Bab I skripsi asef pdf

  • 3,058 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,058
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
52
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIPMENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum OLEH : ASEF ADIANTO NPM : B1A107018 BENGKULU 2012
  • 2. MOTTO dan PERSEMBAHAN1. Memanahlah pada saat sasaran masih ditutup oleh kabut, dan jika kabut berlalu banyak orang akan memanah dengan tepat (Hawari N. Tandjaya)2. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk melakukan suatu hal yang benar (Martin Luther king Jr.)3. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan didalamnya, sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi (Dr. Aidh al Qarni). Skripsi ini kupersembahkan untuk : 1. Kedua orang tua (Bambang Hermanto dan Yurhani) yang telah bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan, selalu mendoakan dan memberi semangat serta kesabarannya mengiringi keberhasilanku, terima kasih yang tak terhingga untuk ayah dan mami. 2. Saudara-saudaraku yang tercinta (Ery, Herno, Chairil, dan Firman) selalu memberikan bantuan dan doa dalam menyelesaikan kuliah. 3. Sahabat-sahabat negeri sulap (Novan, Arif, Andut, Aceh, Putra, Alan, Lena, Yuza, Ucok, Bunga, Idrus, Andre aan, dan Jeff) serta sahabat ngosong (Yobha, Memel, Firzan, dan Iponk) yang telah membantu, mendoakan, mengisi kekosongan, memberikan semangat agar menjadi orang yang penuh semangat dikampus ataupun tempat bermain. 4. Teman-teman 1 Kelompok KKN periode 65 Kabupaten Pondok Kubang Desa batu Raja (Gerall, Hery, Hasan, Nopri, dan Ninda). 5. Seluruh mahasiswa angkatan 2007 dan adik tingkat yang merasa sahabatku. 6. Almamaterku Universitas Bengkulu.
  • 3. KATA PENGANTAR ‫ﻧﻣﺣـــرﻻ ا ﻣﯾﺣــرل‬ ‫ﻣﺳــب ا‬ Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dankarunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangkamemenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) padaFakultas Hukum Universitas Bengkulu. Judul skripsi ini adalah “Tindak PidanaPencucian Uang Dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know YourCustomer) Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”. Pemilihan jugul skripsi ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahanpelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) yang belum diterapkan secara efektifpada Peusahaan Asuransi dan masih mempunyai faktor penghambat sehinggaPerusahaan Asuransi sering dijadikan ladang tindak pidana pencucian uang. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian, pembahasan sertapenyusunan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahandan juga jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan,pemikiran, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu semua saran, kritik danpemikiran yang konstruktif penulis bukakan pada semua kalangan pembaca. Semogaskripsi ini berguna bagi penulis, Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum UniversitasBengkulu khususnya dan para pembaca pada umumnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbinganserta masukan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan
  • 4. dengan lancar dan diselesaikan. Untuk itu penulis dengan ketulusan hatimengucapkan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Zainal Muktamar,Ph.D. selaku Rektor Universitas Bengkulu. 2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 3. Bapak Edy Hermansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan pada saat masa-masa perkuliahan sampai selesai. 4. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping. Dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum dan Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H selaku Dosen pembahas / penguji skripsi ini. 6. Segenap jajaran pimpinan beserta bapak/ibu dosen (staf pengajar) fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai sebuah komunitas dimana tempat penulis mendapatkan asuhan, pengajaran, dan pendidikan ilmu hukum dan berbagai pengalaman yang berharga dan telah banyak pula memberikan arti dalam kehidupan penulis. 7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
  • 5. Diiringi niat yang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah membalasdengan pahala atas seluruh jerih payah yang telah kalian curahkan.Akhir kata penulis ucapakan terima kasih. Bengkulu, September 2012 Penulis
  • 6. DAFTAR ISIHALAMAN JUDULHALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iiHALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iiiHALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................. ivKATA PENGANTAR ....................................................................................... vDAFTAR ISI ....................................................................................................... viiiABSTRAK ........................................................................................................... xBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 13 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 13 D. Tinjauan Pustaka 1. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 14 2. Pencucian Uang Dalam Perusahaan Asuransi ..................................... 21 3. Pengertian PMN Pada Perusahaan Asuransi ....................................... 25 4. Faktor-faktor Penghambat Penegakan hukum .................................... 27 E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ........................................ 29 2. Lokasi Penelitian ................................................................................ 30 3. Penentuan Informan ........................................................................... 30
  • 7. 4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 32 5. Analisis Data ...................................................................................... 33BAB II GAMBARAN UMUM A. Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912 .................................................... 34 B. Visi dan Misi ............................................................................................. 37 C. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 ............................................... 38 D. Tanggung Jawab Organisasi Dan Fungsi Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada AJB Bumiputera 1912 ........................................................................................ 39 E. Perkembangan Pendapatan Premi AJB Bumiputera 1912 ......................... 41BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Cutomer) Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ....................................... 43 B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal (Know Your Cutomer) Nasabah Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 .................... 75PENUTUP IV A. Kesimpulan ................................................................................................ 92 B. Saran .......................................................................................................... 93DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
  • 8. ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIPMENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912Pencucian uang telah berkembang dengan cepatnya pada perusahaan asuransi. Baikitu dana hasil penipuan asuransi yang dicuci melalui Penyedia Jasa Keuangan lainmaupun perusahaan asuransi dijadikan wadah pencucian uang. Dengan adanyaPrinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebutKYC dan terbentuknya PPATK diharapkan tindak pidana pencucian uang bisadicegah dan diberantas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yangditerapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 untuk mengetahui informasi-informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, termasuk pelaporantransaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang kemungkinanterjadinya tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari pelaksanaan penerapan prinsipmengenal nasabah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan padaperusahaan asuransi yang sehat serta terlindungi dari disalahgunakannya untukkejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsungmaupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalampenulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian empirisdilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912 dan beberapa nasabah terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsipmengenal nasabah. Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakanmetode purposive dan snowball sampling. Analisis data menggunakan analisiskualitatif, data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematiskemudian di analisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif daninduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengaturan prinsipmengenal nasabah menjadi point penting pada perusahaan Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaanAsuransi Jiwa Bersama 1912 belum berjalan secara efektif dan konsisten, terdapatbeberapa prosedur-prosedur yang tidak dilaksanakan sehingga masih terdapat celahbagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaanpenerapan prinsip mengenal nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912masih terdapat beberapa faktor penghambat baik dari aspek hukum maupun dariaspek non hukum.
  • 9. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Masalah kriminalitas merupakan salah satu hal yang turut berkembang dengan pesat, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar. Kejahatan–kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut transnational crime.1 Kejahatan nasional dan transnational, harta kekayaan dari hasil kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal hal inilah yang sering dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau money laundering. Perkembangannya, kasus pencucian uang di negara Indonesia maupun di negara-negara lain cukup variatif sesuai dengan kharakteristik tindak pidana di masing-masing negara yang bersangkutan. Di Indonesia, kasus pencucian uang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 1 Tb. Irman, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung, MQS Publishing, hal. 1
  • 10. Berdasarkan statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sampai dengan periode maret 2012 jumlah laporan yang diterima PPATK mencapai 10.822.052 laporan:2 A. LTKM = 90.392 laporan. B. LTKT = 10.724.364 laporan. C. LPUT = 7.296 laporan. Hasil analisis dan pemeriksaan sampai periode 2012: hasil analisis (tidak termasuk hasil pemeriksaan) yang disampaikan ke penyidik mencapai 1.951 HA yang terkait dengan LTKM. A. HA - Proaktif = 1.505 HA yang terkait dengan 3.674 LTKM - Inquiry = 446 HA yang terkait dengan 446 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 6 laporan C. Pendanaan Terorisme - 47 HA terkait Terorisme - 167 LTKM terkait Terorisme. Keterangan : - LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) - LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) - LPUT (Laporan Pembawaan Uang Tunai) - Proaktif adalah hasil analisis yang disampaikah atas inisiatif PPATK - Inguiry adalah hasil analisis yang disampaikan atas permintaan aparat penegak hukum. 2 PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan Maret 2012. http://www.ppatk.co.id, diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.
  • 11. Jumlah kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Sampai Dengan 2012 90,392 84,146 63,924 46,376 23,036 2008 2009 2010 2011 2012 Salah satu contoh kasus dengan menjadikan perusahaan asuransi tempatmelakukan pencucian uang dari uang hasil kejahatan yang terjadi di Indoensiayaitu penggelapan dana nasabah prioritas Citibank: “Tersangka kasus penggelapan dana nasabah prioritas Citibank atas nama Malinda Dee, memiliki 30 rekening. Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening-rekening itu tercecer di delapan bank dan dua perusahaan asuransi. Dua rekening asuransi, dalam bentuk asuransi unit link, Asuransi ini merupakan gabungan dari investasi dan asuransi jiwa. Modus yang dilakukan Malinda dengan cara mengambil uang dari rekening nasabah. Menurut Yunus Husein kepala PPATK, tindakan mantan Vice President Relationship Citibank ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aksi mulusnya ternyata tak lepas dari banyaknya kartu identitas Malinda. Menurut PPATK, mantan manajer Citibank itu punya empat
  • 12. kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Informasi ini didapat dari delapan bank dan dua perusahaan asuransi.” 3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari perusahaan asuransi sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari data tiga tahun terakhir selama 2009 jumlah perusahaan asuransi yang lapor baru sebanyak 31 laporan. Tercatat jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan mencapai 2.132. Sedikit meningkat di tahun 2010 yang lapor sebanyak 34 perusahaan asuransi dengan jumlah 2.939. Dan tahun 2011 sampai Mei yang lapor baru 37 perusahaan asuransi dengan 2.531 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.4 Hal ini telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya apabila mempertimbangkan tingkat kejahatan yang menghasilkan uang di Indonesia, seperti korupsi dan penggelapan. Penyedia Jasa Keuangan seperti pada perusahaan asuransi sangat mudah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dari uang yang berasal dari kejahatan, karena sistem keamanan pada perusahaan asuransi masih tergolong lemah dan belum berjalan secara online antar perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia baik skala kecil maupun skala besar. 3 Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen ManajemenResiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di WismaAJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta. 4 Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas Beberkan Transaksi Mencurigakan.http//:www.okezone.com. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun 2012.
  • 13. Masalah money laundering telah dikenal sejak lama yaitu tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah usaha pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras legal, hasil perjudiaan, dan hasil usaha pelacuran.5 Pada hal ini tindak pidana pencucian uang semakin mendapat perhatian khusus dari kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga internasional melalui kerja sama antar negara-negara. Tindak pidana pencucian uang dari waktu ke waktu semakin marak, sehingga banyak negara-negara menetapkan sistem hukumnya untuk menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas. Dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana pencucian uang yaitu salah satunya terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional termotivasi serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi sebagai berikut: 5 Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,hal. 1-2
  • 14. “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang disebutkandalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 butir 1 yaitu : Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas HartaKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikanatau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Pasal 4 : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  • 15. Dalam Pasal 4 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Pasal 5 : (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hubah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penjelasan: Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.6 Tahun 1988 diadakan konvensi internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan 6 Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  • 16. internasional yaitu UN Drug Convention.7 Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi tersebut, pada bulan juli 1989 di Paris, Perancis dibentuklah FATF yaitu Financial Action Task Force, sebuah organisasi yang membebaskan Bank dari Praktek money laundering. Pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada lembaga perbankan dan penyedia jasa keuangan non bank karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak bagi stabilitas nasional. Secara umum ada beberapa alasan mengapa pencucian uang (money laundering) diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu: 1. Pengaruh money laundering pada sistem keuangan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibaat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money laundering dapat mempengaruhi perekonomian dunia; 2. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya, asset yang susah dilacak atau dipindahtangankan kepada pihat ketiga, dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah berailh orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”; 3. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan traksaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.8 7 Ibid, hal.15. 8 Yunus Husein, 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta: Book Terrace &Library, hal. 262.
  • 17. Peraktiknya, banyak dana potensial yang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku money laundering sering melakukan “steril investment” misalnya dalam investasi di bidang property pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh lebih rendah.9 Berdasarkan statistic Internasional Monetary Fund (IMF), hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut Associated Press, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US$ 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan 5% GDP dunia. Selain itu, menurut Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkotika berkisar antara US$ 300 miliar sampai US$ 500 miliar.10 Pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal usul uang yang bersifat gelap, haram, atau kotor. Kebanyakan orang beranggapan transaksi finansial merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus 9 Bismar Nasution, 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung:: PusatInformasi Hukum Indonesia, hal. 1 10 Adrian Sutedi, Op.Cit, hal.2-3.
  • 18. batas-batas yuridiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pelaku kejahatan pencucian uang guna melakukan tahap proses kejahatan tersebut. Salah satu transaksi finansial yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang adalah perusahaan asuransi yang kerap dijadikan kendaraan sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana haram tersebut. Biasanya pelaku kejahatan pencucian uang pada perusahaan asuransi menggunakan modus-modus yang canggih agar sulit ditelursuri. Pada dasarnya kejahataan pencucian uang pada perusahaan asuransi bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar atau tertanggung. Terkadang kejahatan asuransi ini juga dipelopori oleh pihak perantara yaitu agen maupun broker pada perusahaan asuransi.11 Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan asuransi antara lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya jauh diatas kemampuan yang wajar, investasi dalam bentuk proteksi asset, penggelapan premi asuransi, dan lump sum inverstment (investasi dalam jumlah besar) melalui produk-produk yang likuid terutama yang bernilai besar. Produk asuransi seperti single premium insurance bond, yang akhir-akhir ini popular, disinyalir banyak dibeli oleh para pencuci uang untuk dijual kembali dengan harga diskon, sehingga sisa nilainya dapat mereka peroleh dalam bentuk cek yang bersih (sanitized check) dari suatu perusahaan asuransi. Para pencuci uang tertarik untuk membeli produk asuransi dimaksud adalah karena single 11 Fahmi Aulia, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent, Jurnal Uang dan bank,Nomor 5, Maret 2005, hal. 49.
  • 19. premium insurance bond dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Salah satu permasalahan pokok pada industri asuransi adalah bahwa produk-produk asuransi dalam persentase yang cukup signifikan dijual melalui lembaga intermediasi, sehingga para pialang (brokers) seringkali merupakan satu-satunya penghubung (personal contact) dengan nasabah.12 Agar sistem penyedia jasa keuangan non bank tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang. Maka pemerintah melalui Menteri Keuangan dikeluarkanlah ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Cutomer) untuk lembaga keuangan non bank yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/ PMK.010/2010. Peraturan ini meliputi pada lembaga keuangan non bank berupa perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada penyedia jasa keuangan non bank di Indonesia. 13 Adanya penerapan prinsip Know Your Customer dan terbentuknya PPATK ini diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa dicegah dan diberantas terutama pada sektor lembaga keuangan. Akan tetapi dalam pratiknya sendiri, penerapan Prinsip Know your Customer pada perusahaan asuransi masih belum 12 Edi Nasution, 2011, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (MoneyLaundering), hal. 17 13 Fahmi Aulia, Op.Cit, hal. 149.
  • 20. terlaksana dengan baik. Baik itu yang dilakukan oleh perusahaan itu sendirimaupun dari pihak lain yakni PPATK dan Direktorat Jenderal Menteri keuanganyang saling taerkait dan berkoordinasi di dalam penerapan pelaksanaan PrinsipKnow Your Customer. Berdasarkan paparan di atas, prinsip Know Your Customer sangatdiperlukan sebagai upaya pencegahan pencucian uang pada perusahaan asuaransidan dalam menjalankan usahanya agar kepentingan nasabah dan perusahaanasuransi terlindungi. Untuk mengguraikan masalah ini penulis meneliti padasalah satu Perusahaan Asuransi yang telah lama berdiri yaitu AJB Bumiputera1912 dan melalui penulisan hukum yang berjudul: “Tindak Pidana PencucianUang dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”.
  • 21. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ? 2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 ?C. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam upaya pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang. b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat untuk kepentingan ilmiah 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi pemikiran dan pandangan terhadap tindak pidana pencucian uang dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui
  • 22. penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada lembaga keuangan khususnya perusahaan asuransi. 2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literature kepustakaan di bidang hukum pidana dalam hal penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 3) Hasil pemelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari. b. Manfaat bagi penegakan hukum 1) Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pembaca tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi. 2) Sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum yang berkepentingan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada perusahaan asuransi di indonesia.D. TINJAUAN PUSTAKA 1. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang a. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering) Konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya
  • 23. begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya diantara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 14 1) Pengertian Pencucian Uang Menurut Undang-Undang. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan penjelasan bahwa : “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 butir 1 yaitu : Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 14 Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek, Jakarta: Books Terrace& Library, hal. 14-16.
  • 24. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 5 : (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hubah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang TindakPidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisisebagai berikut: “Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai
  • 25. merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asak usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.” Menurut Pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang menyimpaan uang di bank atau tempat lain, mentransfer, menitipkan, mnghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patut diduga diproleh dari tindak pidana narkotika atau psikotropika, tindak pidana ekonomi tau fiansial, atau tindak pidana korupsi,.....” Penjelasan Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang.2) Pengertian Pencucian Uang Dikemukakan Ahli Hukum Mardjono Reksodiputro berpendapat, Pencucian Uang secara umum dapat dirimuskam : “suatu proses dengan mana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari seumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (money laundering is the process by which one conceals the existence of it illegals sources, or it illegal application of the income and than disguises that income, to make it appear legimate). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses yang merubah uang haram (dirty money) atau uang yang
  • 26. diproleh dari aktivitas ilegal menjadi uang halal (legimate money)”.15 M. Giovanoli dan Mr. J. Koers didalam buku Arief Ammrullah masing-masing menulis pengertian Money Laundering sebagai berikut: a) Money Laundering merupakan suatu proses dan dengan cara itu, maka asset yang dproleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah beraasl dari sumber yang sah (Legal). b) Money Laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.16 Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul White Collar Crime : cased and Marerial, definisi Money Laundering diberikan sebagai berikut : “ money laaundering is the concealement of existence, nature of illegal souurce of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.17 (Pencucian Uang adalah penyembunyian keberadaan, sifat ilegal sumber dana sehingga dana akan muncul sah jika ditemukan)”. 15 Marulak Pardede,1995, Masalah Money Laundering Di Indonesia, Jakarta: BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 6. 16 Arief Ammrullah, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering), Malang:Bayu media Publising, hal.10. 17 Pamela H. Bucy. White Collar Crime: Case and Materials. St.Paul:West Publising Co,1992, hal.128.
  • 27. Sedangkan Welling mengemukakan bahwa : “money laundering is the process by wich one counceals the existence, illegal source, or illegal aplication of income, and tahan disguises that income to make it appear legitimate. (pencucian uang adalah proses yang mana menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau aplikasi ilegal pendapatan, dan Tahan menyamarkan bahwa pendapatan untuk membuatnya tampak sah)”.18 Jadi dari uraian tersebut diatas penulis menyimpulkan pengertian tindak pidana pencucian uang (money launderng) adalah suatu kegiatan-kegiatan dengan memproses harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga jika dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut maka uang tersebut merupakan harta kekayaan yang sah. b. Objek Money Laundering Menurut Sarah N. Welling19, money laundering dimulainya dengan adanya ”uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, takni melalui cara pengelakan pajak (tax evasion) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak 18 Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United State Criminal FederalLaw”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, The Money Trail (Confiscation of Proceed ofCrime. Money laundering and Cash transaction Reporting), sidney: The Law Book Company Limited,1992, hal.201. 19 Op.Cit., Sarah N. Welling, hal. 201.
  • 28. lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (drug sales atau drug traffiking); penjualan gelap (illegal gambling); penyuapan (bribery); terorisme (terrorism); pelacuran (prostitutions); perdagangan senajata (arms trafficking); pemyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography); penyelundupan imigran gelap (illegal immigrations rackets atau poeple smuggling); dan kejahatan kerah putih (white collar crime).20 c. Peroses Money Laundering Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration. a) Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal in terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate 20 Vicenzo Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe, Aldershot Dartmouth,hal. 146, Department of justice Canada, Solicitor General Canada, hal. 4.
  • 29. atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing. b) Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil Placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. c) Integration yaitu upaya. untuk menetapkan suatu landasan sebagai “legitimate explanation” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang diputihkan melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. 21 2. Pencucian Uang Dalam Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa: Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan imigran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; 21 Yunus Husein. 2001. Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan Money Laundering.Bursa Efek Jakarta, hal.3.
  • 30. i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, Yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pada Pasal 2 angka 1 telah disebutkan secara limitatif yaitu sebanyak25 jenis kejahatan yang memicu terjadinya pencucian uang yang salah satunyadi bidang asuransi. Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa: “Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:
  • 31. “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Perwujudan dari lembaga asuransi tidak lain adalah sebagai perusahaan asuransi dengan semua kelengkapannya sebagai suatu organisasi 22 kerja dalam dunia usaha. Perusahaan asuransi melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengadakan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian asuransi dengan banyak pihak, menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya yang bersifat ganda. Pertama, Perusahaan Asuransi dalam mengadakan perjanjian- perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia melukukan kewajibannya sesuai perjanjian, berarti perusahaan bersedia mengambil alih dan menerima resiko pihak lain, dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Kedua, Perusahaan Asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi pula sebagai penghimpun dana dari kumpulam premi yang tidak termanfaatkan untuk operasional perusahaan. Dengan demikian jelas dapat dikatakan nampak perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsi keduanya sebagai penyerap dana pada masyarakat.23 22 Sri Rejeki Hartono, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: SinarGrafika , hal.79. 23 Ibid.
  • 32. Menurut pasal menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa: “Perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.” Perusahaan Asuransi sebagai suatu lembaga keuangan non bank sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang. perusahaan asuransi yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat dan khususnya yang dapat menerima transaksi tunai dapat digunakan untuk pencucian uang khususnya pada perusahaan asuransi. Sebagai contoh, pembayaran premi secara tunai untuk polis asuransi yang kemudian dibatalkan untuk mendapatkan pengembalian premi atau pembayaran klaim, adanya lump sum investment dalam produk-produk likuid (terutama yang bernilai tinggi), Investasi bernilai tinggi dalam bentuk perlindungan asset, Pengalihan manfaat atas suatu produk asuransi kepada pihak yang secara nyata tidak ada hubungaan sama sekali. Hal-hal yang demikianlah yang mengakibatkan bahwa perusahaan asuransi sebagai salah satu pemicu dilakukannya tindak pidana pencucian uang.24 24 Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. http//:www.surya.co.id. Diakses padahari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.
  • 33. 3. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada Perusahaan Asuransi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan Know Your Customer Prinsiple (KYC principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dalam rangka untuk melindungi bank atau lembaga keuangan non bank, dalam hal ini salah satunya adalah asuransi dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. Khususnya terhadap terhadap para nasabah, pihak asuransi harus mengenali para nasabah agar tidak terjerat di dalam pencucian uang.25 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 Pasal 1 angka 5 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan bahwa: “Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah.” Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 Pasal 1 angka 5 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan bahwa: “Prinsip Mengenal Nasabah adalah Prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan 25 Adrian Sutedi Op.Cit,hal.147.
  • 34. Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme” Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your CustomerPrinciples) Pasal 1 angka 2 dinyatakan: “Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.” Mengenai identitas nasabah sendiri telah ada pengaturannya di dalanpasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang mewajibkan kepadasetiap Lembaga Keuangan untuk meminta kepada nasabahnya untukmemberitahukan secara lengkap dan akurat mengenai identitas dirinya denganmengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak Lembaga Keuangan.Identifikasi nasabah ini diwajibkan bagi nasabah itu sendiri atau orang laindengan meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung daripihak lain. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan asuransisendiri telah diwajibkan. Dalam lampiran I-AI Keputusan Direktur JendralKeuangan, Nomor Keputusan 2833/LK/2003 telah diatur tentang PetunjukPenyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .Pedoman inilah sebagai dasar dari perusahaan asuransi untuk menetapkanstandar dalam penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada
  • 35. perusahaan asuransi dan diharapkan semua unsur staf perusahaan asuransi termasuk agen perusahaan asuransi wajib mempelajari dan mengikuti pedoman tersebut. Pelaporan dan pengawasan tentang pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sendiri di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi, dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga yang kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK berkedudukan di pusat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Fungsi PPATK sangat penting karena merupakan kunci untuk membongkar praktik pencucian uang. Baik secara preventif maupun represif. 4. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Menurut soejono soekanto,26 Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 26 Soejono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta.Rajawali Pers. hal. 5
  • 36. pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut,memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaanperundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesiakecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcementbegitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat yang mengartikanpenegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyaikelemahan-kelemahan, aapabila pelaksanaan perundang-undangan ataukeputusan-keputusan hakim tesebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulansementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak padafaktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebutmempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletakpada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  • 37. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.E. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.27 Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan mendasar dari klasifikasi penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap hukum. Penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu norma atau kaidah yang otonom dan terlepas dari hubungan hukum dengan 27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup. Hal.35.
  • 38. masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai gejala sosial. 28 Jenis penelitian yang digunakan peneliti jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak- pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan- aturan yang terkait dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak asuransi dan beberapa nasabah terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer). 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian pada penelitian hukum ini adalah Departemen Manajemen Resiko AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Jakarta, Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Bengkulu. 3. Penentuan Informan Mengingat data yang diperlukan adalah masalah pencucian uang dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi, maka penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode purposive, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan 28 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: UIPres., hal.43.
  • 39. mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, di samping informasi yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggungjawabkan, yaitu terdiri dari: a. Perusahaan asuransi 1. Kepala Departemen Manajemen Resiko Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 2. Kepala Bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 3. Staf Departemen Manajemen Resiko Bagian Kepatuhan, SOP dan PMN Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 4. Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Bengkulu. 5. Staf Administrasi Produksi/Marketing Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu. b. Nasabah 1. Nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 2. Nasabah pada PT Prudential Life Assurance. 3. Nasabah pada Perusahaan Asuransi Manulife Indonesia Selain itu, informan juga ditentukan dengan teknik bola salju (snowball sampling),29 yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan 29 M. Aswan Zanynu, 2011, Menentukan Reasponden / Informan /Sample. http://http://isukomunikasi.blogspot.com. Diakses Tanggal 28 Bulan April Tahun 2012.
  • 40. menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Seperti bola salju yang gulungan dan peningkatan ukuran seperti mengumpulkan lebih banyak salju. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi peenelitian dianggap sudah memadai.4. Teknik Pengumpulan Data Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data primer dan data sekunder. a. Data Primer Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Informan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang terkait dengan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan cara menelaah buku-buku,
  • 41. majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan- peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul penulisan hukum. Data ini digunakan untuk mendukung data primer. 5. Analisis Data Menganalisis bahan hukum dalam kegiatan skripsi tindak pidana money Laundering dikaitkan dengan prinsip know your customer pada perusahaan asuransi AJB Bumuputera 1912 menggunakan analisis data kualitatif. Data yang primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian di analisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan informan30 secara lisan dan prilaku nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan penulisan hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 30 Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sikap, tindakan, persepsi,tanggapan atau segala sesuatu tentang orang yang memiliki hubungan tertentu dengan dirinya.
  • 42. DAFTAR PUSTAKABuku-Buku:Adrian Sutedi. 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.Arief Amrullah. 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang. Malang: Bayu Media.Bismar Nasution. 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia.Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek. Jakarta: Books Terrace & Library.Chairul Huda dan Lukman Hakim. Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.Fahmi Aulia. 2004, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent. Jurnal Uang dan bank, Nomor 5.Materi PRUfast start. 2011, Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering). PT. Prudential Life Assurance.Marulak Pardede. 1995, Masalah money Laundering Di indonesia. Jakarta: badan Pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.Munir Fuady. 1999, Hukum Perbankan Di Indonesia. Seri buku ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.----------------------, 1986, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Jakarta: Rajawali.Sri Rezeki Hartono. 2008, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.
  • 43. Standard Operating Procedure. 2010, Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PMN (Prinsip Mengenal Nasabah). AJB Bumiputera 1912.Tb. Irman. 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: MQS Publishing.Yunus Husein. 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Jakarta: Books Teracce & Library.Yunus Husein. 2001, Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan Money Laundering. Bursa Efek Jakarta.Yusuf Saprudin. 2006, Money Laundering. Jakarta: Grafika Indah.Peraturan Perundang-undangan:Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Penjelasan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 2833/LK/2003 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank.LAMPIRAN I-AI Keputusan DJLK Kep-2833/LK/2003 tentang Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER- 07/1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
  • 44. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.9/DIR/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.1/DIR/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.Akses Internethttp//:www.djpp.depkumham.go.id. Yenti Ganarsih. “Anti pencucian Uang diIndonesia dan Kelemahannya dalam Implementasinya (suatu Tinjauan awal)”.Diakses pada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.http//:www.surya.co.id. Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. Diaksespada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.http//: www.ppatk.co.id. PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan BulanMaret 2012., diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.http://www.okezone.com. Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas BeberkanTransaksi Mencurigakan. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun2012.