Your SlideShare is downloading. ×
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981TE...
- 2 -2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (LembaranNegara Republik I...
- 3 -Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil(...
- 4 -4. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi,terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan denganusia pensiun di...
- 5 -(2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran iuranoleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksu...
- 6 -Pasal 6C(1) Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikelola dandikembangkan s...
- 7 -c. bagian dari pembayaran Pensiun bagi penerimaPensiun yang belum memenuhi masa iuran yangtelah ditetapkan.(2) Dalam ...
- 8 -5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2)sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 14(1) Dalam hal Pe...
- 9 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembara...
PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2...
- 2 -Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dipandang perluuntuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentu...
- 3 -Ayat (2)Cukup jelas.Angka 3Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pemerintah dapat melakukan pembayaranmanfaat pensiun me...
- 4 -Angka 7Pasal 15ACukup jelas.Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5407
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS

1,999

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,999
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS"

  1. 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kesejahteraan PegawaiNegeri Sipil, Pemerintah turut menanggung pembiayaandalam penyelenggaraan asuransi sosial Pegawai NegeriSipil;b. bahwa untuk menyelenggarakan asuransi sosialPegawai Negeri Sipil yang lebih baik, perlu dilakukanpenyempurnaan beberapa ketentuan mengenai asuransisosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentangAsuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang . . .
  2. 2. - 2 -2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3037);3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentangAsuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal I . . .
  3. 3. - 3 -Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3200) diubah sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial PegawaiNegeri Sipil yang terdiri atas program pensiun danprogram tabungan hari tua.2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian.3. Pensiun adalah penghasilan yang diterima olehpenerima pensiun setiap bulan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.4. Tabungan . . .
  4. 4. - 4 -4. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi,terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan denganusia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebutKementerian adalah perangkat pemerintah yangmembidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negaradan instansi lain pengguna anggaran yang dibentukuntuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 atau peraturan perundang-undanganlainnya.7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal,yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehinggaberbunyi sebagai berikut:Pasal 6A(1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahmelakukan pemungutan dan penyetoran iuransebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berasaldari peserta di lingkungan instansi pusat daninstansi daerah ke Kas Negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan untukselanjutnya disetorkan kepada badanpenyelenggara.(2) Dalam . . .
  5. 5. - 5 -(2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran iuranoleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakansanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Menteri berwenang menunjuk aparat pengawasanintern Pemerintah untuk melakukan evaluasipenyetoran iuran oleh Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah.Pasal 6B(1) Akumulasi iuran sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2) huruf a merupakan dana milikpeserta secara kolektif yang dikuasai olehPemerintah.(2) Akumulasi iuran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat digunakan oleh Pemerintah untukmembiayai penyelenggaraan Pensiun Pegawai NegeriSipil.(3) Penggunaan akumulasi iuran Pensiun PegawaiNegeri Sipil yang telah dilakukan oleh Pemerintahuntuk penyelenggaraan program Pensiun PegawaiNegeri Sipil mengikuti ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).(4) Ketentuan mengenai penggunaan akumulasi iuransebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 6C . . .
  6. 6. - 6 -Pasal 6C(1) Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikelola dandikembangkan secara optimal denganmempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yangmemadai.(2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan danpengembangan iuran Pensiun dan Tabungan HariTua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 7(1) Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,Pemerintah tetap menanggung beban sebagaiberikut:a. pembayaran untuk iuran Pensiun dan iuranTabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yangmenjadi kewajiban Pemerintah, besarnya akanditetapkan dengan Peraturan Pemerintahtersendiri;b. pembayaran Pensiun dari seluruh penerimaPensiun yang telah ada pada saat PeraturanPemerintah ini diundangkan; danc. bagian . . .
  7. 7. - 7 -c. bagian dari pembayaran Pensiun bagi penerimaPensiun yang belum memenuhi masa iuran yangtelah ditetapkan.(2) Dalam hal Pemerintah belum melaksanakanpembayaran untuk iuran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, Pemerintah membayarseluruh atau sebagian manfaat pensiun danmembayar kewajiban masa lalu program tabunganhari tua yang belum terpenuhi dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehinggaPasal 11 berbunyi sebagai berikut:Pasal 11(1) Persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaranPensiun peserta dilaksanakan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaranTabungan Hari Tua diatur oleh Menteri setelahberkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur negara.(3) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparaturnegara hendak mengubah peraturan mengenaipenggajian dan Pensiun yang dapat membawapengaruh pada besarnya iuran serta besarnyajaminan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil makaterlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri.5. Ketentuan . . .
  8. 8. - 8 -5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2)sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 14(1) Dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannyaterhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPeraturan Pemerintah ini maka negara bertanggungjawab penuh untuk itu.(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tanggung jawabnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)Pasal, yaitu Pasal 15A sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 15APada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkaitdengan pembagian, penggunaan, cara pemotongan,penyetoran, dan besarnya iuran Pensiun dan TabunganHari Tua Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini.Pasal IIPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  9. 9. - 9 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 April 2013PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 11 April 2013MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 55Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RIAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu Setiawan
  10. 10. PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPILI. UMUMDalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telahmenyelenggarakan pemberian kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melaluisistem asuransi. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Pegawai NegeriSipil dimaksud, Pemerintah turut menanggung pembiayaan dalampenyelenggaraan tersebut. Oleh karena biaya penyelenggaraankesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sistemasuransi juga berasal dari iuran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,perlu kiranya memperjelas status kepemilikan iuran dimaksud. Selain itu,dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan iuran Asuransi Sosialdimaksud, perlu memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah melaluiMenteri dalam mengembangkan akumulasi iuran Asuransi Sosial tersebut,mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara dalammenanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial PegawaiNegeri Sipil. Akumulasi iuran kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipiltersebut dikelola dan dikembangkan secara optimal denganmempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian,keamanan dana, dan hasil yang memadai.Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi pemungutan danpenyetoran iuran Asuransi Sosial baik yang berasal dari Pegawai NegeriSipil di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pemungutandan penyetoran iuran ke Kas Negara maupun badan penyelenggaraberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dengan . . .
  11. 11. - 2 -Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dipandang perluuntuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil.II. PASAL DEMI PASALPasal IAngka 1Pasal 1Cukup jelas.Angka 2Pasal 6ACukup jelas.Pasal 6BCukup jelas.Pasal 6CAyat (1)Yang dimaksud dengan “likuiditas” adalahkemampuan keuangan badan penyelenggaradalam memenuhi kewajibannya jangka pendek.Yang dimaksud dengan “solvabilitas” adalahkemampuan keuangan badan penyelenggaradalam memenuhi semua kewajiban jangka pendekdan jangka panjang.Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” dalamketentuan ini adalah prinsip pengelolaan danasecara cermat, teliti, aman, dan tertib.Ayat (2) . . .
  12. 12. - 3 -Ayat (2)Cukup jelas.Angka 3Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pemerintah dapat melakukan pembayaranmanfaat pensiun melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dalam hal Pemerintah belumdapat memberikan iuran Pensiun sebagai pemberikerja.Dengan pembayaran manfaat Pensiun tersebut,Pemerintah tetap bertanggung jawab dalammemenuhi manfaat Pensiun peserta.Angka 4Pasal 11Cukup jelas.Angka 5Pasal 14Cukup jelas.Angka 6Pasal 15Cukup jelas.Angka 7 . . .
  13. 13. - 4 -Angka 7Pasal 15ACukup jelas.Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5407

×