Peranan Kementerian Kesehatan dalam Kebijakan      Nasional Rehabilitasi      Penyalahguna NapzaDr. Supriyantoro, Sp P, MA...
Kerangka paparan   Peran Kemenkes dlm UU Narkotika No. 35/2009   Ketersediaan layanan rehabilitasi dalam    jajaran/duku...
Peran Kemenkes dlm UU Narkotika 35/2009
Ketersediaan layanan rehabilitasidalam jajaran/dukungan Kemenkes   Rehabilitasi rawat inap, rawat jalan & detoksifikasi: ...
Rencana pengembangan layananrehabilitasi   Optimalisasi RSJ dalam penyediaan layanan rawat    inap (jangka pendek & panja...
Peran Kemenkes dalam kendalaotonomi daerah   Legislasi:       UU Narkotika No. 35/2009       PP Wajib Lapor pada fasili...
Peraturan/Pedoman yang telah tersedia   Kep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002    tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana ...
Peraturan/Pedoman yang telah tersedia(lanjt) Kep  Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010  tentang Pedoman Layanan Terapi &  Re...
Draft yang sedang disusun   RPP Wajib Lapor:       Sudah memperoleh disposisi Menkes & memohon izin        pada Presiden...
Garis Besar Draft RPP WajibLapor   Pengaturan wajib lapor pecandu Narkotika ditujukan    untuk:       Memenuhi hak pecan...
Garis Besar Draft RPP WajibLapor Wajib  lapor dilakukan pada fasilitas  kesehatan / lembaga rehab sosial yg  ditetapkan M...
Garis Besar Draft RPP WajibLapor Penggunaan    data mengikuti peraturan  perundangan & memperhatikan asas  konfidensialit...
Draft Permenkes Rehab Medis Rehabilitasi medis pecandu Narkotika  diselenggarakan pada Fasilitas Kesehatan  yang ditetapk...
Draft Permenkes Rehab Medis Rehabilitasi medis dilaksanakan dg cara yang  dpt dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dg  m...
Draft Permenkes Rehab Medis Pemulihan   Pecandu Narkotika yang  diselenggarakan melalui pendekatan  keagamaan dan tradisi...
Draft Permenkes Rehab Medis Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis pecandu Narkotika yang...
Draft Permenkes Rehab Medis Terpidana pecandu Narkotika yg diputuskan untuk menjalani rehab medis mengikuti ketentuan pro...
Draft Permenkes Rehab MedisLanjutan terhadap Terpidana: Pelaksanaan rehabilitasi dilanjutkan dengan program rawat  inap j...
Draft Permenkes Rehab Medis Tersangkapecandu Narkotika yg dititipkan untuk menjalani rehab medis selagi menunggu proses p...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyalahguna Napza

1,340

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,340
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyalahguna Napza

  1. 1. Peranan Kementerian Kesehatan dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyalahguna NapzaDr. Supriyantoro, Sp P, MARSDirektur Jenderal Bina Pelayanan Medik
  2. 2. Kerangka paparan Peran Kemenkes dlm UU Narkotika No. 35/2009 Ketersediaan layanan rehabilitasi dalam jajaran/dukungan Kemenkes Rencana pengembangan layanan rehabilitasi Peran Kemenkes dalam kendala otonomi daerah Peraturan/Pedoman yang telah tersedia Draft yang sedang disusun:  RPP Wajib Lapor & Permenkes Rehab Medis
  3. 3. Peran Kemenkes dlm UU Narkotika 35/2009
  4. 4. Ketersediaan layanan rehabilitasidalam jajaran/dukungan Kemenkes Rehabilitasi rawat inap, rawat jalan & detoksifikasi:  RSKO & 32 RSJ di 26 Provinsi (kecuali NTT, Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten, Kepulauan Riau) Program Terapi Rumatan Metadon (54 klinik di 12 Provinsi):  Tersedia di DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sulsel, Kalbar, Sumut, Sulsel, Kepulauan Riau  RSKO, 4 RSJ,12 RSU, 29 Puskesmas, 8 Lapas/ Rutan  Dalam proses penambahan klinik secara reguler
  5. 5. Rencana pengembangan layananrehabilitasi Optimalisasi RSJ dalam penyediaan layanan rawat inap (jangka pendek & panjang) & rawat jalan:  Ditetapkan sebagai layanan unggulan Napza Optimalisasi RSU Prov / Kab / Kota yg memiliki unit psikiatri dalam penyediaan layanan rawat jalan & rawat inap jangka pendek Peningkatan kapasitas RSU Prov / Kab / Kota tanpa unit psikiatri dalam penyediaan layanan rawat jalan & detoksifikasi Peningkatan kapasitas Puskesmas Kecamatan dalam penyediaan layanan rawat jalan & detoksifikasi
  6. 6. Peran Kemenkes dalam kendalaotonomi daerah Legislasi:  UU Narkotika No. 35/2009  PP Wajib Lapor pada fasilitas kesehatan  Permenkes Rehabilitasi Medis Dukungan teknis:  Pedoman & Standar Pelayanan Minimal Gangguan Penggunaan Napza  Penyusunan Modul Pelatihan  Pengembangan fasilitas di RSJ melalui APBN  Pelatihan & Fasilitasi in-house training  Supervisi, Monitoring, Evaluasi
  7. 7. Peraturan/Pedoman yang telah tersedia Kep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA Kep Menkes No. 494/MENKES/SK/VII/2006 tentang Penetapan RS dan Satelit Uji Coba serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon Kep Menkes No. 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang Kebijakan & Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
  8. 8. Peraturan/Pedoman yang telah tersedia(lanjt) Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi & Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit Kep Menkes No. 421/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi & Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA Kep Menkes No. 422/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan NAPZA
  9. 9. Draft yang sedang disusun RPP Wajib Lapor:  Sudah memperoleh disposisi Menkes & memohon izin pada Presiden untuk proses harmonisasi lintas sektor Permenkes Rehabilitasi Medis:  Sedang dalam tahap pemantapan internal Kemenkes  Penambahan beberapa pasal baru mengakomodasi SEMA 4/2010 dan rancangan Peraturan Bersama Kapolri – Kepala BNN – Jaksa Agung – Menhukham – Menkes – Mensos Penyusunan kedua dokumen di atas melibatkan lintas program dan lintas sektor (BNN – KPA – Profesi – Dinas Kesehatan – LSM – Pecandu)
  10. 10. Garis Besar Draft RPP WajibLapor Pengaturan wajib lapor pecandu Narkotika ditujukan untuk:  Memenuhi hak pecandu dlm mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehab medis dan rehab sosial  Memberikan bahan info resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Wajib lapor dilakukan oleh pecandu yg sudah cukup umur atau keluarganya; dan orangtua atau wali pecandu yg belum cukup umur
  11. 11. Garis Besar Draft RPP WajibLapor Wajib lapor dilakukan pada fasilitas kesehatan / lembaga rehab sosial yg ditetapkan Menkes & Mensos Persyaratan ketenagaan penerima wajib lapor memenuhi kualifikasi minimum yg ditetapkan Tata laksana wajib lapor: skrining, asesmen & penyusunan rencana terapi
  12. 12. Garis Besar Draft RPP WajibLapor Penggunaan data mengikuti peraturan perundangan & memperhatikan asas konfidensialitas Pelaporan data wajib lapor meliputi rekapitulasi data demografis dan klinis Pembiayaan wajib lapor dibebankan pd Pemerintah / Pemda
  13. 13. Draft Permenkes Rehab Medis Rehabilitasi medis pecandu Narkotika diselenggarakan pada Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dari Kepala Daerah Rehab medis dapat dilakukan pada lembaga rehabilitasi medis tertentu (instansi pemerintah daerah atau klinik) yang mendapat izin dari Menteri
  14. 14. Draft Permenkes Rehab Medis Rehabilitasi medis dilaksanakan dg cara yang dpt dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dg memperhatikan aspek kesehatan & tidak melanggar HAM Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana terapi yg telah disusun
  15. 15. Draft Permenkes Rehab Medis Pemulihan Pecandu Narkotika yang diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis Fasilitas rehabilitasi medis yang tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pecandu Narkotika harus melakukan rujukan
  16. 16. Draft Permenkes Rehab Medis Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis pecandu Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan:  Upaya untuk memasukkan populasi pecandu secara keseluruhan pada sistem Jamkesmas  Potensi pemanfaatan Satuan Biaya Khusus (SBK) untuk pembiayaan
  17. 17. Draft Permenkes Rehab Medis Terpidana pecandu Narkotika yg diputuskan untuk menjalani rehab medis mengikuti ketentuan prosedur tetap pelaksanaan rehab medis yg berlaku:  Perlu dilakukan asesmen oleh Psikiater / Ahli Adiksi yg ditunjuk utk memberi masukan pada Hakim atas lamanya program rehab yg harus dijalani  Rehab dimulai dg program rawat inap selama 3 (tiga) bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan mentalnya.
  18. 18. Draft Permenkes Rehab MedisLanjutan terhadap Terpidana: Pelaksanaan rehabilitasi dilanjutkan dengan program rawat inap jangka panjang atau dialihkan pada program rawat jalan Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan dengan program rawat jalan hanya dapat dilaksanakan untuk terpidana dengan pola penggunaan rekreasional atas jenis narkotika amfetamin, ganja dan benzodiazepin, dan/atau berusia di bawah 18 tahun Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan yang dilakukan dengan rawat jalan mewajibkan terpidana untuk datang pada lembaga rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan urin sewaktu-waktu
  19. 19. Draft Permenkes Rehab Medis Tersangkapecandu Narkotika yg dititipkan untuk menjalani rehab medis selagi menunggu proses persidangan:  Dilakukan asesmen oleh tim rehab medis sesuai prosedur tetap proses asesmen  Dilakukan proses penatalaksanaan rehabilitasi medis sesuai prosedur tetap yang berlaku  Lamanya penitipan berlangsung hingga proses pengadilan selesai dijalankan dan tersangka memperoleh putusan pengadilan
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×