Sukuk di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Sukuk di indonesia

on

  • 8,731 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,731
Views on SlideShare
8,730
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
465
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sukuk di indonesia Document Transcript

  • 1. MAKALAH PELUANG DAN TANTANGAN SUKUK DI INDONESIA disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Investasi Disusun oleh : Abida Muttaqiena 7450406003 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2009 BAB 1 PENDAHULUAN
  • 2. Total Sukuk Issues (in USD mio) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total % By Currency MYR 3,974.69 2,839.18 3,744.93 5,005.72 7,015.00 11,239.00 33,818.52 47% USD 750.00 1,350.00 1,700.00 2,465.00 10,155.00 8,780.00 25,200.00 35% Other 167.58 91.74 324.38 123.39 955.00 10,784.00 12,446.09 17% Total 4,892.27 4,280.92 5,769.31 7,594.11 18,125.00 30,803.00 71,464.61 100% # of issues MYR 120 A. 101 190 Latar Belakang 275 260 211 1,157 USD 2 3 4 9 13 17 48 Other 13 9 11 4 3 24 64 Total 135 113 205 288 276 252 1,269 Avg size MYR 33.12 Sejak mulai19.71 28.11 diperdagangkan di pasar Internasional pada tahun 2002, 18.20 26.98 53.27 29.23 Sukuk USD 375.00 450.00 425.00 273.89 781.15 516.47 525.00 Other 12.89 terus berkembang dengan kecepatan pertumbuhan yang luar biasa. 10.19 29.49 30.85 318.33 449.33 194.47 Sukuk Total 36.24 37.88 28.14 26.37 65.67 122.23 56.32 Source: Bloomberg, Dec-07 merupakan instrumen keuangan Islam yang tumbuh paling cepat, jauh diatas pertumbuhan Islamic Banking dan institusi keuangan syariah lain. Pada tahun 2002, penerbitan sukuk internasional hanya US$ 4,9 miliar. Tahun 2007, pasar sukuk global bernilai US$30,8 miliar. Angka itu meningkat pesat pada 2008 hingga mencapai US$ 84,1 miliar. Tabel 1. Penerbitan Sukuk di Seluruh Dunia Penerbitan sukuk dalam mata uang Ringgit di pasar domestik Malaysia mendominasi penerbitan sukuk dunia selama 2002-2005, dan bahkan Malaysia menguasai sekitar 66% dari seluruh penerbitan sukuk di dunia, karena 70% obligasi yang diterbitkan Malaysia adalah dalam bentuk sukuk. Selain Malaysia, Bahrain, Brunei, Qatar, dan UAE juga telah menerbitkan sovereign sukuk (sukuk negara) secara reguler. Tahun 2003, sovereign sukuk masih 2
  • 3. mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%. Namun sejak saat itu komposisinya mengalami pergeseran. Pada tahun 2007, sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%. Investor Sukuk tidak hanya dari kalangan Islam akan tetapi juga dari kalangan non muslim. Secara geografis investor Sukuk berasal dari Timur Tengah (65%), Eropa dan USA (19%), Asia Pasific (16%). Hal ini salah satunya disebabkan karena penerbitan sukuk oleh negara-negara yang tidak didominasi muslim, juga cukup tinggi. Jerman menerbitkan sukuk senilai 100 miliar euro (2004), USA US$ 165 miliar (2006), Jepang US$ 300-500 miliar (2006), Cina US$ 250 miliar (2006) dan UK £ 225 miliar (2007). Sukuk telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem keuangan global. Berdasarkan proyeksi S&P, dalam lima tahun ke depan, pasar sukuk dapat menembus level US$100 miliar, tergantung pada kondisi stabilitas pasar kredit. Sementara itu, Moody’s memperkirakan, pasar sukuk akan meningkat sebesar 35% per tahun. Pada tahun 2010, pasar sukuk global diperkirakan dapat menembus hingga US$200 miliar, terutama ditopang oleh negara-negara di kawasan Teluk, Inggris, Jepang, dan Thailand. Pengembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Kini, makin banyak negara yang telah menerbitkan sukuk 3
  • 4. sebagai instrumen pembiayaan. Pada tahun 2007, ada 10 negara penerbit sukuk, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara. Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia masih mempertahankan kedudukan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Pada tahun 2007, lebih dari US$25 miliar sukuk (atau sekitar 75% dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh UEA dan Malaysia. S&P memperkirakan Malaysia dan UEA akan tetap memegang posisinya sebagai penguasa pasar, karena ditopang oleh regulator dan status UEA sebagai pintu masuk investor global. Selain dukungan yang kuat dari pemerintah setempat, perkembangan pesat sukuk juga tidak terlepas dari kinerja sukuk itu sendiri. Perkembangan indeks surat berharga yang berbasis syariah (saham dan sukuk), kinerjanya lebih baik dibandingkan indeks surat berharga konvensional. Nilai nominal rata-ratanya juga terus meningkat, dari US$375 juta pada tahun 2002 menjadi US$516,47 juta pada 2007. Fenomena ini mencerminkan semakin pentingnya sukuk sebagai sumber pendanaan berskala besar dan semakin diterimanya sukuk sebagai alternatif investasi para investor global. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat pesatnya pertumbuhan sukuk dalam pasar keuangan global. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim dan memiliki jumlah institusi keuangan syariah terbesar di Dunia yang menjadi pasar potensial Sukuk. Maka, makalah 4
  • 5. ini akan membahas mengenai: 1) Bagaimana kondisi sukuk di pasar finansial Indonesia 2) Bagaimana peluang dan tantangan sukuk di Indonesia. C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan paper ini yaitu: 1) Mendeskripsikan kondisi sukuk di pasar finansial Indonesia 2) Mendekripsikan peluang dan tantangan sukuk di Indonesia. D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penulisan paper ini adalah : 1. Manfaat praktis Paper ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sukuk. 2. Manfaat teoritis Bagi kalangan akademisi, paper ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan kajian sukuk di Indonesia. BAB 2 SUKUK “Sukuk” berasal dari bahasa Arab ‫( صكوك‬plural: ‫ صك‬sakk), yaitu cek atau instrumen hukum. Saat ini, sukuk dikenal sebagai nama sebuah sertifikat finasial dan dikenal juga dengan nama obligasi syariah (surat utang Islam). Surat utang 5
  • 6. berbasiskan suku bunga tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga Sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip investasi yang melarang membebankan atau membayarkan bunga. Pada periode klasik Islam, definisi sakk (sukuk) yang juga merupakan kata dasar ‘cheque’ di Eropa, berarti sebuah dokumen yang mewakili sebuah kontrak hak, kewajiban atau keuangan yang sesuai dengan syariah. Fakta empiris menunjukkan bahwa sukuk merupakan produk yang secara umum digunakan di abad pertengahan oleh umat Islam untuk melakukan transfer kewajiban finansial dari aktivitas trading dan aktivitas komersial lainnya. Pentingnya perangkat sukuk dalam perspektif Islam modern terletak pada konsep sekuritisasi yang dapat dicapai melalui proses penerbitan sukuk. Potensi terbesar adalah di dalam melakukan transformasi cash flow di masa yang akan datang pada aset. Sukuk dapat diterbitkan pada aset yang sudah ada ataupun aset baru. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad (kontrak) yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, dan Ijarah. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/ 6
  • 7. IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah sesuai dengan akad yang digunakan, serta harus bersih dari unsur non halal. Sedangkan menurut AAOFI, Sukuk adalah sertifikat yang bernilai sama yang mewakili kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset berwujud, nilai manfaat (usufruct) dan jasa-jasa (services) atau kepemilikan atas aset dari proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu. Lebih khusus lagi, dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBSN didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk memiliki sejumlah perbedaan karakteristik dengan obligasi konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut yaitu : 1) Sukuk bukan merupakan instrumen utang, akan tetapi merupakan bukti kepemilikan bersama suatu asset berwujud atau hak manfaat (beneficial title); 2) diperlukan adanya underlying asset (berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud) dan syariah endorsement (dokumen pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI) sebagai dasar penerbitan sukuk; 3) penghasilan yang diberikan bukan berupa bunga/capital 7
  • 8. gain akan tetapi berupa imbalan/sewa, bagi hasil atau margin; 4) diperlukan adanya SPV (Special Purpose Vehicle) sebagai penerbit sukuk untuk kepentingan obligor, fasilitator antara obligor dan investor, serta waliamanat (principal trustee) untuk kepentingan pemegang Sukuk; 5) Sukuk diterbitkan dan dijual dengan harga at par (100%); 6) Sukuk harus terhindar dari: a. imbal hasil dari kontrak pinjaman (debt contract) berupa bunga (riba) b. ketidakpastian dalam perjanjian (gharar) c. unsur perjudian/gambling (maysir) Berdasarkan The Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ada 14 jenis transaksi/struktur Sukuk. Diantaranya adalah : 1) Sukuk Ijarah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak guna (manfaat) atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sukuk Ijarah dibedakan menjadi Ijarah Sale and Lease Back (Ijarah Almumtahiya Bittamlik) dan Ijarah Headlease and Sublease. 2) Sukuk Mudharabah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah yang 8
  • 9. merupakan suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbanbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. 3) Sukuk Musyarakah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. 4) Sukuk Istishna’ Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna’ yang merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli antara para pihak untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara dan jangka waktu penyertaan barang serta harga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sukuk Istishna’ merupakan jenis sukuk yang tidak dapat diperjual belikan (non-tradable). 5) Sukuk Salam Sukuk Salam merupakan sukuk jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka kontrak jual beli suatu komoditas dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Sukuk Salam juga termasuk jenis sukuk non-tradable. 9
  • 10. Prinsip syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari segi produk, dari cara perolehannya, dan cara penggunaannya. Oleh karenanya, selain akad (kontrak) harus sesuai syari’ah, terdapat pula beberapa ketentuan syariah yang harus dipenuhi oleh emiten (penerbit sukuk), yaitu : 1) Halal Produk, Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan-minuman yang tergolong haram, berkaitan dengan maksiat dan pornografi, narkoba, hingga hal-hal yang lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya seperti senjata dan rokok. 2) Halal Cara Perolehan – Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara rela sama rela serta tidak bertindak zalim dan tidak boleh diperlakukan zalim. – Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan (gharar). Dalam penawaran perdana, Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan. 3) Halal Cara Pemakaian – Emiten harus mempunya manajemen yang berprilaku Islami, menghormati hak asasi 10
  • 11. manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. – Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai (Hubungan dengan Investor). Selain itu, agar Sukuk yang diterbitkan dapat diterima baik pasar lokal maupun pasar global, maka ada beberapa faktor yang perlu ada dalam penerbitan sukuk, antara lain: 1) Harus memenuhi semua ketentuan syariah (full syariah compliance) baik kegiatan usahanya, proses penerbitannya maupun jenis asset yang menjadi underlying. 2) Likuiditas (marketability of instruments), yakni: - Sukuk harus dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lainnya (transferable) - Sukuk harus dapat diperjualbelikan (tradable) c. Tingkat keuntungan (profitability) yang lebih kompetitif dibandingkan dengan 11
  • 12. instrumen konvensional dan memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik dari faktor risiko dan hasilnya (risk-reward factor). d. Biaya transaksi yang rendah. e. Transparansi, misalnya dengan adanya informasi yang jelas bagi investor menyangkut kinerja, proyeksi pembangunan dan proyeksi penerimaan dan keuntungan selama durasi/tenor Sukuk. f. Operasional, Standarisasi, Sistem dan Dokumentasi perlu dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan baku seperti dalam proses penerbitan Sukuk, legal contract, term and conditions, penetapan standar professional untuk broker dan underwriter, dan proses listing serta kustodian. g. Adanya pasar keuangan Islam yang efisien. h. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan pasar keuangan regional untuk meningkatkan efisiensi pasar dan aliran modal. Bagi Investor, risiko investasi dalam Sukuk tidak berbeda dengan risiko investasi 12
  • 13. pada umumnya kecuali dalam hal: 1) Sharia compliance risk, yaitu risiko yang timbul akibat tindakan obligor yang bertentangan dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan adanya komplain dan terjadi pengakhiran perjanjian. 2) coupon payment risk, obligor tidak membayarkan kupon tepat waktunya. 3) asset redemption risk, Obligor tidak mampu melakukan pembelian kembali (buy back) atas underlying asset sesuai dengan nilai nominal Sukuk. 4) Risks related to the asset, risiko terjadinya kerugian (loss) atas asset Sukuk terutama yang bukan berbentuk tanah. 5) Institutional rigidity, pada umumnya sukuk diterbitkan oleh negara berkembang yang memiliki infrastruktur keuangan yang lemah seperti tidak adanya pasar uang antar bank (inter-bank money market), lemahnya hedging dan proses financial engineering, dan tidak adanya keseragaman akunting, auditing dan pengakuan atas income dan loss. BAB 3 PEMBAHASAN A. Sukuk di Pasar Finansial Indonesia 13
  • 14. Penerbitan sukuk korporasi pertama di pasar modal Indonesia dilakukan pada tahun 2002 dengan akad Mudharabah. Namun saat itu belum ada regulasi yang memadai. Kerangka peraturan masih menggunakan Peraturan Penerbitan Efek Konvensional, dengan tambahan dokumen pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Basis penerbitan obligasi syariah tersebut adalah Fatwa DSN MUI No.32 dan No.33. Sejak saat itu, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia kian berkembang pesat. P e r k e m b a n g a n O b li g a si S y a ri a h K o rp o r a si D o m e sti k 25 4 .0 0 0 Ju m la h E m it e n To t a l N ila i E m is i 3 .5 0 0 20 3 .0 0 0 R p Triliun 15 2 .5 0 0 2 .0 0 0 10 1 .5 0 0 5 1 .0 0 0 500 0 0 2002 2003 20 04 2005 2006 200 7 Ap r-0 8 Gambar 1. Perkembangan Obligasi Syariah Korporasi Domestik di Indonesia (Sumber: Depkeu, 2008) Berdasarkan fatwa DSN MUI No.32, pemindahan kepemilikan obligasi syariah 14
  • 15. harus mengikuti akad-akad yang digunakan. Hal ini menjadi dasar bagi diizinkannya perdagangan Sukuk dengan struktur tertentu di pasar sekunder. Lebih lanjut, menurut peraturan Bapepam-LK, sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dengan syarat : 1) Seluruh dana hasil penawaran sukuk telah diterima oleh Emiten; 2) Dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitannya. Dari berbagai jenis sukuk, ada beberapa jenis yang cukup populer di kalangan Investor Sukuk dan merupakan jenis sukuk yang paling banyak diterbitkan, yaitu : 1) Sukuk Ijarah, Bagi penerbit sukuk, mekanisme sukuk Ijarah relatif lebih mudah dilaksanakan dibanding jenis sukuk lainnya, dan penggunaan dana lebih bebas sepanjang tidak melanggar ketentuan syari’ah. Sedangkan bagi Investor, Sukuk Ijarah lebih diminati karena strukturnya mirip dengan struktur Obligasi Konvensional, yang ‘cenderung’ memberikan keuntungan tetap, karena transaksi yang bersifat sewa serta lebih mudah dalam menetukan fee ijarah (bukan bunga) yang dibayarkan secara periodik. 2) Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar daripada obligasi konvensional karena sifat bagi hasilnya, namun tetap memiliki derajat pengembalian pokok yang cukup tinggi Eksplorasi pada jenis-jenis instrumen di atas dapat dilakukan, dengan membangun 15
  • 16. struktur-struktur instrumen yang bervariasi dan menarik. Selama tetap menunjukkan perbedaan konsep dan penerapan Investasi Syariah (Depkeu, 2008). Seiring dengan kian berkembangnya pasar sukuk dunia, pangsa pasar sukuk di Indonesia hingga April 2008 meningkat hingga mencapai 6,17% dibandingkan obligasi konvensional. 7 .3 4% 6 .1 7% 3 .8 2% 3 .7 0% 2 .8 7% 2 .1 1 % 1 .7 4% Gambar 2. Persentase Nilai Emisi Obligasi 2 00 2 2 00 3 2 00 4 2 0 0 5 2 00 6 2 00 7 YTD Syariah 2 00 8 (Sukuk) Dibandingkan Obligasi Konvensional Tahun 2002 – April 2008 (Sumber: Danareksa, 2008) Namun, pertumbuhan pangsa pasar sukuk di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan pertumbuhan sukuk Dunia. Apalagi, sempat terjadi penurunan pangsa pasar sukuk di Indonesia secara drastis pada tahun 2006, dan belum kembali mencapai pangsa pasar tertingginya. Sedangkan selama 20 tahun terakhir, industri keuangan Islam di Dunia meraih pertumbuhan 65% per tahun, dan instrumen obligasi syariah atau sukuk mencatat pertumbuhan terbesar, sebagaimana ditampilkan dalam gambar (2). 16
  • 17. Gambar 3. Perkembangan Penerbitan Sukuk Global Tahun 2001 – 2007 (Sumber: Bloomberg, 2008) Ada beberapa sebab lambatnya perkembangan sukuk di Indonesia, antara lain: 1) Masih sedikitnya jumlah penerbit sukuk di Indonesia. Per Desember 2007, porsi penerbit Sukuk (Obligasi Syariah) baru 17
  • 18. mencapai 12% dari Total Obligasi Korporasi di Indonesia yang mencapai 174 Perusahaan (Depkeu, 2008). Hingga bulan April 2008, Total Kumulatif Penerbitan Sukuk baru mencapai 22 dan Sukuk yang masih beredar sebanyak 20 Sukuk (Lampiran 2). 2) Likuiditas sukuk di Indonesia relatif rendah, karena investor cenderung melakukan aksi buy and hold, sedangkan struktur sukuk umumnya Ijarah Head-Lease and Sub-lease. 3) Hingga pertengahan tahun 2008, Pemerintah belum menerbitkan regulasi yang jelas mengenai sukuk, sehingga investor enggan berinvestasi dalam sukuk korporasi Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga belum menerbitkan sukuk negara (SBSN/ Surat Berharga Syari’ah Negara). B. Peluang dan Tantangan Sukuk di Indonesia Di tengah perkembangan pesat industri keuangan dan jasa syari’ah di Indonesia, sukuk memiliki peluang yang sangat besar sebagai salah satu instrumen investasi keuangan syari’ah. Perbankan syari’ah Indonesia terus mengalami perkembangan pesat sejak kelahirannya di tahun 1992. Jaringan kantor, dana pihak ketiga, pembiayaan yang disalurkan, maupun aset yang dimilikinya juga terus meningkat pesat. Hal ini berimplikasi pada tingginya kebutuhan perbankan syari’ah akan instrumen investasi yang mampu memberikan return atau imbal hasil, sekaligus juga mampu membantu liquidity management bank syari’ah. 18
  • 19. INDONESIAN BANKING INDUSTRY in IDR billions Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Banking Assets Commercial Banks 1,205,574 1,256,871 1,448,947 1,667,128 1,949,963 Syariah Banks 7,944 15,210 20,880 26,722 36,538 Total (excl BPR) 1,213,518 1,272,081 1,469,827 1,693,850 1,986,501 Investment in Marketable Securities Commercial Banks 34,980 37,788 44,224 55,988 108,007 Syariah Banks Namun, investasi 105 syariah dalam bentuk surat berharga masih sangat kecil bank 671 730 829 1,302 Total (excl BPR) 35,085 38,459 44,954 56,817 109,309 Source: Bank Indonesia (tabel 2). Kecilnya angka investasi bank syari’ah dalam surat berharga ini, terutama disebabkan oleh kecilnya jumlah instrumen investasi yang sesuai syari’ah di pasar finansial Indonesia. Tabel 2. Perkembangan Aset dan Investasi Perbankan Syari’ah Indonesia 2003-2007 (Sumber: BI, 2008) Selain perbankan syari’ah, reksadana syari’ah juga menghadapi keterbatasan instrumen investasi sukuk maupun instrumen lainnya. Keterbatasan instrumen ini membuat perkembangan reksadana syari’ah menjadi fluktuatif dan cenderung stagnan. fFilled0fillShape1fNoFillHitTest0lineColor4990464fLine0fNoLineDrawDash0sh adowColor3355443fShadow0fLayoutInCell1fLayoutInCell1 OUTSTANDING MUTUAL FUNDS in IDR billion Dec-03 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Mar-08 Mutual Funds Fixed Income 55,556 85,036 55,138 12,971 21,994 16,630 15,899 Equity 410 1,885 5,027 4,934 10,695 9,283 12,601 Mixed 3,547 4,643 8,262 5,392 9,336 6,761 7,746 Money Market 7,851 9,423 11,742 2,080 5,083 4,761 4,820 Protected - - - 3,008 11,915 15,668 16,864 ETF - - - - - 110 227 Index - - - - 35 53 82 Total Mutual Funds 67,365 100,987 80,169 28,385 59,058 53,266 58,239 Syariah Mutual Funds 67 526 1,000 544 664 1,916 347 Source: Bapepam 19
  • 20. Tabel 3. Perkembangan Reksadana Tahun 2003-Bulan Maret 2008 (Sumber: Bapepam-LK, 2008) Secara umum, pelaku pasar dalam negeri menghadapi kelangkaan instrumen syari’ah. Akibat kelangkaan ini, sangat sulit mendapatkan sukuk di pasar sekunder (Depkeu, 2008). Di sisi lain, investor Syari’ah internasional terus mencari alternatif investasi yang menarik. Sejak krisis finansial global dimulai, perhatian dunia beralih kepada negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, khususnya negara-negara yang tergabung dalam blok ekonomi GCC (Gulf Cooperation Council). Hal ini disebabkan negara-negara anggota GCC memiliki surplus likuiditas yang cukup tinggi dibandingkan kawasan-kawasan lain di belahan dunia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya likuiditas di negara GCC adalah kenaikan drastis harga minyak dunia pada tahun 2008. GCC adalah sebuah blok ekonomi yang beranggotakan enam negara, yaitu Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Keenam negara tersebut merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dengan minyak sebagai komoditas utama penggerak perekonomian. Kalau di masa lalu investasi surplus minyak terfokus di Eropa dan Amerika Serikat, sekarang sejak krisik moneter melanda dunia otoritas investasi negara-negara teluk mulai mengalihkan investasinya ke negara-negara berkembang di kawasan 20
  • 21. Asia Pasifik dan Amerika latin. Ini merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia untuk menjaring dana-dana segar ini. Namun, pemerintah harus lebih dulu membenahi pasar keuangan syariah dalam negeri, terutama menyediakan regulasi bagi sukuk, yang merupakan instrumen investasi utama di pasar keuangan syariah. Setelah melalui proses yang panjang, Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akhirnya disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna pada tanggal 9 April 2008. Sebenarnya terbitnya UU SBSN ini terlambat hampir enam tahun dari Malaysia. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa regulator finansial di Indonesia cenderung wait and see atau malah kurang inovatif. Padahal, sebagaimana disebutkan oleh Masrun (2008), tak sedikit studi yang menguatkan bahwa perangkat hukum Sukuk sangat diperlukan sebagai instrumen pembangunan ekonomi (misalnya Ketetapan Konferensi No. 10 the Islamic Jurispudence Council (IJC) bekerjasama dengan IRTI-IDB, 1988; Robert Gray, 2007; Simon Archer & Rifaat Ahmed Abdel Karim, 2007; Muhammad Arif, 2007; Muhammad Ayyub, 2006). Pengesahan UU SBSN ini memacu perkembangan sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan yang penting di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan penerbitan sukuk ritel perdana oleh Pemerintah pada awal tahun 2009 yang digunakan untuk memperluas diversifikasi instrumen pembiayaan defisit anggaran dengan meningkatkan basis investor ritel 21
  • 22. . Sukuk ritel perdana tersebut memiliki tenor tiga tahun (jatuh tempo 25 Februari 2012) dengan nominal per unit Rp1 juta. Jenis akad sukuk ritel yang akan diterbitkan adalah ijarah sale and lease back dengan underlying assets berupa barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang saat ini sedang digunakan oleh Depkeu. Penjualan sukuk ritel milik pemerintah ini sukses melebihi target hingga 213,9 persen dari semula yang ditetapkan sebesar Rp 1,77 triliun. Pemerintah pun memutuskan untuk menyerap semua permintaan pembelian suku ritel seri SR0001 sebesar Rp 5,556 triliun. Kesuksesan itu pun disusul oleh penerbitan sukuk global Pemerintah, dan sukuk korporasi oleh Berlian Laju Tanker, Matahari Putra Prima, dan PLN (Lampiran 3), dan yang terbaru adalah penerbitan sukuk ijarah oleh Bakrieland. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan yang cukup krusial pasca pengesahan UU SBSN ini. Analisis mengenai permasalahan-permasalah tersebut dilakukan oleh Masrun (2008), meliputi: 1) UU SBSN memiliki potensi multitafsir dan kadang kurang proporsional. Misalnya adalah mengenai akad yang mana yang tidak bisa diperjualbelikan, seperti pada pasal 2 ayat (2). Penjelasan UU SBSN juga tidak merinci akad mana yang karena sifatnya tidak bisa diperdagangkan. Pertanyaan ini cukup beralasan karena pada penjelasan tentang pasal 3 huruf f, dicontohkan beberapa bentuk kombinasi akad, sehingga kurang proporsional bila pasal yang lain yang lebih signifikan isi dan implikasinya 22
  • 23. tidak dijelaskan. 2) Pada Bab III tentang Tujuan Penerbitan SBSN, Pasal 4 dan Penjelasannya, tidak dicantumkan atribut pengawasan Syariah dan atau kesesuaian proyek dengan hukum Islam. Hal ini memungkinkan terjadinya pembiayaan pada proyek-proyek yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti misalnya yang berkaitan dengan riba. Dalam konteks ini UU hanya menegaskan keharusan agar pemerintah berkordinasi dengan Bank Indonesia dan kementerian perencanaan pembangunan Nasional (Pasal 7 ayat [2]). Pada Bab VII Pasal 19 mengenai pengelolaan SBSN, Menteri Keuangan membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara. Menteri Keuangan sejatinya membuka rekening di Bank Syariah Umum ketimbang di Bank konvensional untuk menampung hasil penjualan SBSN maupun untuk menyediakan dana bagi pembayaran imbalan dan Nilai Nominal SBSN. Hal ini akan semakin menambah kepercayaan masyarakat dan investor akan komitmen pemerintah dengan prinsip-prinsip syariah. 3) Pasal lain yang mewakili kesan bahwa UU SBSN kurang mengakomodasi dan mengapresiasi otoritas ulama atau MUI-DSN dalam memberikan fatwa adalah Pasal 25. UU ini tidak menekankan kewajiban meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah. 4) Di sisi akuntabilitas dan transparansi, pasal 28 seakan mengindikasikan kurangnya komitmen Pemerintah dan DPR dalam mendorong kekuatan reformasi birokrasi. Hal ini ditandai dengan tidak disebutkannya periodesasi secara lebih spesifik. Meski terkesan sangat teknis, hal ini 23
  • 24. berimplikasi besar terhadap implementasi dan realisasi good governance, juga kepercayaan pasar. 5) Dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional atau non-syariah. Tercatat dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp 4,699 triliun, 90,44 persen dari investor berasal dari lembaga keuangan konvesnional atau nonsyariah. Di samping sebagai indikator konsepsi Islam dapat diterima oleh semua kalangan karena faktor profitabilitas dan diversifikasi yang dominan, hal ini menegaskan kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga syariah di sektor moneter. Terkadang hal ini disebabkan adanya prudentalitas, kurangnya likuiditas juga kreatifitas. Selain masalah-masalah tersebut, juga terdapat kontroversi mengenai sistem fix return yang diberlakukan pada sukuk dengan akad ijarah dan murabahah. Bahkan pada penerbitan sukuk global (jatuh tempo 23 April 2014), ditetapkan fixed rate of return sebesar 8,8%. Walaupun hal ini tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI, namun banyak pihak menilai sistem ini tidak sesuai dengan syariah, karena akan membebani emiten sebagai pihak penyewa aset. Bila kondisi emiten bagus, maka pembayaran biaya sewa aset dapat dibagikan kepada investor sukuk. Namun bila kondisi emiten buruk, sedangkan emiten tetap harus membayar fixed rate yang sudah disepakati, maka hal ini dinilai tidak sesuai dengan syariah. Masalah-masalah tersebut berhubungan dengan persyaratan sharia compliance 24
  • 25. (kesesuaian dengan aturan syari’ah), sehingga diperlukan ketegasan dari DSN MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan sharia endorsement untuk menegaskan peraturan-peraturan sukuk. Aspek legal formal dan kesesuaian dengan aturan syari’ah dalam regulasi sukuk di Indonesia perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, agar pengembangan sukuk di Indonesia terjaga keberlanjutannya dan tidak sekedar mengikuti tren global saja. Banyaknya masalah sharia compliance dalam regulasi sukuk di Indonesia ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar finansial di Indonesia. Rendahnya pemahaman ini tidak hanya dialami oleh para pembuat regulasi saja, melainkan juga masyarakat. Kontroversi “kisah gadai Gelora Bung Karno” yang sempat beredar menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai instrumen keuangan syariah. Kontroversi yang menyebutkan bahwa Gelora Bung Karno telah “digadaikan” sebagai underlying asset penerbitan SBSN itu memang segera dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan mengatakan bahwa Gelora Bung Karno tidak digadaikan untuk jaminan aset. Namun, adalah benar bahwa sejumlah besar aset negara telah dijadikan underlying asset penerbitan SBSN, dan ini telah tercantum dalam UU SBSN. Karena SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan akad ijarah yang secara syari’ah membutuhkan underlying asset. Fenomena ini menunjukkan kebutuhan akan sosialisasi mengenai SBSN bagi masyarakat yang tidak hanya bersifat normatif-positif, melainkan mengungkapkan juga secara komprehensif basis dari masing-masing 25
  • 26. akad yang digunakan. BAB 4 KESIMPULAN Perkembangan sukuk di pasar finansial global mendorong pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia. Namun pangsa pasar sukuk di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih sedikitnya jumlah penerbit sukuk di Indonesia, likuiditas sukuk di Indonesia relatif rendah, dan lemahnya regulasi mengenai sukuk di Indonesia. Peluang sukuk di Indonesia didasarkan pada pertumbuhan industri keuangan dan jasa syari’ah domestik yang sangat pesat dan melimpahnya likuiditas investor Timur Tengah. Berdasarkan besarnya peluang sukuk di pasar finansial Indonesia tersebut, Pemerintah mengesahkan UU SBSN, yang kemudian menjadi dasar penerbitan sukuk ritel dan sukuk global. Namun keberadaan UU tersebut justru menunjukkan lemahnya shariah compliance dalam penerbitan sukuk di Indonesia. 26
  • 27. REFERENSI Anonim. 2009. Definisi/Pengertian Sukuk. http://nayu2.blogspot.com/2009/01/definisi-pengertian-sukuk.html [12/07/2009] Anonim. 2009. Re:[ekonomi-syariah] Sukuk Indonesia Berbunga ?. http://www.mail-archive.com/ekonomi- syariah@yahoogroups.com/msg04131.html [12/07/2009] Anonim. 2007. Tanya Jawab Mengenai Sukuk. Database kelompok studi ekonomi Islam Universitas Indonesia. Bapepam-LK. 2009. Press Release Penerbitan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. http://www.bapepam- lk.go.id/ [12/07/2009] Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari’ah Fatwa DSN-MUI No.72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara Ijarah Sale and Lease Back Hidayat, Sultan Emir. 2009. Melirik Aliran Dana Dari Teluk. Dalam harian Republika, 23 Februari 2009. Masrun, Muhammad Hikam. 2008. Dua Catatan Atas Undang-Undang Surat Berharga Negara (UU SBSN) Nomor 19 Tahun 2008. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Siamat, Dahlan. 2007. Road Map dan Perkembangan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara). dalam Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syari’ah, Bogor, 15 Agustus 2007. 27
  • 28. Susanto, Heri. 2009. Kronologi Kisruh Gadai Gelora Bung Karno. http://www.vivanews.com/ [12/07/2009] Tim Sosialisasi SBSN. 2008. Perkembangan Pasar Keuangan Syari’ah dan Potensi SBSN. dalam Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi dan Pembiayaan, Jakarta, Mei 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara Yenni, Defri. 2009. Pasar Sukuk Indonesia, Tantangan Masih Menghadang. http://www.medanbisnisonline.com/category/rubrik-khusus/ [12/07/2009] LAMPIRAN 1 Perbandingan Sukuk dengan Obligasi Deskripsi Sukuk Obligasi Dasar Hukum - Undang-Undang Undang-Undang Penerbit - Pemerintah - Pemerintah - Korporasi - Korporasi Metode Penerbitan - Lelang - Lelang - Bookbuilding - Bookbuilding - Private Placement - Private Placement Ketentuan Perdagangan Tradable* Tradable Sifat Instrument Sertifikat kepemilikan/ Pengakuan utang penyertaan atas aset Tipe Investor - Konvensional Konvensional - Syariah Penghasilan bagi Investor Imbalan, bagi hasil, Bunga/kupon, Margin Capital Gain Dokumen yang diperlukan - Dokumen Pasar Modal Dokumen Pasar Modal - Dokumen Syariah Underlying Asset Perlu Tidak Perlu Penggunaan hasil penjualan Harus sesuai syariah Bebas (proceed) Lembaga terkait SPV, Trustee, Custodian, Trustee, Custodian, Agen Agen Pembayar Pembayar Syariah Endorsement Perlu Tidak perlu * untuk kontrak tertentu Sumber: Dahlan Siamat, 2007 28
  • 29. Nominal No. Issuer Industry Type Issuance Maturity (IDR bn) Obligasi Syariah (Sukuk) 1 Indosat Telecommunications Mudarabah 11/6/2002 11/6/2007 175 2 Berlian Laju Tanker Shipping Mudarabah 5/28/2003 5/28/2008 60 3 Bank Bukopin Banking Mudarabah 7/10/2003 5/10/2008 45 4 Bank Muamalat Banking Mudarabah 7/15/2003 7/15/2010 200 5 Ciliandra Perk asa Plantations Mudarabah 9/26/2003 9/26/2008 60 6 Bank Syariah Mandiri Banking Mudarabah 10/31/2003 10/31/2008 200 7 PTPN VII Plantations Mudarabah 3/26/2004 3/26/2009 75 8 Citra Sari Makmur Telecommunication Ijarah 7/9/2003 7/9/2009 100 9 Matahari Putra Prima Retail/Consumer Ijarah 5/11/2004 5/11/2009 150 10 Sona Topas Tourism Industry Tourism Ijarah 6/28/2004 6/28/2009 52 11 Indorent Transportation Ijarah 11/11/2004 11/11/2008 100 12 Berlina Manufacturing Ijarah 12/15/2004 12/17/2009 85 13 Humpuss Intermoda Transportasi Transportation Ijarah 12/17/2004 12/17/2009 122 14 Apexindo Pratama Duta Oil & Gas Contracting Ijarah 4/8/2005 4/28/2010 240 15 Indosat II Telecommunication Ijarah 6/21/2005 6/21/2011 285 16 Ricky Putra Globalindo Garment Ijarah 7/12/2005 7/12/2010 60 17 Perusahaan Listrik Negara Utilities Ijarah 6/22/2006 6/21/2016 200 18 Indosat Telecommunication Ijarah 5/29/2007 5/29/2014 400 19 Berlian Laju Tanker Shipping Ijarah 7/5/2007 7/5/2012 200 20 Adhikarya Construction Mudarabah 7/6/2007 7/6/2012 125 21 PLN Utilities LAMPIRAN 2 Ijarah 7/10/2007 7/10/2017 300 22 Indosat III Telecomunication Ijarah 4/9/2008 4/9/2013 570 Total Obligasi Syariah Daftar Sukuk Korporasi Dalam Negeri Per April 2008 3,804 Sumber: Bapepam-LK, 2008 LAMPIRAN 3 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-121/BL/2009 Tentang Daftar Efek Syari’ah (Per 29 Mei 2009) 29