Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)

16,815 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,815
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,118
Actions
Shares
0
Downloads
439
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)

  1. 1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)DPPKA KABUPATEN BEKASI 2013 UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH III
  2. 2. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)Mulai Tanggal 1 Januari 2013, PajakBumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB P2) dikelola olehPemerintah Kabupaten Bekasi(Pasal 75 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1Tahun 2011 tentang Pajak Daerahsebagaimana telah diubah dengan PerdaKabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011tentang Perubahan atas Perda KabupatenBekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang PajakDaerah ) Yudhi Aldriand 2013
  3. 3. APA KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DENGAN PENGELOLAAN PBB-P2?Penerimaan dari PBB 100%akan masuk ke PemerintahKabupaten Bekasi. Saat dikelolaoleh Pemerintah Pusat (DJP),Pemerintah Kabupaten Bekasihanya mendapatkan bagiansebesar 64,8%. Yudhi Aldriand 2013
  4. 4. BAGAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PBB P2 KEPADA PEMERINTAH DAERAH Yudhi Aldriand 2013
  5. 5. PENGERTIAN PBB P2Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB P2) yang selanjutnyadisebut Pajak adalah pajak atas bumidan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadiatau badan, kecuali kawasan yangdigunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan danpertambangan. Yudhi Aldriand 2013
  6. 6. SUBJEK PBB P2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  7. 7. WAJIB PBB P2Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnyadisebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atauBadan yang secara nyata mempunyai suatuhak atas bumi dan/atau memperoleh manfaatatas bumi dan/atau memiliki, menguasaidan/atau memperoleh manfaat atasbangunan. Yudhi Aldriand 2013
  8. 8. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2) Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan; Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Bekasi Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, menara dll. Yudhi Aldriand 2013
  9. 9. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB P2Objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek yang : (Pasal 49 ayat (4)Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan; Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan berdasarkan asas perlakukan timbal balik Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yudhi Aldriand 2013
  10. 10. DASAR PENGENAAN PBB P21. Dasar pengenaan PBB P2 adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”2. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan3. Penetapan NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati(Pasal 51 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentangPajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda KabupatenBekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PerdaKabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  11. 11. TARIF PBB P2Besarnya tarif Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah1. Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)2. Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)(Pasal 52 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  12. 12. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yangselanjutnya disingkat SPPT adalah surat yangdigunakan untuk memberitahukan besarnyaPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak Yudhi Aldriand 2013
  13. 13. Hak Wajib Pajak1. Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak.2. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta.3. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank Jabar Banten (BJB) /Tempat Pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT, atau Mendapatkan Resi/struk ATM/bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya, atau5. Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut PBB. Yudhi Aldriand 2013
  14. 14. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap, dan menyampaikan ke DPPKA Kabupaten Bekasi , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Ketua RT/RW/UPTD untuk diteruskan ke DPPKA Kabupaten Bekasi yang menerbitkan SPPT.3. Melunasi PBB pada Tempat Pembayaran PBB yang telah ditentukan Yudhi Aldriand 2013
  15. 15. CARA MENDAPATKAN SPPT  SPPT PBB-P2 disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas kepada Wajib Pajak melalui Ketua RT/RW  Wajib Pajak yang belum menerima SPPT PBB-P2, dapat melakukan pengambilan SPPT- PBB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi Yudhi Aldriand 2013
  16. 16. PEMBETULAN SPPT PBB P21. Alasan pengajuan pembetulan, dalam hal wajib pajak merasa SPPT tidak sesuai seperti Salah tulis nama wajib pajak, dan adanya perbedaan Luas Bumi/Bangunan.2. Permohonan Pembetulan SPPT diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan melampirkan : a. SPPT asli Tahun bersangkutan b. Fotocopy STTS tahun sebelumnya c. Fotocopy SPPT tahun sebelumnya d. Fotocopy KTP pemohon e. Fotocopy Sertifikat/akta jual beli/ hibah/waris/surat keterangan Lurah/Kepala Desa f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan dan fotocopy KTP yang dikuasakan Yudhi Aldriand 2013
  17. 17. TATA CARA PEMBAYARAN PBB P2 Pembayaran dapat dilakukan melalui : 1. Bank Jabar Banten (BJB) atau Tempat Pembayaran yang tercantum pada SPPT 2. fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya atau; 3. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk secara resmi Yudhi Aldriand 2013
  18. 18. BERAPAKAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)?Besarnya Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesarRp.10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.(Pasal 49 Ayat (5) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah denganPerda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  19. 19. PENDATAAN OBJEK PAJAK1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Ojek Pajak (SPOP)2. SPOP harus diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tuga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)(Pasal 55 dan 56 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentangPajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten BekasiNomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  20. 20. PERBANDINGAN PBB PADA UNDANG-UNDANG PBB UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN PERDA NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UU PBB UU PDRD PERDA NO 1/2011 KABUPATEN BEKASI Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Sama Sama hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas (Pasal 78 ayat 1 & 2) (Pasal 50 Ayat 1) Subjek bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 Ayat 1) Bumi dan/atau bangunan Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang Sama dg UU PDRD (Pasal 2) digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, (Pasal 49 Ayat 2) Objek perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1) Sebesar 0,5% Paling Tinggi 0,3% Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. (Pasal 5) (pasal 80) 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tarif Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Pasal 52) 20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar Tidak Dipergunakan Tidak Dipergunakan NJKP 20% atau 40%) (Pasal 6) Setinggi-tingginya Rp12 Juta Paling Rendah Rp10 Juta Ditetapkan sebesar Rp. 10 Juta NJOPTKP (Pasal 3 Ayat 3) (Pasal 77 Ayat 4) (Pasal 49 Ayat 5) Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 1. 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)PBB Terutang 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau (Pasal 81) 2. 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7) (Pasal 53) Yudhi Aldriand 2013
  21. 21. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU 1,2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH III TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 POTENSI REALISASI JUMLAH SPPT PROSENTASE (%) SELISIH NO. KECAMATAN 2011 2012 2011 2012 PROSENTASE % 2011 2012 Rp. Rp. Rp. Rp. 2011 2012 1 CIKARANG PUSAT 20,628 21,027 2,262,563,412 2,370,035,350 1,303,519,443 1,489,927,577 57.61 62.87 5.25 2 CIKARANG BARAT 42,256 46,237 3,673,457,665 4,116,029,523 2,263,816,238 2,276,371,802 61.63 55.31 -6.32 3 BOJONG MANGU 16,011 16,287 534,791,382 536,858,946 295,272,420 294,065,618 55.21 54.78 -0.44 4S E T U 51,514 54,636 3,838,650,637 3,998,998,177 2,199,448,997 1,967,453,870 57.30 49.20 -8.10 5 CIKARANG SELATAN 41,157 43,616 6,474,879,094 6,936,876,584 3,815,282,121 3,403,965,207 58.92 49.07 -9.85 6 SERANG BARU 34,714 35,245 2,222,643,898 2,696,181,600 1,482,899,880 1,228,190,207 66.72 45.55 -21.16 7 CIBARUSAH 31,406 31,844 1,537,041,679 1,535,424,964 844,483,730 588,146,830 54.94 38.31 -16.64 JUMLAH 237,686 248,892 20,544,027,767 22,190,405,144 12,204,722,829 11,248,121,111 59.41 50.69 -8.72SUMBER : Daftar Realisasi Penerimaan PBB Buku I, 2 dan 3 Tahun 2011 dan Tahun 2012
  22. 22. GRAFIK PERBANDINGAN PENGELOLAAN PBB BUKU 1, 2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH 3 TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN WILAYAH III7,000,000,0006,000,000,0005,000,000,000 JUMLAH SPPT 20114,000,000,000 JUMLAH SPPT 2012 POTENSI 2011 Rp.3,000,000,000 POTENSI 2012 Rp. REALISASI 2011 Rp.2,000,000,000 REALISASI 2012 Rp.1,000,000,000 - CIKARANG CIKARANG BOJONG SETU CIKARANG SERANG CIBARUSAH PUSAT BARAT MANGU SELATAN BARU Yudhi Aldriand 2013
  23. 23. WILAYAH KERJA UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN WILAYAH IIINO. KECAMATAN JUMLAH DESA, RW DAN RT JUMLAH DESA, RT DAN RW DESA RW RT 1 CIKARANG PUSAT 6 51 148 CIKARANG PUSAT 2 CIKARANG BARAT 11 94 344 CIKARANG BARAT 3 BOJONG MANGU 6 36 78 BOJONG MANGU SETU 4S E T U 11 100 388 CIKARANG SELATAN 5 CIKARANG SELATAN 7 74 260 SERANG BARU 6 SERANG BARU 8 67 266 CIBARUSAH JUMLAH 7 CIBARUSAH 7 52 174 JUMLAH 56 474 1658 Yudhi Aldriand 2013
  24. 24. BAGI HASIL PAJAK BAGI DESABagi Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikanoleh pemerintah Kabupaten untuk desa melaluiDana Alokasi Desa (DAD) , yang bersumber darisebagian hasil pendapatan Pajak Daerah yangditerima oleh Kabupaten denganmempertimbangkan capaian Pajak BumiBangunan (PBB) desa yang bersangkutan. Yudhi Aldriand 2013
  25. 25. MENGAPA HARUS MEMBAYAR PBB P21. Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk dipergunakan atau dikembalikan ke masyarakat untuk pembangunan seperti Pembangunan sarana/fasilitas umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain.2. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Yudhi Aldriand 2013
  26. 26. DPPKA KABUPATEN BEKASI 2013

×