OlehYudhi Aldriand                 Doc. 2012
DASAR HUKUM1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004   tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana   telah beberapa kali diubah t...
PENGERTIAN    Pemerintahan       Desa        adalah     penyelenggaraan urusan pemerintahan     oleh Pemerintah Desa dan ...
KEDUDUKANBPD berkedudukan sebagaiunsur         penyelenggarapemerintahan desa.
FUNGSIBPD berfungsi menetapkanperaturan desa bersamakepala desa, menampungdan menyalurkan aspirasimasyarakat.
WEWENANG 1. membahas rancangan peraturan      desa bersama kepala desa; 2.   melaksanakan          pengawasan      terhada...
HAK1.   meminta keterangan kepada     Pemerintah Desa;2.   menyatakan pendapat.3.   mengajukan         rancangan     perat...
KEWAJIBAN1.   mengamalkan       Pancasila,     melaksanakan     Undang-Undang Dasar Negara Republik     Indonesia Tahun 19...
LARANGAN Pimpinan       dan anggota BPD tidak    diperbolehkan merangkap jabatan sebagai    kepala desa dan perangkat des...
PEMBERHENTIAN Anggota BPD berhenti, karena:  1. meninggal dunia;       2. permintaan sendiri;       3. Diberhentikan Ang...
RAPAT BPD   Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.   Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    dinyatakan sah apabi...
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT          Anggota BPD dalam menggali, menampung dan      ...
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA      DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN               Hubungan kerja antara BPD dengan ...
KEDUDUKAN KEUANGAN BPDa. Pimpinandan anggota BPD  menerima tunjangan sesuai  dengan kemampuan keuangan  desa.b. Untuk kegi...
PERAN DAN TUGAS BPD DALAM PENGELOLAAN                 KEUANGAN DESAa. membahas bersama Kepala Desa   dalam     rangka     ...
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

16,863

Published on

10 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
16,863
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
485
Comments
10
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

  1. 1. OlehYudhi Aldriand Doc. 2012
  2. 2. DASAR HUKUM1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;4. Peraturan Bupati Nomor 34.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bekasi
  3. 3. PENGERTIAN  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
  4. 4. KEDUDUKANBPD berkedudukan sebagaiunsur penyelenggarapemerintahan desa.
  5. 5. FUNGSIBPD berfungsi menetapkanperaturan desa bersamakepala desa, menampungdan menyalurkan aspirasimasyarakat.
  6. 6. WEWENANG 1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 4. membentuk Panitia Pemilihan kepala desa; 5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 6. menyusun tata tertib BPD
  7. 7. HAK1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;2. menyatakan pendapat.3. mengajukan rancangan peraturan desa;4. mengajukan pertanyaan;5. menyampaikan usul dan pendapat;6. memilih dan dipilih; dan7. memperoleh tunjangan
  8. 8. KEWAJIBAN1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;3. mempertahakan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;4. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;5. memproses pemilihan kepala desa;6. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
  9. 9. LARANGAN Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan anggota BPD dilarang: 1. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa; 2. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 3. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 4. menyalahgunakan wewenang; 5. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 6. menjadi pengurus partai politik.
  10. 10. PEMBERHENTIAN Anggota BPD berhenti, karena: 1. meninggal dunia; 2. permintaan sendiri; 3. Diberhentikan Anggota BPD diberhentikan, Karena : 1. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru; 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; 5. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD; 6. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) perda Kab. Bekasi Nomor 2 Tahun 2008.
  11. 11. RAPAT BPD Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang ½ (satu perdua) lebih dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yag bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris BPD.
  12. 12. TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan: a. melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa; b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama; c. menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat; d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.
  13. 13. HUBUNGAN KERJA ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. • Kemitraan : kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi. • Konsultatif dapat diartikan sebagai pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu masalah yang didiskusikan • Koordinatif : bersifat Koordinasi
  14. 14. KEDUDUKAN KEUANGAN BPDa. Pimpinandan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.b. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.c. Tunjangan dan Biaya sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b, ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
  15. 15. PERAN DAN TUGAS BPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESAa. membahas bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;b. penyetujui dan menetapkan APB Desa;c. pengawasan Pelaksanaan APB Desa;d. Menginformasikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada masyarakat.
  1. Gostou de algum slide específico?

    Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar informações para acessar mais tarde.

×