Juknis Raperdes Pungutan desa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Juknis Raperdes Pungutan desa

  • 10,717 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • iya saya juga perlu..
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • kalo mau download dengan cara
    klik tulisan view on slideshare yang ada pada tampilan gambar di atas. Setelah masuk ke slideshare.net, sebelum mendownload file sobat harus log in dulu dengan akun slideshare.net atau bisa juga menggunakan akun facebook Bpk. Setelah log in klik download .

    Semoga bermanfaat....
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • trims atas data nya .....

    tapi kalau bisa sediakan file donwload nya........
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
10,717
On Slideshare
9,451
From Embeds
1,266
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
302
Comments
3
Likes
4

Embeds 1,266

http://aldriand.wordpress.com 1,238
http://knpikabupatenbekasi.wordpress.com 18
https://aldriand.wordpress.com 9
https://www.google.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESAA. PENDAHULUAN Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif. Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut. Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa: 1. Bidang Pemerintahan Desa a. Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. b. Struktur organisasi BPD. c. Tata tertib BPD. d. Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. e. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa. f. Batas desa.
  • 2. 2 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2. Bidang Keuangan a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. b. Mekanisme pengelolaan keuangan desa. c. Sumber – sumber pendapatan desa. d. Pungutan-pungutan desa seperti Pungutan biaya administrasi/kompensasi atas pelayanan administrasi di desa, Retribusi Desa dan lain-lain. e. Sumbangan dari pihak ketiga. f. Pinjaman desa. 3. Bidang Pembangunan a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. b. Tata Ruang dan Peruntukan Lahan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti yang diungkapkan diatas dan dalam rangka membantu dan meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyusun Peraturan Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrative seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi membuat Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang merupakan panduan dan ditujukan bagi seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lewmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  • 3. 3 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);p 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • 4. 4 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor15); 16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
  • 5. 5 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDESB. Kaidah Hukum dan Tata cara Penyusunan Peraturan Desa Tata cara penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Bekasi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemerintahan Desa. Penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya relative sama dengan membuat produk-produk hukum lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Beberapa kaidah hukum yang harus dipatuhi dalam menyusun Peraturan Desa: 1. Peraturan Desa harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Desa/KepalaDesa dengan BPD. Kalau ini tidak dipenuhi maka Peraturan Desa tersebut dianggap tidak ada dan segala akibatnya batal demi hukum. 2. Peraturan Desa yang disusun harus mengikuti prosedur penyusunan yang lazim diberlakukan kepada produk hukum pada umumnya baik menyangkut bentuk maupun proses penyusunan, pengesahan dan pemberlakukannya. 3. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 4. Peraturan Desa yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosiologis sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Peraturan Desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut diatas. Pejabat yang berwenang membatalkan Peraturan Desa adalah Bupati. Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu maka proses penyusunan Peraturan Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Berikut ini beberapa langkah yang ditawarkan dalam menyusun Peraturan Desa yang aspiratif yaitu: 1. Identifikasi topik yang akan dibuat menjadi Peraturan Desa.
  • 6. 6 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2. Buatlah kerangka global tentang hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Desa. 3. Diskusikan kerangka global Peraturan Desa tersebut dengan komponen masyarakat yang terkait dan berkepentingan. 4. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan- masukan dari pihak-pihak terkait tersebut. 5. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas 6. Lakukan Public Hearing untuk meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah disusun 7. Lakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tersebut dengan memperhatikan hasil Public Hearing. Pentingnya Penyusunan Perdes Secara Partisipatif 1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan dukungan seperangkat peraturan desa yang bisa mengarahkan penyelenggara pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. 2. Untuk mengubah perilaku penyelenggara pemerintah desa ke arah perilaku yang berpihak kepada rakyat di suatu desa, maka penyusunan instrumen hukum berupa peraturan desa haruslah dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka. 3. Dengan penyusunan perdes yang partisipatif ini, peluang pemerintahan desa untuk menggunakan perdes sebagai alat politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat diminimalisir. 4. Partisipasi dapat digunakan sebagai instrumen pembatasan kekuasaan pemerintahan desa dan sebagai mekanisme kontrol sosial bagi pemerintahan desa dalam penyusunan perdes yang berdampak pada masyarakat.
  • 7. 7 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni : 1. Tahap Inisiasi Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa diserahkan kepada BPD. Artinya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan Peraturan Desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan tersebut disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra-Rancangan Peraturan Desa. Usulan Peraturan Desa dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa, setelah itu dibuat Rancangan Peraturan Desa. Sebuah idea tau gagasan pembuatan Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui siding pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak. Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris BPD membuat Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Desa. Setelah Kepala Desa menerima Rancangan Peraturan Desa, Kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas Rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan
  • 8. 8 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES perangkat Desa sesuai dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 2. Tahap Sosio-Politis Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan Tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sehinnga menghasilkan kesepakatan bersama, maka Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.
  • 9. 9 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 3. Tahap Yuridis Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umun dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Adapun Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Desa adalah sebagai berikut:1. Penamaan/Judul a. Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan/judul. b. Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur. c. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa; d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh Penulisan Penamaan/Judul: PERATURAN DESA ........................ NOMOR ....... TAHUN 20..... TENTANG PUNGUTAN DESA2. Pembukaan Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari : a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa. c. Konsiderans; d. Dasar Hukum; e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
  • 10. 10 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES f. Memutuskan; dan g. Menetapkan. PENJELASAN a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. Contoh: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA b. Jabatan Jabatan pembentuk Peraturan Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). Contoh: KEPALA DESA ........................, c. Konsiderans Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokek pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;). Contoh : Menimbang : a. ……………………………………………………………..; b. ……………………………………………………………...; c. ………………………………………………………………;
  • 11. 11 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES d. Dasar Hukum 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur. 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu : a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan b) Landasan yuridis materi yang diatur. 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat. Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang- undangan. 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang- undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang- undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang- undangan tersebut. 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
  • 12. 12 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) Contoh penulisan Dasar Hukum: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut : 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN; 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital; 3) Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh: Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................ dan KEPALA DESA ........................
  • 13. 13 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES f. Memutuskan Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin. g. Menetapkan Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Contoh : MEMUTUSKAN: Menetapkan : …………………. dst. Penulisan kembali nama Peraturan Desa, dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :  Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;  Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;  Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa: Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................ dan KEPALA DESA ........................ Contoh : a) Jenis Peraturan Desa: MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA ........................ TENTANG PUNGUTAN DESA
  • 14. 14 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Catatan : Contoh pembukaan Peraturan Desa, secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ........................, Menimbang : a. ……………………………………………; b .......................................................... ; c .......................................................... dst; Mengingat : 1. ……………………………………………; 2. ……………………………………………; 3. ………………………………………..dst Dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................ dan KEPALA DESA ........................ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA ........................ TENTANG PUNGUTAN DESA 3. Batang Tubuh Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum. Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut : a. Batang Tubuh Peraturan Desa 1) Ketentuan Umum; 2) Materi yang diatur;
  • 15. 15 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan 4) Ketentuan Penutup. b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagiar dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan katagori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok adalah : 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf; 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal. c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut : 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh : BAB I KETENTUAN UMUM 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh : BAB II ( ……… JUDUL BAB ……... ) Bagian Kedua ..............................................................
  • 16. 16 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Contoh : Bagian Kedua ( ……… Judul Bagian ………) Paragraf Kesatu (Judul Paragraf) 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Contoh : Pasal 5 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat. Contoh : Pasal 21 (1) ........................................................... (2) ........................................................... (3) ...........................................................
  • 17. 17 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi. Contoh : Pasal .... Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. lsi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut : Pasal .... Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama pedagang; b. jenis dagangan; c. besarnya iuran; dan d. alamat pedagang. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut : b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil; c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam. e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:); f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal. g. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.
  • 18. 18 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Contoh : a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya. (3) ……………………………………… a ……………………..; dan b ………………………….. b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya. (4) ……………………………………… a. …………………………………; b. …………………………………; dan c. …………………………………; 1. ………………………………….; 2. ………………………………….; dan 3. ………………………………….; a) …………………………………..; b) …………………………………..; dan c) …………………………………..; 1) …………………………………….; 2) …………………………………….; dan 3) …………………………………….; Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (Isi Pasal 1) BAB II (Judul Bab) Pasal ... (Isi Pasal) BAB III (Judul Bab)
  • 19. 19 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Bagian Pertama (Judul Bagian) Paragraf Kesatu (Judul paragraf) Pasal …. (1) (Isi ayat); (2) (Isi ayat); Perincian ayat : a. ……………… : dan b. ……………… : 1. Isi sub ayat; 2. …………………; 3. …………………. a) (perincian sub ayat); b) ……………………; c) …………………… 1) (perincian mendetail dari sub ayat); 2) ……………. Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah : a. Ketentuan Umum Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi : 1) Batasan dari pengertian; 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
  • 20. 20 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Contoh : Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. 2. ……………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………. Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut : 1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas. 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan. b. Ketentuan Materi yang akan diatur. Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti : 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya. 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa. 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama. 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah : a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
  • 21. 21 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan. c. Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hokum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi : 1) Menghidari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum). 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid). 3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa
  • 22. 22 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru. d. Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa : a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu. b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa). 2) Nama singkatan (Citeer Titel). 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut : a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu; b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda). 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain. 4. Penutup Penutup suatu Peraturan Desa, memuat hal-hal sebagai berikut : a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan; b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma; c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat; d. Penetapan Peraturan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa;
  • 23. 23 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 5. Penjelasan Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah : a. Pembuat Peraturan Desa, agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interprestasi. b. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan. c. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu. d. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain. e. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan. f. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi. g. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa. h. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan. i. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa. j. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh. k. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
  • 24. 24 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES l. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum. m. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas. 6. Ragam Bahasa Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa adalah : a. Bahasa Perundang-undangan 1) Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang- undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian. 2) Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. 3) Hindari pemakaian : a) Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama. b) Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 4) Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. 5) Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum. 6) Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
  • 25. 25 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 7) Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung. 8) Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat : a) Mempunyai konotasi yang cocok; b) Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia. c) Lebih mudah tercapainya kesepakatan. d) Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia. b. Pilihan Kata atau istilah 1) Pemakaian kata "Kecuali" Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat. Contoh : Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling. 2) Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping". Contoh : Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling. 3) Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka". Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka". Contoh : Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka ....................
  • 26. 26 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 4) Pemakaian kata "Apabila". Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila". Contoh : Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit. 5) Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau". a) Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan". Contoh : A dan B wajib memberikan b) Untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata "atau" Contoh : A atau B wajib memberikan c) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau". Contoh : A dan atau B wajib memberikan 6) Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak" Contoh : Setiap warga Desa Sukaragam yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 7) Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib". Contoh :  Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.  Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
  • 27. 27 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 8) Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus". Contoh : Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan. 9) Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib". Contoh : Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun. 7. Teknik Pengacuan a. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada". Contoh : ........... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ....................... ........... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ......................... Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa. Contoh : …………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa ........................ Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. b. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. c. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
  • 28. 28 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Contoh : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas ……… Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.C. PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA Dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan desa, Pemerintahan Desa dapat mengenakan pungutan desa terhadap warga masyarakat desa yang diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, yang penyusunan Peraturan Desanya merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa. Perlu kehati-hatian dalam membuat Peraturan Desa tentang Pungutan Desa karena membebani masyarakat desa, selain itu perlu memperhatikan apakah ada Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang telah mengatur pungutan agar tidak terjadi pungutan ganda atau tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Isi atau materi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sekurang-kurangnya memuat antara lain : 1. Ketentuan Umum 2. jenis pungutan Desa; 3. Besaran pungutan Desa; 4. Pelaksanaan Dan Pengelolaan Pungutan Desa; 5. Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Pungutan Desa; dan sebagainya serta dilengkapi dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai peraturan teknis operasional di lapangan.
  • 29. 29 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Berikut ini Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut : 1. PAJAK DAERAH a. PAJAK HOTEL 1) Hotel Bintang Lima 2) Hotel Bintang Empat 3) Hotel Bintang Tiga 4) Hotel Bintang Dua 5) Hotel Melati Tiga 6) Hotel Melati Dua 7) Hotel Melati Satu 8) Losmen/rumah Penginapan/pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos b. PAJAK RESTORAN 1) Restoran 2) Rumah Makan c. PAJAK HIBURAN 1) Tontonan Film/Bioskop 2) Pameran 3) Karaoke 4) Permainan Bilyar 5) Permainan Ketangkasan 6) Panti Pijat/Refleksi 7) Pusat Kebugaran 8) Pertandingan Olahraga d. PAJAK REKLAME 1) Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 2) Reklame Kain 3) Relame Berjalan e. PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK 1) Pajak Penerangan Jalan PLN
  • 30. 30 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2) Listrik Swasta 3) Genset f. PAJAK PARKIR 1) Pajak Parkir g. PAJAK AIR BAWAH TANAH 1) Pajak Air Bawah Tanah h. PAJAK SARANG BURUNG WALET 1) Pajak Sarang Burung Walet i. PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN 1) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan 2. RETRIBUSI DAERAH a. RETRIBUSI JASA UMUM 1) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN a) Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) 2) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN a) Sampah Industri,Pertokoan,Perumahan/Permukiman b) Sampah Lingkungan Pasar c) Retribusi Biaya Penggantian KTP & Akte Catatan Sipil d) Retribusi Pel Pemakaman & Pengabuan Mayat e) Retribusi Pel Parkir Di Tepi Jalan Umum f) Retribusi Pelayanan Umum g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h) Retribusi Pemerks Alat Pemadam Kebakaran i) Retribusi Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan b. RETRIBUSI JASA USAHA 1) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH a) Sewa Alat-Alat Besar/Mesin Daerah dan Penggunaan Lab.Pengujian jalan & Jembatan b) Sewa Gedung Sartika c) Pemeriksaan Sample Daging (Kesmavet) d) Sewa Tanah Pemasangan dan Pnggung Reklame
  • 31. 31 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES e) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan f) Retribusi Terminal g) Retribusi Tempat Kusus Parkir h) Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus i) Reribusi Jasa Usaha Rumah Potang Hewan j) Retribusi Usaha Penjualan Produk Daerah k) Retribusi Penyediaan Benih dan Induk Ikan dari BBI 2) PENERIMAAN DARI MCK a) Lingkungan Terminal b) Lingkungan Pasar 3) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian c) Retribusi Trayek/Angkutan d) Retribusi Izin Usaha KepariwsataanD. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA Sesuai Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Pasal 118 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, APBDesa perubahan, Pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Selanjutnya Bupati melalui SKPD terkait sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi. Hasil Evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan. Kemudian hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
  • 32. 32 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan disertai alasan penolakan. Sedangkan dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, Rancangan Peraturan Desa dimaksud dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Rancangan Peraturan desa dimaksud dapat diperbaiki Kepala Desa bersama BPD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Bupati . Penyampaian rancangan Peraturan Desa ke Bupati melalui Camat untuk di evaluasi disertai dengan : 1. Berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa 2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. 4. Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan DesaE. PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, agar dipahami dan dipedomani. Cikarang Pusat, KEPALA BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, Drs. HERMAN HANAPI Pembina Tingkat I NIP. 19630412 198503 1 014
  • 33. 33 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Petunjuk TeknisPenyusunan Rancangan Peraturan Desa
  • 34. 34 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGUTAN DESA RANCANGAN PERATURAN DESA ........................ KECAMATAN ........................ KABUPATEN BEKASI NOMOR TAHUN ................. TENTANG PUNGUTAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ........................,Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bentuk sawadaya / partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat ; b. bahwa rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan kemadirian desa, dipandang perlu untuk dilakukan penetapan Jenis pungutan desa dan besaran pungutan desa. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan DesaMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  • 35. 35 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);p 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
  • 36. 36 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4); 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................ dan KEPALA DESA ........................ MEMUTUSKAN:Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ........................TENTANG PUNGUTAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.2. Bupati adalah Bupati Bekasi.3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  • 37. 37 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;10. Pungutan Desa adalah segala bentuk pungutan berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa. BAB II JENIS PUNGUTAN Pasal 2Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh Desa meliputi :a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan sebagai berikut : 1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 2. Surat Keterangan nikah dan rujuk 3. ....... *dstb. Legalisasi suratc. Administrasi Pertanahand. Administrasi Kependudukane. Pasar Desaf. Iuran Desag. ....... *dst BAB III BESARAN PUNGUTAN DESA Pasal 3Besaran Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan sebagai berikut : 1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dengan Klasifikasi sebagai Berikut: a) Usaha Kecil Rp.........., b) Usaha Menengah Rp.........., c) Usaha Besar Rp..........,
  • 38. 38 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2. Surat Keterangan nikah dan rujuk Rp.........., 3. ....... *dstb. untuk Legalisasi surat Rp..........,c. Administrasi Pertanahan Rp..........,d. Administrasi Kependudukan Rp..........,e. Pasar Desa Rp..........,f. Iuran Desa Rp..........,g. ....... *dst BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA; Pasal 4(1) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan/atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa(2) Pelaksanaan Pungutan Desa dicatat dalam Buku Kas Desa sebagai Pendapatan Desa.(3) Hasil Pungutan Desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.(4) Pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN DESA Pasal 5(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pendapatan desa yang berasal dari pungutan desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa.(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.
  • 39. 39 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6Kepala Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pungutan Desa sebagai landasanoperasional pelaksanaan Pungutan Desa Pasal 7Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs) pada tanggal KEPALA DESA ........................ (huruf kapital dan tanpa gelar)Diundangkan di Bekasipada tanggalSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, .................................................. BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ....... NOMOR .................
  • 40. 40 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDESFORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD BERITA ACARA NOMOR: …..……………………… ....................................... PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA …………………… DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …………………… ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN …………………… TAHUN ANGGARAN ....... Pada hari ini, ............., tanggal, ................................, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………………………….. Jabatan : Kepala Desa ……………… Alamat Kantor : Jl. ……………………….. No. …………………. (dsb) bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa ........................, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. Nama : …………………………….. Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa ……………… Alamat Kantor : Jl. ……………………….. No. …………………. (dsb) Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ......................................., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
  • 41. 41 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Menyatakan bahwa: 1. Kepala Desa ..................... dan BPD ....................... telah memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengutan Desa Tahun ....... 2. Jenis dan besaran Pungutan Desa yang tertera pada Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun....... ini sesuai kesepakatan yang ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. 3. ........ 4. ....... *dst Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan sebagai dokumen evaluasi dan dasar dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun ........Kepala Desa ......................... Ketua BPD .......................... tanda tangan tanda tangan nama lengkap nama lengkap Wakil Ketua BPD .......................... tanda tangan nama lengkap Sekretaris BPD .......................... tanda tangan nama lengkap
  • 42. 42 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDESCONTOH FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR .........../.............../........ TENTANG PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA................................,Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa ........ Nomor...........tanggal...........perihal Permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, maka perlu persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa............................... .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lewmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  • 43. 43 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
  • 44. 44 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA : Menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Desa ......... tentang Pungutan DesaKEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs) pada tanggal BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, (huruf kapital dan tanpa gelar)
  • 45. 45 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES DAFTAR HADIR ANGGOTA BPDRAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESADESA : .......................................................KECAMATAN : .......................................................KABUPATEN : BEKASITANGGAL : ........................................................ACARA SIDANG : PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESANO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 910 1011 1112 12
  • 46. 46 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES13 13KETERANGAN .........................., ...................................1. Jumlah Anggota :................orang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA2. H a d i r :................orang KETUA3. Tidak Hadir :................orang4. Qorum : Memenuhi / TidakMemenuhi (huruf kapital dan tanpa gelar)
  • 47. 47 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA PERATURAN DESA ........................ KECAMATAN ........................ KABUPATEN BEKASI NOMOR ........... TAHUN ................. TENTANG PUNGUTAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ........................,Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bentuk swadaya / partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat ; b. bahwa rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan kemadirian desa, dipandang perlu untuk dilakukan penetapan Jenis pungutan desa dan besaran pungutan desa. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan DesaMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  • 48. 48 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);p 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
  • 49. 49 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................ dan KEPALA DESA ........................ MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DESA ........................TENTANG PUNGUTAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.2. Bupati adalah Bupati Bekasi.3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;
  • 50. 50 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES10. Pungutan Desa adalah segala bentuk pungutan berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa. BAB II JENIS PUNGUTAN Pasal 2Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh Desa meliputi :a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan sebagai berikut : 1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 2. Surat Keterangan nikah dan rujuk 3. ....... *dstb. Legalisasi suratc. Administrasi Pertanahand. Administrasi Kependudukane. Pasar Desaf. Iuran Desag. ....... *dst BAB III BESARAN PUNGUTAN DESA Pasal 3Besaran Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan sebagai berikut : 1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dengan Klasifikasi sebagai Berikut: a) Usaha Kecil Rp.........., b) Usaha Menengah Rp.........., c) Usaha Besar Rp.........., 2. Surat Keterangan nikah dan rujuk Rp..........,
  • 51. 51 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 3. ....... *dstb. untuk Legalisasi surat Rp..........,c. Administrasi Pertanahan Rp..........,d. Administrasi Kependudukan Rp..........,e. Pasar Desa Rp..........,f. Iuran Desa Rp..........,g. ....... *dst BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA; Pasal 4(1) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan/atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa(2) Pelaksanaan Pungutan Desa dicatat dalam Buku Kas Desa sebagai Pendapatan Desa.(3) Hasil Pungutan Desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.(4) Pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN DESA Pasal 5(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pendapatan desa yang berasal dari pungutan desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa.(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.
  • 52. 52 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6Kepala Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pungutan Desa sebagailandasan operasional pelaksanaan Pungutan Desa Pasal 7Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs) pada tanggal KEPALA DESA ........................ (huruf kapital dan tanpa gelar)Diundangkan di Bekasipada tanggalSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, ..................................................BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ....... NOMOR .................
  • 53. 53 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDESCONTOH FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR .........../.............../........ TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA................................,Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Desa........ tentang Pungutan Desa maka perlu persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa........tersebut menjadi Peraturan Desa b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa............................... .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lewmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  • 54. 54 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
  • 55. 55 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa ......... tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa.KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs) pada tanggal BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, (huruf kapital dan tanpa gelar)
  • 56. 56 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES DAFTAR HADIR ANGGOTA BPDRAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESADESA : .......................................................KECAMATAN : .......................................................KABUPATEN : BEKASITANGGAL : ........................................................ACARA SIDANG : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA MENJADI PERATURAN DESANO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
  • 57. 57 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES10 1011 1112 1213 13KETERANGAN .........................., ...................................1. Jumlah Anggota :................orang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA2. H a d i r :................orang KETUA3. Tidak Hadir :................orang4. Qorum : Memenuhi / TidakMemenuhi (huruf kapital dan tanpa gelar)
  • 58. 58 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............. NOMOR:........................................ Pada hari ini ........... tanggal .........bulan........tahun.......... bertempatdi ................... telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa ........... dalam rangkamembahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Rapat Badan Permusyawaratan Desa ........... dihadiri oleh : .........................sebagaimana daftar terlampir.Dalam Rapat Badan Perwakilan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenaipokok-pokok hasil pembicaraan para peserta dengan hasil sebagai berikut :1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa tahun ...... menjadi Peraturan Desa2. Agar Pemerintah Desa ........... segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh substansi Peraturan Desa ini kepada seluruh obyek pungutan/masyarakat agar ketika Perdes ini dilaksanakan tidak mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untukdipergunakan sebagaimana mestinya. ..............................,................................. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, (huruf kapital dan tanpa gelar)