7 tahun 2008 tentang RPJMD. Dengan demikian, DPRD berpendapat bahwa muatan materi dari Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan sepenuhnya, khususnya bagian “kebijakan” dan “prioritas daerah”. Atas hal ini, DPRD merekomendasikan: 1. Agar apa yang telah menjadi komitmen bersama DPRD sebagaimana tertuang dalam Perda RPJMD tidak dijelaskan secara sepotong- sepotong atau terpisah, khususnya dalam penyampaian LKPJ ditahun-tahun yang akan datang, melainkan konsisten sebagaimana tertuang dalam RPJMD. 2. Khusus yang menjadi “prioritas daerah” sebagaimana diuraikan dalam BAB V Lampiran Perda RPJMD dapat dilakukan secara bertahap dan terukur, dalam arti dapat dijelaskan prosentase pencapaiannya. B. Pengelolaan Keuangan Daerah I. Pendapatan Target Rp. 1.264.926.577.780,- bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah Rp. 472.992.247.780,- Dana Perimbangan Rp. 728.362.930.000,- Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp. 63.571.400.000,-
    • Realisasi Rp. 1.030.720.130.652,09 atau 81,48 persen II. Belanja Rencana Rp. 1.360.537.188.570,- Realisasi Rp. 1.119.970.384.224,15 atau 82,30 persen III. Pembiayaan 1. Penerimaan Target Rp. 107.910.610.790,- Realisasi Rp. 124.465.203.285,05 atau 115,34 persen 2. Pengeluaran Rencana Rp. 12.300.000.000,- Realisasi Rp. 4.205.897.509,- atau 34,19 persen Secara umum, pendapat DPRD atas pengelolaan keuangan daerah permasalahannya lebih kepada ketersedian sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan daerah, dalam hal ini ketidaksiapan aparatur secara materi dan penempatan SDM yang mengesampingkan standar kompetensi maupun kompetensi bidang. Selain itu, belum adanya perangkat lunak berupa peraturan daerah dalam rangka peningkatan PAD khususnya yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu, DPRD merekomendasikan : 1. Agar peningkatan SDM pengelola keuangan daerah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. DPRD menemukan, penggunaan belanja untuk peningkatan SDM di Dinas Pendapatan
    • Daerah, sebanyak 15 orang diperuntukan untuk training ESQ, yang menurut hemat DPRD tidak menjawab permasalahan SDM di Dinas Pendapatan Daerah untuk peningkatakan pendapatan daerah. 2. Agar penempatan aparatur pengelola keuangan daerah kiranya memperhatikan standar kompetensi maupun kompetensi bidang, untuk menghindari dan meminimalisir kekeliruan penyusunan anggaran, penggunaan anggaran dan pembuatan laporan keuangan. 3. Agar dalam rangka memberi landasan hukum untuk melakukan penarikan/pemungutan dari pihak ketiga berupa sumbangan pihak ketiga dilakukan dengan membentuk peraturan daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. C. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, DPRD menemukan muatan materi LKPJ bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan 22 urusan wajib yang diurus oleh 32 SKPD dan 7 urusan pilihan yang diurus 7 SKPD. Atas hal ini DPRD berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 yang merupakan penjabaran dari UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2007, dimana dikatakan bahwa ada 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. DPRD melihat bahwa dalam LKPJ gubernur, yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan urusan desentralisasi adalah SKPD yang menyelenggarakannya. Sedang pendapat DPRD, mestinya yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan desentralisasasi adalah urusannya. Suatu urusan dapat dikatakan berhasil atau memiliki kemajuan, jika urusan tersebut diurus/ditangani hingga mencapai prosentase pencapaian sesuai atau mendekati target. Dalam LKPJ juga tidak dijelaskan kegiatan, output, permasalahan dan solusi dari urusan pertanahan, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan urusan statistik, padahal urusan-urusan tersebut merupakan urusan wajib dan telah diselenggarakan pemerintahan daerah. Demikian pula urusan
    • ketransmigrasian yang merupakan urusan pilihan, tidak dijelaskan dalam LKPJ, padahal urusan tersebut diselenggarakan pemerintahan daerah. Untuk itu DPRD merekomendasikan, agar penyusunan LKPJ bagian penyelenggaraan urusan desentralisasi kiranya memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008. Boleh jadi, satu urusan ditangani oleh dua atau lebih SKPD, demikian pula, satu SKPD boleh jadi mengurus dua atau lebih urusan. Namun, yang menjadi tolok ukur adalah urusannya, bukan SKPDnya. Substansi materi lainnya adalah penyelenggaraan urusan desentralisasi yang disampaikan dalam LKPJ memuat program dan kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Seperti urusan pendidikan, dengan program pendidikan anak usia dini dan kegiatannya Rintisan Pembangunan Kelembagaan PAUD; Pengadaan Alat Bermain TK, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti rehabilitasi SD, SMP, SMU dan pengadaan buku-buku pelajaran, semestinya merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD berpendapat, tidak semua pendanaan yang berasal dari APBD yang dialokasikan pada setiap SKPD membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana tertuang dalam LKPJ, melainkan juga membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sebagaimana pembiayaan urusan pendidikan diatas. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar SKPD-SKPD perlu memahami dan mengimplementasikan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008. Catatan-catatan lainnya sebagai rekomendasi dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, DPRD dapat sampaikan sebagai berikut:
    • 1. Penyelenggaraan kepegawaian daerah kiranya senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pengadaan pegawai dan penempatan dalam jabatan struktural. Dalam hal pengadaan pegawai, kiranya memperhatikan betul-betul atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Demikian halnya dengan penempatan PNSD dalam jabatan struktural, senantiasa memperhatikan standar kompetensi jabatan dalam hal ini kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Hal ini DPRD ketengahkan, karena pegawai daerah merupakan bagian paling strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ujung tombak pelayanan publik ada di pegawai daerah. Semakin terpenuhinya pengadaan pegawai dan penempatanan pegawai dalam jabatan struktural terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, semakin kecil peluang gagalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Dalam hal kelembagaan, DPRD merekomendasikan agar perlunya peninjauan kembali terhadap eksistensi Bagian Perlengkapan di Biro Umum Sekretariat Daerah dengan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Bagian Perlengkapan kiranya dikembalikan setara eselon IIB yang mengelola dan mengurus segala barang daerah termasuk asset daerah. Sedangkan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, dikembalikan menjadi Dinas Pendapatan. 3. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah, dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi, DPRD merekomendasikan agar setiap urusan yang dikelola/diurus wajib atasnya perangkat lunak sebagai landasan operasionalnya baik berupa peraturan
    • daerah ataupun peraturan gubernur. Prinsip otonomi daerah sesungguhnya adalah menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi peraturan daerah/peraturan gubernur untuk menjadi dasar pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah/desentralisasi. Untuk itu, adalah kewajiban pimpinan SKPD untuk merumuskan atau menyiapkan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan bidang tugasnya dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 tahuhn 2008. D. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan, muatan materi yang disampaikan dalam LKPJ hanya “program” saja, tidak disebutkan dan dijelaskan “kegiatan dan pelaksanaannya”, atas program tugas pembantuan yang diterima. Bagian “kegiatan” dan “pelaksanaannya” menjadi perlu untuk disampaikan, agar urusan pemerintah yang ditugaspembantuaankan yang diterima gubernur, dapat sinkron dengan urusan pemerintahan daerah sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2007 jo Pasal 42 ayat (1) dan (3) PP No. 7 Tahun 2008. Persoalan subtansi lainnya, DPRD menemui dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam LKPJ yakni Pasal 20 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bukanlah merupakan dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima. Dasar hukum yang dimaksud haruslah peraturan menteri terkait dalam hal ini Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya, serta Peraturan Menteri Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selain itu, harus disertakan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur yang menjadi landasan penyelenggaraan tugas
    • pembantuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2008. Atas hal ini, DPRD merekomendasikan : agar LKPJ ditahun-tahun berikutnya, muatan materi dan substansi materi penyelenggaraan tugas pembantuan betul-betul memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan pasal 39 ayat (5) Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. E. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Terhadap muatan dan sistematika LKPJ bagian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan atas kesesuaian dan kepatuhan terhadap PP No. 3 tahun 2007. Namun secara substansi materi, DPRD merekomendasikan : 1. Kerjasama antar daerah baru sebatas wacana dan kesepakatan kerjasama belum pada tataran implementatif. Permasalahannya sebagaimana tertuang dalam LKPJ, belum adanya lembaga teknis yang menangani kesepakatan kerjasama. Untuk itu gubernur menawarkan solusi dengan membentuk lembaga teknis yang menangani pelaksanaan kerjasama antar daerah. Atas tawaran solusi ini, DPRD berpendapat agar SKPD-SKPD yang relevan dengan bidang-bidang yang menjadi objek kerjasama dapat ditingkatkan koordinasinya dengan membentuk tim khusus, yang beranggotakan SKPD-SPKD terkait untuk menindaklanjuti bentuk- bentuk kerjasama yang telah dibangun gubernur. Hal lainnya yang menjadi bagian kerjasama antar daerah khususnya yang membebani masyarakat dan daerah kiranya dikomunikasikan
    • juga dengan DPRD, karena salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 2. Kerjasama dengan pihak ketiga, baik masih dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaannya kiranya dikomunikasikan juga dengan DPRD khususnya yang membebani masyarakat dan daerah, karena salah satu tugas dan wewenang DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. DPRD juga menghimbau agar kerjasama dengan pihak ketiga kiranya betul-betul dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat dan daerah. 3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah, satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah sengketa lahan TNI AU dengan warga Kec. Konda, Kec. Ranometo dan Kec. Ranometo Barat Kab. Konawe Selatan kiranya dapat diselesaikan sebagaimana yang menjadi kesepakatan Komisi I DPRD dengan Biro Hukum dengan membentuk Tim Terpadu, untuk segera ditindaklanjuti. Terhadap instansi-instansi vertikal lainnya, kiranya lebih ditingkatkan kembali komunikasinya melalui rapat-rapat koordinasi, dan DPRD merekomendasikan agar rapat koordinasi dengan instansi vertikal perlu diagendakan secara rutin minimal sebulan sekali. 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, DPRD berpendapat agar pencegahan dan penanggulangan bencana bukan saja dilakukan pada bencana alam sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ, tetapi juga bencana non alam seperti kebakaran hutan, kecelakaan transportasi, dan bencana lain akibat ulah manusia seperti bencana social seperti
    • kerusuhan atau konflik di masyarakat sebagaimana pernah disampaikan gubernur pada rapat paripurna dewan tanggal 2 Maret 2009 saat Penjelasan Gubernur terkait raperda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Demikian catatan-catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Sulawesi Tenggara ditahun-tahun yang akan datang. Akhirnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kendari, 15 September 2010 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PIMPINAN, Wakil Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua, Muh. Endang, SA., S.Sos Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si La Pili, S.Pd.