Pro kontra pengadilan soeharto

PRO KONTRA PEMBEBASAN SOEHARTO
sample: stakeholder mapping & media analysis
Segala paparan dan analisis dalam bentuk tulisan dan grafik di bawah ini
merupakan contoh atas sebuah isu, kelompok dan orang dalam syarat
pembatasan penelitian yang tertentu.
Tidak terdapat pesan yang dimaksudkan atas paparan dan analisis tentang
isu, kelompok dan orang di luar obyektifitas dalam data sekunder (media)
yang dipergunakan.
Semua sumber atau bahan diperoleh dari database pemberitaan media massa.

1
media content analysis
Deskripsi Bahan
Periode 1 mei 2006 – 18 mei 2006
Jumlah artikel: 1128 artikel
Daftar Media
Analisa Nusa
Bali Post Pelita
Banjarmasin Post Pikiran Rakyat
Berita Kota Pos Kota
Bisnis Indonesia Radar Bogor
Bisnis.com Radar Surabaya
Buana Minggu Rakyat Merdeka
Business News Republika
cendrawasihpos.com Riau Pos
Detik.com Samarinda Pos
Fajar Sentana
Forum Keadilan Sinar Harapan
Gatra Singgalang
Harian Ekonomi Neraca Solo Pos
Harian Pakuan Raya Sriwijaya Post
Harian Seputar Indonesia Suara Karya
Harian Terbit Suara Merdeka
Indo Pos Suara Pembaruan
Investor Daily Indonesia Sumeks.co.id
Jawa Pos Surya
Kaltim Post Cyber News Tempo Mag - Indonesian
Kedaulatan Rakyat tempointeraktif
Kompas Cyber Media Tribun Jabar
Kompas Tribun Kaltim
Kontan Tribun Timur
Koran Tempo Warta Kota
Medan Bisnis Waspada
Media Indonesia

2
KELOMPOK KONTRA
Susunan kelompok yang menolak dapat terlihat dalam beberapa pola
pengelompokan antara lain: degree of influence (eigenfactor) dan
betweeness.
Degree of influence menunjukkan besarnya pengaruh berdasarkan korelasi
dari para tokoh yang terlibat.
Sedangkan betweeness menggambarkan peran broker atau penghubung dari
tiap kelompok.
Pemetaan Seluruh Jaringan (Pro & Kontra)
Legends
– warna yang sama menunjukkan clustering berdasarkan hitungan k-cores
yang menunjukkan pola perilaku yang hampir sama terhadap isu
– tebal tipis garis menunjukkan besarnya korelasi antar opinion leader dalam
perspektif agenda setting media
– besar kecilnya lingkaran menunjukkan besarnya degree influence opinion
leader dalam pembentukan isu terkait bank indonesia

3
Kontra - Degree of Influence
Dari pemetaan di atas terlihat bahwa tokoh utama yang bermain dalam
kelompok yang kontra pembebasan Soeharto adalah:
 Adnan Buyung Nasution, Munarman, Todung Mulya Lubis, Rizky
Wibowo, Laode Ida, Permadi, Muhaimin Iskandar, Adian
Napitupulu, dan Ray Rangkuti.

4
Kontra - Betweeness
Dari pemetaan di atas, tokoh yang menjadi penghubung dalam jeringan
kontra Soeharto adalah:
 Adnan Buyung Nasution, Muspani, Gayus Lumbuun, TodungMulya
Lubis, Rizky Wibowo dan Ray Rangkuti.

5
Pro - Degree of Influence
Dari pemetaan di atas terlihat bahwa tokoh utama yang bermain dalam
kelompok yang pro pembebasan Soeharto adalah:
 Zaenal Ma’arif, Jimly Asshiddiqie, Muladi, AM Fatwa, Jusuf Kalla,
dan Soetardjo Soerjogoeritno.

6
Pro - Betweeness
Dari pemetaan di atas, tokoh yang menjadi penghubung dalam jaringan pro
pembebasan Soeharto adalah:
 Zaenal Ma’arif, Jimly Asshiddiqie, Muladi, Yusril Ihza Mahendra,
Theo Sambuaga, Bursah Zarnubi, dan Abdul Rahman Saleh.

7
media content analysis
Deskripsi Bahan
Periode 1 mei 2006 – 18 mei 2006
Jumlah artikel: 1128 artikel
Daftar Media
Analisa Nusa
Bali Post Pelita
Banjarmasin Post Pikiran Rakyat
Berita Kota Pos Kota
Bisnis Indonesia Radar Bogor
Bisnis.com Radar Surabaya
Buana Minggu Rakyat Merdeka
Business News Republika
cendrawasihpos.com Riau Pos
Detik.com Samarinda Pos
Fajar Sentana
Forum Keadilan Sinar Harapan
Gatra Singgalang
Harian Ekonomi Neraca Solo Pos
Harian Pakuan Raya Sriwijaya Post
Harian Seputar Indonesia Suara Karya
Harian Terbit Suara Merdeka
Indo Pos Suara Pembaruan
Investor Daily Indonesia Sumeks.co.id
Jawa Pos Surya
Kaltim Post Cyber News Tempo Mag - Indonesian
Kedaulatan Rakyat tempointeraktif
Kompas Cyber Media Tribun Jabar
Kompas Tribun Kaltim
Kontan Tribun Timur
Koran Tempo Warta Kota
Medan Bisnis Waspada
Media Indonesia

8
TREND
 Trend yang dimaksud adalah perbandingan antara volume dan impact dari
statement yang dikeluarkan oleh spokeperson, berdasarkan waktu.
Volume disini merupakan kelipatan statement terhadap liputan media
cetak. Sedangkan impact adalah jumlah dari skor statement yang ada. Hal
ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh
pernyataan spokeperson berbagai kalangan terhadap terhadap opini yang
berkembang di media.
 Setiap statement diberikan skor:
o -1 pernyataan yang mendukung penghentian kasus Soeharto
o 0 pernyataan yang netral
o 1 pernyataan yang menginginkan/menuntut peradilan Soeharto.
Grafik 1. Perbandingan antara volume statement yang diliput media, dengan besarnya
impact menolak/menerima penghentian kasus Soeharto.
Paparan
 Dari grafik 1 dapat kita lihat, menjelang dikeluarkannya SKKP volume
statement yang diliput media meningkat dan didominasi oleh kutipan
pernyataan yang menginginkan penghentian kasus Soeharto. Tren
0
20
40
60
80
100
120
140
01Mei2006
02Mei2006
03Mei2006
04Mei2006
05Mei2006
06Mei2006
07Mei2006
08Mei2006
09Mei2006
10Mei2006
11Mei2006
12Mei2006
13Mei2006
14Mei2006
15Mei2006
16Mei2006
17Mei2006
18Mei2006
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
SKPP dikeluarkan
Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan pada
11 Mei 2006
adili
hentikan
impact
volume
statement

9
pemberitaan ini dapat bertahan hingga SKKP tersebut dikeluarkan pada
tanggal 11 Mei dan di-release pada 12 Mei 2006.
 Reaksi yang kontra terhadap SKKP tersebut mulai muncul pada tanggal 13
Mei dan terus meningkat hingga tanggal 18 Mei. Namun secara volume
relatif lebih kecil.

10
TOPIK
Pengkategorian terhadap topik yang muncul dalam polemik penghentian
kasus Soeharto ini, dilakukan untuk melihat secara garis besar argumentasi
yang muncul dari spokeperson.
Grafik 2. Kategori topik yang muncul dengan pemilahan pilihan sikap secara eksplisit
maupun implisit dari statement ( -1 = hentikan, 0 = netral, 1 = adili).
Paparan
 Grafik 2 menunjukkan topik yang paling banyak muncul dari statement
adalah yang berkaitan dengan masalah hukum. Tampak bahwa antara
pernyataan yang mendukung penghentian kasus dan yang menginginkan
proses peradilan Soeharto hampir berimbang.
 Kemudian topik yang sering juga dikemukakan adalah tentang kesehatan,
kemanusiaan dan politik. Dari grafik dapat kita lihat:
o Tentang kesehatan lebih banyak didominasi oleh pernyataan
yang netral. Hal ini disebabkan karena “rajinnya” tim dokter
Soeharto memberikan keterangan mengenai kondisi kesehatan
Soeharto. Kemudian cukup banyak juga pernyataan yang
menginginkan penghentian proses peradilan dengan alasan
0 100 200 300 400 500
Ekonomi
Rehabilitasi Nama Baik
HAM
Jasa
Korupsi
Politik
Kemanusiaan
Kesehatan
Hukum
-1 0 1

11
kesehatan. Tetapi dalam topik kesehatan ini, tetap ada sedikit
pernyataan yang menginginkan tetap diadilinya Soeharto.
Statement berkaitan dengan hal ini menyatakan bahwa
kesehatan tidak tepat untuk dijadikan alasan, karena pengadilan
tetap dapat dilakukan secara in absentia.
o Dalam topik kemanusiaan, didominasi oleh pernyataan yang
menginginkan penghentian proses peradilan. Hal ini
mennujukkan bahwa alasan-alasan kemanusian sering diajukan
untuk menghentikan proses pengadilan Soeharto.
o Pada topik politik, hampir berimbang antara, yang menginginkan
penghentian dan pengadilan.
 Topik yang juga muncul tetapi relatif kecil adalah mengenai:
o Korupsi. Tampak dalam topik ini, sangat dominan pernyataan
yang menginginkan Soeharto diadili. Sudah tentu, tuntutan
untuk mengadili Soeharto memang lebih didasari karena
berbagai tindakan korupsi selama masa kekuasaannya.
o Jasa: Banyak pernyataan yang menjadikan jasa-jasa Soeharto
pada saat berkuasa, juga harus dipertimbangkan untuk
memaafkan dan menghentikan proses peradilan.
o HAM: Dapat kita lihat bahwa dalam pernyataan yang berkaitan
dengan topik HAM, hampir secara keseluruhan berisi pernyataan
yang menuntut pengadilan Soeharto. Pernyataan mengenai hal
ini, berisi tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM yang
terjadi pada saat Soeharto berkuasa.
o Rehabilitasi nama baik: Topik ini muncul pada statement yang
mengaitkan dengan Soekarno. Muncul beberapa pernyataan yang
membandingkan apa yang dialami oleh Soekarno dengan
Soeharto saat ini. Dan ada beberapa pernyataan yang mencoba
melakukan tawar menawar antara status Soeharto saat ini
dengan pemulihan nama baik Soekarno.
o Ekonomi: Sangat sedikit yang mengaitkan dengan topik ekonomi
dan secara umum lebih bernuansa netral.
Pembahasan
 Dominannya polemik mengenai masalah hukum, dapat melupakan akar
dari gagasan mengapa Soeharto harus diadili. Dapat kita lihat, topik-topik

12
yang membahas mengenai Korupsi dan HAM (pelanggaran HAM) Soeharto
relatif masih kecil.
 Demikian juga dengan topik ekonomi. Selain sangat kecil, bahkan tidak
ada spokeperson (terutama pengamat ekonomi atau ekonom) yang
mengaitkan antara pembebasan Soeharto (pernyataan Soeharto tidak
bersalah) dengan kebijakan pada saat dia berkuasa, seperti kebijakan
BLBI. Dikuatirkan jika kebijakan BLBI hanya terkait pada Soeharto, maka
ada kemungkinan kejahatan BLBI tidak dapat dituntut secara hukum.

13
SHARE OF VOICE – top 10 opinion leader
Grafik 3. Opinion Leader 10 (sepuluh) teratas yang paling banyak mengeluarkan statement
dan diliput media cetak dengan pemilahan pilihan sikap secara eksplisit maupun implisit dari
statement ( -1 = hentikan, 0 = netral, 1 = adili).
Paparan
 Dari grafik 3 tampak bahwa dari sepuluh spokeperson terartas (paling
banyak mengeluarkan statement dan diliput media) didominasi oleh yang
mendukung pembebasan Soeharto (-1). Kemudian diikuti dengan yang
mengeluarkan statement netral (0). Sedangkan yang mengeluarkan
statement agar Soeharto diadili, menempati posisi terbawah.
 Opinion leader yang secara menyolok kelihatan tidak konsisten dalam
mengeluarkan pernyataan adalah A Rahman Saleh, Amien Rais, Hidayat
Nur Wahid dan Agung Laksono.
 Pada grafik ini juga dapat kita lihat opinion leader yang secara tegas
mendukung pembebasan Soeharto, adalah: Yusril Ihsa Mahendra, Zenal
Ma’arif dan Theo L. Sambuaga.
 Sedangkan yang cenderung netral adalah dr. Mardjo Soebiandono dan dr.
Djoko Rahardjo (keduanya dokter yang menangani pengobatan Soeharto).
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Hendarman Supandji
dr. Djoko Rahardjo
Theo L. Sambuaga
Zaenal Ma’arif
Agung Laksono
Hidayat Nur Wahid
dr. Mardjo Soebiandono
Amien Rais
Yusril Ihza Mahendra
A Rahman Saleh
-1 0 1

14
Selain itu Hendarman Supandji cenderunng mengeluarkan statement
netral.
Pembahasan
Penjelasan singkat mengenai statement yang tidak konsisten dari beberapa
opinion leaeder adalah sebagai berikut:
A Rahman Saleh
Grafik 3A. Tracking terhadap statement A Rahman Saleh, berdasarkan waktu.
 Hingga 6 Mei 2006, dengan mengatasnamakan hukum, A Rahman Saleh
masih “komit” untuk tidak akan menghentikan perkara Soeharto. Tetapi
hanya dalam waktu satu minggu, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2006,
ketika dia harus mengumumkan dikeluarkannya SKKP, pernyataan yang
muncul sama sekali berbeda. Juga dengan mengatasnamakan hukum A
Rahman menyatakan bahwa perkara Soeharto ditutup. Alasannya adalah
secara hukum perkara ini belum diajukan ke pengadilan dan Soeharto
dalam kondisi sakit permanen.
 Sudah tentu keluarnya SKKP ini mengundang kecurigaan berbagai
kalangan tentang adanya tekanan politik yang sangat besar, sehingga
seorang Jaksa Agung dapat mengubah “kebijakannya” dalam waktu yang
sangat singkat.
02Mei2006
03Mei2006
05Mei2006
06Mei2006
07Mei2006
08Mei2006
09Mei2006
10Mei2006
11Mei2006
12Mei2006
13Mei2006
14Mei2006
15Mei2006
"Kami tidak akan berhenti. Ini demi
kepentingan penegakan hukum,
perkaranya, dan Pak Harto sendiri."
"Perkara ini ditutup demi hukum sebab
kasusnya belum pernah diajukan ke
persidangan karena mantan presiden itu
mengalami sakit permanen. Tapi, apabila
ditemukan ada alasan hukum lain, statusnya
bisa dicabut kembali."

15
Amien Rais
Grafik 3B. Tracking terhadap statement Amien Rais, berdasarkan waktu.
 Pada 10 Mei 2006, Amien Rais masih menyatakan bahwa mengadili
Soeharto merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan memalukan
mengingat kondisi Soeharto saat ini. Bahkan dia menyatakan mengadili
Soeharto sekarang ini seperti pahlawan kesiangan (Harian Terbit,
10/5/2006).
 Hingga 12 Mei 2006, banyak pernyataan Amien Rais yang cukup
membingungkan untuk diterjemahkan sebagai sikap mendukung atau
menolak pembebasan Soeharto. Beberapa media mengutip Amien Rais
yang menyatakan bahwa Soeharto harus tetap diadili. Namun ada media
yang mengutip bahwa bagi Amien Rais tidak manusiawi untuk mengadili
Soeharto.
 Untuk mendapatkan gambaran sikap Amien Rais secara umum di media,
paling tidak kutipan ini dapat mewakili: “Amien menjelaskan sebagai
sesama manusia dirinya bisa memaafkan Soeharto atas kesalahan masa
lalu, tapi itu sifatnya hubungan sosial politik. Tapi dalam konteks
persoalan hukum, seperti disangkakan atas Soeharto, maka solusinya
tetap dengan melanjutkan proses hukum (bisnis.com, 11/5/2006)”.
07Mei2006
08Mei2006
10Mei2006
11Mei2006
12Mei2006
13Mei2006
15Mei2006
17Mei2006
18Mei2006
"Mengadili Pak Soeharto sekarang ini seperti
pahlawan kesiangan."
"Secara manusiawi, usia Soeharto yang
memasuki 84 tahun, dan terkena perdarahan
seperti sekarang, akan ditertawakan oleh
komunitas internasional jika pemerintah ngotot
mengadili Soeharto."
"Soeharto tidak mengaku bersalah, jadi kita
mau memaafkan siapa? Korban
penindasan Soeharto yang berhak
menentukan apakah dia dimaafkan atau
tidak. Pembebasan Soeharto akan
membuat seluruh kejahatan kemanusiaan
di masa lalu menjadi tanpa arti."

16
Hidayat Nur Wahid
Grafik 3C. Tracking terhadap statement,Hidayat Nur Wahid berdasarkan waktu.
 Hingga tanggal 11 Mei 2006, Hidayat Nur Wahid masih mengeluarkan
statement berkaitan dengan usulan MPR untuk melakukan terobosan
membuat UU yang menyatakan penghentian perkara hukum Soeharto.
Terobosan hukum dimaksud adalah dengan melaksanakan Tap MPR I
Tahun 2003 tentang Peninjauan Matori dan Status Hukum Tap MPR Tahun
1960-2002.
 Pada 15 Mei 2006 Hidayat Nur Wahid kembali mengingatkan pemerintah
untuk segera menyelesaikan perkara Soeharto. Namun penyelesaian yang
dimaksud adalah untuk mengadakan UU yang membatalkan TAP MPR No
XI/1998. Mengenai kerugian negara yang dituduhkan dalam perkara
tersebut, dia mengusulkan agar yayasan-yayasan yang diperkarakan itu
dikembalikan pada negara.
11Mei2006
12Mei2006
13Mei2006
15Mei2006
16Mei2006
"MPR mengusulkan, agar ada terobosan
hukum untuk membuat UU yang
menyatakan menghentikan perkara
hukum mantan Presiden Soeharto."
"Meminta Presiden Yudhoyono untuk tetap
menyelesaikan kasus dugaan korupsi Pak Harto
secara komprehensif dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Penyelesaian itu harus
tetap berbasis pada hukum dan Tap MPR yang
mengatur pemberantasan KKN yang dilakukan
mantan Presiden Soeharto dan kroninya."

17
Agung Laksono
Grafik 3D. Tracking terhadap statement,Agung Laksono berdasarkan waktu.
 Pada tanggal 12 Mei 2006, bersamaan dengan pengumuman SKPP, Agung
Laksono mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan sikap Presiden
SBY yang dianggap mengendapkan kasus Soeharto. Dia kembali
mengingatkan SBY terhadap usulan untuk menyiapkan UU yang
membatalkan TAP MPR No XI/1998. Dengan demikian hampir sama
dengan sikap Hidayat Nur Wahid, sikap Agung Laksono dianggap tidak
konsisten, jika menggunakan ukuran setuju atau tidak terhadap
pengadilan Soeharto. Yang mereka lakukan adalah mencoba mensiasati
dasar hokum, agar keputusan penghentian perkara Soeharto memiliki
dasar hokum yang kuat.
 Pada 18 Mei 2006, Agung Laksono kembali mengingatkan walaupun SKKP
sudah dikeluarkan, Harta Soeharto masih bisa dipersoalkan secara
perdata.
11Mei2006
12Mei2006
13Mei2006
14Mei2006
15Mei2006
16Mei2006
17Mei2006
18Mei2006
Menyayangkan sikap Presiden SBY yang
mengendapkan kasus Soeharto. Seharusnya,
SBY sudah bisa mengambil keputusan
berdasarkan masukan dari pimpinan lembaga
tinggi negara.
"Meski telah ada SKPP kasus Soeharto,
harta bendanya yang dianggap
dikumpulkan tidak sah masih bisa
dipersoalkan secara perdata."

18
SPOKEPERSON – Mendukung Penghentian Perkara Soeharto
Grafik 4. Komposisi volume statement pendukung penghentian perkara Soeharto,
dipilah berdasarkan topik yang dikemukakan.
Paparan
 Pernyataan dari kalangan yang menyatakan Soeharto tidak pantas untuk
diadili, pada umumnya berkisar tentang masalah kesehatan dan
pertimbangan kemanusiaan; kurangnya barang bukti untuk melanjutkan
perkaranya, atau jasa-jasa Soeharto selama berkuasa.
 Tentang masalah hukum, penekanannya lebih ke soal bahwa Soeharto
sudah menjalani proses hukum (penyelidikan dan penyidikan sudah
dilakukan oleh kejaksaan. Perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan,
pengadilan sudah membuka sidang. Tapi jaksa tidak dapat menghadirkan
Soeharto sebagai terdakwa karena kondisi kesehatannya.
 Soeharto tak bisa diadili secara in absentia. Sebab, persidangan tanpa
dihadiri terdakwa adalah suatu aturan pengecualian yang tidak dapat
dilonggarkan. In absentia itu pengecualian dalam peradilan, tidak bisa
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Almuzammil Yusuf
Mohamad Assegaf
Adji Suprajitno
AM Fatwa
dr. Mardjo Soebiandono
Ginanjar Kartasasmita
Haryono Suyono
Ichwan Syam
Megawati Soekarnoputri
Otto Hasibuan
Suryadharma Ali
Zulkifli Hasan
Amien Rais
Bagir Manan
dr. Djoko Rahardjo
Faisal Riza Rahmat
Hasyim Muzadi
Jacobus Kamarlo Mayongpadang
Ruhut Sitompul
Abdurrahman Wahid
Akbar Tandjung
Bursah Zarnubi
Denny JA
Mahfud MD
Muladi
Soetrisno Bachir
Susilo Bambang Yudhoyono
Juan Felix Tampubolon
Pramono Anung
Agung Laksono
Hidayat Nur Wahid
Jusuf Kalla
Priyo Budi Santoso
OC Kaligis
Jimly Asshiddiqie
Zaenal Ma’arif
Theo L. Sambuaga
A Rahman Saleh
Yusril Ihza Mahendra
-1 - Hukum
-1 - Jasa
-1 - Kemanusiaan
-1 - Kesehatan
-1 - Politik

19
dilonggar-longgarkan. Soeharto waktu itu ada di tempat, dan beliau
bersedia untuk hadir, hanya secara fisik beliau dalam keadaan sakit.
 Penghentian penuntutan bukan karena kesehatan, melainkan karena
kejaksaan tidak punya senjata untuk menyeret Soeharto. Penghentian
penuntutan karena kasus-kasusnya tidak ada bukti, bukan kurang (bukti).
Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dari Kejaksaan Agung bukan
hanya menuntaskan kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Dengan
SKPP itu juga berarti tidak ada lagi pengusutan terhadap aset dan yayasan
milik penguasa orde baru tersebut.
 Banyak kalangan mengatakan, sudah kita lupakan masa lalu, mari kita
bangkit untuk menatap masa depan. Kita harus berjiwa besar untuk dapat
memaafkan Soeharto. Toh Soeharto pada saat akan lengsernya telah
meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

20
SPOKEPERSON – Menolak Penghentian Perkara Soeharto
Grafik 5. Komposisi volume statement penolak penghentian perkara Soeharto, dipilah
berdasarkan topik yang dikemukakan.
Paparan
 Kalangan yang kontra terhadap penghentian kasus Soeharto mengatakan
bahwa proses penyelesaian kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas
demi penegakan hukum di Indonesia. Dalih tentang kemanusiaan yang
dipakai sebagai alasan penghentian kasus ini, hanya sebagai pengalihan
atas ketidakmampuan pemerintah untuk menuntaskannya. Dimana hal ini
nantinya akan menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum. Alasan
kemanusiaan justru akan menjadi bumerang terhadap kemanusiaan itu
sendiri. Karena ketika Soeharto berkuasa, pemerintahan sangat represif.
0 5 10 15 20 25 30
Muhaimin Iskandar
Rachmawati
Adian Napitupulu
AM Fatwa
Aria Bima
AS Hikam
Asmara Nababan
Bambang Widjoyanto
Budiman Sudjatmiko
Cecep Agam Nugraha
Denny Indrayana
Didi K Safari
Effendy Ghazali
Endang Suryadinata
Karsiah Sie
Muspani
Permadi
Rudi Satryo
Silly Nursahid
Soetardjo
Trimedya Pandjaitan
Yassona H Laoly
Agung Laksono
Benny K Harman
Danang Widoyoko
Emerson Juncto
Mahfudz Siddiq
Nursyahbani
Panda Nababan
Rizky Wibowo
Teten Masduki
Tjahjo Kumolo
Arbi Sanit
Hidayat Nur Wahid
Laode Ida
Uli Parulian Sihombing
Chaerul Imam
Johnson Panjaitan
Munarman
Gayus Lumbuun
Ray Rangkuti
Taufiequrahman Ruki
Hendardi
Usman Hamid
Adnan Buyung Nasution
Amien Rais
Todung Mulya Lubis
A Rahman Saleh
1 - HAM
1 - Hukum
1 - Kesehatan
1 - Korupsi
1 - Politik

21
 Ada juga yang beranggapan bahwa bagaimanapun juga Soeharto harus
tetap menempuh proses peradilan sebelum diberikan amnesti
(pengampunan). Pasalnya, amnesti bukan merupakan solusi bagi
penyelesaian kasus ini. Hanya pengadilan yang berhak memutuskan,
sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Seandainya kasus ini
dihentikan tanpa proses hukum yang jelas, bukan saja usaha penegakan
hukum yang mendapatkan catatan buruk, tetapi kemandirian dari
lembaga peradilan pun patut dipertanyakan kredibilitasnya.
 Walaupun keputusan ini dapat dinilai sebagai keputusan politik yang tak
bisa diabaikan begitu saja oleh aparat penegak hukum. Tapi yang menjadi
pertanyaan, adalah ketika penutupan kasus ini diputuskan dengan alasan
kemanusiaan dan dinyatakan bahwa Soeharto harus dimaafkan.
Sementara itu, Soeharto sendiri tidak pernah mau mengakui
kesalahannya. Jadi untuk apa dimaafkan kalau kesalahannya saja tak
diketahui.
 Sementara ada kalangan yang berpendapat bahwa ada peluang untuk
mengangkat kembali kasus Soeharto ini di lembaga peradilan, di luar
permasalahan kasus korupsi di tujuh yayasan. Dan peluang itu juga masih
terkait dengan kasus penyelewengan dana. Hal ini semakin menujukkan
bahwa praktek korupsi merupakan bukti dari kesalahan Soeharto yang
harus diungkapkan ke publik agar menjadi catatan sejarah bagi bangsa.

Pro kontra pengadilan soeharto

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pro kontra pengadilan soeharto

Similar to Pro kontra pengadilan soeharto (20)

More from Adam Rinaldi

More from Adam Rinaldi (13)

Pro kontra pengadilan soeharto