Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)

7,626
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,626
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)

  1. 1. Disampaikan pada acara:BIMBINGAN TEKNIS ORIENTASI TATA KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA (BANDUNG, 2012)
  2. 2. MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHANYang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupanmasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa,kerjasama antar desa PEMBANGUNANYang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakatdalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatandesa, irigasi desa, pasar desa KEMASYARAKATAN Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, perrdidikan, adat istiadat
  3. 3. a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;b. mengajukan rancangan peraturan desa;c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;e. membina kehidupan masyarakat desa;f. membina perekonomian desa;g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dani. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan
  4. 4. KEWAJIBAN KEPALA DESA1. Pancasila,melaksanakan Undang- 8. menyelenggarakan administrasi Undang Dasar Negara Republik pemerintahan desa yang baik; Indonesia Tahun 1945 serta 9. melaksanakan dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik mempertanggungjawabkan Indonesia; pengelolaan keuangan desa;2. meningkatkan kesejahteraan 10. melaksanakan urusan yang menjadi masyarakat; kewenangan desa;3. memelihara ketentraman dan ketertiban 11. mendamaikan perselisihan masyarakat masyarakat; di desa;4. melaksanakan kehidupan demokrasi; 12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 13. membina, mengayomi dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya Nepotisme; dan adat istiadat;6. menjalin hubungan kerja dengan 14. memberdayakan masyarakat dan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; kelembagaan di desa; dan7. menaati dan menegakkan seluruh 15. mengembangkan potensi sumber daya peraturan perundang undangan; alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  5. 5. Pasal 15 ayat (2) PP No 72 Tahun 2005Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikanlaporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepadaBupati/Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepadamasyarakat. Pasal 15 ayat (3) PP No 72 Tahun 2005Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikotamelalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun
  6. 6. Pasal 15 ayat (4) PP No 72 Tahun 2005Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu)kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD Pasal 15 ayat (6) PP No 72 Tahun 2005Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakanoleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahanpembinaan lebih lanjut
  7. 7. MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 52 PP No 72 Tahun 2005Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya
  8. 8. KEPALA DESA DILARANG (Pasal 16 PP No 72/2005)1. menjadi pengurus partai politik;2. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;3. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;4. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;5. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang; dan6. melanggar sumpah/janji jabatan.
  9. 9. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA (Pasal 27 PP No 72/2005)1. Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa2. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa, ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;3. Penghasilan tetap Kepala Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.
  10. 10. KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI KEPALA DESA1. KEMAMPUAN DASAR. a. Pengetahuan tentang regulasi desa. b. Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa c. Pengetahuan tentang tugas pokok dan Fungsi.2. KEMAMPUAN MANAGEMEN a. Managemen pemerintahan b. Managagemen SDM c. Managemen Pelayanan Publik d. Managamen aset e. Managemen Keuangan
  11. 11. TOLOK UKUR KEMAMPUAN & PENGEMBANGAN KEMAMPUAN1. TOLOK UKUR KEMAMPUAN a. Produk: keluaran (output) yang dihasilkan oleh pemerintah desa: peraturan, surat surat, dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dll. b. Kinerja: kualitas/mutu hasil (outcome) yang dicapai oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana/tujuan. c. Keberlanjutan: keluaran dan hasil terus menerus dirawat, dikembangkan dan ditingkatkan.2. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN a. Dilakukan oleh pemerintah kebupaten melalui kebijakan, fasilitasi dan supervisi. b. Dilakukan sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
  12. 12. KEPALA DESA BERHENTI, KARENAa. meninggal dunia;b. permintaan sendiri;c. diberhentikan KEPALA DESA DIBERHENTIKAN, KARENA (Pasal 17 ayat 2 PP No 72/2005)a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atauf. melanggar larangan bagi kepala desa
  13. 13. KEPALA DESA DIBERHENTIKAN OLEH BUPATI TANPA MELALUI USULAN BPD Pasal 18 Ayat (1), (2) Dan Pasal 19 PP No 72 Tahun 20051. Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD, Apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 1)2. Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 2)3. Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.(pasal 19)
  14. 14. MEKANISME PENGUSULAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MELALUI BPD1. Diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD2. Disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD3. Pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima4. Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa
  15. 15. Pasal 20 PP NO. 72 TAHUN 20051) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan
  16. 16. KEPALA DESA DIBERHENTIKAN Pasal 21 PP NO. 72 TAHUN 2005Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desamelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai denganadanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap. Pasal 22 PP NO. 72 TAHUN 2005Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat PenjabatKepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihanKepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×