• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
 

Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum

on

  • 24,487 views

 

Statistics

Views

Total Views
24,487
Views on SlideShare
24,487
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
210
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Cara downlod makalahx lewat TAB gimana yaa uda cri2 tpi g dapat, tolong donk dibantu.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum Document Transcript

    • KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang MahaEsa yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada Penulis agardapat menyelesaikan penulisan Makalah ini yang berjudul “Peradilan AdministariNegara (PTUN) Dan Implementasi Dalam Penegakan Hukum” Penulisan makalah ini diberikan sebagai tugas perkuliahan pada mataKuliah Hukum Tata Negara, dan semoga makalah ini dapat diterima sebagai nilai tugas. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna danmasih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimilik Penulis.Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang sifatnyamembangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Makalah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihakbaik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segalabantuan yang telah diberikan, Penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasihyang sebenar-benarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu danmenolong Penulis selama pembuatan makalah ini. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. Tembilahan, April 2012 Penulis 1
    • PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DAN IMPLEMENTASI DALAM PENEGAKAN HUKUM 1. Tujuan dan Fungsi Peradialn Administrasi Negara (PTUN) Tujuan pembentukan suatu Peradilan Administrasi selalu terkaitdengan falsafah negara yang dianutnya (SF Marbun,2003; 20). Negara yang menganutfaham demokrasi liberal, maka tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi tidak jauhdari falsafah liberalnya, yaitu dalam rangka perlindungan hukum kepada rakyatyang menitikberatkan pada kepentingan individu dalam suatu masyarakat. Berbedadengan Negara Hukum Pancasila (demokrasi Pancasila) yang memberikanporsi yang seimbang antara kepentingan individu disatu sisi dan kepentinganbersama dalam masyarakat disisi yang lain. Tujuan pembentukan Peradilan TataUsaha Negara menurut keterangan pemerintah pada saat pembahasan RUU PTUNadalah: a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu; b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Menurut Sjahran Basah (1985;154), tujuan peradilan administrasiadalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagirakyat maupun bagi admiistrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangankepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dari sudut pandang yang berbeda,SF Marbun menyoroti tujuan peadilan administrasi secara preventif dan secara 2
    • represif. Tujuan Peradilan Administrasi negara secara preventif adalah mencegahtindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum ataumerugikan rakyat, sedangkan secara represif ditujukan terhadap tindakan-tindakanbadan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat, perludan harus dijatuhi sanksi. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai saranauntukmenyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN)dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata). Konflik disini adalahsengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.Untuk lebih mendalami urgensi eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dilihat daritujuan dan fungsinya dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan darisegi filsafat,segi teori, segi historis dan segi sistem terhadap peradilan administrasi. a. Pendekatan dari segi filsafat Eksistensi Peradilan Administrasi bertitik tolak dari kebutuhanuntuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetap sesuai denganfungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (bonnum commune) seluas-luasnya. Dalam menjalankan fungsinya, alat-alat negara (pemerintah dalam artiluas) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan rakyat(kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat). Pengujian yang dilaksanakan olehperadilan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ditujukan agar terwujudkesatuan yang harmonis antara norma umum abstrak yang terkandung dalamperaturan dasar suatu keputusan tata usaha negara. Menurut Hans Kelsen, hukumberlaku karena semua hukum berakar pada satu norma dasar (grundnorm). 3
    • Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan merupakan bagian dari hukumpositif yang harus sesuai dengan tertib hukum (rechtsorde) yang berlaku. Judicial riview terhadap produk hukum pemerintah telah dilakukansecara bertingkat melalui Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Agung berwenang menguji PeraturanPerundang-undangan dibawah UU terhadap UU dan Peradilan Tata UsahaNegara yang berwenang menguji Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan ujimateriil tersebut diharapkan dapat tersusun suatu bentangan norma hukum yangsesuai (sinkron) dan berhierarkhi sebagaimana teori hierarkhi peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya semua peraturan hukum yang ada adalah bentukdari normatisasi cita hukum dan cita sosial sebagaimana norma dasar negara(Gundnorm). b. Pendekatan dari segi teori Eksistensi suatu negara hukum tidak pernah akan terlepas dari unsur-unsur Rechtsstaat dalam arti klasik. Menurut F.J. Stahl dalam bukunya “PhilosohiedesRecht (1878), diintrodusir bahwa suatu negara hukum harus memenuhi empatunsurpenting, yaitu : a. adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; b. adanya pembagian kekuasaan dalam negara; c. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku; d. adanya Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Administrasi Negara. 4
    • Konsep negara hukum versi F.J. Stahl ini kemudian berkembang diEropa Barat (Eropa Kontinental) yang bertradisi hukum civil law. Tujuh tahunsetelah konsep Rechtstaat dikenalkan, muncul varian negara hukum baru yaitu Rule ofLaw, yang dikenalakan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya Introduction to the lawof the constitution (1885). Negara hukum versi Albert Venn Dicey ini berkembangdinegara-negara Anglo Saxon yang bertradisikan common law sytem (termasuk jajahan-jajahan Inggris). Konsep Rule of Law menghendaki bahwa setiap negara hukumharusmemiliki unsur-unsur : a. Adanya supremasi hukum (Supremacy of Law) b. Persamaan kedudukan didepan hukum (Equality Before the Law) c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Constitutions Based on Individual Right) Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukumtersebut mempunyaipersamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, antara KonsepRule of Law dan Rechtsstaat sama-sama menghendaki adanya jaminan danperlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya. Disamping itu pula dapatterlihat adanya persamaan unsur yang mengsyaratkan agar pemerintah dijalankanberdasarkan atas hukum, bukan oleh manusia ataupun atas kekuasaan belaka(Machtstaat). Perbedaan pokok antara kedua konsep Negara hukum tersebutadalah keharusan adanya Peradilan Administrasi guna melindungi rakyatdari tindak/perbuatan pemerintah yang melanggar Hak Asasi atau paling tidakdapat menimbulkan kerugian bagi warganya. Negara-negara yang menganut 5
    • konsepsi negara hukum Rechtstaat, menganggap bahwa kehadiran peradilanadministrasi negara adalah penting adanya guna memberikan perlindungan hukumbagi warga negara atas tindakan/perbuatan pemerintah yang melanggar Hak Asasiwarganya dalam lapangan hukum administrasi, termasuk juga memberikanperlindungan bagi Pejabat Administrasi Negara yang telah bertindak benar (sesuaiaturan hukum). Dalam negara hukum harus diberikan perlindungan hukum yang samakepada warga dan pejabat administrasi negara (S.F Marbun, 8; 2003).Keberadaan peradilan administrasi adalah salah satu unsur mutlak yang harusdipenuhi oleh suatu negara,jika ingin dikatakan sebagai negara hukum dalam konsepsiRechtstaat. Sementara pada negara-negara yang menganut konsepsi Rule ofLaw, menganggap bahwa keberadaan peradilan administrasi negara bukanlahkeharusan. Prinsip Equality Before the Law (persamaan kedudukan didepanhukum) lebih ditonjolkan. Prinsip ini menghendaki agar prinsip persamaan antararakyat dengan pejabat administrasi negara tercermin pula dalam lapangan peradilan.Artinya dalam rangka melindungi rakyat dari tindakan pemerintah, tidak diperlukanbadan peradilan khusus (peradilan administrasi) yang berwenang mengadilisengketa tata usaha negara. Meskipun dalam unsur negara hukum versi Rule ofLaw tidak ditegaskan adanya keharusan membentuk secara khusus institusi peradilanadministrasi negara, tapi fungsi penyelesaiaan sengketa administrasi negara ternyatatetap ada. Hal ini dapat kita lihat dari proses pengadministrasian perkaranya yangmengklasifikasikan secara khusus administratif dispute sebagaimanapengadministrasian berbagai jenis perkara lain. 6
    • Kebutuhan akan Peradilan Administrasi semakin urgen setelahkonsepsi negara hukum formal (legal state/pelaksana undang-undang) mendapatkoreksi dari teori negara hukum materiil (Welfare State/negara hukumkesejahteraan). Dalam konsepsi negara hukum materiil, negara (pemerintah) memilikitugas yang amat luas, tidak hanya terbatas sebagai pelaksana undang-undang saja, akannegara (pemerintah) adalah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum atauBestuurszorg (meminjam istilah Lamaire). Dengan kewenangan yang luas tersebut,maka pemerintah diberikanwewenang untuk mengambil tindakan guna menyelesaikanmasalahmasalah penting dan mendesak yang datangnya secara tiba-tiba dimanaperaturan belum ada (kewenangan tersebut dikenal dengan istilah Freies Ermessenatau Discretionaire). Adanya Freies Ermessen tersebut menimbulkan banyak implikasidalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, sosial, budaya, hukum/peraturanperundang-undangan dan lain sebagainya. Menurut Utrecht, adanya FreiesErmessen memiliki beberapa implikasi dalam bidang peraturan perundangundangan,antara lain : 1) Kewengan atas inisiatif sendiri (kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undanganyang setingkat dengan UU, yaitu PERPPU, 2) Kewenangan atas delegasi perundang-undangan dari UUD, yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundangundangan dibawah UU, dan 3) Drot Functions, yaitu kewenangan untuk menafsirkan sendiri mengenai ketentuan-ketentuan yang masih bersifat enusiatif. Adanya Freies Ermessen ini dalam berbagai hal memberikan peluang 7
    • bagi terjadinya de ournement de pouvior (penyalahgunaan wewenang) dan willekeur(perbuatan sewenangwenang) dari pemerintah terhadap rakyat. Menurut S.F Marbun(10; 2003), Freies Ermessen atau Discretionaire ini telah menjadi salah satu sumberyang menyebabkan banyaknya timbul sengketa antara pejabat tata usaha Negaradengan warga terutama dalam hal dikeluarkannya suatu keputusan (Beschikking). c. Pendekatan dari segi sejarah Pada masa Hindia Belanda belum ada peradilan yang secarakhusus berkompeten mengadili sengkata administrasi negara. Namun begitusetidaknya terdapat beberapa peraturan yang secara historis dapat dikatakansebagai awal pemikiran perlunya peradilan administrasi negara. Peraturan tersebutadalah : 1. Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 IS 2. Pasal 2 RO (Reglement op de Rechterlijk Organisatie en Het Beleid der Justitie in Indonesie), 3. Ordonansi Staatsblad 1915 No. 707 yang diatur lebih lanjut dengan Ordonansi Staatsblad 1927 No.29 Tentang Peraturan Perbandingan dalam Perkara Pajak (mengatur Perdilan Tata Usaha Istimewa atau Raad van Beroep voor Belastingzaken). 4. Pasal 59 ICW Tahun 1925 Stbl.1924 No.448 dibentuk peradilan khusus bagi bendaharawan (Comptabelrechtspraak). Dalam Pasal 134 ayat (1) IS dan Pasal 2 RO menetukanbahwa : 1). Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-undang, 2). Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenanglembaga administrasi itu sendiri (S.F Marbun dan Mahfud MD, 177; 2000). 8
    • Perselisihan perdata antara rakyat pencari keadilan (naturlijk persoon atau rechtspersoon) dengan pemerintah diselesaikan melalui peradilan perdata, sedangkanpenyelesaian sengketa administrasi negara dilakukan melalui Administratiefberoep(penyelesaian sengketa internal melalui administrasi negara itu sendiri dimanadilakukan oleh instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi atau oleh oleh instansilain diluar instansi yang memberikan keputusan). Usaha untuk merintis keberadaan Peradilan Administrasi di Indonesiatelah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1948, Prof. Wirjono Projodikoro, SH. atasperintah Menteri Kehakiman waktu itu, pernah menyusun Rancangan Undang-Undangtentang acara perdata dalam soal tata usaha negara. Berdasarkan Ketetapan MPRNomor II/MPR/ 1960, diperintahkan agar segera diadakan peradilan administrasi,maka oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1960 disusun suatukonsep rancangan undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara. Pada tahun1964 dikeluarkan Undang-Undang Nomor:19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 7 ayat (1) terdapatketentuan bahwa Peradilan Administrasi adalah bagian dari lingkungan peradilan diIndonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehakiman No.J.S 8/ 12/ 17 Tanggal 16 Februari 1965,dibentuklah panitia kerja penyusun Rancangan Undang-Undang PeradilanAdministrasi dan pada tanggal 10 Januari 1966 dalam sidang pleno ke-VI LPHN,disyahkanlah rancangan undang-undang tersebut, namun rancangan undang-undangtersebut tidak diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong(DPRGR.). Pada tahun 1967 DPRGR menjadikan Rancangan Undang-Undang 9
    • Peradilan Administrasi tersebut sebagai usul inisiatif untuk dilakukan pembahasan,namun akhirnya usaha itupun kandas karena terjadi perubahan Pemerintahan dariOrde Lama ke Orde Baru. Pada masa Orde Baru diundangkanlah Undang-Undang No. 14 Tahun1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan olehpengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, PeradilanMiliter dan Peradilan Tata Usaha Negara. Titik terang hadirnya PeradilanAdministrasi Negara semakin jelas dengan dijamin eksistensinya dalam KetetapanMPR Nomor : IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada tanggal 16April 1986, pemerintah dengan Surat Presiden No. R. 04/ PU/ IV/ 1986 mengajukankembali Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi kepada DPR untukdilakukan pembahasan. Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1986 DPR menyetujuiRancangan Undang-Undang tersebut dan pada tanggal 28 Desember 1986,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradiundangkan. Lima tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan barulahundang-undang ini belaku efektif, yaitu setelah diundangkannya PP Nomor 7 Tahun1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang sebelumnyatelah didahului dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1990tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan danUjung Pandang dan Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1990 tentangPembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya,Ujung Pandang. Pada tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 10
    • Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannyaUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tantang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).Perubahan ini tidak lepas dari dilakukannya amandemen Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat. d. Pendekatan dari segi sistem Sistem norma di Indonesia menganut asas hierarki peraturanperundang- undangan, yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan dimana peraturan-perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat ketentuan normatifnyadalam UU No.10 Tahun 2004). Menurut Hans Kelsen, norma merupakan kesatuandengan struktur piramida, dimulai dari yang tertinggi yaitu norma dasar (Grundnorm),norma-norma umum (Generalnorm), dan diimplementasikan menjadi norma-norma konkret (Concrete norm). Sistem hukum merupakan suatu proses yang terusmenerus, mulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan selanjutnya sampaimenjadi yang nyata/konkrit. Guna menjaga guna menjaga konsistensi vertikal peraturanperundang-undangan RI (termasuk Keputusan) diperlukan instrumen pengujian materiil(judicial riview) terhadap perundang-undangan. Judicial riview (uji materiil) terhadapproduk hukum pemerintah dilakukan secara bertingkat melalui Mahkamah Konstitusiyang berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Agungberwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah UU terhadap UU danPeradilan Tata Usaha Negara yang berwenang menguji Keputusan Tata Usaha Negara 11
    • akibat adanya Sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara melakukanpengujian materiil secara terbatas menyangkut konsistensi vertikal suatu KTUNterhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Dikatakan terbataskarena kewenangan pengujian KTUN hanya terbatas pada segi hukumnya saja(rechtmatige), sedangkan keputusan pemerintah yang merupakan diskresi nampaknyatidak menjadi kewenangannya (lihat penjelasan Pasal 1 angka 1 UU PTUN). 12
    • EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA A. Konsep Dasar Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dalam Negara Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, berarti dinegara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam semua segi-segikehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara denganperantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telahditentukan terlebih dahulu oleh hukum. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakanpenyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yangtelah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara.Undang Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturanhukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Dalam mempergunakan istilah “Negara Hukum”, ternyata terdapatperbedaan penggunaan istilah diantara para ahli ketatanegaraan. Para ahli di Eropa Barat(Kontinental) seperti Immanuel Kant dan F.J. Stahl menggunakan istilah “Rechtsstaat”,sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah “Rule Of Law”. Kedua istilah tersebut secaraformil dapat mempunyai arti yang sama, yaitu negara hukum, akan tetapi secara materiilmempunyai arti yang berbeda yangdisebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari “the rule of law” yaitu pertama,supremasi hukum (supremacy of law); kedua, persamaan di hadapan hukum (equalitybefore the law); ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam Konstitusi. Adapun 13
    • untuk “rechtsstaat” menurut F.J. Stahl mempunyai unsur-unsur : pertama, pengakuandan perlindungan terhadap hak asasi manusia; kedua; pemisahan dan pembagiankekuasaan negara (trias politica); ketiga, pemerintah berdasarkan undang-undang(wetmatig bestuur); keempat, adanya peradilan administrasi negara (PTUN) (lihatMuhammad Tahir Azhary, 1992 : 66 dan Philipus M. Hadjon, 1987 : 80). Dalam rule of law menurut sistem Anglosaxon terdapat perbedaan denganrechsstaat menurut faham Eropa Kontinental. Perbedaan itu antara lain dalam rule oflaw, tidak terdapat peradilan administrasi negara (PTUN) yang terpisah dari peradilanumum. Lain halnya dalam rechtsstaat terdapat peradilan administrasi negara (PTUN)yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum. Adapun persamaannya antara lainkeduanya (baik rechtsstaat maupun rule oflaw) mengakui perlindungan HAM, adanya “kedaulatan hukum” atau “supremsi hukum”,tidak ada penyalah gunaan kekuasaan atau perbuatan sewenang-wenang oleh Penguasa(absence of arbitrary power). Melihat kedua sistem tersebut, sebagaimana diketahui secara umum negaraIndonesia identik dengan rechtsstaat. Untuk lebih detailnya perlu pula penulis telaahpemikiran-pemikiran ahli hukum Indonesia yang terkenal, yaitu Oemar Seno Adji, PadmoWahyono, dan Philipus M. Hadjon. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memilikiciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumberhukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila(Muhammad Tahir Azhary, 1992 : 69). Dengan kata lain, Negara Hukum Pancasila inimuncul karena digali oleh para proklamator negara dari adat-istiadat asli masyarakat di 14
    • Indonesia secara keseluruhan yangheterogen dan majemuk berlandaskan asas Bhineka Tunggal Ika. Menyambung pengertian Negara Hukum Pancasila tersebut, PadmoWahyono menelaahnya dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantumdalam UUD 1945 (asas ini masih tetap ada meskipun UUD 1945 telah di amandemen,vide Pasal 33). Menurut Padmo Wahyono dalam asas kekeluargaan maka yangdiutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”(Muhammad Tahir Azhary, 1992 : 69-70). Jadi menurut beliau, pemerintah dalammenjalankan roda pemerintahan maka harus memperhatikan aspek kepentingan umumdan hak asasi manusia. Selanjutnya Philipus M. Hadjon (1987 : 84-85) mengemukakanbahwa negara hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan denganrechtsstaat maupun rule of law dengan alasan sebagai berikut ; (1) baik konseprechtsstaat maupun rule of law dari latar belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atauperjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesiasejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentangsegala bentuk kesewenangan atau absolutisme; (2) baik konsep rechtsstaat maupun ruleof law menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaititik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalahkeserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (3)untuk melindungi hak asasi manusia konsep rechtsstaat mengedepankan prinsipwetmatigheid dan rule of law mengedepankan prinsip equality before the law,sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubunganantara pemerintah dan rakyat. 15
    • Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari duakelompok negara hukum tersebut, namun akibat penjajahan Belanda yang menganutsistem hukum kontinental, maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum diIndonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum kontinental (rechtsstaat). Sebagaimana diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (1995 : 238) :“Hukum Kolonial bagaimanapun juga adalah hukum yang — mempertimbangkansubstansinya — secara formal masih berlaku, dan sebagian besar kaidah-kaidahnyamasih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan berbagai ketentuan peralihan.Perkembangan hukum di Indonesia selama ini, sejak masa kekuasaan kolonial sampaipun ke masa-masa sesudahnya, adalah perkembangan yang bergerak ke arah dan/ ataumenurut pola-pola hukum Eropa, dan dalam hal ini hukum Belanda. Memutus alurperkembangan ini, berarti memutus hubungan tradisional sebagaimana pernahterkembang dalam sejarah antara Indonesia dan Belanda — yang sebenarnya juga ikutmeliput berbagai aspek yang sifatnya institusional, seperti misalnya peradilan danpendidikannya — akan berarti memaksa Indonesia mengembangkan hukum nasionalnyadengan beranjak dari awal lagi, dan menyia-nyiakan apa yang hingga kini telahtercapai….”. Oleh karena hal tersebut diatas, Negara Indonesia pun dalam halmewujudkan suatu negara hukum menginginkan terbentuknya pengadilan administrasinegara (PTUN) sebagaimana yang dianut negara eropa kontinental. Keberadaanpengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggakyang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan 16
    • hakhaknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negarakarena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa peradilan administrasinegara (PTUN) diperlukan keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencarikeadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakankekuasaannya itu ternyata pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbuktimelanggar ketentuan hukum. Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan pengadilantata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubahdengan UU No. 9 Tahun 2004 (perubahan pertama) dan UU No.51 Tahun 2009(perubahan kedua). Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-UndangDasar 1945 yang disahkan 10 November 2001 Jo pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman dikenal 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu: Peradilan Umum,Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiap-tiap lembagaini mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga-lembagaperadilan ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya. B. Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara(PTUN) dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. NegaraKesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping jugahak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentinganmasyarakat atau kepentingan umum. Karena itu, menurut S.F Marbun (1997 : 27) secara 17
    • filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untukmemberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat,sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentinganperseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo (1977 : 69), tujuan dibentuknyaperadilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memeliharaadministrasi negara yang tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurutundang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secaraefisien. Sedangkan Sjachran Basah (1985 : 25) secara gamblang mengemukakan bahwatujuan pengadilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukumdan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagiadministrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentinganmasyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administasi negara akan terjagaketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demiterwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukumberdasarkan Pancasila. Dengan demikian, lembaga pengadilan administrasi negara (PTUN) adalahsebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman,merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalamrangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakanhukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atasperbuatan hukum publik oleh pejabat administrasinegara yang melanggar hukum. 18
    • Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara (PTUN)diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran danketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yangmerasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasinegara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidangadministrasi negara. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakanpejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasinegara, akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasinegara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Atasdasar itulah, eksistensi pengadilan administrasi negara (PTUN) merupakan sesuatu yangwajib, dalam arti selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasinegara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakatkarena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah. Berkenaan dengan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat diIndonesia, sesungguhnya beranjak dari makna Pancasila yang berarti kekeluargaan ataugotong royong, menurut Philipus M. Hadjon (1993 : 85-89) asas berdasarkan jiwakekeluargaan ini dapat disebut pula sebagai asas kerukunan. Asas kerukunan tersebutmelandasi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta antara organ kekuasaannegara yang satu dengan lainnya yang melahirkan hubungan fungsional proporsionalantara kekuasaan-kekuasaan negara. Atas dasar keserasian hubungan berdasarkan asas kerukunan, makasedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah danperadilan merupakan sarana terakhir. Hal itu karena musyawarah sebagai cerminan 19
    • perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untukmengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusanyang definitif. Musyawarah sangat besar artinya ditinjau dari perbuatan pemerintahanyang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah akan terdorong untukmengambil sikap hati-hati, sehingga sengketa yang kemungkinan dapat terjadi dapatdicegah. Sengketa yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1 butir 10 UU No.51Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa : “Sengketa tata usaha negara (sengketa administrasi negara) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (administrasi negara) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat administrasi negara) baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi negara), termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada kenyataannya, sengketa administrasi negara muncul jikalauseseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannyasuatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, pejabat administrasi negara dalamfungsi menyelenggarakan kepentingan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkankeputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkankerugian. Selain berbentuk keputusan tindakan pejabat tadi dapat berbentuk perbuatanmateriil sepanjang dalam rangka melaksanakan perbuatan hukum publik. Akan tetapiterhadap pelanggaran hukum atas perbuatan hukum publik yang bersifat materiil(onrechmatige overheidsdaad) sampai saat ini penyelesaian sengketanya bukan 20
    • kewenangan pengadilan administrasi negara (PTUN), karena undang-undang pengadilanadministrasi negara (PTUN) saat ini belum mengadopsi sebagaimana yang ada dalamsistem peradilan administrasi negara di Prancis yang nota benenya menjadi kiblatpenyelesaian sengketa administrasi di dunia. Meskipun demikian melihat perkembanganke depan nantinya (dalam rangka reformasi administrasi pemerintahan) menurut penulissuatu hal yang harus dibentuk satu sistem peradilan administrasi negara terpadu, artinyasegala sengketa administrasi negara diselesaikan melalui pengadilan administrasi negara(PTUN). Kenyataan ini diperlukan karena disamping esensi pengadilan administrasinegara (PTUN) sebagai satu-satunya lembaga penegakan hukum administrasi negarasebagaimana termaktub dalam Konstitusi juga membuat sederhana (simple)penyelesaian sengketa administrasi negara melalui satu pintu lembaga peradilan danuntuk menghindari overlap kewenangan dalam penyelesaian sengketa administrasinegara. Erat kaitannya dengan penegakan hukum administrasi negara, saat inipemerintah sedang membuat suatu rancangan undang-undang tentang administrasipemerintahan (RUUAP) yang telah memasuki tahap konsep (draft bulan Agustus 2008).Bila kita amati undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari hukumadministrasi negara di Indonesia, didalamnya mengatur mengenai dasar hukum danpedoman bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan,mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menutup kesempatan untuk melakukanKKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Yang terlebih penting undang-undang ini nantinyaselain sebagai dasar reformasi birokrasi juga menjadi landasan untuk perubahan mindsetdan cultural-set aparatur pemerintah, merubah mentalitas priyayi atau penguasa yangminta dilayani, menjadi sosok aparatur pemerintah yang berperilaku sebagai abdi negara 21
    • dan abdi masyarakat, yang profesional,dan selalu memperhatikan kepentingan rakyatselaku pemegang kedaulatan. Bahkan lebih menarik lagi setelah undang-undang sebagaiHAN materiil ini disahkan akan menuntut untuk merevitalisasi peranan pengadilanadministrasi negara (PTUN). Dengan kata lain undang-undang HAN formil yang ada saatini (UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 (perubahanpertama) dan UU No.51 Tahun 2009 (perubahan kedua)) harus segera direvisi, karenaaturan dalam undang-undang administrasi pemerintahan memberi kewenanganpengadilan administrasi negara (PTUN) menjadi lebih luas. Kewenangan itu diantaranya berupa subjek penggugat selain orang per-orangan bisa juga organisasi (melalui legal standing) dan badan atau pejabatpemerintahan itu sendiri, lalu subjek tergugat adalah selain badan atau pejabat yangmenjalankan fungsi pemerintahan, termasuk juga badan hukum lain (seperti : otorita,lembaga pendidikan, notaris, dll) yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkanperaturan perundang-undangan untuk mengeluarkan keputusan pemerintahan tersebut.Serta penyelesaian sengketa administrasi negara yang berupa tindakan faktual pejabatadministrasi negara pun menjadi kompetensi absolut pengadilan administrasi negara(PTUN). Hanya saja yang perlu dikritisi dari RUUAP ini adalah belum adanya subjekpenggugat yang terdiri dari masyarakat yang menggugat secara class action (padahaldalam konsep sebelumnya sempat muncul) dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ganti rugi, eksekusi melaluipengenaan uang paksa dan sanksi administrasi apabila norma hukum didalamnya tidakmengatur secara tegas, serta peraturan pelaksananya pun terlalu lama dikeluarkan. Dalam kaitan dengan pengadilan administrasi negara sebagai salah satubadan peradilan yang menjalankan “kekuasaan kehakiman yang bebas” sederajat dengan 22
    • pengadilan-pengadilan lainnya dan berfungsi memberikan pengayoman hukum akanbermanfaat sebagai:Tindakan pembaharuan bagi perbaikan pemerintah untuk kepentingan rakyat; 1. Stabilisator hukum dalam pembangunan; 2. Pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyatakat; 3. Penjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum(Sjachran Basah, 1985 : 25). Berdasarkan kenyataan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwadi samping peradilan umum, peradilan administrasi negara (PTUN) merupakan saranaperlindungan hukum represif, yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat denganmengemban fungsi peradilan. Fungsi tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehinggasenantiasa menjamin dan menjaga keserasian hubungan antara rakyat denganpemerintah berdasarkan asas kerukunan yang tercermin dalam konsep negara hukum diIndonesia. C. Penegakan Hukum Administrasi Negara sebagai Upaya membentuk Sistem Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntutadanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengaturberbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yangdemikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain,perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakanhukum. Maksud penegakan hukum tersebut diatas, penulis sependapat dengan apayang diutarakan Abdulkadir Muhammad (2001 : 115). Menurutnya, penegakan hukum 23
    • dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaranmaka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikianpenegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum, yang menurut penulis dapatdiklasifikasikan sebagai berikut : Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian dan atau denda). Pencabutan hak-hak tertentu (sanksi administrasi ringan, sedang, dan berat seperti : berupa pencopotan jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat). Publikasi kepada masyarakat umum (media cetak dan atau elektronik). Rekomendasi black list secara politis (kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terutama apabila yang bersangkutan akan menjalani fit and proper test). Pengenaan sanksi badan (pidana penjara). Meskipun penegakan hukum administrasi negara sebagaimana tersebutdiatas dalam prakteknya jarang dipatuhi, menurut hemat penulis permasalahan semuaini bermuara pada moralitas dari pejabat yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur pengenai pelaksanaan hukuman/ sanksi darilembaga pengadilan administrasi negara (PTUN). Permasalahan mengenai moralitas pejabat memang sangat abstraksehingga sangat sulit dianalisa ketidak patuhan secara hukum pejabat tersebut karenaberkenaan dengan kejiwaan (humanistis) dan latar belakang kehidupan pejabat yang 24
    • bersangkutan. Meskipun demikian, perlu adanya alat kontrol lainnya dalam rangkapenegakan hukum administrasi negara ini yaitu peraturan perundang-undangan.Celakanya sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai,yang menurut penulis permasalahan tersebut karena : 1. Sempitnya pengertian objek sengketa administrasi negara yang dapat diselesaikan di PTUN. Dengan kata lain, arti ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 menyimpang dari pengertian sengketa administrasi negara secara luas yang secara teoritis mencakup seluruh perbuatan hukum publik. 2. Hukum administrasi negara formil (hukum acara PTUN) sudah terwujud akan tetapi hukum administrasi negara materiil belum terbentuk. 3. Pelaksanaan eksekusi pengadilan administrasi negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 perubahan kedua dan UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas UU No.5 Tahun 1986 belum ditindak lanjuti oleh peraturan pelaksana sehingga tidak ada kejelasan mengenai prosedur dan penerapan hukuman administrasi negaranya. 4. Banyaknya dibentuk lembaga-lembaga peradilan khusus akan tetapi wewenang didalamnya ada yang meliputi penyelesaian sengketa administrasi sehingga menjadi overlap dengan wewenang pengadilan administrasi negara (PTUN), seperti : penyelesaian sengketa perburuhan yang berkaitan dengan keputusan depnakertrans, sengketa HAKI yang bersifat administratif, sengketa pajak, dll. Permasalahan-permasalahan ini muncul, menurut penulis disebabkankarena tidak adanya harmonisasi dan singkronisasi peraturan perundang-undangan yang 25
    • ada. Seharusnya sebelum membuat undang-undang para pembentuk undang-undang(DPR dan Pemerintah) membahas dengan cermat dan seksama serta mengikut sertakanpara praktisi hukum (hakim TUN dan advokat) maupun pakar hukum hukum administrasinegara, apabila perlu disosialisasikan kepada publik (masyarkat/akademisi/LSM) sebelumdisahkan, untuk menghindari tumpang tindihnya materi muatan antara undang-undangsatu dengan lainnya. Selain itu untuk efektifitas dan efisiensi penegakkan hukum administrasinegara, tidak perlu dibentuk peradilan-peradilan khusus karena disamping menghambur-hamburkan anggaran negara juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam rangkapenegakkan hukum. Apabila alasan dibentuknya peradilan khusus hanya karenakurangnya keahlian hakim dalam menyelesaikan perkara tertentu dan lambannya prosesberperkara di pengadilan sebetulnya bisa diatasi. Dalam sistem peradilan di Indonesiadimungkinkan keikut sertaan saksi ahli dan hakim ad-hoc karena dibutuhkan disaatlembaga peradilan memerlukan keahliannya untuk menyelesaikan suatu perkara tertentudan apabila perlu para hakim pengadilan administrasi negara (PTUN) diberi kesempatanstudi lanjut untuk mendalami pendidikan khusus (spesialisasi) tentang bidang hukumadministrasi negara tertentu (misalnya : Pajak, HAKI, Ketenagakerjaan, dll) sehinggaalasan kurangnya keahlian hakim bisa diatasi, sedangkan alasan dibentuknya peradilankhusus dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara pun kurang tepat karenadalam praktek justru para pihak yang bersengketa biasanya terlalu lama/ bertele-teledalam bersidang bahkan ada beberapa pihak yang secara sengaja memperlambatjalannya persidangan dengan maksud-maksud tertentu, seperti : ketika pemeriksaanpersiapan meskipun dalam undang-undang diatur maksimal perbaikan gugatan dalamtenggang waktu 30 hari, akan tetapi pihak penggugat tidak bisa memperbaiki 26
    • gugatannnya secepat mungkin. Selain itu, sama halnya dalam persidangan yang terbukauntuk umum dimana para pihak tidak bisa mempersiapkan Jawaban/ Replik/ Duplik/ AlatBuktinya secara cepat dimana dalam prakteknya tiap-tiap acara mereka memintapengunduran waktu sidang satu minggu atau lebih, padahal seandainya para pihak siapsegalanya bisa saja dalam satu minggu dua atau tiga acara persidangan sekaligus. Bilapara pihak yang bersengketa ada itikad baik mematuhi asas cepat dan sederhana dalampersidangan, tidak akan ada lagi alasan bersengketa melalui peradilan administrasinegara (PTUN) terlalu lama, apalagi semenjak adanya pembatasan Kasasi terhadapsengketa administrasi negara berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauankeputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan sesuai Pasal 45 A ayat (2)Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU MA ini telah ada perubahankeduanya yaitu UU No.3 Tahun 2009). Berdasarkan permasalahan tersebut menurutpenulis, perlu dibuat suatu klausul tertentu dalam suatu ketentuan hukum acara (dalamrevisi UU PTUN nantinya) yang memberi kewenangan hakim untuk melanjutkan jalannyapersidangan apabila menurutnya salah satu pihak/ para pihak dianggap memperlambatjalannya proses persidangan, dengan demikian untuk kelancaran/ cepatnya penyelesaianperkara hakim yang bersangkutan apabila mengambil sikap/ keputusan berdasarkan asascepat dan sederhana dalam persidangan tidak melanggar hukum acara yang ada. Dengan adanya keterbatasan hukum formil peradilan administrasi negara(PTUN), tidak berarti pula bahwa para penegak hukum harus mengabaikan ataumeremehkan kesadaran-hukum mereka sendiri. Hal ini pun berdasarkan suatu teori yangmengira dapat hidup tanpa perasaan hukum (rechtsgevoel) tiap-tiap individu terutamapenegak hukum, tak mungkin akan mampu memberi tafsiran yang tepat tentang hukum,dan apabila teori serupa itu diterapkan dalam bidang peradilan yang bebas, sering akan 27
    • menyebabkan diambilnya keputusan-keputusan yang tidak adil, juga bertentangandengan tujuan hukum, sebab tujuan hukum adalah pada asasnya menegakkan KEADILAN. Untuk merealisasikan keadilan dalam penegakan hukum administrasinegara, yaitu apabila hakim pengadilan administrasi negara (PTUN) tidak dapatmenemukan peraturan dalam undang-undang, maka ia harus mengambil keputusanberdasarkan hukum tidak tertulis yang dalam hukum administrasi negara dikenal denganasas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas ini menurut penulis bisa ditemukan dalam Pancasila, UUD 1945,dan kebiasaan dalam pemerintahan (konvensi). Adanya perlindungan hukum bagimasyarakat terhadap perbuatan hukum publik pejabat administrasi yang melanggarhukum dikaitkan dengan keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) sebagailembaga penegak hukum dan keadilan, menurut hemat penulis keadaan seperti inisebagai wujud dari suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa. Penyelenggaraansistem pemerintahan yang baik dan berwibawa secara teoritis dikenal dengan apa yangdisebut good governance. Menurut Adnan Buyung Nasution (1998), konsep goodgovernance mengacu pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkantransparansi, kontrol, danaccountability yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang sentral. Dalam implementasi goodgovernance ini hukum harus menjadi dasar, acuan, dan rambu-rambu bagi penerapankonsep tersebut. Artinya, perlu suatu upaya bagaimana rule of law itu sendiri di dalammenentukan suatu good governance. Hal inipun diakui oleh B. Arief Sidharta (1999),bahwa good governance hanya mungkin terwujud dalam negara hukum yang di dalampenyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan negara berlaku supremasi hukum. 28
    • Sebagaimana sudah banyak diketahui, konsep good governance berakarpada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (interdependence) dan interaksi daribermacam-macam sektor kelembagaan di semua level di dalam negara terutamalembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkenaan dengan kontrol yuridis olehlembaga yudikatif terhadap lembaga eksekutif pelaksanaan good governance diharapkandapat terealisasi dengan baik. Kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif dalam halpemerintah melaksanakan fungsi administrasi negaranya dilaksanakan oleh peradilanadministrasi negara (PTUN). Maksudnya adalah peradilan administrasi negara (PTUN)menjadi salah satu komponen dalam suatu sistem yang menentukan terwujudnya goodgovernance. Penulis melihat adanya keterkaitan yang erat antara konsep goodgovernance dengan konsep keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN).Keterkaitan ini dapat diketahui dengan memahami prinsip-prinsip utama dari goodgovernance itu sendiri dan fungsi utama dari pengadilan administrasi negara (PTUN).Meskipun unsur-unsur dari good governance banyak yang masih memberikan kriteriamasing-masing, tetapi pada intinya ada lima prinsip utama dalam good governance, yaituakuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy), keterbukaan (openess),penegakan hukum (rule of law), dan jaminan fairness atau a level playing field (perlakuanyang adil atau perlakuan kesetaraan). Prinsip terakhir ini sering disebut denganperlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila konsep good governance disambung-hubungkan dengan konsepsupremasi hukum dan konsep sistem pemerintahan yang baik dan bersih dalam hukumadministrasi negara secara normatif, maka akan ditemukan persamaannya dengankonsep rechtmatigheid van bestuur yang dimaknakan sebagai “asas keabsahan dalam 29
    • pemerintahan” atau asas menurut hukum. Jika perbuatan hukum publik oleh pejabatadministrasi itu onrechtmatigheid, maka perbuatan pejabat administrasi tersebut telah“melanggar hukum”. Makna good dalam good governance disini menurut Sjahruddin Rasul(2000 : 121) mengandung dua pengertian; pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggikeinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyatdalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dankeadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisiendalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selain itupunbeliau memaknai governance sebagai institusi yang terdiri dari tiga domain, yaitu state(negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society(masyarakat). Dengan demikian ketiga domain ini dalam upaya mewujudkan goodgovernance saling berinteraksi dan terkoordinasi serta dapat menjalankan peran danfungsinya masing-masing dengan baik. Beranjak dari ketiga domain tersebut, sektor negara atau pemerintahdalam arti luas merupakan sektor yang sangat kuat, lain dengan sektor swasta danmasyarakat yang posisinya lebih lemah karena segala kebijakan ditentukan oleh sektornegara tersebut. Oleh karena itu, sektor swasta dan masyarakat ini mendapatperlindungan hukum dari pengadilan administrasi negara (PTUN) apabila ada perbuatanhukum publik dari pejabat administrasi yang merugikan hak-haknya. Perlindunganhukum ini disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang 30
    • disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/ atau direhabilitasi.” Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat adanya unsur penegakan hukumdan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dalam undang-undang peradilanadministrasi negara (PTUN) ini. Hal ini sesuai dengan prinsip ke-4 dan ke-5 dari limaprinsip good governance, sedangkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaanjuga merupakan unsur penting dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan. Menurut Sjahruddin Rasul (2000 : 135-136), akuntabilitas merupakan suatuperwuju dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalampemerintahan, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaanmisinya. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, pejabat administrasi negara dalammenjalankan tugasnya pun dimintai pertanggungjawabannya ketika melakukanperbuatan hukum publik, terlebih apabila perbuatannya itu melanggar hukum.Pertanggungjawaban ini secara hukum dapat diajukan ke pengadilan administarasinegara (PTUN) sebagai lembaga hukum yang melaksanakan fungsi judicial control. Adapun unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep goodgovernance merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaanperbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara merupakan bentukperlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal pejabatadministrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara makarakyat yang mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harusmengetahui secara transparan atau terbuka. Misalnya dalam perekrutan pegawai negerai 31
    • sipil atau penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi negeri harus dibuat dalam suatukeputusan administrasi yang sifatnya transparan dan terbuka bagi publik untukmengetahui proses dan hasil perekrutan tersebut. Hal ini pun nantinya ada suatupertanggung jawaban secara hukum, bila ada pihak yang merasa dirugikan ataskeputusan administrasi negara tentang hasil penerimaan tadi. 32
    • Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa LATAR BELAKANG Fungsi hukum administrasi negara adalam menciptakan penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan. Salah satu agendapembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, danberwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahanyang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjungtinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjaminkelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yangterarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber dayamanusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. PEMBAHASAN Fungsi Hukum Administrasi Negara yang melihat negara dalam keadaanbergerak, pada hakikatnya bertujuan mengatur lembaga kekuasaan / pejabat atasanmaupun bawahan dalam melaksanakan peranannya berdasarkan Hukum Tata Negara,yaitu : a. Menciptakan peraturan – peraturan yang berupa ketentuan – ketentuan abstrak yang berlaku umum. b. Menciptakan ketentuan – ketentuan yang berupa ketentuan konkrit untuk subyek tertentu, di bidang : 33
    • 1) Bestuur, yang berbentuk : perijinan, pembebanan, penentuan status atau kedudukan, pembuktian, pemilikan dalam penggandaan dan pemeliharaan perlengkapan administrasi. 2) Politie, mencakup proses pencegahan dan penindakan. 3) Rechtspraak, mencakup proses pengadilan, arbitrase, konsiliasi dan mediasi. Kegiatan penciptaan ketentuan – ketentuan abstrak yang berlaku umumtercermin dalam kegiatan Pembentukan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah sertaPeraturan Menteri atau Keputusan Menteri. Kegiatan menciptakan ketentuan – ketentuan konkrit untuk subyek tertentu,tercermin dalam kegiatan : pemberian ijin penyimpangan jam kerja, ijin pemutusanhubungan kerja dan ijij mempekerjakan wanita pada malam hari. Demikian pulapenentuan status terlihat dalam kegiatan pemberhentian buruh oleh P4P. Kegiatanpembuktian dapat dilihat dari pendaftaran serikat buruh pada Departemen Tenaga Kerja. Kegiatan pengawasan dalam arti pencegahan, tercermin dalam ketentuankeselamatan kerja, ketentuan upah minimum dan sebagainya. Sedangkan kegiatanpengawasan dalam arti penindakan, tercermin dalam ketentuan yang mencantumkanancaman sanksi pidana / administratif. Kegiatan peradilan di sini, tercermin dalammekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan yang dikenal arbitrase wajib (pemerintah mempunyai peranan yang penting ). PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Haltersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusiperbaikan. Demikian pula, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, 34
    • banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparaturnegara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut di atas, belum sepenuhnyateratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor sepertidemokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak padatingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan.Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi jugaakan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidangaparatur negara. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawadampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkaitdengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakanpublik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baikantara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan danpengambilan keputusan. Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagaipermasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah:pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN;rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistemkelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belummemadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum;rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yangsudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. 35
    • BAGIAN Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahanyang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnyaketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yangterjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapatmenimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat(digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memilikikemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi,menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu,aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsadan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif danterintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalammenciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanahreformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Sasaran Penyelenggaraan Kebijakan Negara Secara umum sasaran penyelenggaraan negara adalah terciptanya tatapemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yangdiwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapatmemberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan haltersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; 36
    • 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya. Arah Kebijakan Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negaradalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakanpenyelengaraan negara diarahkan untuk: 1) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara: a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; 37
    • f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui: a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif; b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan; c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan: a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; c. Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi 38
    • Program-Program Pembangunan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahandan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik; 2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan; 3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; 39
    • 6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional; 7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi; 8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan 9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasidan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahankabupaten/ kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip good governance; 2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi; 3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; 4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien; dan 6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. 40
    • Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitassumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugaskepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; 2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; 4. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS; 5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan 6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publikyang bermutu, tranparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepadaseluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, sertamendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 41
    • 2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal; 3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; 4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan; 5. Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; 6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; 7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan 9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasipemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan 42
    • 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan Dan Kepemerintahan Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugaspimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dankepemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; 3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; 4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan 5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif. 43
    • Kesimpulan Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, HAN sangat dibutuhkandalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi HAN dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Menciptakan peraturan – peraturan yang berupa ketentuan – ketentuan abstrak yang berlaku umum. b. Menciptakan ketentuan – ketentuan yang berupa ketentuan konkrit untuk subyek tertentu, di bidang : 1) Bestuur, yang berbentuk : perijinan, pembebanan, penentuan status atau kedudukan, pembuktian, pemilikan dalam penggandaan dan pemeliharaan perlengkapan administrasi. 2) Politie, mencakup proses pencegahan dan penindakan. 3) Rechtspraak, mencakup proses pengadilan, arbitrase, konsiliasi dan mediasi. Diharapkan dengan penegakan Hukum Administrasi Negara dengan baik maka,upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa akan dapat terlaksanadengan baik pula. Konsep Negara Hukum dan Relevansinya Dengan Pembentukan PeradilanAdministrasi. Eksistensi suatu negara hukum tidak pernah akan terlepas dari unsur-unsurRechtsstaat dalam arti klasik. Menurut F.J. Stahl dalam bukunya “Philosohie des Recht(1878), diintrodusir bahwa suatu negara hukum harus memenuhi empat unsur penting,yaitu: a. adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; b. adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 44
    • c. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku; d. adanya Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Administrasi Negara. Konsep negara hukum versi F.J. Stahl ini kemudian berkembang di Eropa Barat(Eropa Kontinental) yang bertradisi hukum civil law. Tujuh tahun setelah konsepRechtstaat dikenalkan, muncul varian negara hukum baru yaitu Rule of Law, yangdikenalakan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya Introduction to the law of theconstitution (1885). Negara hukum versi Albert Venn Dicey ini berkembang di negara-negara Anglo Saxon yang bertradisikan common law sytem (termasuk jajahan-jajahanInggris). Konsep Rule of Law menghendaki bahwa setiap negara hukum harus memilikiunsur-unsur : a. Adanya supremasi hukum (Supremacy of Law) b. Persamaan kedudukan didepan hukum (Equality Before the Law) c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Constitutions Based on Individual Right) Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebutmempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, antara Konsep Rule ofLaw dan Rechtsstaat sama-sama menghendaki adanya jaminan dan perlindungan HakAsasi Manusia terhadap warga negaranya. Disamping itu pula dapat terlihat adanyapersamaan unsur yang mengsyaratkan agar pemerintah dijalankan berdasarkan atashukum, bukan oleh manusia ataupun atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Perbedaan pokok antara kedua konsep Negara hokum tersebut adalahkeharusan adanya Peradilan Administrasi guna melindungi rakyat dari tindak/perbuatanpemerintah yang melanggar Hak Asasi atau paling tidak dapat menimbulkan kerugian 45
    • bagi warganya. Negara-negara yang menganut konsepsi negara hukum Rechtstaat,menganggap bahwa kehadiran peradilan administrasi negara adalah penting adanyaguna memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan/perbuatanpemerintah yang melanggar Hak Asasi warganya dalam lapangan hukum administrasi,termasuk juga memberikan perlindungan bagi Pejabat Administrasi Negara yang telahbertindak benar (sesuai aturan hukum). Dalam negara hukum harus diberikanperlindungan hukum yang sama kepada warga dan pejabat administrasi negara (S.FMarbun, 8; 2003). Keberadaan peradilan administrasi adalah salah satu unsur mutlakyang harus dipenuhi oleh suatu negara, jika ingin dikatakan sebagai negara hukum dalamkonsepsi Rechtstaat. Sementara pada negara-negara yang menganut konsepsi Rule of Law,menganggap bahwa keberadaan peradilan administrasi negara bukanlah keharusan.Prinsip Equality Before the Law (persamaan kedudukan didepan hukum) lebihditonjolkan. Prinsip ini menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat denganpejabat administrasi negara tercermin pula dalam lapangan peradilan (S.F Marbun, 8;2003). Artinya dalam rangka melindungi rakyat dari tindakan pemerintah, tidakdiperlukan badan peradilan khusus (peradilan administrasi) yang berwenang mengadilisengketa tata usaha negara. Meskipun dalam unsur negara hukum versi Rule of Law tidakditegaskan adanya keharusan membentuk secara khusus institusi peradilan administrasinegara, tapi fungsi penyelesaiaan sengketa administrasi negara ternyata tetap ada. Halini dapat kita lihat dari proses pengadministrasian perkaranya yang mengklasifikasikansecara khusus administratif dispute sebagaimana pengadministrasian berbagai jenisperkara lain (Riawan Tjandra, 3: 2005). 46
    • Kebutuhan akan Peradilan Administrasi semakin urgen setelah konsepsinegara hukum formal (legal state/pelaksana undang-undang) mendapat koreksi dari teorinegara hukum materiil (Welfare State/negara hukum kesejahteraan). Dalam konsepsinegara hukum materiil, negara (pemerintah) memiliki tugas yang amat luas, tidak hanyaterbatas sebagai pelaksana undang-undang saja, akan negara (pemerintah) adalahsebagai penyelenggara kesejahteraan umum atau Bestuurszorg (meminjam istilahLamaire). Dengan kewenangan yang luas tersebut, maka pemerintah diberikanwewenang untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan masalah-masalah pentingdan mendesak yang datangnya secara tiba-tiba dimana peraturan belum ada(kewenangan tersebut dikenal dengan istilah Freies Ermessen atau Discretionaire).Adanya Freies Ermessen tersebut menimbulkan banyak implikasi dalam berbagai bidang,misalnya ekonomi, sosial, budaya, hukum/peraturan perundang-undangan dan lainsebagainya. Menurut Utrecht, adanya Freies Ermessen memiliki beberapa implikasidalam bidang peraturan perundang-undangan, antara lain : 1) Kewengan atas inisiatif sendiri (kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan UU, yaitu PERPPU, 2) Kewenangan atas delegasi perundang-undangan dari UUD, yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dibawah UU, dan 3) Drot Functions, yaitu kewenangan untuk menafsirkan sendiri mengenai ketentuan-ketentuan yang masih bersifat enusiatif. Adanya Freies Ermessen ini dalam berbagai hal memberikan peluang bagiterjadinya de’tournement de pouvior (penyalahgunaan wewenang) dan willekeur(perbuatan sewenang-wenang) dari pemerintah terhadap rakyat. Menurut S.F Marbun(10; 2003), Freies Ermessen atau Discretionaire ini telah menjadi salah satu sumber yang 47
    • menyebabkan banyaknya timbul sengketa antara pejabat tata usaha negara denganwarga terutama dalam hal dikeluarkannya suatu keputusan (Beschikking). Akibat diberikannya kekuasaan yang besar kepada negara untuk mengurusnegara dan mensejahterakan warga negaranya, warga negara membutuhkan adanyajaminan perlindungan hukum yang cukup terhadap kekuasaan negara yang besartersebut. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, dibutuhkan satu media atauinstitusi keadilan, yang dapat digunakan sebagai akses bagi masyarakat, untukmendapatkan rasa keadilan tersebut. Institusi keadilan dalam sistem hokum moderendewasa ini , salah satunya diwujudkan dalam satu wadah yaitu badan pengadilan.Lembaga pengadilan ini pada masa peradaban hukum moderen, secara simbolik telahmenjadi wujud dari pemberlakuan hukum dan keadilan secara nyata. Proses-prosesperadilan dari mulai masuknya suatu perkara, hingga pelaksanaan putusan , seringdianggap sebagai indikator serta bukti berjalannya hukum di suatu negara. Salah satulembaga peradilan di Indonesia, adalah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). PTUN inimendapat tugas khusus, yakni sebagai salah satu badan peradilan, yang memberi akseskeadilan bagi pencari keadilan di bidang tata usaha negara. PTUN lahir berdasarkan UUNo.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru efektif 5 (lima) tahunkemudian atau tepatnya tahun 1991. Jika melihat rentetan perjalanan konsep Negara hokum dalam dimensikesejarahan diatas, maka tepatlah apa yang dinyatakan oleh Sunaryati Hartono dalamMartiman Projohamidjodjo (1993; 11-12), yaitu “urgensi suatu PERATUN tidak hanyadimaksudkan sebagai pengawasan intern (penulis lebih sepakat ekstern) terhadappelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi (danharus dipegang teguh oleh) Negara hokum. Akan tetapi, yang benar-benar berfuungsi 48
    • sebagai badan peradilan yang secara bebas dan objektif diberi wewenang untuk menilaidan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh pejabateksekutif kita.C. Peradilan Tata Usaha Negara : Suatu Tinjauan Kesejarahan Pada masa Hindia Belanda belum terdapatperadilan yang secara khusus berkompeten mengadili sengkata administrasi negara.Namun begitu setidaknya terdapat beberapa peraturan yang secara historis dapatdikatakan sebagai awal pemikiran perlunya peradilan administrasi negara. Peraturantersebut adalah: 1. Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 IS, 2. Pasal 2 RO (Reglement op de Rechterlijk Organisatie en Het Beleid der Justitie in Indonesie), 3. Ordonansi Staatsblad 1915 No. 707 yang diatur lebih lanjut dengan Ordonansi Staatsblad 1927 No.29 Tentang Peraturan Perbandingan dalam Perkara Pajak (mengatur Perdilan Tata Usaha Istimewa atau Raad van Beroep voor Belastingzaken) dan 4. Pasal 59 ICW Tahun 1925 Stbl.1924 No.448 dibentuk peradilan khusus bagi bendaharawan (Comptabelrechtspraak). Dalam Pasal 134 ayat (1) IS dan Pasal 2 RO menetukan bahwa : 1). Perselisihanperdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-undang, 2). Pemeriksaan sertapenyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri(S.F Marbun dan Mahfud MD, 177; 2000). Perselisihan perdata antara rakyat pencarikeadilan (naturlijk persoon atau rechts persoon) dengan pemerintah diselesaikan melaluiperadilan perdata, sedangkan penyelesaian sengketa administrasi negara dilakukan 49
    • melalui Administratiefberoep (penyelesaian sengketa internal melalui administrasinegara itu sendiri dimana dilakukan oleh instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi atauoleh oleh instansi lain diluar instansi yang memberikan keputusan). Usaha untuk merintis keberadaan Peradilan Administrasi di Indonesia telahdilakukan sejak lama. Pada tahun 1948, Prof. Wirjono Projodikoro, SH. atas perintahMenteri Kehakiman waktu itu, pernah menyusun Rancangan Undang-Undang tentangacara perdata dalam soal tata usaha negara. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/ 1960, diperintahkan agar segera diadakan peradilan administrasi, maka olehLembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1960 disusun suatu konseprancangan undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara. Pada tahun 1964dikeluarkan Undang-Undang Nomor:19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat ketentuan bahwaPeradilan Administrasi adalah bagian dari lingkungan peradilan di Indonesia. Untukmerealisasikan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehakimanNo.J.S 8/ 12/ 17 Tanggal 16 Februari 1965, dibentuklah panitia kerja penyusunRancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi dan pada tanggal 10 Januari 1966dalam sidang pleno ke-VI LPHN, disyahkanlah rancangan undang-undang tersebut,namun rancangan undang-undang tersebut tidak diajukan pemerintah kepada DewanPerwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR.). Pada tahun 1967 DPRGR menjadikanRancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi tersebut sebagai usul inisiatif untukdilakukan pembahasan, namun akhirnya usaha itupun kandas karena terjadi perubahanPemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa Orde Baru diundangkanlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 Undang- 50
    • Undang tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara. Titik terang hadirnya Peradilan Administrasi Negara semakin jelasdengan dijamin eksistensinya dalam Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1978 tentangGaris-Garis Besar Haluan Negara. Pada tanggal 16 April 1986, pemerintah dengan SuratPresiden No. R. 04/ PU/ IV/ 1986 mengajukan kembali Rancangan Undang-UndangPeradilan Administrasi kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Akhirnya pada tanggal20 Desember 1986 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut dan padatanggal 28 Desember 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara diundangkan. Lima tahun setelah undang-undang tersebut diundangkanbarulah undang-undang ini belaku efektif, yaitu setelah diundangkannya PP Nomor 7Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang sebelumnyatelah didahului dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1990 tentangPembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandangdan Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Pada tahun 2004,Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalamiperubahan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tantang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN). Perubahan ini tidak lepas dari dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat. Pembentukan PERATUN sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan tekadnegara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia 51
    • dari tindakan administrasi negara yang dirasa merugikan. Namun demikian, pelembagaanPeradilan Tata Usaha Negara dalam negara Pancasila memiliki kekhasan yangmenunjukkan ciri dari Sistem Hukum Pancasila.d.Peradilan Tata Usaha Negara dan Negara Hukum Pancasila Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal dandiakui oleh bangsa-bangsa beradab, namun pada tataran implementasi ternyata memilikiciri dan karakter yang beragam. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi kesejarahan tadidisamping pengaruh falsafah bangsa dan ideologi politik suatu negara. Secara historisdan praktis konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukummenurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konseperopa kontinental yang dinamakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep sosialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila (TahirAzhari dalam Ridwan H.R, 2003: 1). Konsep negara hukum Pancasila dapat disandingkan dengan konsep negara-negara hukum lain didunia. Konsep negara hukum Pancasila berakar dan dikembangkanberdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Supomo, NegaraHukum Pancasila menganut faham integralistik, sebuah faham yang sangat berbedadengan faham komunisme dan liberalisme-kapitalisme, Ciri-ciri khusus yangmembedakan negara hukum pancasila dengan faham negara hukum lainnya dapatterlihat dari hal-hal sebagai berikut: 1. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan; 2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak; 3. Kebebasan beragama dalam arti positif, setiap orang diharuskan beragama; 52
    • 4. HAM bukanlah titik sentral, tapi keserasian hubungan antara pemerintah & rakyat lebih diutamakan. 5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan. Menurut Padmo Wahyono, unsur-unsur utama negara hukum pancasila adalah: a. Hukum harus bersumber pada Pancasila, Pancasila adalah sumber segala sumber hukum; b. Negara berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka; c. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional; d. Equality before the law; e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka Kalau ditelaah dari latar belakang sejarahnya, baik konsep rule of law maupunkonsep rechtstaat lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaanberdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenang-wenangan atau absolutisme.Baik konsep rule of law mapun rechtstaat menempatkan pengakuan dan perlindunganterhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik central, sedangkan bagi negara RepublikIndonesia, yang menjadi titik central adalah keserasian hubungan antara pemerintah danrakyat berdasarkan asas kerukunan. Dalam Negara Hukum Pancasila juga menunjukkanadanya ciri hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara,disamping itu juga dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilanmerupakan unsur terakhir (PM Hadjon, 1985;84). Untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Nasional yang berlandaskanPancasila terhadap pelembagaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan diIndonesia, maka perlu untuk mengatahui bagaimana tujuan dan fungsi Peradilan TUN. 53
    • Tujuan pembentukan suatu Peradilan Administrasi selalu terkait dengan falsafah negarayang dianutnya (SF Marbun,2003; 20). Negara yang menganut faham demokrasi liberal,maka tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi tidak jauh dari falsafah liberalnya, yaitudalam rangka perlindungan hukum kepada rakyat yang menitikberatkan padakepentingan individu dalam suatu masyarakat. Berbeda dengan Negara Hukum Pancasila(demokrasi Pancasila) yang memberikan porsi yang seimbang antara kepentinganindividu disatu sisi dan kepentingan bersama dalam masyarakat disisi yang lain. Tujuanpembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut keterangan pemerintah pada saatpembahasan RUU PTUN adalah: a. memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu; b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. (keterangan pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI. mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986). Menurut Sjahran Basah (1985;154), tujuan peradilan administrasi adalahuntuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupunbagi admiistrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dankepentingan individu. Dari sudut pandang yang berbeda, SF Marbun menyoroti tujuanpeadilan administrasi secara preventif dan secara represif. Tujun Peradilan Administrasinegara secara preventif adalah mencegah tindakan-tindakan badan/pejabat tata usahanegara yang melawan hukum atau merugikan rakyat, sedangkan secara represifditujukan terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawanhukum dan merugikan rakyat, perlu dan harus dijatuhi sanksi. 54
    • Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untukmenyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) denganrakyat (orang perorang/badan hukum perdata). Konflik disini adalah sengketa tata usahanegara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Negara HukumPancasila penyelesaian. Sarana penyelesaian konflik atau sengketa Tata Usaha Negaradikonstruksikan melalui 2 jalur, yaitu jalur upaya administrative yang menekankan upayapermusyawaratan dan perdamaian (di luar pengadilan) dan upaya peradilan yangkedudukannya netral, impartial, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum (supremation of law) dalammenjalankan pemerintahannya, faktor terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanyang bersih tentunya adalah faktor yang berkaitan dengan kontrol yudisial, kontrolyudisial adalah salah satu faktor yang efektif untuk mencegah terjadinya mal administrasimaupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan pemerintah lainnya, selainmenyelesaikan sengketa administrasi, kontrol yudisial inilah yang mendasari konsepsieksistensi Peradilan Tata Usaha Negara yang tujuannya merupakan pelembagaan kontrolyudisial terhadap tindakan pemerintah (government act). Bertitik tolak dari kebutuhanuntuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah yang mal administrasi maupunyang tergolong abuse of power, dengan tujuan akhir bahwa perbuatan pemerintahsebagai amanat rakyat tetap selalu berjalan diranah hukum, perundang-undangan,keadilan dan kemanfaatan sehinga terwujudnya tujuan Negara untuk mensejahterakanrakyat. Menurut Riawan Tjandra (2005; 2), Eksistensi Peradilan Administrasi bertitiktolak dari kebutuhan untuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetapsesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (bonnum commune) 55
    • seluas-luasnya. Dalam menjalankan fungsinya, alat-alat negara (pemerintah dalam artiluas) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan rakyat(kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat). Pengujian yang dilaksanakan oleh peradilan administrasi terhadap keputusantata usaha negara ditujukan agar terwujud kesatuan yang harmonis antara norma umumabstrak yang terkandung dalam peraturan dasar suatu keputusan tata usaha negara(Riawan Tjandra, 2005; 2). Menurut Hans Kelsen, hukum berlaku karena semua hukumberakar pada satu norma dasar (grundnorm). Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertibhukum (rechtsorde) yang berlaku. Judicial riview terhadap produk hukum pemerintah telah dilakukan secarabertingkat melalui Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-undangterhadap UUD, Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangandibawah UU terhadap UU dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengujiKeputusan Tata Usaha Negara. Dengan uji materiil tersebut diharapkan dapat tersusunsuatu bentangan norma hukum yang sesuai (sinkron) dan berhierarkhi sebagaimana teorihierarkhi peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya semua peraturan hukumyang ada adalah bentuk dari normatisasi cita hukum dan cita sosial sebagaimana normadasar negara (Gundnorm). Bertolak dari pemikiran demikian, maka sesungguhnya Negara HukumPancasila hendak mewujudkan perlindungan hokum bagi individu-individu warganegaranya, sekaligus melindungi kepentingan umum. Dibukanya kran kebebsan warganegara sama sekali tidak menghilangkan dimensi kepentingan public yang diwakili olehnagara. Kepentingan warga negara sebagai individu adalah penting, namun kepentingan 56
    • public juga tidak kalah pentingnya, dan oleh karenanya juga harus dilindungi oleh hokum.Dengan kata lain, dimensi perlindungan hokum terhadap rakyat sedapat mungkinberjalan secara sinergis antara kepentingan-kepentingan individu dan kepentinganpublic.Penutup Dapatlah disimpulkan disini bahwa eksistensi pengadilan administrasi negara(PTUN) adalah selain sebagai salah satu ciri negara hukum modern, juga memberikanperlindungan hukum kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan itu sendiri karenapengadilan administrasi negara (PTUN) melakukan kontrol yuridis terhadap perbuatanhukum publik pejabat administrasi negara. Kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam goodgovernance pada dasarnya menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalammelaksanakan urusan pemerintahan yaitu mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, danNepotisme), menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan effisien, sertamembangun prinsip-prinsip yang lebih demokratis, objektif dan profesional dalam rangkamenjalankan roda pemerintahan menuju terciptanya keadilan dan kepastian hukumdalam masyarkat. Terdapat hubungan teoritik antara urgensi dan eksistensi Peradilan TataUsaha Negara di Indonesia dengan dianutnya asas negara hokum dalam system hokumIndonesia. Kebijakan formulasi atas eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesiatelah melalui lika-liku kesejarahan yang panjang, dimulai dari usaha Wiryono Projodikoroyang menyusun Konsep Rancangan Undang-Undang tentang acara perdata dalam soaltata usaha negara, juga dari amanat Ketetapan MPR, usaha-usaha yang dilakukan olehLPHN/BPHN dalam rangka penyusunan RUU PTUN, sampai pada amanat UU Pokok-pokokKekuasaan Kehakiman, hingga pada akhirnya pada taun 1986 diterbitkanlah UU No.5 57
    • Tahun 1986 tentang PTUN, yang mulai berlaku efektif tahun 1991. Dalam perspektifNegara Hukum Pancasila (secara konseptual), keberadaan Peradilan Tata Usaha Negaramengandung konsep perlindungan hukum yang mono-dualistik, ialah ide keseimbanganantara perlindungan kepentinga publik sekaligus kepentingan individu warga negara. 58