Apakah PERDES diakui sebagai peraturan perundang-undangan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Apakah PERDES diakui sebagai peraturan perundang-undangan

on

  • 2,215 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,215
Views on SlideShare
1,514
Embed Views
701

Actions

Likes
0
Downloads
51
Comments
0

1 Embed 701

http://aldriand.wordpress.com 701

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Apakah PERDES diakui sebagai peraturan perundang-undangan Presentation Transcript

  • 1. APAKAH PERDES DIAKUI SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN? (HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERUS BERUBAH) Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 20111. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-Undang Dasar Negara2. Ketetapan MPR 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 2. Undang-Undang/ Peraturan Republik Indonesia Tahun3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Rakyat Pemerintah Pengganti 1945; Pengganti Undang-undang 3. Undang-undang Undang-undang 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan4. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Pengganti 3. Peraturan Pemerintah Rakyat;5. Keputusan Presiden Undang-undang 4. Peraturan Presiden 3. Undang-Undang/Peraturan6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti: 5. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Daerah, yang Pemerintah Pengganti Undang- a. Peraturan Menteri 6. Keputusan Presiden meliputi: Undang; b. Instruksi Menteri 7. Peraturan Daerah - Peraturan Daerah 4. Peraturan Pemerintah; c. Dan lain-lainnya Provinsi 5. Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan Kabupaten/Kota 7. Peraturan Daerah - Peraturan Desa Kabupaten/Kota
  • 2. Apabila kita amati dari tabel diatas, hierarki peraturan perundang-undangan di Negara kita tercinta ini sudah 4 (empat) kali berubah sejak indonesia merdeka pada tahun1945 terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah menbaca UU No 12/2011, Timbul pertanyaanalias unek-unek dihati saya mengapa hierarki peraturan perundang-undangan terus berubah?ada apa ini? Yang bikin pusing peraturan desa hilang dalam hierarki peraturanperundang-undangan yang terbaru (lihat tabel diatas), akhirnya timbul pertanyaan saya yang baru, dimana posisi Peraturan Desa? Apakah masih diakui sebagai peraturanperundang-undangan? Akhirnya saya mencari jawaban dengan browsing lewat mbah goggle, alhamdullilah setelah sekian lama akhirnya ketemu juga jawabannya diKLINIK HUKUMONLINE, dari situs itu jelas ternyata bukan saya aja yang bingung tapi orang yang lain juga bingung terkait peraturan desa? Tapi sebelumnya sayamemohon ijin kepada situs KLINIK HUKUMONLINE karena saya mengcopy pertanyaan maupun jawaban yang ada di situs tersebut. Hal ini saya lakukan demi adanyaKEJELASAN dan TIDAK TERJADI MULTITAFSIR terkait POSISI PERDES sehingga aparatur pemerintah daerah, aparatur pemerintahan desa serta stakeholderterkait mengetahui dimana posisi perdes dalam peraturan perundang-undangan. Berikut pertanyaan dan jawaban yang saya copy di situs KLINIK HUKUMONLINEyaitu :Pertanyaan:PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA?Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan, Peraturan Desa sama sekali tidak disebutkan diundangkandi mana. Sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 yang telah dicabut dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah menegaskan bahwaPeraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah. Mohon Pendapatnya, di manakah Peraturan Desa diundangkan? Mohon pendapatnya, terima kasih. Alexander.Jawaban:Kartika Febryanti (Klinik Hukumonline)Anda benar bahwa UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”) tidak mengatur secara tegas mengenai peraturan desaatau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat dan di mana peraturan tersebut dundangkan. Padahal, seperti yang Anda sebutkan juga, sebelumnya
  • 3. peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat diatur secara spesifik dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (“UU No. 10/2004”) yang telah dicabut keberlakuannya oleh UU No. 12/2011.Meski UU No. 12/2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti UU No. 12/2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 12/2011 yang berbunyi:(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.Jadi, berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011 peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya. Kemudian,untuk mengetahui di mana peraturan desa diundangkan, kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 101 UU No. 12/2011 yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
  • 4. Merujuk pada ketentuan tersebut, salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 10/2004 adalah Peraturan MenteriDalam Negeri RI No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (“Permendagri No. 17/2006”). Dalam Pasal 12 ayat (1) PermendagriNo. 17/2006 disebutkan bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan dalam berita daerah. Jadi, menurut Permendagri No. 17/2006 peraturan desa“DIUMUMKAN”, bukan “DIUNDANGKAN”, dalam Berita Daerah.Sehingga, dari uraian tersebut di atas kami menyimpulkan antara lain bahwa:1. Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat TETAP DIAKUI KEBERADAANNYA sebagai peraturan perundang-undangan oleh UU No. 12/2011 (lihat Pasal 8),2. Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat DIUMUMKAN dalam Berita Daerah (lihat Pasal 101 UU No. 12/2011 jo Pasal 12 ayat [1] Permendagri No. 17/2006).Dasar hukum:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita DaerahBerdasarkan pertanyaan dan jawaban yang telah diuraikan diatas, pertanyaan alias unek-unek dihati saya telah terjawab yaitu : PERATURAN DESA TETAP DIAKUIKEBERADAANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. semoga tulisan ini dapat berguna dan menjawab semua pertanyaan terkait PERATURANDESA. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada KLINIK HUKUMONLINE dan MBAH GOGGLE ............ HIDUP INTERNET......... *indahnya berbagi.........yudhi aldriand*