Materi Bagian Hukum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Materi Bagian Hukum

on

  • 2,124 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,124
Views on SlideShare
1,456
Embed Views
668

Actions

Likes
0
Downloads
37
Comments
0

3 Embeds 668

http://aldriand.wordpress.com 666
https://www.google.com 1
http://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Materi Bagian Hukum Materi Bagian Hukum Presentation Transcript

  • Oleh: MAMAN SUHARDIMAN A., S.H. KASUBBAG PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM Disampaikan dalam KegiatanBIMBINGAN TEKNIS ORIENTASI TATA KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BEKASI 2012
  •  merupakan salah satu unsur dari birokrasi pemerintah memiliki peran cukup strategis dalam melakukan upaya reformasi hukum, mengingat tugas dan fungsinya dalam birokrasi pemerintah.  memiliki tugas sebagai ujung tombak dalam melakukan perancangan peraturan perundangan, bantuan hukum atau konsultan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.
  • I. HIERARKIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANII. PRODUK HUKUM DESAIII. TUNTUTAN HUKUM MASYARAKATIV. MENGENAL LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
  • a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. Ketetapa MPRc. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;c. Peraturan Pemerintah;d. Peraturan Presiden;e. Peraturan Daerah Provinsi.f. Peraturan Daerah kabupaten /Kota.
  • Peraturan yang ditetapkan oleh: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
  • 1. Asas Hierarkhi  Lex superior derogat lex inferiori (Peraturan yg lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan yg lebih rendah derajatnya)  Peraturan hanya dpt dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dg peraturan yg sederajat atau yg lebih tinggi tingkatannya  Peraturan yg lebih rendah tingkatannya tdk mempunyai kekuatan hukum dan tdk mengikat apabila bertentangan dg peraturan yg lebih tinggi tingkatannya  Materi muatan yg seharusnya diatur oleh peraturan yg lebih tinggi tingkatannya tdk dpt diatur oleh peraturan yg lebih rendah tingkatannya
  • 2. Lex specialis derogat lex generalis (UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum)3. Asas non retroaktif (UU tidak boleh berlaku surut)4. Lex posterior derogat lex priori (UU yang baru mengesampingkan UU yang lama)
  • Produk Hukum Desa adalah bentuk produk hukum di lingkungan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh pemerintahan desa Bentuk Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:1. Peraturan Desa;2. Peraturan/Keputusan Kepala Desa;3. Keputusan bersama4. Instruksi Kepala Desa. Sumber : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 126 TAHUN 2003 TENTANG BENTUK PRODUK - PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
  •  Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa serta mengikat kepada seluruhWarga Masyarakat Desa yang bersangkutan. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan (peraturan Kepala Desa) maupun penetapan (Keputusan Kepala Desa), . Keputusan Bersama Kepala Desa adalah keputusan yang di buat oleh dua atau lebih Desa untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. 1nstruksi Kepala Desa adalah perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugastugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  • a. Tata tertib BPD;b. Kerja sama desa;c. APBDESd. Pengelolaan Keuangan Desa;e. Pungutan desaf. Sistem keamanan lingkungan;g. Dst.
  • 1) Perdes disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan2) Perdes yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah daerah3) Keputusan Pembatalan Perdes ditetapkan doleh Bupati paling lama 60 hari sejak diterimanya Peraturan Desa4) Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, Kepala desa harus memberhenti-kan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Perdes dimaksud 11
  • 1) RaPerdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 hari terhitung sejak diterima3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan RaPerdes dan rancangan dimaksud menjadi Perdes dan Peraturan Kepala Desa4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama dengan BPD melakukan menyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan RaPerdes dan rancangan dimaksud menjadi Perdes dan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Perdes dan Paraturan Kepala Desa sekaligus manyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya 12
  • Proses penetapan rancangan Perdes yang berkaitan dengan pungutan, dan tata ruang termasuk didalamnya perubahan APBDesa menjadi Perdes, berlaku ketentuan sebagaimana di atas, 13
  •  Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang- Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat
  •  Tuntutan hukum dalam hal ini adalah upaya seluruh masyarakat baik secara non litigasi terutama secara litigasi terhadap pemerintah guna mewujudkan atau memperoleh hak-haknya selaku warga negara . Tuntutan secara litigasi Pengadilan tata usaha negara; Mengadili keabsahan dan legalitas suatu keputusan tata usaha negara baik karena menerbitkan suatu keputusan tun maupun karena menolak auatu permohonan dengan cara mengeluarkan keputusan penolakan atau karena tidak mengabulkan permohonan secara tidak menjawab. Peradilan umum Mengadili sengketa –sengketa yang timbul karena perbuatan melawan hukum (onrechmatige overheidsdaad) juga karena tindakan ingkar janji (wanprestasi) meliputi seluruh akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum dan ingkar janji al: ganti rugi, denda, bunga danpemenuhan prestasi. Peradilan pidana Mengadili tindakan-tindakan yang diatur dalam ketentuan pidana umum (penipuan, penggelapan pencurian dst.) dan ketentuan tindak pidana khusus yakni tipikor.
  • Tuntutan socio politis (non litigasi) Dimaksudkan sebagai tuntutan non litigasi yang didasarkan pada dan untuk memperoleh standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sering dilakukan oleh gerakan-gerakan politik praktis melalui LSM. (komisi ombudsman/komisi informasi)Prevensi dan solusi Prevensi dan solusi yang dimaksud adalah bagaimana meminimalisasi timbulnya tuntutan hukum dan bagaimana solusinya agar tuntutan hukum tersebut tidak timbul ataupun apabila timbul.
  •  Dasar: Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum Terjadinya sengketa hukum Hak Uji Materiil PUU : Regeling Sengketa Tata Usaha Negara: Beschiking Sengketa Perdata: Perjanjian & PMH. Sengekta informasi publik Menunjuk kuasa hukum; A. Kuasa hukum dari advokat : B. aparatur bagian hukum sesuai tupoksi ; C. Jaksa Pengacara Negara. Pembuatan surat kuasa khusus; Persiapan berkas untuk beracara di Pengadilan.
  • 1. Pasal 123 ayat (2) H.I.R atau Pasal 147 ayat (2) Rbg: yang bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Negara atau Pemerintah dalam perkara perdata adalah: Pengacara yang diangkat Pemerintah; Jaksa; dan Orang tertentu atau pejabat yang ditunjuk2. Pasal 25 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 : "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.
  • 1. Sengketa tata usaha negara2. Sengketa perdata3. Hak Uji Materiil PUU4. Sengketa Informasi Publik;5. Pelayanan publik
  • IV.LEMBAGA NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
  • Pemohon Informasi Badan Publik Komisi Informasi adalah lembaga mandiri Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan UjiKepentingan Informa Uji Konsekuensi petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi si dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu- blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi Mediasi Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. ?Putusan Ajudikasi Komisi Informasi:• Menutup sebagian Putusan Mediasi atau keseluruhan Komisi Informasi: Pengabaian terhadap putusan informasi, atau • Kersepakatan yang Ajudikasi Komisi Informasi• Membuka sebagian atau keseluruhan berifat FINAL dan terhitung 14 hari kerja sejak informasi MENGIKAT diputuskan sama dengan Sengketa informasi terbuka menerima putusan. Sengketa informasi yang dikecualikan
  • Anatomi Kerahasiaan Menurut Pasal 17 UU KIP Penegakan hukum Pertahanan & keamanan Ketahanan ekonomi RN nasional Hubungan internasinal Kekayaan alamPengecualian Surat dan memo di badan publik Informasi RB Hak kekayaan intelektual RP Rahasia dagang Rahasia Menurut UU Lain
  • Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional)adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasipenyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia