Your SlideShare is downloading. ×

Rangkuman asp

2,073
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,073
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB ITugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan, dalam arti pelayanan umum ataupelayanan publik. Tugas pelayanan publik, adalah tugas memberikan pelayanan kepadaumum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biayasedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negaramampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebasdari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas danfungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Tap MPR tersebut antara lain tercermin daripenyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerjaaparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Dalam prakteknya, instansi-instansi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayananmasyarakat seringkali mengalami berbagai kendala dalam memberikan pelayanan sepertiadanya aturan-aturan yang terlalu mengikat, tidak fleksibel dalam mengelola sumber dayayang ada, yang menyebabkan kelancaran kinerjanya sering terganggu. Misalnya untukmanajemen keuangan, karena masih dianggap kantor, maka penerimaan instansi tersebutharus diserahkan ke kas negara, dan tidak diperkenankan memakai langsung uang yangditerima melalui jasa pelayanan masyarakat, meskipun mereka membutuhkan dana yangsegera untuk kepentingan pelayanan. Berbagai kendala masih dihadapkan antara lain keterbatasan-keterbatasan yang dimilikioleh pelayanan umum, baik dalam kualitas dan kuantitas tenaga, keterbatasan-keterbatasanperalatan dan perlengkapan, maupun keterbatasan dana yang tersedia, oleh karena itupenyelenggaraan layanan umum memerlukan pengelolalaan yang sebaik-baiknya, denganmemadukan semua kepentingan yang mungkin berbeda-beda serta mewujudkankegotong-royongan dari semua potensi yang walaupun terbatas.Hal lain yang penting adalah tentang pengelolalaan sumber daya manusia yang merupakansalah satu aspek yang perlu mendapat perhatian, karena SDM merupakan asset dan kunciutama keberhasilan manajemen layanan publik. Pada umumnya SDM yang tersedia terdiri dariPNS dan non-PNS. Kurangya kompetensi dan profesionalisme serta, jumlahnya yang seringkurang rasional merupakan masalah tersendiri bagi penyelenggaraan layanan publik.Perubahan lingkungan Pemahaman perubahan lingkungan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pemahamansebaiknya dilakukan melalui proses yang dapat digambarkan dengan keadaan ketikaseseorang berada dalam situasi baru (Louis, 1980 dalam Trisnantoro, 2005). Pada situasi baruseseorang perlu proses pemahaman yang akan menghasilkan penafsiran. Secara bertahapdimulai dari kegiatan mendeteksi adanya perubahan dan berusaha memahaminya.
  • 2. Lingkungan saat ini menuntut adanya lembaga yang sangat fleksibel dan mampuberadaptasi, memberikan barang dan jasa berkualitas tinggi, yang memberikan hasil lebihbanyak. Menuntut lembaga-lembaga yang tanggap terhadap pelanggan, dengan menawarkanberbagai pilihan jasa; yang lebih banyak dituntun dengan persuasi dan dorongan ketimbangdengan perintah; yang memberikan pengertian tentang makna dan kontrol, bahkankepemilikan, kepada pekerja mereka. Sebagian besar institusi pemerintah melaksanakan tugas yang semakin kompleks, dalamlingkungan yang kompetitif dan berubah dengan cepat, dengan pelanggan yang menginginkankualitas dan pilihan. Kenyataan baru ini telah membuat hidup lembaga pemerintah—sektorpendidikan, kesehatan, pengelola kawasan, dll—semakin sulit.New Public Management Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya new public management(NPM). NPM pada awalnya muncul di Eropa pada awal 1980-an dan 1990-an sebagai reaksiterhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Pada perkembangannya,perkembangan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan, misalnya:managerialism, new public management, market-based public administration, post-bureaucratic paradigm, dan enterprenual government. Istilah yang kemudian banyak dipakaiuntuk menyebut model manajemen publik adalah new public management. Konsep NPM mengandung tujuh komponen utama yaitu:1. Manajemen profesional di sektor publik2. Adanya standar kinerja dan ukuran kerja3. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian out put dan out come4. pemecahan unit-unit kerja disektor publik5. Menciptakan persaingan di sektor publik6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, dan7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumberdaya.Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadi perubahan drastis manajemen sektorpublik dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi modelmanajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsepNPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen danadministrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorongdemokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam halhubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
  • 3. BAB IIPelayanan kesehatan disepakati sebagai hak asasi manusia, dan pemerintah bertanggungjawab menjamin akses seluruh penduduk. Di Filipina, pada tahun 2000 pemerintah telahmemulai agenda reformasi sektor kesehatan. Di antaranya, pertama, memberi otonomifinansial kepada rumah sakit pemerintah (reformasi rumah sakit). Rumah sakit pemerintahdiberi hak untuk memungut tarif sosial (socialized uses fees) dan mengelola dana danoperasional secara mandiri, dengan harapan Rumah sakit dapat mengurangi bahkanmenghentikan ketergantungan pada subsidi pemerintah, meningkatkan fasilitas pelayanan,perlatan, dan mutu, sehingga mampu berkompetisi dengan rumah sakit swasta dan mampumenjawab kebutuhan masyarakat. Kedua, meningkatkan pengembangan sistem kesehatandaerah dan menjamin kinerjanya yang efektif (refromasi sistem kesehatan daerah). Parapemerintah daerah propinsi dan municipality diwajibkan bekerja sama dan bergotong royongmembangun mekanisme pembiayaan dan pengelolaan sistem kesehatan di wilayah kerja yangtelah disepakati secara berkesinambungan. Pengelolaan dan pembiayaan bersama bertujuanuntuk meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas, sumber daya, dan kinerja pelayanan didaerah.Perkembangan Status Rumah Sakit Pada awal dekade 1990-an pemerintah meluncurkan kebijakan swadana rumah sakitmelalui Keppres No.38 tahun 1991. Keppres ini merupakan hal penting dalam penggunaankonsep manajemen di rumah sakit pemerintah. Unit Swadana pemerintah adalah instansi yangmempunyai kewenangan untuk menggunakan penerimaan secara langsung. Kebijakan swadana di rumah sakit pemerintah tidak berumur panjang di Rumah SakitUmum Pusat (RSUP) karena pada tahun 1997 terbit UU No.20 tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengharuskan PNBP disetor langsung ke kasnegara. Sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tetap menjadi unit swadana.Kemudian, berdasar pada Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2000 Tentang PerusahaanJawatan, pemerintah melakukan kebijakan menjadikan RSUP sebagai Perusahaan Jawatan(Perjan). Akan tetapi status RSUP sebagai Perjan tidak berumur panjang karena pada tahun2003 terbit UU No.19 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur bentukkelembagaan BUMN hanya dua yaitu Perusahaan Umum dan Persero. Kebijakan swadana diRSUD tetap berjalan akan tetapi sifat swadana menjadi sulit dilakukan karena ada KeputusanMenteri Dalam Negeri No.29 tahun 2001 yang mengatur sistem keuangan aparat pemerintahdaerah sehingga sebagian RSUD menjadi lembaga birokrasi. Kemudian, UU No.32 tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan RSUD sebagai Lembaga Teknis Daerah.Kondisi Yang Diharapkan
  • 4. Arah pembenahan layanan publik haruslah meningkatkan derajat pelayanan masyarakatsehingga arti dan perannya pada, hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia.Dengan memperhatikan pentingnya peranan pembenahan pelayanan publik maka diperlukanupaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Pendistribusian barang publik memerlukan intervensi pemerintah guna menghindariketidakmerataan atau tidak setara antar individu, daerah atau waktu sebagai akibat dariadanya tingkat permintaan dan penawaran. Beberapa hal yang dapat digunakan acuan dalam melakukan pelayanan publik seperti:a) Pelayanan yang efisien, yaitu bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas ekonomi sepertib)c)d)e) meminimumkan biaya.f) Integritas dalam pelayanan dengan menghindari keterpengaruhan kepentingan pihak lain selain memaksimalkan kepentingan publik.g) Pelayanan yang non diskriminatifh) Keputusan dan pekerjaan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.i) Pelayanan yang customer oriented pada kepentingan publik.BAB IIIEnterprising government Selama ini pemerintah lebih memfokuskan pada masukan (input), bukan hasil (outcome).Contohnya, pemerintah mendanai institusi pendidikan berdasarkan jumlah siswa, memberitunjangan kesejahteraan berdasarkan jumlah orang miskin yang memenuhi syarat, anggaranKepolisian berdasarkan jumlah petugas yang dibutuhkan untuk memerangi kejahatan. Sedikitsekali perhatian yang diberikan pada outcome. Tidak peduli seberapa baik prestasi siswa-siswadi satu sekolah dibanding sekolah lain, berapa banyak orang miskin dibebaskan dari tunjangankesejahteraan karena memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang mapan, berapa turunnya tingkatkejahatan atau seberapa aman perasaan masyarakat. Kenyataannya, institusi pendidikan,departemen sosial, dan kepolisian biasanya memperoleh lebih banyak uang ketika merekagagal: ketika anak-anak berprestasi jelek, daftar penerima tunjangan bertambah banyak, atautingkat kejahatan meningkat. Paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17/2003tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejakkemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran daripengganggaran tradisional berbasis input ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis
  • 5. kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah darisekadar membiayai masukan (input) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akandihasilkan (output). Orientasi pada output semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahanmodern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government)adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Konseppemerintah wirausaha (enterprising government) berusaha mengubah bentuk penghargaandan insentif. Para “wirausahawan” pemerintah tahu bahwa bila lembaga-lembaga pemerintahdibiayai berdasarkan masukan, maka sedikit sekali alasan mereka untuk bekerja kerasmendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi ketika mereka dibiayai berdasarkan keluaran,mereka menjadi obsesif dengan prestasi.Konsep Public Enterprise Istilah public enterprise merupakan istilah generik, berbeda dengan Perseroan Terbatas,Perjan, Unit Swadana, BUMD, atau Lembaga Teknis Daerah. Konsep public enterprise iniseperti halnya BHMN di dalam perguruan tinggi. Kepemilikan public enterprise adalah milikpemerintah, tidak dibagi dalam saham-saham, tidak ada pembagian keuntungan berupadeviden. Public enterprise bukan privatisasi. Sebagai wujud pelaksanaaan fungsi sosial, publicenterprise tetap mempunyai kewajiban membiayai program-program yang tergolong publicgoods dan pelayanan esensial bagi penduduk miskin. Fungsi bisnis sebagai unit usahanonprofit, responsive terhadap permintaan pasar (demand) dengan memperhatikan productdesign, quality control, costing dan pricing, cost control dan marketing. Ciri-ciri publicenterprise: Memungkinkan instansi pelayanan publik untuk tetap melaksanakan misi pemerintah dalam pelayanan publik. Memungkinkan instansi pelayanan publik untuk menangkap potensi pasar. Menjamin instansi pelayanan publik untuk mengikuti perkembangan IPTEK. Mencegah brain drain dalam era perdagangan bebas. Mencegah two liers sistem pelayanan publik (instansi pemerintah untuk masyarakat miskin dan lembaga swasta untuk kalangan elite) Membuat instansi pelayanan publik dapat bersaing dengan lembaga swasta.Paradigma Kesehatan Di era desentralisasi terdapat perubahan di dalam pengelolaan rumah sakit pemerintah.Hal ini menimbulkan beragam reaksi, baik reaksi positif maupun kekagetan dan
  • 6. ketidaksiapan pemerintah daerah. Selain itu juga terjadi pergeseran paradigma. Dulu rumahsakit merupakan pelayanan publik, namun sekarang selain sebagai pelayanan publik jugasebagai pelayanan pasar. Rumah sakit yang dulu dikelola secara birokratik bergeser menjadirumah sakit yang harus dikelola menggunakan prinsip-prinsip entrepreneur. Oleh karena ituperlu sistem yang baik sehingga nilai-nilai dapat berjalan dengan baik. Pada intinya, perluasan otonomi rumah sakit sudah berjalan di Indonesia. Proses iniberjalan walaupun masih terjadi kerancuan mengenai makna yang ada. Pada kelompok RSUP,perubahan dari swadana menjadi perjan berkembang menjadi lembaga yang lebih kompleks.Kekompleksan tersebut karena terdapat lebih dari satu kementrian yang terlibat yaituDepartemen Kesehatan dan Kementrian Negara BUMN. Rumah sakit-rumah sakit daerah yangberada di Daerah Khusus Ibu Kota berkembang menjadi perseroan terbatas (PT) denganberbagai tambahan otonomi, termasuk otonomi di bidang sumber daya manusia. Akan tetapiperubahan tersebut memicu kontroversi. Pendapat yang pro menyatakan bahwa bentuklembaga sebagai PT menjamin adanya otonomi luas yang mampu meningkatkan efisiensirumah sakit. Pendapat yang kontra menyatakan bahwa bentuk PT merupakan pengingkarandari sifat sosial rumah sakit yang berbasis kemanusiaan.Transformasi Pengelolaan Keuangan Negara Reformasi manajemen keuangan pemerintah menghendaki pengelolaan keuangan negaraperlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai denganaturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, kaidah-kaidah yang baikdalam pengelolaan keuangan negara antara lain: Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas Propossionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemenkeuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dantransparansi. Paradigma baru ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan.BAB IVLatar Belakang Pemikiran untuk memberikan otonomi pada unit-unit pelayanan masyarakat telah adasejak tahun 1991, melalui Keppres No.38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata CaraPengelolaan Keuangannya, dimungkinkan suatu instansi pemerintah menjadi unit swadana,yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan bisnisyang sehat, dengan memberikan fleksibilitas penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • 7. (PNBP) yang diterima dari kegiatan fungsional unit yang bersangkutan, yaitu dengan caramenggunakan langsung PNBP yang diterima kemudian baru dipertanggungjawabkan (dikenaldengan pola DRK). Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penggunaanlangsung PNBP dilakukan dengan pola Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S), yaitu PNBPyang diterima tidak langsung digunakan, melainkan harus disetor terlebih dahulu ke kasnegara, kemudian diajukan permintaan kembali sesuai dengan kebutuhan yang mengacupada DIK-S yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan PNBP melalui sistem DRK dan DIK-S, dirasa belum dapat meningkatkanpelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga terhadap unit-unit swadana yangmemenuhi persyaratan tertentu ditingkatkan statusnya menjadi BUMN dalam bentukPerusahaan Jawatan (Perjan), seperti 13 Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat.Landasan Filosofis Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan kepada masyarakat. Layanantersebut tidak seluruhnya dapat dibiayai oleh pemerintah karena, keterbatasan anggaran. Olehkarena itu berdasarkan pembiayaan, layanan kepada masyarakat dikelompokkan ke dalamkategori, yaitu: (1) Pelayanan Dasar (basic services) yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah;(2) Pelayanan Administratif (administrative services), biaya yang dibebankan kepadamasyarakat hanya sekadar untuk menutupi biaya bahan yang terpakai; (3) Layanan publik olehpemerintah yang memerlukan peran serta pembiayaan dari masyarakat (biayanya sebagiandibebankan kepada masyarakat). Pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan semangatmembangun amanah (trust) sehingga, terjadi keseimbangan yang baik antara otonomi danakuntabilitas. Pelayanan kepada masyarakat diberikan atas dasar kesempatan yang sama(equal access) untuk kebutuhan yang mendasar seperti kesehatan dan pendidikan.Pelayanan-pelayanan dimaksud harus diberikan tepat waktu dan tepat cara dalam dinamikayang sangat tinggi atau intensif sehingga memerlukan mobilitas pendanaan yang tidakmungkin diakomodasi oleh sistem yang berlaku umum dalam keuangan negara.Landasan Sosiologis Negara Indonesia terdiri dari berbagai etnik, budaya dan sistem sosial yang berbeda satusama lain yang bersatu dalam satu negara bangsa (nation state) dan memiliki kesamaantujuan mewujudkan masyarakat yang terlepas dari keterbelakangan. Memahami pelayananmasyarakat di Indonesia tidak terlepas dari dimensi sosial budaya yang selama ini mewarnaiperjalanan bangsa Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Untuk pencapaian pelayananmasyarakat yang maksimal hendaknya dilakukan dengan nilai-nilai, sistem kepercayaanbahkan relegi masyarakatDasar Hukum
  • 8. Redesign sistem pengelolaan keuangan untuk instansi pelayanan publik memerlukanpayung hukum yang jelas. Demikian pula, perubahan status hukumnya. Seperangkat peraturanperundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan BLU dapat diikhtisarkansebagai berikut:1. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

×