Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)

5,117 views
4,909 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
977
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)

  1. 1. 4/4/20131KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASIKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL(Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011)KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI2013Created by aba subagja1. Penataan Struktur Birokrasi;2. Penataan Jumlah dandistribusi PNS;9 PROGRAM PERCEPATAN RBMENUJU BIROKRASI YANGBERSIH DAN MELAYANI• Melakukan Evaluasi jabatan• Memanfaatkan assessment center untukpengukuran kompetensi jabatan,penempatan dalam jabatan dan• Melakukan Evaluasi jabatan• Memanfaatkan assessment center untukpengukuran kompetensi jabatan,penempatan dalam jabatan danPenataan Sistem Manajemen dalamrangka Reformasi Birokrasi3. Sistem Seleksi CPNS danPromosi PNS secaraTerbuka;4. Profesionalisasi PNS;5. Pengembangan SistemElektronik Pemerintah (E-Government);6. Penyederhanaan PerizinanUsaha;penempatan dalam jabatan, danpengembangan pegawai• Menyusun uraian jabatan• Menyusun profil kompetensi pegawai• Menyusun standar kompetensi jabatan• Menyusun job grading dan job pricing• Menerapkan sistem penilaian kinerja,• Menata sistem pemberian tunjangankinerja/remunerasipenempatan dalam jabatan, danpengembangan pegawai• Menyusun uraian jabatan• Menyusun profil kompetensi pegawai• Menyusun standar kompetensi jabatan• Menyusun job grading dan job pricing• Menerapkan sistem penilaian kinerja,• Menata sistem pemberian tunjangankinerja/remunerasi7. Peningkatan transparansi danakuntabilitas aparatur;8. Peningkatan KesejahteraanPegawai Negeri;9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas,Sarana dan Prasarana KerjaPegawai Negeri.j• Mengembangkan sistem pengadaan danseleksi• Membangun/mengembangkan databasepegawai• Mengembangkan pola karir berdasarkankompetensi: penempatan, rotasi, mutasidan promosij• Mengembangkan sistem pengadaan danseleksi• Membangun/mengembangkan databasepegawai• Mengembangkan pola karir berdasarkankompetensi: penempatan, rotasi, mutasidan promosi
  2. 2. 4/4/201329 PROGRAM PERCEPATAN RBMENUJU BIROKRASI YANGBERSIH DAN MELAYANI1) PENETAPAN STANDAR KOMPETENSIJABATAN;2) PENINGKATAN KEMAMPUAN PNSBERBASIS KOMPETENSI;3) SISTEM NASIONAL DIKLAT BERBASISKOMPETENSI;4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN1) PENETAPAN STANDAR KOMPETENSIJABATAN;2) PENINGKATAN KEMAMPUAN PNSBERBASIS KOMPETENSI;3) SISTEM NASIONAL DIKLAT BERBASISKOMPETENSI;4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLINPNS;5) SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS;6) MUTASI DAN ROTASI SESUAIKOMPETENSI SECARA PERIODIK;7) PENGUKURAN KINERJAINDIVIDU;8) PENGUTAN JABATAN FUNGSIONAL :PENAMBAHAN JUMLAH JABATAN4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLINPNS;5) SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS;6) MUTASI DAN ROTASI SESUAIKOMPETENSI SECARA PERIODIK;7) PENGUKURAN KINERJAINDIVIDU;8) PENGUTAN JABATAN FUNGSIONAL :PENAMBAHAN JUMLAH JABATANPROFESIONALISME PEGAWAINEGERI SIPILPENAMBAHAN JUMLAH JABATANFUNGSIONAL;PENETAPAN POLA KARIER JABATANFUNGSIONAL;PENINGKATAN KEMAMPUANJABATAN FUNGSIONAL;PENINGKATANTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPENAMBAHAN JUMLAH JABATANFUNGSIONAL;PENETAPAN POLA KARIER JABATANFUNGSIONAL;PENINGKATAN KEMAMPUANJABATAN FUNGSIONAL;PENINGKATANTUNJANGANJABATAN FUNGSIONAL1.Untuk mewujudkan pembinaan PNSberdasar sistem penilaian prestasi1.Untuk mewujudkan pembinaan PNSberdasar sistem penilaian prestasiberdasar sistem penilaian prestasikerja dan sistem karier yang lebihbaik2.Sistem penilaian pekerjaanberdasar sistem penilaian prestasikerja dan sistem karier yang lebihbaik2.Sistem penilaian pekerjaan4sebagaimana diatur dalam PP Nomor10 tahun 1979 memiliki kelemahan,yaitu mengutamakan penilaian prilakusebagaimana diatur dalam PP Nomor10 tahun 1979 memiliki kelemahan,yaitu mengutamakan penilaian prilaku
  3. 3. 4/4/20133Proses penilaianProses penilaianPenilaianPrestasiKerjasecara sistematis yangdilakukan olehPejabat Penilaiterhadap SasaranK j P i dsecara sistematis yangdilakukan olehPejabat Penilaiterhadap SasaranK j P i dKerja Pegawai danPrilaku Kerja PNS.Kerja Pegawai danPrilaku Kerja PNS.untuk menjamin objektivitas dalam pembinaanTUJUANuntuk menjamin objektivitas dalam pembinaanPegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasikerja dan sistem karier yang dititikberatkan padasistem prestasi kerjaobjektif;PRINSIP6objektif;terukur;akuntabel;partisipasi;transparan.
  4. 4. 4/4/201341. SKP (Sasaran Kerja Pegawai)dengan bobot 60 %2. Perilaku kerja PNS, denganj , gbobot 40 %71. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana KerjaTahunan.2 SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana KerjaTahunan.2 SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai2. SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.3. SKP memuat:• kegiatan tugas pokok jabatan,• target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian4. SKP bersifat nyata dan dapat diukur.5 Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan2. SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.3. SKP memuat:• kegiatan tugas pokok jabatan,• target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian4. SKP bersifat nyata dan dapat diukur.5 Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan85. Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan danprioritas6. Jumlah bobot keseluruhan 100.7. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.5. Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan danprioritas6. Jumlah bobot keseluruhan 100.7. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
  5. 5. 4/4/20135Aspek yang dinilai dalam SKP denganp y g gbobot 60  % :9Setiap tingkah laku,Setiap tingkah laku,PerilakukerjaSetiap tingkah laku,sikap atau tindakanyang dilakukan atautidak melakukansesuatu yang seharusnyadil k k i dSetiap tingkah laku,sikap atau tindakanyang dilakukan atautidak melakukansesuatu yang seharusnyadil k k i ddilakukan sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangandilakukan sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan
  6. 6. 4/4/20136PERILAKU  KERJA  PNS DENGAN BOBOT             40  % :1.ORIENTASI PELAYANAN.2.INTEGRITAS.3.KOMITMEN.4.DISIPLIN.5.KERJASAMA.6.KEPEMIMPINAN.11il i i k jNilai prestasi kerja :(1)91 – ke atas : sangat baik(2)76 – 90 : baik(3)61 – 75 : cukup12(3)61 75 : cukup(4)51 – 60 : kurang(5)50 ke bawah : buruk
  7. 7. 4/4/201371.tugas tambahan yang berkaitan1.tugas tambahan yang berkaitan1.tugas tambahan yang berkaitandengan tugas pokok jabatan, hasilnyadinilai sebagai bagian dari capaianSKP.2 kreativitas yang bermanfaat bagi1.tugas tambahan yang berkaitandengan tugas pokok jabatan, hasilnyadinilai sebagai bagian dari capaianSKP.2 kreativitas yang bermanfaat bagi132.kreativitas yang bermanfaat bagiorganisasi hasilnya dinilai sebagaibagian dari capaian SKP.2.kreativitas yang bermanfaat bagiorganisasi hasilnya dinilai sebagaibagian dari capaian SKP.1. Penilaian SKP dilakukan denganmembandingkan realisasi kerja denganmembandingkan realisasi kerja dengantarget dari aspek kuantitas, kualitas,waktu dan/atau biaya, dikalikan denganbobot kegiatan2. Penilaian perilaku kerja dilakukanpengamatan sesuai kriteria yang telah14ditetapkan3. Penilaian prestasi kerja dilakukandengan cara menggabungkan penilaianSKP dengan penilaian perilaku kerja.
  8. 8. 4/4/20138XII. SANGSIAPABILA TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJAPEGAWAI YANG DITETAPKAN (PP NO. 53 THN2010XII. SANGSIAPABILA TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJAPEGAWAI YANG DITETAPKAN (PP NO. 53 THN2010(1) Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaiansasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai25% s.d. 50%.15(2) Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaiansasaran kerja pegawai pada akhir tahunkurang dari 25%.1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untukmewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalamrangka mendukung reformasi birokrasi.2. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS akandi k /dii l ik l i l 1 J i1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untukmewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalamrangka mendukung reformasi birokrasi.2. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS akandi k /dii l ik l i l 1 J iditerapkan/diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari2014.3. Agar alam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektifdilingkungan instansi masing-masing, diharapkan kepadapimpinan instansi mempersiapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasikerja sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011.diterapkan/diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari2014.3. Agar alam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektifdilingkungan instansi masing-masing, diharapkan kepadapimpinan instansi mempersiapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasikerja sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011.4. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan caramenggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilakukerja.5. Sebelum diberlakukan maka pada saat ini setiap instansisudah mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS dilingkungannya mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)4. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan caramenggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilakukerja.5. Sebelum diberlakukan maka pada saat ini setiap instansisudah mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS dilingkungannya mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  9. 9. 4/4/20139Selamat dan SuksesCreated by aba subagja17

×