OlehBidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan – DPPKA Kab. Bekasi                        Disampaikan Pada Acara    ...
Landasan Pengelolaan Barang Milik DaerahPERDA NO. 10 Th 2011• PASAL 1 AYAT 6• PASAL 1 AYAT 7SIKLUS PENGELOLAAN BMDPejabat ...
Landasan Pengelolaan              Barang Milik Daerah1. UU No 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah2. PP No 24 Th 2005 ttg St...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI            NOMOR 10 TAHUN 2011                    PASAL 1 AYAT 6:“ Barang Milik Daerah a...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI             NOMOR 10 TAHUN 2011                  PASAL 1 AYAT 7:   “ Pengelolaan Barang ...
PP NOMOR 6 TAHUN 2006 Jo.                   PP NO 38 TAHUN 2008                         BMD      BMD           PERMENDAGRI...
dibantu                                 dibantu• KDH                              • Karo/Kabag/Unit  Pemegang       • SEKD...
MENETAPKAN           Mengajukan:          Menyetujui:• Kebijakan          • Usul               • Usul  Pengelolaan BMD    ...
Mengatur   Menetapkan:     Meneliti/Meyetujui:                            Melakukan:                                      ...
Mengajukan:             Melakukan:              Menggunakan:• Rencana               • Pencatatan            • BMD – Tupoks...
PEMANFAATAN BMD DALAM   PENINGKATAN PAD                       Sewa     Bangun Serah     Bentuk       Kerja Sama        Gun...
PEMINDAHTANGANAN Pemindahtanganan tanah dan bangunan ditetapkan  KDH setelah mendapat persetujuan DPRD Pemindahtanganan ...
Penilaian BMD dilakukan penilai internal yang ditetapkan KDH dan dapat melibatkan penilai eksternal                       ...
TUNTUTAN                GANTI                RUGI SK. KDH                 Meyelesaikan Tentang                  KerugianMa...
PASAL 6(1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi    kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurah...
PASAL 69Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf aterdiri atas:a) Tanah kas desa;b) Pasar desa;c) ...
TERIMA KASIH!                MENU
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa

5,677

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,677
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
541
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa

  1. 1. OlehBidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan – DPPKA Kab. Bekasi Disampaikan Pada Acara Bimbingan Teknis Orientasi Tata kerja Aparatur Pemerintah Desa Lembang, Oktober 2012
  2. 2. Landasan Pengelolaan Barang Milik DaerahPERDA NO. 10 Th 2011• PASAL 1 AYAT 6• PASAL 1 AYAT 7SIKLUS PENGELOLAAN BMDPejabat Pengelola BMD• WEWENANG KDH• WEWENANG SEKDA• WEWENANG dan TANGGUNGJAWAB SKPDPEMANFAATAN BMD DALAM PENINGKATAN PADPEMINDAHTANGANANPENILAIAN BMDTUNTUTAN GANTI RUGIPP NO. 72 th 2005
  3. 3. Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah1. UU No 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah2. PP No 24 Th 2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintah3. PP No 6 Th 2006 Jo. PP No 38 Th 2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Th 2005 ttg Desa5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 49 Th 2001 ttg Sistem Informasi Menejemen Barang Daerah6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 12 Th 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah7. Permendagri No 17 Th 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah8. Perda No 10 Th 2011 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah MENU
  4. 4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2011 PASAL 1 AYAT 6:“ Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeliatau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud” MENU
  5. 5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2011 PASAL 1 AYAT 7: “ Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaiankegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan danpenganggaran; pengadaan;penerimaan; penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan;pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganganan; pembinaan; pengawasan dan pengendalian; pembiayaan dan tuntutan ganti rugi” MENU
  6. 6. PP NOMOR 6 TAHUN 2006 Jo. PP NO 38 TAHUN 2008 BMD BMD PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 BMD1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 8. Penilaian2. Pengadaan 9. Penghapusan3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 10. Pemindahtanganan4. Penggunaan 11. Pembinaan, pengawasan dan5. Penatausahaan pengendalian6. Pemanfaatan 12. Pembiayaan; dan7. Pengamanan dan pemeliharaan 13. Tuntutan ganti rugi MENU
  7. 7. dibantu dibantu• KDH • Karo/Kabag/Unit Pemegang • SEKDA Pengelola • Kepala SKPD • Penyimpan BMD Kekuasaan (Selaku Barang Daerah (Selaku Pengguna) • Pengurus BMD Pengelola) dibantu dibantu MENU
  8. 8. MENETAPKAN Mengajukan: Menyetujui:• Kebijakan • Usul • Usul Pengelolaan BMD pemindahtanganan pemindahtanganan• Penggunaan yg memerlukan sesuai batas• Pemanfaatan persetujuan DPRD kewenangan• Pemindahtanganan • Usul pemanfaatan BMD MENU
  9. 9. Mengatur Menetapkan: Meneliti/Meyetujui: Melakukan: Pelaksanaan:• Pejabat yang • Rencana Kebutuhan • Pemanfaatan • Koordinasi menyimpan dan BMD • Penghapusan inventarisasi pengurus BMD • Rencana Kebutuhan • Pemindahtanganan • Pengawasan dan Pemeliharaan pengendalian MENU
  10. 10. Mengajukan: Melakukan: Menggunakan:• Rencana • Pencatatan • BMD – Tupoksi – kebutuhan BMD • Inventarisasi Menunjang• Rencana • Pengawasan Tupoksi kebutuhan • Pengendalian pemeliharaan • Laporan• Status penggunaan Mengajukan Usul Menyerahkan aset yg Pemindahtanganan tidak dipergunakan Tupoksi MENU
  11. 11. PEMANFAATAN BMD DALAM PENINGKATAN PAD Sewa Bangun Serah Bentuk Kerja Sama Guna Pemanfaatan Pemanfaatan Bangun Guna Serah (BGS MENU
  12. 12. PEMINDAHTANGANAN Pemindahtanganan tanah dan bangunan ditetapkan KDH setelah mendapat persetujuan DPRD Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan yg nilai diatas 5 milyarditetapkan KDH setelah mendapat persetujuan DPRD Pemindahtanganan tanah dan bangunan yg tidak me- merlukan persetujuan DPRD : - Sudah tidak sesuai dg tata ruang - Dana untuk pembangunan pengganti sudah ada - Untuk Pegawai Negeri - Untuk kepetingan umum Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan s/d Rp5 milyar dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan KDH MENU
  13. 13. Penilaian BMD dilakukan penilai internal yang ditetapkan KDH dan dapat melibatkan penilai eksternal PENILAI ASETPenilai Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangkapenyusunan neraca pemerintah daerah,pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang MilikDaerah Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) MENU
  14. 14. TUNTUTAN GANTI RUGI SK. KDH Meyelesaikan Tentang KerugianMajelis TGR Negara MENU
  15. 15. PASAL 6(1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat,(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota MENU
  16. 16. PASAL 69Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf aterdiri atas:a) Tanah kas desa;b) Pasar desa;c) Pasar hewan;d) Tambatan perahu;e) Bangunan desa;f) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dang) Lain-lain kekayaan milik desa.Pasal 68 ayat (1) huruf a “pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah” MENU
  17. 17. TERIMA KASIH! MENU
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×