Abida Muttaqiena 7450406003 Dewi Wulandari 7450406008 Diah Ayu Hardini 7450406009 Indriyani 7450406029 Liris Nurrahmi 7450406049 Sa’adillah Fitri F. 7450406050 Dania Safia S. 7450406051 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2009 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA BERKELANJUTAN PASCA TSUNAMI DESEMBER 2004

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN&PERIKANAN MEMUDAHKAN PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH PENGHAMBAT GELOMBANG LAUT PENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN&PERIKANAN MEMUDAHKAN PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH PENGHAMBAT GELOMBANG LAUT PENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM MISMANAGEMENT

68% KABUPATEN/KOTA MEMILIKI WILAYAH PESISIR UU NO.22 TAHUN 1999 KABUPATEN/KOTA MEMILIKI KEWENANGAN MENGATUR WILAYAH PESISIRNYA HINGGA 2004, PENGELOLAAN MASIH BERSIFAT SEKTORAL

68% KABUPATEN/KOTA MEMILIKI WILAYAH PESISIR UU NO.22 TAHUN 1999 KABUPATEN/KOTA MEMILIKI KEWENANGAN MENGATUR WILAYAH PESISIRNYA HINGGA 2004, PENGELOLAAN MASIH BERSIFAT SEKTORAL Tsunami 26 Desember 2004

MASALAH Bagaimana konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan ? Bagaimana penerapan konsep tersebut di Aceh pasca tsunami ?

Bagaimana konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan ?

Bagaimana penerapan konsep tersebut di Aceh pasca tsunami ?

Potensi Pesisir Sumber Daya Dapat Pulih Sumber Daya Tak Dapat Pulih Jasa-jasa Lingkungan

Ilmuwan Pemerintah Masyarakat PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU Sasaran Pembangunan Budaya Kebutuhan Ilmu pengetahuan alam Rekayasa Teknologi Manajemen (Sosial-Ekonomi) Dunia Internasional

KAJIAN KOMPREHENSIF Ekosistem Pesisir Parameter Lingkungan Konservasi Kualitas Hidup Manusia STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR IMPLEMENTASI Ilmuwan Pemerintah Masyarakat Sasaran Pembangunan Budaya Kebutuhan Ilmu pengetahuan alam Rekayasa Teknologi Manajemen (Sosial-Ekonomi) Dunia Internasional

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah harus memiliki inisiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumberdaya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan. Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan Dicirikan dengan integrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pada pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubungan dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

Pemerintah harus memiliki inisiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumberdaya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.

Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan

Dicirikan dengan integrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pada pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubungan dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

Tsunami 26 Desember 2004

Muara Krueng Tunong sebelum tsunami sesudah tsunami

Desa Keude Unga sebelum tsunami sesudah tsunami

KAJIAN KOMPREHENSIF PESISIR ACEH Coastal Setback Village Planning Early Warning System restorasi dan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang mengurangi tekanan eksploitasi terhadap ekosistem budidaya tambak dengan pola silvofishery system. Mitigasi Bencana Perlindungan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kawasan Pembangunan Pesisir yang Berkelanjutan Di Aceh

KESIMPULAN Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama Masyarakat, Ilmuwan, dan Pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat. Strategi Pengelolaan wilayah pesisir di Aceh pasca tsunami diharapkan dapat mengakomodasi tiga permasalahan pokok berdasarkan karakteristik pesisir Aceh, yaitu mitigasi bencana, perlindungan ekosistem, dan pembangunan ekonomi kawasan. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui strategi Coastal Setback, Village Planning, Early Warning System, restorasi dan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, berbagai upaya mengurangi tekanan eksploitasi terhadap ekosistem, serta budidaya tambak dengan pola silvofishery system.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama Masyarakat, Ilmuwan, dan Pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat.

SARAN Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai parameter lingkungan di wilayah pesisir. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Di wilayah Indonesia yang secara geologis rentan bencana alam, mitigasi bencana perlu menjadi prioritas pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir.

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai parameter lingkungan di wilayah pesisir.