Potret pers jakarta 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
325
On Slideshare
324
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

https://twitter.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Laporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media,dan Kesejahteraan Jurnalis di JakartaAliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta2013
  • 2. iPotret PersJakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media,dan Kesejahteraan Jurnalis di JakartaPenulis :Abdul MananTata letak & Cover :Kgs. M. RiduanPenerbit:Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, 2013
  • 3. ii
  • 4. iiiPengantar ..................................................................................BabI:KebebasanPersdiJakarta..............................I.1 Menggugat Independensi Media ...............I.2 Indonesia dalam Indeks LembagaInternasional ......................................................I.3 IndeksKebebasanPersJakarta.....................I.4 Ancaman(Masih)dariRegulasi.....................Bab II: Bisnis Media dan Kesejahteraan Jurnalis ...II.1 BisnisyangTerusMenggeliat........................II.2 DominasiTV dalam Perebutan Kue Iklan .II.3 Kesejateraan Jurnalis dalam Sorotan .......II.4 SerikatPekerjaMediadiJakarta...................BabIII:EtikaMediadanJurnalis...............................III.1 Pengaduan yang Meningkat .........................III.2 Pelanggaran Etika dalam Liputan PilkadaLampiran .................................................................Profil Tiga Group Media ........................................................Data Indeks Pers Provinsi DKI Jakarta Periode 2012 ...iii124571111151719232325292931Daftar Isi
  • 5. ivTabel I.1 Tabel I.1 Indeks Kebebasan Pers Provinsi diIndonesia ................................................................Tabel I.1 IndeksKebebasanPersProvinsidiIndonesiaTabel I.3 Bentuk Pelanggaran Kebebasan Pers diJakarta 2012 ...........................................................Tabel I.4 IndeksKebebasanPersProvinsidiIndonesiaTabel II.1 Jumlah Media Cetak danTirasnya 2010-2012Tabel II.2 Media dan Tirasnya di Jakarta 2008-2012 ...Tabel II.2 Media dan Tirasnya di Jakarta 2008-2012 ...Tabel II.4 Pengguna Internet Indonesi 1998-2015 ......Tabel II.5 Perolehan Iklan Secara Nasional 2006-2012Tabel II.6 Alokasi Iklan di Media di Indonesia 2011 -2012 ..........................................................................Tabel II.7 Katagori Iklan untuk Semua Media 2011-2013 ..........................................................................Tabel II.8 Taksiran Perolehan Iklan dunia, SejumlahWilayah dan Negara ............................................Tabel II.9 UpahRiiJurnalisdiJakarta2013......................Tabel II.10 Serikat Pekerja Media di Jakarta ......................Tabel III.1 Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers ................Tabel III.2 Jenis Yang Diadukan ke Dewan Pers 2012 ..Tabel III.3 Lokasi Teradu dan Pengadu ke Dewan Pers2012 ..........................................................................Tabel III.4 Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik2012 ..........................................................................Tabel III.5 Isi Pemberitaan dari 3 Periode riset ................Tabel III.6 Perbandingan Pemberitaan Terkait konfir-masi dalam tiga periode penelitian ...............5566121213151617171920212324252525Daftar Tabel
  • 6. vPengantarJakarta kian menjadi pusat industri media. Dari jumlah mediamaupun oplah media massa cetak di Indonesia, sebagianbesar berada di Jakarta. Memakai data Serikat PerusahaanPers (SPS) yang dikutip dalam buku ini, hampir sepertiga darijumlah media berada di Jakarta. Lebih dari 50 persen oplah se-caraasional juga berputar di Jakarta. Dampak turunannya, Jakarta punmenyedot sebagian besar kue iklan di Indonesia selama 2012 yangmencapai Rp 87,4 triliun.Sayangnya, Jakarta masih bukan sebagai tempat yang amanbagi jurnalis. Dalam indeks kebebasan pers yang dikeluarkan olehInstitut Studi Arus Informasi (ISAI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), danSoutheast Asian Press Alliance (SEAPA), 14 Mei 2013 lalu, Jakarta men-duduki peringkat terburuk kedua setelah Nangroe Aceh Darussalam.Jakarta masih tergolong sebagai tempat yang“berbahaya”bagi jurnaliskarena masih sering terjadi kekerasan terhadap jurnalis.Berdasarkan data Indeks Kebebasan Pers 2012 di Indonesia,ada 11 kasus di Jakarta yang bisa dikategori-kan sebagai tindakanyang mengancam kebebasan pers. Kasus terbanyak masih berupaserangan fisik, yaitu se-banyak lima kasus. Selebihnya berupa in-timidasi, ancaman, gugatan hukum, menghalang-halangi jurnalissaat meliput, alokasi dana untuk wartawan, diberhentikan daritempat kerjanya karena konflik dengan manajemen media danberencana membentuk serikat pekerja.Masih banyak catatan lain yang dapat Anda baca di dalambuku kecil ini. Sebagian besar masalah yang diangkat di buku ini ber-asal dari kegiatan AJI Jakarta merespon situasi media dan jurnalisnyadi Jakarta. Sebagian lainnya berasal dari sempat didiskusikan di an-tara pengurus AJI Jakarta. Dan semua itu kami sajikan dalam buku iniuntuk melengkapi rangkaian acara dalam Pesta Media 2013.Sebagai catatan kecil, buku ini jauh dari sempurna. Kami sa-dar tidak semua peristiwa masuk dalam buku kecil. Kami berharap ditahun mendatang, catatan ini dapat dilengkapi dan diperbaiki lagi.Selamat membaca,Umar IdrisKetua AJI Jakarta
  • 7. vi
  • 8. 1bab IKebebasan Pers di JakartaPuncak perhelatan politik nasional lima tahunan, termasukpemilihan presiden, akan dilakukan tahun depan. Namunaromanya sudah dirasakan saat ini dengan bertebarannyaspanduk-spanduk bergambar wajah para calon di jala-nan. Potret yang sama juga bisa dilihat di layar kaca, atau halamansuratkabar. Dengan kedok memberi ucapan selamat atas sebuahperistiwa, atau aktivitas lainnya, tujuan ‘iklan politik’ itu jelas untukmembangun citra sebagai calon yang menjanjikan, kompeten, dankredibel.Apa yang terlihat di jalanan mengindikasikan bahwa perta-rungan untuk menuju Istana Negara pada tahun 2014 sudah dim-ulai meski bunyi peluit dari Komisi Pemilihan Umum secara resmibelum berbunyi. Praktik semacam ini sudah jamak terjadi padatahun-tahun menjelang pemilihan umum, meski dengan variasipada calon yang akan maju dan aneka cara untuk meraih simpatidan dukungan publik.Meski tak terlihat jelas di mata publik, pertarungan politikitu akan segera merambah ke ruang redaksi (newsroom) media-media di Indonesia. Sebab, sebagian politisi yang akan berlagadalam pemilihan presiden itu juga memiliki media dan dipastikanakan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk ikut memenang-kan partainya, termasuk calonnya yang akan maju dalam kancahpemilihan.Pemanfaatan media untuk kepentingan partai politik bu-kanlah cerita baru. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mem-prediksi bahwa praktik sepert ini bakal lebih massif dalam pemilutahun 2014 karena cukup banyak politisi yang juga merupakanpemilik media, atau sebaliknya. Soal inilah yang bakal banyak me-warnai diskusi soal kebebasan pers di tahun mendatang, selainBab I:Kebebasan Pers di Jakarta
  • 9. 2 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartaancaman kekerasan terhadap jurnalis dan media serta proses hu-kum terhadap jurnalis saat menjalankan profesinya.I.1 Menggugat Independensi MediaReformasi tahun 1998, yang mengakhiri era otoritarianismeOrde Baru, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam politikdan hukum Indonesia. Sistem politik yang lebih demokratis jugaberdampak nyata terhadap kehidupan pers, yang antara lain di-tunjukkan dengan dicabutnya sejumlah campur tangan langsungpemerintah terhadap pers. Di bidang media cetak, ini ditunjukkandengan dihapusnya ketentuan tentang Surat Izin Usaha PenerbitanPers (SIUPP) pada tahun 1999, yang di masa Orde Baru menjadi alatkontrol penting pemerintah terhadap pers.Selain itu, lahir Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 ten-tang Pers, sebagai koreksi atas undang-undang sebelumnya yangmemberi banyak celah bagi campur tangan pemerintah. Regulasibaru itu pula yang menjadi dasar dari lahirnya Dewan Pers inde-penden. Di masa Orde Baru, badan ini dipimpin oleh MenteriPenerangan dan pejabat di Kementerian Penerangan sehinggasulit diharapkan bakal bersikap beda, apalagi melindungi, daripemerintah terkait soal pers.Perkembangan penting lainnya bagi pers paska reformasiadalah kian meraksasanya industri media. Ini ditandai dengan terustumbuhnya perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, dan be-lakangan kepemilikannya sudah mulai terkonsentrasi pada sekitarselusin lembaga saja. Sampai akhir 2012, setidaknya ada 12 pemainbesar di industri media1yang terdiri dari 1329 media cetak, 2258radio dan televisi.Sejumlah orang melihat ini sebagai perkembangan yangpositif dari aspek pertumbuhan media sebagai institusi bisnis, se-lain sebagai institusi sosial dengan fungsi menghibur, mendidik,dan melakukan kontrol sosial. Namun menguatnya aspek bisnismedia juga mengundang kekhawatiran tersendiri karena sangatrentan bagi media untuk hanya mengutamakan fungsinya sebagaiinsitusi bisnis dari institusi sosialnya.Perkembangan lain setelah reformasi adalah mulaiberkurangnya ancaman dari negara, namun di sisi lain juga makin1 Nugroho, et al., 2012) - Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Mapping the landscape ofthe media industry in contemporary Indonesia. Report Series. Engaging Media, EmpoweringSociety: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens’ rights.Research collaboration of Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS RegionalOffice Southeast Asia, funded by Ford Foundation. Jakarta: CIPG and HIVOS. Ke-12-nya ma-sing-masing: MNC Media Group, Jawa Pos Group, Kompas Gramedia Group, Mahaka MediaGroup, Elang Mahkota Teknologi, CT Corp, Visi Media Asia, Media Group, MRA Media, FeminaGroup, Tempo Inti Media dan Beritasatu Media Holding.
  • 10. 3bab IKebebasan Pers di Jakartamenguatnya ancaman dari masyarakat serta dari dalam dirinyasendiri –tepatnya kepentingan pemilik media. Kekhawatiran soalancaman dari dalam seperti menemukan momentumnya belakan-gan ini saat pemilik media juga juga menjadi politisi.Hingga awal 2013, ada sejumlah politisi yang juga menjadipemilik atau pemegang saham utama di media. Antara lain: KetuaGolkar Aburizal Bakrie, pemilih saham Visi Media Asia, yang memi-liki televisi berita TVOne, ANTV, dan portal media online Vivanews.com. Surya Paloh, kini Ketua Umum Partai Nasional Demokrat,adalah pemilik Media Group –memiliki televisi berita Metro TV, danharian Media Indonesia.Pemain baru media yang juga terjun ke gelanggang politikadalah pemilik Group MNC Harry Tanoesoedibyo. MNC memilikitiga stasiun TV (RCTI, Global TV dan MNC TV), satu portal online(Okezone), dan media cetak. Ia sempat bergabung ke organisasimassa Nasional Demokrat sebelum akhirnya bergabung ke Hanura,partai yang dipimpin olehWiranto, mantan Panglima ABRI (kiniTNI)di masa Orde Baru.Soal pemanfaatan media untuk kepentingan pemilik ini men-jadi perguncingan ramai saat temuan Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) muncul ke publik. Menurut data KPI, sepanjang Oktober hing-ga November 2012 RCTI menayangkan 127 iklan Partai NasionalDemokrat. Saat itu Hary Tanosoedibjo masih berkongsi denganNasional Demokrat. Ketika Hary Tanosoedibjo pindah ke Hanura,KPI menemukan, pada 2-15 April 2013 setidaknya ada 11 pem-beritaan tentang Hanura di RCTI, MNC TV dan Global TV. KPI jugamenemukan 143 tayangan iklan politik Aburizal Bakrie di stasiunTV miliknya, TV One1.AJI Jakarta2menilai fenomena pemanfaatan media untuk ke-pentingan politik pemiliknya ini sangat mengkawatirkan. MenurutUmar Idris3, Ketua AJI Jakarta, distorsi semacam ini mengancamindependensi dan kredibilitas media dan merugikan masyarakat.Sebab, ada unsur sensor dalam praktik semacam ini meski secarasamar. Ada kecurigaan bahwa informasi yang dibuat oleh media-media yang dimanfaatkan pemiliknya itu akan menyaring informa-si agar sesuai kepenting pemiliknya, atau cenderung menayangkaninformasi yang sesuai selera pemilik media.“Akibatnya, masyarakattak akan mendapatkan informasi yang obyektif,”kata Umar Idris.Sejumlah lembaga pemeringkat indeks kebebasan pers me-masukkan pengaruh kepentingan politik pemilik dalam newsroom2 Keprihatinan soal ini juga disampaikan AJI Jakarta dalam siaran pers memperingati hari buruhsedunia, 1 Mei 2012. Selain soal kesejahteraan jurnalis, yang juga disinggung adalah ancamanintervensi pemilik perusahaan pers terhadap independensi ruang redaksi terutama menjelangPemilu.3 Wawancara Juni 20013.
  • 11. 4 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartamedia sebagai salah satu faktor penting dalam penilaian kebe-basan pers sebuah negara. Jika pengaruhnya sangat kuat dalamruang pemberitaan, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk inter-vensi dan sensor. Jika yang terjadi adalah dua hal ini, maka pen-garuh kepentingan politik pemilik itu bisa dikategorikan sebagaikekerasan terhadap pers.I.2 Indonesia dalam Indeks Lembaga InternasionalSecara internasional, setidaknya ada dua lembaga yang se-lalu menyoroti potret kebebasan pers seluruh negara. Pertama,Reporters Sans Frontiers (RSF), lembaga yang berbasis di Paris,Prancis. Kedua, Freedom House, organisasi non-pemerintah yangberkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Keduanyamemiliki pendekatan yang sangat mirip dalam menilai indeks ke-bebasan pers sebuah negara, yaitu dengan melihat dari tiga aspekpenting: hukum, politik, dan ekonomi.Selain RSF dan Freedom House, satu lembaga lain yang jugamenyoroti aspek kebebasan pers adalah Committee to ProtectJournalists (CPJ). Bedanya dengan dua organisasi yang disebutlebih dulu, CPJ mengkhususkan pada kasus kekerasan terhadapjurnalis. Indonesia pernah masuk dalam lima besar CPJ pada tahun2010 karena adanya tiga jurnalis yang tewas dalam menjalankanprofesinya. Tahun 2009, Indonesia juga dicatat CPJ dalam daftar 17negara berbahaya bagi jurnalis karena ada satu kasus wartawanterbunuh.Kebebasan pers Indonesia di mata RSF juga tak beranjakbaik, dan malah cenderung memburuk. Dibanding tahun 2009, in-deks Indonesia dalam RSF tahun 2010 mengalami penurunan yangtak sedikit, dari peringkat 101 menjadi 117. Dengan posisi sepertiitu, maka Indonesia kalah dari Timor-Leste, dengan skor 25 danberada di peringkat 94. Namun, posisi Indonesia masih lebih baikdari Singapura yang di peringkat 137 (score 47,50), Malaysia 141 (50,75), Brunei 142 (51,00), Thailand 153 (56,83), Filipina 156 (60,00),Vietnam 165 ( 75,75), Laos 168 (80,50), dan Burma 174 (94,50).Pada tahun 2011 dan 2012, posisi Indonesia anjlok menjadi146. Dengan peringkat ini, Indonesia lebih buruk dari Malaysiayang berada di peringkat 122 (dengan skor 56,00), Brunei (125,skor 56,20), Singapura (135, skor 61,00), Thailand (137, skor 61,50),Filipina (140, skor 64,50). Dengan peringkat ini, posisi ini malah leb-ih jelek dari Rusia (142, skor 66,00) atau Colombia (143, skor 66,50).Di tahun 2013, peringkat Indonesia membaik menjadi 139.Dengan posisi ini, Indonesia juga memiliki peringkat yang lebih ba-gus dibanding kolega Asia-nya, seperti Malaysia (145, skor 42,73),
  • 12. 5bab IKebebasan Pers di JakartaFilipina (147, skor 43,11), Singapura (149, skor 43,43), dan Myanmar(151, skor 44,71). Tapi, dengan perbaikan peringkat ini, Indonesiamasih kalah dari bekas provinsi ke-27 negara ini: Timor Timur (per-ingkat 90, skor 28,72).Dalam peringkat yang dibuat Freedom House, posisi iniIndonesia bervariasi dalam soal skor tapi tidak dalam kategori. Jikadi tahun 2002 skornya 53, secara perlahan kemudian naik men-jadi 56 tahun 2013.Tahun berikutnyaturun menjadi 55dan naik menjadi58 dalam dua tahunberturut-turut: 2005dan 2006. Setelahitu, skor Indonesiamengalami penurunan dari 54 dalam tiga tahun berturut-turutselama 2007 sampai 2009, sebelum akhirnya turun 52 di tahun2010, 53 di tahun 2011, dan 49 di tahun 2012. Untuk kategorinya,Indonesia belum pernah berpindah dari “bebas sebagian” (partlyfree).I.3 Indeks Kebebasan Pers JakartaUntuk pertama kalinya Indonesia memiliki perangkatsendiri untuk membuat indeks kebebasan pers untuk provinsi.Pemeringkatan ini dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi(ISAI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Southeast Asian PressAlliance (SEAPA), yang hasilnya diumumkan 14 Mei 2013 di Jakarta.Ada sejumlah hal yang diukur dalam pembuatan indeks ini. JikaRSF dan FreedomHouse mengukurindeks negara, apayang dilakukan ISAI-AJI-SEAPA ini meny-usun indeks masing-masing provinsi.Dalam indeks kebebasan pers tahun 2012, Provinsi NanggroeAceh Darussalam mendukuki peringkat pertama sebagai provinsiyang paling tidak bebas. Sementara di bandul yang berlawanan,Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi yangpaling bebas bagi pers. Sedangkan Jakarta, ibukota negara, pering-katnya hanya lebih baik dari Aceh, yaitu di peringkat kedua sebagaidaerah“berbahaya”bagi jurnalis.
  • 13. 6 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di JakartaJakarta menduduki peringkat keduaterburuk karena jumlah kasus kekerasandi kota ini mendekati jumlah yang terjadidi Aceh. Ini memang bukan sesuatu yangsangat mengejutkan. Berdasarkan pantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sudahbeberapa kali Jakarta dinobatkan sebagaidaerah “merah” bagi jurnalis karena banyaknya kasus kekerasan. Pada tahun 2007,Jakarta berada di peringkat teratas karenapaling banyak terjadi kasus kekerasan, yaitu 17 kasus. Pada tahun berikutnya, 2008,peringkatnya menjadi nomor dua denganadanya 9 kasus kekerasan. Pada tahun2009, Jakarta kembali menduduki peringkat teratas dengan 6 kasus kekerasan.Berdasarkan data Indeks KebebasanPers 2012 di Indonesia, ada 11 kasus diJakarta yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengan-cam kebebasan pers. Kasus terbanyak masih berupa se-rangan fisik, yaitu sebanyak lima kasus. Selebihnya berupaintimidasi, ancaman, gugatan hukum, menghalang-ha-langi jurnalis saat meliput, alokasi dana untuk wartawan,diberhentikan dari tempat kerjanya karena konflik denganmanajemen media dan berencana membentuk serikatpekerja4.Di antara 11 kasus itu, yang cukup menarik adalahkasus sensor yang dialami The Jakarta Post, harian ber-bahasa Inggris. Kasus ini bermula dari pemuatan soalmenteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang memi-liki hubungan khusus dengan penari keroncong SundariSoektojo. Dalam berita Jakarta Post itu disebutkan bahwaagen Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mengkonfirmasikebenaran keduanya sudah menikah selama lima tahun.Purnomo sempat membelikan sebuah rumah dan mobilmewah senilai miliaran rupiah untuk Sundari.Marah atas berita itu, Poernomo memanggil penu-lis berita itu, Bagus Saragih, untuk datang ke kantorKementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat.Di sana, Saragih ditemui Poernomo bersama dua pejabatKementerian Pertahanan dan mendapatkan seranganverbal. “Mereka berdua bilang, saya masukin ke (tahanan)Guntur kamu. Mereka juga bilang, kalau ini masih Orde Baru, kamu
  • 14. 7bab IKebebasan Pers di Jakartasudah mati,” kata seorang sumber, menirukan kata-kata ancamandari dua pejabat pertahanan itu5.Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa Poernomojuga sempat mengucapkan kalimat yang bernada mengancam.“Saya sudah punya data-data lengkap kamu. Saya tidak mau tang-gung jawab kalau BIN bergerak,” kata sumber itu, menirukan uca-pan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. PejabatKementerian Pertahanan membantah ada ancaman dalam perte-muan yang berlangsung hampir satu jam tersebut6.Kasus terkait kekerasan terhadap kebebasan berekspresiyang juga penting dicatat adalah soal penolakan terhadap IrsyadManji, jurnalis Kanada dan penulis buku ‘Allah, Liberty and Love’oleh kelompok Islam garis keras Front Pembela Islam (FPI). Acarakuliah umum dan peluncuran buku Iman, Cinta dan Kebebasanoleh Irsyad Mandji yang diselenggarakan di komunitas Salihara,4 Mei 2012, dibubarkan polisi atas tekanan FPI7. Ketua FPI SalimAlatas mengatakan, mereka melakukan unjuk rasa karena bukuitu dianggap merusak moral bangsa8. Tekanan serupa juga dilaku-kan FPI saat AJI Jakarta menggelar diskusi dengan mengundangIrsjad Manji sebagai pembicara, 5 Mei 2012. Diskusi yang sempatdiminta untuk dibatalkan itu akhirnya bisa terlaksana tanpa insidenberarti. AJI Jakarta meminta bantuan pengamanan dari Banser,sayap pemuda dari organsiasi Islam Nahdlatul Ulama, untuk pen-gamanan acara itu9.I.4 Ancaman (Masih) dari RegulasiSalah satu faktor yang menjadi dasar penilaian sejumlah lem-baga pemeringkat internasional seperti Reporter Sans Frontiersdan Freedom House soal kebebasan pers juga meliputi aspek un-dang-undang sebuah negara. Adanya regulasi yang menyediakanancaman pemidanaan terhadap jurnalis merupakan salah satu fak-tor penting untuk menilai situasi kebebasan pers sebuah negara.Pemidanaan terhadap jurnalis dan media dianggap sebagai salahsatu bentuk kekerasan terhadap pers.Dalam KUHP saja, setidaknya ada 17 delik10yang bisa me-nyeret jurnalis ke penjara. Delik-deliknya antara lain: pembocoran4 Lebih detail soal kasus-kasusnya, ada dalam lampiran.5 Tempo.co, Menteri Purnomo Ancam Wartawan Jakarta Post?, Selasa, 25 September 2012. Linkdiakses pada 10 Juni 2013.6 Tempo.co, Kementerian Pertahanan BantahAncam Wartawan, Selasa, 25 September 2012. Linkdiakses pada 10 Juni 2013.7 Salihara.com, Kronologi Pembubaran Paksa Diskusi Irshad Manji, 5 Mei 2012.8 Tempo.com, Serbu Diskusi Salihara, Bos FPI Belum Baca Buku Irshad Manji, 5 Mei 2012. Meskiorganisasinya memprotes buku itu, Ketua FPI Salim Alatas mengaku belum membaca bukuyang ditulis Irshad Manji ini. Ia hanya mendapat pengaduan dari Dewan Pimpinan Wilayah FPIJakarta Selatan bahwa buku itu mengajarkan kesesatan.
  • 15. 8 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartarahasia negara; pembocoran rahasia pertahanan keamanan nega-ra; penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; penghinaanterhadap wakil negara asing; permusuhan, kebencian atau peng-hinaan terhadap pemerintah; pernyataan perasaan permusuhan,kebencian atau penghinaan golongan; perasaan permusuhan, pe-nyalahgunaan atau penodaan agama; penghinaan terhadap pen-guasa atau badan umum; pelanggaran kesusilaan; pemberitaanpalsu; dan pelanggaran ketertiban umum.Pidana pencemaran baik dalam KUHP, menggunakan pasal310 a. (1) dan (2). Kedua ayat itu sama-sama mengatur tentangpenghinaan. Bedanya, ayat yang pertama menjerat ”setiap orang”,tak peduli jurnalis atau bukan. Sedangkan ayat kedua banyakmenyeret jurnalis karena pasal ini mengatur kasus pencemaranyang dilakukan ”dengan tulisan” atau ”gambaran yang disiarkan.”Ancaman hukuman penjaranya juga berbeda: ayat pertama sem-bilan bulan penjara, yang kedua lebih berat tiga bulan: 12 bulanpenjara.Untuk kasus perdata, yang dipakai untuk menjerat jurnalisdan media dalam kasus pencemaran nama baik adalah pasal 1365dan 1372 KUH Perdata. Pasal 1365 menjadi dasar hukum umumuntuk setiap orang yang merasa hak perdatanya dilanggar melaluituduhan “perbuatan melanggar hukum”. Sedangkan pasal 1372menjadi dasar untuk meminta ganti rugi dan pemulihan nama baikdalam gugatan perdata penghinaan atau pencemaran nama baik.Setelah lebih dari 60 tahun pelaksanaan KUH Pidana dan KUHPerdata, isu pencemaran nama baik memasuki babak baru denganlahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik. Regulasi baru ini seperti menambah“sen-jata”dan“amunisi”baru bagi mereka yang merasa dirugikan mediakarena pemberitaan. Ancaman hukumannya juga lebih berat dariKUHP, yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.9 Jakarta Post, Banser NU shield Irshad Manji’s Jakarta second book launch, 6 Mei 2012, danwawancara Ketua AJI Jakarta Umar Idris. Menurut Umar, polisi sebelumnya sudah meminta agarIrshad Manji tidak usah berbicara dalam diskusi tersebut. AJI Jakarta menolak permintaan itusehingga acara diskusi tetap berlangsung dengan Irsyad Mandji sebagai pembicara.10 Delik-delik pidana yang bisa menyeret jurnalis ke penjara cukup banyak tersedia dalam KUHP.Rinciannya: pembocoran rahasia negara; pembocoran rahasia pertahanan keamanan negara;penghinaan terhadap wakil negara asing; permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadappemerintah; pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan; perasaanpermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama; penghasutan; penawaran tindak pidana;penghinaan terhadap penguasa atau badan umum; pelanggaran kesusilaan; pemberitaan palsu;penghinaan atau pencemaran orang mati; pelanggaran hak ingkar; penadahan penerbitan danpercetakan; penanggulangan kejahatan; dan pelanggaran ketertiban umum. Dalam perkemban-gannya, ada dua delik lain yang juga bisa menyeret jurnalis ke pengadilan, yaitu Pasal 134,136 bis dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden serta penghi-naan serta pasal Pasal 154 dan 155 KUHP tentang pernyataan perasaan permusuhan, keben-cian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, yang akhirnya dinyatakan tak berlaku.Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dalamsidang 6 Desember 2006.
  • 16. 9bab IKebebasan Pers di JakartaSelain KUHP, undang-undang lain yang bisa menjerat jurna-lis ke penjara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 ten-tang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang KeterbukaanInformasi Publik UU No 14 Tahun 2008, dan Undang-UndangNomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.Hingga saat ini, KUHP peninggalan penjajah Belanda inilahyang masih berlaku dan dipakai untuk menjerat wartawan ke pen-jara. Sudah lama pemerintah ingin merevisi regulasi itu tapi takkunjung membuahkan hasil. DPR periode 2009-2014 dan pemer-intah kembali berencana melakukan revisi terhadap KUHP itu danmenargetkan untuk kelar sebelum Oktober 201311. Namun adabayang-bayang kekhawatiran bahwa regulasi itu justru bergerakke arah yang lebih konservatif, atau tidak lebih baik dari yang adasaat ini.11 Inilah.com, DPR Kebut Tuntaskan Revisi KUHP dan KUHAP, Rabu, 10 April 2013. Link diaksespada 10 Juni 2013.
  • 17. 10 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakarta
  • 18. 11bab IIIndustri Media dan Kesejahteraan JurnalisDi antara hal yang paling mencolok dari pertumbuhanmedia di Indonesia adalah aspek industrinya. Geliatini mulai terjadi sejak reformasi 1998, yang itu ditan-dai dengan kian meraksasanya perusahaan media.Perkembangan ini juga diikuti oleh makin mengerucutnya kepemi-likan media kepada sekitar selusin perusahaan besar, yang biasan-ya berupa korporasi besar dan tak hanya melulu bergerak di bidangproduksi berita. Sebagian juga memiliki cabang bisnis yang jauhdari urusan bisnis terkait informasi, seperti tambang, supermarketdan semacamnya.Selain soal pertumbuhan bisnis, yang juga menarik untukdisorot terkait aspek bisnis media adalah soal kesejahteraan parapekerjanya, khususnya jurnalis. Kesejahteraan merupakan faktorpenting, meski bukan satu-satunya, dalam menunjang pertumbu-han industri media. Hanya saja, kesejahteraan yang diterima jurna-lis seringkali tak selalu mencerminkan gambaran industri mediayang secara umum cukup menggembirakan.II.1 Bisnis yang Terus MenggeliatAda sejumlah indikator untuk melihat apakah industri mediadi sebuah negara mengalami pertumbuhan atau justru sebaliknya.Dua yang terpenting adalah naik turunnya jumlah perusahaan me-dia dan pertumbuhan iklannya. Tentu saja, aspek ini hanya melihatsoal ekonomi dari sebuah media, bukan politiknya. Melihat duakomponen itu, pers Indonesia di tahun 2012 hingga awal 2013memberikan catatan menggembirakan.Sebut saja pertumbuhan media cetak. Tahun 2012 mencatatbahwa pertumbuhan jumlahnya memang cukup stabil setelahsempat mengalami lonjakan sangat drastis pada masa awal-awalBab II:Industri Media danKesejahteraan Jurnalis
  • 19. 12 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartareformasi. Hanya kurang dari 300 dimasa Orde Baru, jumlahnya sempatmencapai 1.800 penerbitan pada ta-hun 2000. Sebagian itu disebabkanoleh euforia publik menyaksikan bah-wa ketentuan SIUPP sudah dicabutsehingga banyak orang yang men-gambil peluang dalam bisnis mediacetak, yang sebelumnya tergolongsulit karena beratnya persyaratanyang harus dipenuhi.Meski mendekati 2.000 padatahun 2000, jumlah itu perlahan-lahan mulai terkoreksi. Banyak me-dia yang akhirnya menghilang dariperedaran, entah karena sudah takterbit lagi karena tak diterima pasaratau karena alasan tak ada dana un-tuk meneruskan operasionalnya.Rasionalisasi jumlah penerbitan persmulai terjadi sejak tahun 2006, den-gan mulai turunnya jumlah media dari 1.800 menjadi sekitar 1.000.Tahun 2012 juga menandai pada masih stabillnya angka penerbi-tan media cetak di Indonesia pada kisaran itu.Data jumlah penerbitan media cetak yang dirilis Dewan Persjauh lebih kecil. Berdasarkan data Dewan pers tahun 2012, totaljumlah media cetak hanya 366 se-cara nasional, dengan jumlah hariansebanyak 208, media mingguan 121dan media bulanan 37. Pada tahun2010, Dewan Pers mencatat jumlahmedia cetak sebanyak 952, denganrincian: media harian (306), mediamingguan 389, dan media bulanan257.Kecilnya jumlah media pener-bitan di tahun 2012 dalam dataDewan pers karena perubahanmetode pendataan yang lebih ket-at dari tahun-tahun sebelumnya.Untuk pendataan tahun 2012, hanyamedia yang jelas penanggungjaw-abnya dalam susunan redaksinya,
  • 20. 13bab IIIndustri Media dan Kesejahteraan Jurnalisdan memiliki badan hukum, yang dimasukkan dalam daftar DewanPers.Nama pers yang mirip dengan nama lembaga negara sepertiKPK, Buser, BIN, Bakin, sudah tak lagi dimasukkan dalam pendataanuntuk menghindari ‘kesalahpahaman identifikasi’. Kecilnya jumlahdata juga karena sekitar 50 persen dari perusahaan media yangdidata tak mengembalikan formulir pendataan ke Dewan Pers, ter-masuk di antaranya media mainstreamdi Jakarta.Dengan melihat statistik yangdirilis Serikat Penerbit Pers (SPS) diatas, jumlah suratkabar mengalamipenurunan, yaitu dari 1.366 media ditahun 2011 menjadi 1.329 pada tahun2012. Sedangkan dari jumlah oplah,mengalami penurunan dari 25.278.885menjadi 23.370.884 pada tahun 2014.Menurut Asmono Wikan, penyumbangpenurunan terbesar dalam jumlah media pada tahun 2014 adalahkarena Surat Kabar Mingguan.Sebagian besar media, baik jumlah maupun oplah, masih be-rada di Jakarta. Dengan menggunakan data SPS, hampir sepertigadari jumlah media berada di Jakarta. Lebih dari 50 persen oplah se-cara Nasional juga berputar di Jakarta.Jika melihat data statistik media di Jakarta, jumlah media ta-hun 2012 mengalami pertumbuhan dalam segi jumlah. Jika padatahun 2011 ada 424, jumlahnya naik menjadi 446. Jika perbandin-gannya dengan tahun 2010, kenaikannya lebih besar karena saatitu sebanyak 346. Berbeda dengan dari segi jumlah, pertumbuhanoplahnya justru sebaliknya. Jika di tahun 2011 sebanyak 16.173.570eksemplar, tahun 2012 turun menjadi 15.104.254. Hanya jikadibandingkan dengan jumlah oplah tahun 2010, situasi tahun 2010bisa mengalami peningkatan.Berbeda dengan media cetak, jumlah media penyiaran men-galami pertumbuhan. Jumlah televisi secara nasional sampai 2013sebanyak 2.436, lebih banyak dari tahun 2011 yang sebanyak 2.258.Untuk televisi, yang terbanyak adalah stasiunTV swasta dibanding-kan dengan TV publik, tv komunitas atau TV berlangganan. Untukradio, yang terbanyak adalah radio swasta dibanding dengan radiopublik dan radio komunitas.Pendataan Dewan Pers menunjukkan hasil berbeda. Secaranasional, menurut pendataan Dewan Pers 2012, menyebut ada 611radio dan 173 televisi. Untuk di daerah DKI Jakarta, jumlah radionya
  • 21. 14 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartasebanyak 41, televisi ada 16. Jika dibandingkan dengan pendataanyang dilakukan tahun 2010, jumlah radio di Jakarta versi DewanPers sebanyak 26 radio dan 16 televisi.Di luar cetak dan penyiaran, media online juga mencatatsejumlah perkembangan. Karena belum masuk dalam pendataanyang dilakukan SPS, tak mudah untuk memonitor secara pastiberapa estimasi jumlahnya jumlahnya hingga saat ini. Selain diJakarta, media berita online juga tersebar di luar Jakarta. Untukmedia online berita mainstream di Jakarta, ini diantaranya: Detik.com, Vivanew.co.id, Kompas.com, Okezone.com, Kapanlagi.com,dan Tempo.co.Karakter media online yang bertahan hingga saat ini memi-liki corak berbeda dengan sebelumnya. Di masa awal media onlinedi Indonesia, awal tahun 2000, sejumlah media online membangunbisnisnya sendiri tanpa berada di bawah korporasi besar. Situasi inisudah mulai bergeser saat ini di mana media online mainstrem su-dah berada di bawah induks perusahaan raksasa media. Detikcomkini sudah berada di bawah keluarga Trans Corp, Kompas.comadalah Kompas Gramedia,Vivanews adalah bagian dari GroupViva,dan Tempo.co adalah bagian dari group Tempo.Online masih merupakan platform yang menjanjikan, karenapertumbuhan pengguna internet yang makin besar. Hingga akhir2012, pengguna internet Indonesia sebanyak 55 juta pengguna,sekitar 22,1 persen dari populasi penduduk yang 248 juta. Jumlahini memang sudah mengalami perkembangan yang sangat signifi-kan jika dibandingkan dengan masa-masa awal booming peng-gunaan internet di Indonesia yang hanya 2 juta pada tahun 2000.Dengan jumlah 55 juta pengguna, Indonesia menjadi 5,1 persendari populasi pengguna internet di Asia.Soal data pengguna internet tahun 2012, Asosiasi PenyediaJasa Internet Indonesia (APJI) memberi data yang lebih besar, yaitu63 juta. APJI memprediksi pengguna internet akan terus mening-kat secara signifikan dalam tahun-tahun mendatang.Taksiran APJII,pengguna internet Indonesia akan menjadi 107 juta pada 2014 danakan bertambah 32 juta lagi pada tahun 2015 sehingga menjadi139 juta.II.2 Dominasi TV dalam Perebutan Kue IklanIndikator penting lain dari sehat atau tidaknya industri me-dia adalah melalui alokasi dan pertumbuhan iklannya. Data yangdirilis oleh Nielsen awal tahun 2013 menunjukkan bahwa kue iklantahun 2012 bertambah cukup signifikan, yaitu sekitar Rp 15 triliun.Jumlah ini juga lebih besar dibandingkan dengan pertambahan
  • 22. 15bab IIIndustri Media dan Kesejahteraan Jurnaliskue iklan dari tahun 2010 ke 2012 yang sebesar Rp 12 triliun. Tentusaja harus dicatat, data perolehan iklan yang dilansir Nielsen iniberdasarkan harga resmi iklan (publish rate), belum mempertim-bangkan diskon dan semacamnya.Kue iklan di mediaIndonesia cukup fluktua-tif jumlahnya. Kue iklantahun 2007 naik sebesar17 persen dibandingkandengan kue tahun 2006.Kue iklan tahun 2008 ber-tambah 19 persen darijumlah tahun 2007. Jumlah iklan untuk tahun 2009 mengalamikenaikan sekitar Rp 7 triliun meski prosentasenya lebih kecil daritahun sebelumnya, yaitu sekitar 16 persen. Kenaikan cukup besarterjadi pada perolehan iklan tahun 2010, yaitu naik sebesar 23 pers-en dibanding tahun sebelumnya. Dua tahun berikutnya, terus adakenaikan meski prosentasenya tak sebesar tahun 2010: pada tahun2011 kenaikannya 21 persen, tahun 2012 naik 20 persen.Menurut Sekjen Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) AsmonoWikan12, gambaran kue iklan tahun 2012 menunjukkan bahwa bis-nis ini masih terus menggeliat. Perolehan iklan itu juga menunjuk-kan bagaimana TV masih memimpin dalam perolehan iklan, yaitumeraih 64 persen dari total iklan Rp 87,471 triliun. Pada tahun se-belumnya, perolehan TV juga masih yang terbesar meski denganprosentase yang lebih kecil dari tahun ini, yaitu 63 persen dari totalRp 72,680 triliun.Dalam kurun waktu lima tahun ini, pertumbuhan iklan TVmemang cenderung naik. Jika dibandingkan antara pendapa-tan iklan TV tahun 2008 dengan 2009, ada kenaikan sebanyak 14%. Begitu juga dengan tiga tahun berikutnya: 2009 ke 2010 naik26 %, 2010 ke 2011 naik 22 %, dan 2011 ke 2012 naik 24 persen.Prosentase pertumbuhan ini masih lebih tinggi dari iklan di suratk-abar yang prestasi tertingginya 23 % di tahun 2009 atau majalahyang prosentase kenaikan tertingginya sebesar 10 persen padatahun 2010 dan 2011.Berdasarkan data Nielsen, penyumbang iklan terbesar untuktahun 2012 adalah dari sektor alat komunikasi dan jasa, yaitu se-banyak Rp 4,9 triliun. Tahun sebelumnya, sektor ini juga menjadimemimpin dengan prosentase yang lebih besar. Penyumbang ked-ua adalah iklan dari pemerintahan dan organisasi politik yang jum-lahnya sebesar Rp 4,3 triliun. Dibandingkan dengan pengeluarantahun sebelumnya, tahun ini nialinya lebih besar 34 %. Peringkat
  • 23. 16 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartaberikutnya diduduki oleh iklan produk perawatan rambut yangsebesar Rp 4,1 triliun.Lalu, bagaimana dengan kue iklan untuk media online? Padatahun 2012, Nielsen belum menghitung perolehan kue iklan di on-line. Menurut Asmono Wikan, dengan tak masuknya iklan onlinedalam radar Nielsen, maka taksiran perolehan iklan benar-benarmengandalkan pada data yang dipasok oleh para pemain di por-tal berita media online seperti Detik.com, Vivanews, Kompas.com,Okezone, Merdeka.com, Tempo.co dan sejenisnya. Berdasarkan in-formasi yang dimilikinya, jumlah iklan di portal berita online (tidaktermasuk iklan mesin pencari atau situs non-berita) pada tahun2012, sekitar Rp 300 miliar. “Kue itu sebagian besar dinikmati olehsekitar lima portal berita besar,”kata Asmono Wikan.Redaktur Eksekutif Tempo.co Burhan Solihin12setuju dengantaksiran Asmono Wikan soal perolehan iklan portal berita onlineyang tahun 2012. Menurut dia, perolehan iklan portal berita on-line itu memang tak mencerminkan kue di dunia online yang se-benarnya. Di Indonesia, yang menikmati kue iklan terbesar adalahmesin pencari Google. Berapa taksiran kue iklan yang bisa diterimaGoogle di Indonesia, yang iklan produknya juga terpasang di situsumum atau portal berita lainnya? Kata Burhan, ada yang menaksirangkanya bisa sampai Rp 800 miliar setahun.Jumlah iklan itu tentu sajamasih kecil dibanding perole-han iklan media cetak, apalagidibandingkan dengan televisidi tahun 2012. Padahal, parapemain di portal media onlinememiliki ekspektasi besar soalperolehan iklan karena pertumbuhan pengguna internet yangsangat besar. “Saya agak heran mengapa penetrasi iklan di peru-sahaan dotcom belum sebesar yang kita bayangkan sebelumnya,”kata Agung Prasetyo, CEO kelompok Kompas Gramedia. Group inimemiliki portal berita online Kompas.com.Apakah pemain media online salah menaksir fenomenakebangkitan media online seperti prediksi yang meleset tentangbooming online pada tahun 2000-an? Atau, ini baru tahap pertum-buhan sehingga kue iklan sebenarnya masih belum merupakanangka sebenarnya. APJII sendiri menaksir bahwa perolehan iklantahun 2013 akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Taksiran ke-naikannya sekitar 100 persen14, yang itu artinya menjadi sekitar Rp600 miliar hingga akhir tahun 2013 ini.12 Wawancara Juni 2013.
  • 24. 17bab IIIndustri Media dan Kesejahteraan JurnalisTaksiran itu hanya meliputi perolehaniklan untuk portal berita, tidak termasukdari media berplatform online lainnya. SituseMarketer membuat taksiran yang cukupoptimistis untuk perolehan iklan online diIndonesia15. Menurut eMarketer, tahun 2013 ini perolehan iklan on-line Indonesia akan sebesar US$ 1,32 miliar atau setara Rp 12,936triliun16. Untuk tahun 2014, diperkirakan bakal mencapai US$ 2,07miliar, 2015 menjadi US$ 2,96 miliar, dan 2016 menjadi US$ 4,02miliar.Dalam tiga tahun mendatang (2016), eMarketer meprediksiperolehan iklan online Indonesia sebesar US$ 4,02 miliar, dan itumengalahkan India (US$ 1,65 miliar) dan Korea Selatan (US$ 3,25miliar). Prediksi optimistis serupa dikemukakan Media Partner Asia,yang memprediksi kue iklan digital Indoensia akan tumbuh 20-30persen per tahun dalam kurun waktu 2010 sampai 201517. Di tahun2015, pengeluaran iklan di online akan membesar –meski lebihkecil dari prediksi eMarketer—hingga mencapai US$ 145 juta atausetara Rp 1,421 tilliun.II.3 Menyorot Kesejahteraan JurnalisSejumlah statistik di atas menunjukkan bahwa bisnis ini ma-kin tumbuh, dan beberapa dengan tingkat yang cukup signifikan.Yang perlu dilihat kemudian adalah,apakah ini diikuti oleh perbaikanterhadap kesejahteraan jurnalisnyasebagai penopang penting daribergeraknya industri ini. Data ha-sil survey upah layak dan upah riiljurnalis di Jakarta akan berbicarasoal apakah tumbuhnya bisnis me-dia membawa perbaikan bagi kes-ejahteraan pekerjanya.Berdasarkan hasil survey, AJIJakarta menetapkan bahwa upahlayak jurnalis tahun 2013 sebesarRp 5,4 juta. Jika dibandingkan dengan besaran upah layak tahunsebelumnya, kenaikannya relatif sedikit. Kenaikan relatif cukup be-sar jika dibandingkan dengan upah layak tahun 2011. Tahun 2012,upah layak versi AJI Jakarta sebesar Rp 5,2 juta, tahun 2012 sebesarRp 4,7 juta.13 Wawancara Burhan Solihin, Juni 2013.
  • 25. 18 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di JakartaProsentase kenaikan upah layak AJI Jakarta dari tahun 2012ke 2013 ini masih lebih kecil dari prosentase kenaikan upah mini-mum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2013 yang naik hampir 50persen dibanding tahun sebelumnya. UMP DKI Jakarta tahun 2012sebesar  Rp 1.529.150, UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta.Upah layak yang disodorkan AJI Jakarta ini memang dua kalilipat lebih besar dari UMP DKI Jakarta, tapi sebenarnya tak jauh ber-beda –malah mungkin ada yang lebih kecil- dari sektor profesionallainnya. Menurut data Kelly Service, seorang akuntan pajak denganpengalaman 3-5 tahun bisa mendapatkan penghasilan Rp 5 sam-pai Rp 9 juta per bulan, analis program atau teknisi perangkat lunakyang memiliki pengalaman 2 sampai 6 tahun bisa mendapatkangaji antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta per bulan. Sedangkan sekre-taris eksekutif dengan pengalaman kerja 3-5 tahun bisa mendapat-kan gaji Rp 6,2 juta sampai Rp 9,5 juta18.Dengan gambaran upah riil terhadap jurnalis baru di TV, ce-tak, online dan radio, sebagain besar tak memenuhi standar upahlayak AJI Jakarta. Hanya dua media, yaitu harian berbahasa InggrisThe Jakarta Post dan harian Bisnis Indonesia yang besar gajinya be-rada di kisaran upah layak AJI Jakarta. Selebihnya, berada di bawahitu. Sekalipun menggunakan upah layak versi AJI Jakarta tahun2012, hanya dua media itu saja yang bisa memenuhinya.Fakta ini sangat menyedihkan di tengah perkembanganjumlah media yang sebenarnya berada dalam tahap yang sudahberkembang baik. Terutama jika jurnalis yang menerima upahitu merupakan bagian dari media mainstream di Jakarta, sepertijurnalis yang bekerja di MNC, Tempo, Kompas, Viva Media, MediaIndonesia, Trans Corps. Media-media ini merupakan korporasi me-dia besar di Indonesia, yang secara bisnis juga dianggap lebih ma-pan dan menjanjikan.Kesehatan bisnis sebuah media, yang memang tak samaantara satu perusahaan dengan lainnya, kerap menjadi dasar un-tuk memberikan upah. Media-media yang belum sehat kerap ber-lindung dengan dalih itu jika tak bisa memberikan upah secaralayak sesuai standar AJI Jakarta. Namun ada juga yang merasasudah memberikan upah “layak” karena memberikannya sudahdi atas UMP DKI Jakarta. Jika ukurannya adalah UMP DKI Jakarta,hampir semuanya sudah memenuhinya kecuali Penaone.com dan14 Pers Kita, Seret Iklan Bisnis Dotcom, edisi Mei 2013.15 Pada tahun 2010, perolehan iklan online di Indonesia US$ 0,12 miliar atau Rp 1,176 triliun. Padatahun 2011, iklan yang diraih online US$ 0,33 miliar atau setara Rp 3,234 triliun. Untuk tahun2012, iklan di online US$ 0,80 miliar atau setara Rp 7,84 triliun.16 Dengan asumsi kurs US$ 1=Rp 980017 Karaniya Dharmasaputra, dalam Lanskap Media Digital Indonesia 2012, dalam Media Directory2011-2012, SPS, 2013.
  • 26. 19bab IIIndustri Media dan Kesejahteraan JurnalisLensaindonesia.com. AJI Jakarta menilai upah layak, bukan upahminimum provinsi, yang harusnya menjadi standar pengupahanuntuk menghormati pekerja profesional seperti jurnalis.II.4 Serikat Pekerja Media di JakartaSalah satu cara untuk memperjuangkan kesejahteraan diperusahaan bisa dilakukan melalui organisasi serikat pekerja. Pasal4 dari Undang Undang Nomor 21 tahun2000 tentang Serikat pekerja/SerikatBuruh itu cukup jelas menyebut soalfungsinya: “Serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan per-lindungan, pembelaan hak dan kepent-ingan, serta meningkatkan kesejahter-aan yang layak bagi pekerja/buruh dankeluarganya.”Undang-undang itu memangmemberi perlindungan hukum yang jelasterhadap pekerja, termasuk di media,untuk berserikat. Hanya saja, tak semu-dah itu pelaksanaannya di lapangan.Berdasarkan monitoring yang dilakukanAJI dan Federasi Serikat Pekerja MediaIndependen (FSPMI), jumlah serikat pe-kerja media di Indonesia hanya sekitar 31.Jumlah ini sangat minim dibandingkandengan jumlah media di Indonesia yanglebih dari 3.000-an. Sebagian besar serikat pekerja itu berada diJakarta19.Kondisi umum serikat pekerja, termasuk di Jakarta, memangtidak cukup menggembirakan. Selain dari segi jumlah yang cu-kup kecil, pertumbuhannya juga sangat lambat. Ada sejumlah halyang menjadi penyebabnya. Pertama, masih minimnya kesadaranpekerja media untuk berserikat. Kedua, masih kuatnya resistensimanajemen perusahaan media terhadap lahirnya serikat pekerja.Kombinasi dua soal inilah yang membuat pertumbuhan serikatpekerja mengalami stagnasi cukup besar setelah sempat tumbuhpaska tahun 1998.Bagi AJI Jakarta, lambannya pertumbuhan serikat pekerjaini menjadi keprihatinan tersendiri. Saat memperingati hari bu-ruh 1 Mei 2012, AJI Jakarta mendesak perusahaan media untuk18 Kelly, Employment Outlook and Salary Guide 2011/12, 2012.
  • 27. 20 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartamelindungi kebebasan bersu-ara dan berserikat, selain lebihmenghargai jurnalisnya den-gan memberikan upah layakdan memperbaiki kontrakkerja bagi jurnalis yang ber-status bukan karyawan tetap.Perkembangan yang terjadidi tahun-tahun belakanganini memang tak bisa dibilangmenggembirakan.Pada tahun 2012, parajurnalis anggota dan pengu-rus Sekar Indonesia Finance Today (IFT) tengah memperjuangkanhak normatifnya. Mereka menuntut manajemen PT IndonesiaFinanindo Media, perusahaan media penerbit harian IFT mengem-balikan pemotongan gaji sepihak 5%-27,5% yang berlaku sejakFebruari 2012, membayarkan kompensasi tunai atas tunggakanJamsostek selama lebih dari setahun, dan membayarkan tung-gakan tunjangan kesehatan tahun 2011.Semua tuntutan karyawan dan pengurus serikat pekerja IFTitu merupakan hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama(Kontrak Kerja). Bukannya menerima aspirasi itu, manajemen IFTmalah melakukan PHK terhadap 13 anggota dan pengurus seri-kat pekerjanya. Hingga awal 2013, proses hukum dalam kasusPHK terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja IFT masihberlangsung.Kasus lain yang juga terkait dengan perjuangan hak pekerjamedia dilakukan oleh Luviana, dari Metro TV. Ia menuntut perbai-kan kesejahteraan, meminta perbaikan manajemen ruang reda-ksi, dan menggagas berdirinya organisasi pekerja yang mampumemperjuangan aspirasi karyawan di Metero TV, perusahaan tele-visi milik Surya Paloh, pengusaha yang juga pendiri Partai NasionalDemokrat. Bukannya diakomodasi, Luvina dan dua koleganya just-ru diminta mundur pada 31 Januari 2012 dan di-PHK secara sepihakpada 27 Juni 201220.Hingga awal 2013, kasus PHK terhadap Luviana ini masihbelum selesai. Ia terus melakukan perlawanan, antara lain den-gan menggalang dukungan publik dan mempertanyakannya ke-pada pemiliknya, Surya Paloh. Usaha ini tak mudah. Dalam sebuahdemonstrasi yang dilakukan pendukung Luviana ke kantor Surya19 Jumlah serikat pekerja media di Jakarta tahun 2013 ini berkurang karena Serikat Pekerja SmartFM , Serikat Pekerja Suara Pembaruan, dan Serikat Pekerja Indonesia Finance Today (IFT) matisetelah anggota dan pengurusnya di-PHK atau diminta mundur oleh manajemen perusahaan.
  • 28. 21bab IIIndustri Media dan Kesejahteraan JurnalisPaloh di kawasan Menteng,Jakarta Pusat, 16 Januari2013, mereka dihadapi den-gan kekerasan oleh massadari Nasional Demokrat. AJIJakarta mengecam aksi ke-kerasan itu dan memintapolisi mengusut dan menyer-et pelakunya ke pengadilan21.Saat itu, orang-orangdari partai Nasional Demokrat(Nasdem) berjumlah seki-tar 30 orang melakukan ke-kerasan terhadap massa pendukung Luviana yang berjumlah 19orang. Mereka mengejar dan menghancurkan kaca mobil kom-ando yang dibawa oleh pendukung Luviana. Dalam aksi kekerasanini, massa dari Nasdem itu memaksa wartawan TVRI menghapusgambar demontrasi. Wartawan yang merekam aksi tersebut me-lalui blackberry juga diminta menghapus foto dan rekaman yangtersimpan di dalamnya. 20 Dalam menghadapi kasus ini, Luviana didukung oleh Aliansi Melawan Topeng Restorasi (Metro)dan Aliansi Sovi (Solidaritas Perempuan untuk Luviana). AJI Jakarta bergabung dalam aliansitersebut.21 Siaran Pers, AJI Jakarta mengutuk kekerasan dan intimidasi di depan kantor Partai Nasdem, 16Januari 2013.
  • 29. 22 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakarta
  • 30. 23bab IIIEtika Mrdia dan JurnalisStatistik pengaduan bukan satu-satunya indikator untukmenilai profesionalisme media di Indonesia. Statistik ituhanya salah satu, atau gambaran kecil dari potret profe-sionalisme media, yang lebih banyak mendasarkan padaaspek “buruk” dari kepatuhan jurnalis terhadap nilai-nilai yangmengatur bagaimana jurnalis seharusnya bekerja, yaitu harus tetapmengacu pada Kode Etik Jurnalistik.Melihat data Dewan Pers, serta catatan AJI Jakarta, pelaksa-naan kode etik di kalangan jurnalis masih harus selalu diingatkanagar tetap dipegang teguh. Bahkan dalam beberapa kasus yangditangani Dewan Pers, pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistikitu dilakukan untuk kode etik yang sangat mendasar, seperti soalverifikasi, pengujian informasi, dan cover both side (seimbang).III.1 Jumlah Pengaduan yang MeningkatSejak tahun 2010, statistik kasus pengaduan yang ditanganiDewan Pers mengalami penurunan. Jika di tahun 2010 ada 514kasus, jumlahnya berkurang menjadi 511 pada tahun berikutnya.Pada 2012, jumlahnya juga turun sebanyak 41 item dibanding ta-hun sebelumnya. Namun jika dilihat lebihteliti, kasus pengaduan yang diterimaDewan Pers secara langsung sebenarnyanaik, yaitu dari 144 di tahun 2010 menjadi157 di tahun berikutnya. Di tahun 2012menjadi 176 dibanding tahun 2011 yang157 kasus.Dari jenis kasus yang diadukan keDewan Pers, juga beragam. Untuk tahun2012, sebagian besar pengaduan terkaitBab III:Etika Media dan Jurnalis
  • 31. 24 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartahak jawab kepada media, yaitu sebanyak215 kasus atau sekitar 45,17% dari total476 kasus. Di peringkat berikutnya adalahpengaduan tentang berita secara umum.Jumlah kasus paling sedikit adalah terkaitdugaan sensor, yang itu secara jelas dila-rang dalam Undang Undang Nomor 40tahun 1999 tentang Pers.Dari kasus yang ditangani DewanPers, separoh diantaranya melibatkanteradu dan pengadu yang berada diJakarta. Ini tak terlalu mengejutkanmengingat jumlah media di Jakarta yangmemang paling besar, baik cetak, TVmaupun radio dan online. Berdasarkandata SPS, suratkabar di Jakarta sebanyak446 dari total 1.329 media. Di peringkatberikutnya adalah Sumatera Utara, yangitu pun jumlahnya kurang dari seperem-pat kasus yang terjadi di Jakarta.Dari jumlah kasus yang diadukanke Dewan Pers, ada 167 pengaduan yangoleh Dewan Pers dinilai ada pelanggarankode etik jurnalistik. Sebanyak 13 kasusyang tak masuk kategoripelanggaran kodeetik jurnalistik. Enam pengaduan hanyaberupa klarifikasi, empat lainnya tak masukwilayah kode etik jurnalistik atau bukandalam yuridiksi Undang Undang Nomor 40tahun 1999 tentang Pers.Untuk kasus yang dikategorikan se-bagai pelanggaran kode etik jurnalistik,umumnya karena pemberitaan yang tidakberimbang (tidak cover both side). Beritayangmasukdalamkategoriinisebanyak44.Dua terbanyak lainnya adalah karena tidakmenguji informasi (23 %), dan mencampu-radukkan fakta dan opini yang menghakimi (22,75%).2012 adalah pengaduan dari Tina Talisa, presenter Indosiar (sebe-lumnya di TV One), tanggal 29 Agustus 2012, atas berita harianRakyat Merdeka berjudul: “Mirwan Amir Sedang Dibidik KPK?” (ed-isi 28 Agustus 2012). Dalam berita itu, antara lain disebut Mirwan
  • 32. 25bab IIIEtika Mrdia dan JurnalisAmir mentransfer dana kepada seorangpresenter tenar. Presenter TV tersebutdikabarkan adik ipar Mirwan Amir.Berdasarkan hasil pemeriksaandan klarifikasi, Dewan Pers menemukanbahwa Rakyat Merdeka telah melaku-kan konfirmasi kepada Mirwan Amir.Namun Dewan Pers menilai, RakyatMerdeka seharusnya juga mencari tahujati diri pengadu dan melakukan kon-firmasi terhadapnya. Sebab, dalamberitanya Rakyat Merdeka itu disebut“seorang presenter tenar” dan “adikipar Mirwan Amir” yang secara lang-sung mengarah pada diri Tina Talisa.Dewan Pers menyebut bahwakonfirmasi diperlukan karena RakyatMerdeka menulis “presenter” terse-but disebut-sebut telah beberapakali menerima aliran transfer danadari Mirwan Amir. Setelah melaluiproses mediasi di Dewan Pers, RakyatMerdeka bersedia memuat Hak Jawab dari Tina Talisa sesuai am-anat Undang Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.II.2 Etika dalam Liputan Pemilihan Kepala DaerahSalah satu momentum politik penting di Jakarta pada tahun2012 adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk meng-gantikan Fauzi Bowo. Pemilihan gubernur diikuti oleh lima pasan-gan: Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli; Hendardji Seopandji-Ahmad RizaPatria; Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama: Hidayat Nurwahid-Didik J. Rachbini: Faisal Basri-Biem Benyamin; dan Alex Noerdin -Nono Sampono. Pemilihan 20 September 2010 itu dimenangkanoleh Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama.Media-media di Jakarta memberi porsi besar atas perhelatanpolitik itu, namun sayangnya diwarnai oleh pemberitaan yangtak sepenuhnya memenuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ). AJIJakarta bersama Yayasan Tifa melakukan penelitian terhadap ber-ita pemilihan kepala daerah di media online (Detik.com, Kompas.com, Okezone.com, Vivanews.com), suratkabar (Indopos, Republika,Suara Pembaruan, Kompas, Koran Jakarta, Koran Tempo, Poskota,Wartakota), serta stasiun televisi (Jak TV, Metro TV, RCTI, TV One).
  • 33. 26 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di JakartaSecara umum, tema yang diangkat lebih banyak soal kampa-nye. Dalam penelitian periode pertama saja, jumlahnya sebanyak285 berita atau sekitar 42 persen dari total berita. Pada periodekedua, proporsi berita soal kampanye juga sampai 78 % (sebanyak1.030 berita). Berita yang menulis kasus kecurangan, relatif kecil.Pada periode pertama, berita dengan tema kecurangan sebanyak82 berita atau sekitar 12,1 persen dari total berita. Pada periodekeempat penelitian, tema soal kecurangan malah hanya 45 beritaatau 2,3 persen dari total berita.Hasil penelitian selama empat tahap, dalam kurun waktu Junihingga Agustus 2012, menunjukkan bahwa cukup banyak beritamedia yang bersifat satu sisi, yaitu sebanyak 3969 berita dari total7.396 berita. Jika dilihat dari periode berita yang diteliti, berita yangbersifat satu sisi paling banyak terdapat pada periode ketiga, yaitusebanyak 2.495 berita –sekitar 72,36 persen dari total 3448 berita,lalu diikuti oleh periode keempat sebanyak 1.422 berita –sekitar72,88 persen dari total 1.951 berita. Kontribusi paling besar terhadappemberitaan satu sisi datang dari media online yang jumlahnya se-banyak 2038 berita atau sekitar 59,1 persen dari total jumlah berita.Berita yang hanya satu sisi dan tak berimbang jelas meru-pakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).Kode etik yang disahkan organisasi wartawan pada 2006 itu mem-berikan panduan cukup jelas: wartawan Indonesia harus selalubersikap“berimbang22”dan memberitakan peristiwa secara berim-bang23. Keharusan untuk melakukan verifikasi dan menulis den-gan dua sisi juga diatur cukup jelas dalam Pedoman PemberitaanMedia Siber, yang disahkan Dewan Pers dan komunitas pers pada3 Februari 2012.II.3 Sejumlah Isu Etik LainnyaAJI Jakarta juga mencatat ada soal pemberitaan yang kurangsensitf gender yang dilakukan media di Jakarta pada awal tahun201324. Sikap ini terlihat dari penggunaan bahasa yang vulgar, me-nyudutkan, disertai dengan gambar atau video yang mengesankanpers kita tidak melindungi hak privasi dan tak menerapkan asaspraduga tak bersalah. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyatakan,“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan se-cara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang meng-hakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”22 Pasal 1 KEJ menyatakan, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan beritayang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Tafsirnya, “Berimbang berarti semua pihakmendapat kesempatan setara.”23 Pasal 3 KEJ menyatakan, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secaraberimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas pra-duga tak bersalah.” Tafsirnya, “Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaankepada masing-masing pihak secara proporsional.”
  • 34. 27bab IIIEtika Mrdia dan JurnalisSalah satu contoh berita yang nya adalah dalam pemberita-an tentang Maharani Suciyono yang terseret dalam pusaran kasusdugaan suap impor daging sapi yang menjerat Ahmad Fathanahdan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq. SetelahMaharani tertangkap bersama Fathanah, sebuah media onlinemenulis:“Di tempatnya kuliah, perempuan berparas cantik itu dike-nal sangat bandel. Tak tahan dengan tabiat buruknya, UniversitasMoestopo akan segera mengeluarkan warga Batuampar, JakartaTimur itu.” Media online lain menurunkan berita dengan judul“GadisNakalMalasKuliah,UniversitasMoestopoAkanDOMaharaniSuciono”. AJI Jakarta25menilai, di era new media saat ini, pemberi-taan seputar seks dan kriminal sering muncul di media online lebihdimotivasi untuk meningkatkan jumlah pembaca (viewer), atau“klik”, untuk menggaet iklan.Pemberitaan televisi juga masih belum menunjukkan empatikepada perempuan. Dalam pemberitaan penangkapan wanita pe-kerja seks komersial (PSK) oleh aparat keamanan, kameramen tele-visi mengambil gambar waktu penangkapan dan seringkali hanyamemfokuskan pada si perempuan. Sedangkan laki-laki, yang jugamenjadi pelaku prostitusi, kurang mendapat sorotan.Perbaikan dari dalam ruang redaksi media massa masihmenghadapi tantangan berat. Sebab, kritik terhadap adanyapraktik seperti itu tak selalu bisa diterima dengan tangan terbu-ka seperti yang dialami Luviana, asisten produser di Metro TV. Iamemberikan evaluasi pada program Metro Malam yang dinilai taksensitif gender dan melanggar etika. AJI Jakarta mensinyalir, soalitulah yang diduga menjadi salah satu pemicu kenapa Luviana dim-inta mundur pada 31 Januari 2012 dan di-PHK secara sepihak pada27 Juni 2012. Alasan lainnya, karena ia dianggap ingin mengubahsistem di Metro TV karena mempertanyakan masalah kesejahter-aan di televisi berita tersebut.24 Wawancara Ketua AJI Jakarta Umar Idris, Juni 2013.25 Siaran Pers AJI Jakarta, Jurnalis Harus Sensitif Gender dalam Memberitakan Perempuan, 8Maret 2013
  • 35. 28 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakarta
  • 36. 29LampiranMedia Nusantara CitraTV yang berada di bawah group ini ada lebih dulu: RCTI(1989) dan MNC TV (1981—dulu bernama TPI). Sedangkan MediaNusantara Citra sebagai holding berdiri tahun 1997. Kini, group inimemiliki 3TV yang memiliki jangkauan nasional, jaringan radio danTV lokal, serta suratkabar dan media online. MNC listing di BursaEfek Indonesia pada 22 Juni 2007. Mayoritas saham MNC dimilikioleh PT Global Mediacom Tbk (95%), selebihnya oleh IndonesiaMedia Partners LLC26.LampiranTiga Group Media diIndonesia26 Profil soal MNC, lihat http://www.mnc.co.id. Data diakses 30 Oktober 2012.
  • 37. 30 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di JakartaVisi Media AsiaHolding PT Visi Media Asia, yang membawahi ANTV, TVOne, dan Vivanews.com berdiri tahun 2007. Visi Media Asia listingdi Bursa efek Indonesia tahun 2011 dan melakukan IPO pada 21November 2011. Sampai tahun 2011, saham mayoritas dimiliki olehPT CMA Indonesia (73,43%) dan Fast Plus Limited (6,79%)27.Media GroupsKelompok Media Group yang dimiliki Surya Paloh memi-liki stasiun TV berita Metro TV dan tiga koran, yaitu harian MediaIndonesia di Jakarta, Lampung Post di Bandar Lampung, dan har-ian Borneo News di Kalimantan. Untuk portal berita onlinenyaMediaindonesia.com.27 Profil PT Visi Media Asia, lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Visi_Media_Asia dan www. vivagroup.co.id (bahan diakses pada 30 Oktober 2012) dan Laporan kepemilikan Saham PT Visi MediaAsia oleh Bursa Efek Indonesia 6 Januari 2012.
  • 38. 31Lampirang Serangan terhadapkeluarga, teman ataukolegah Diawasi (dimatai-matai,penyadapan telepon dansebagainya)2. Ancaman dan Kekerasan Terhadap Redaksi Mediaa Demonstrasi ataupengerahan massab Mendapat intimidasi (teror)dan ancaman1 25September2012Mencabut berita tentang pernikahan MenteriPertahanan Purnomo Yusgiantoro dan penyanyikeroncong, Sundari Soekotjo.Pemred The Jakarta Post, MeidyatamaSuryodiningratKementerianPertahanandan BadanIntelijenNegara3. Penjeratan Media dan Jurnalis Lewat Pengadilana Penyalahgunaan ataupemakaian aturan hukumsecara tidak semestinyaseperti surat pemanggilansecara paksa polisi (tanpasurat perintah) atautindakan hukum terhadapjurnalis atau perusahaanmediab Jurnalis dituntut / didakwadengan menggunakanaturan hukum di luar UUPers (misalnya dituntutdengan menggunakanKUHP)c Jurnalis dihukum ataudipenjara denganmenggunakan aturanhukum di luar UU Pers(misalnya dituntut denganmenggunakan KUHP)1. Ancaman dan Kekerasan Terhadap JurnalisIndikator No Tanggal Peristiwa Korban Pelakua Pembunuhanb Percobaan pembunuhanc Serangan fisik, dilukai,penganiayaan,pengeroyokan1 27 Maret2012Mengabadikan bentrokan yang terjadi antarapengunjuk rasa dan aparat kepolisian, di Jalan MedanMerdeka Timur, samping Gereja Imannuel. Rizkimendapat pukulan polisi saat mereka menyisirmahasiswa.Rizki Sulistyo, pewarta foto KoranLampu HijauPolisi2 27 Maret2012Meliput aksi demonstrasi dan bentrokan yang terjadiantara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian, di JalanMedan Merdeka Timur.„h Perampasan kartu memori kamera milik AdiHartantoAdi Hartanto, kamerawan TVOne Polisi3 30 Maret2012Meliput demo anti-harga BBM naik di gedungDPR/MPR.- Siraman cairan kimia.1. Ananto Handoyo , jurnalis Jak TV2. Alvi Apriyandi, jurnalis Kompas TV3. Hartono, jurnalis ANTV4. Bobby Gunawan, jurnalis Al Jazeera5. Alice Budi, jurnalis BBC6. Louis "Benny" Benjamin, jurnalisReutersOrang takdikenal (OTK)26 April2012- Meliput pemeriksaan istri Anas Urbaningrum olehKPK.- Pemukulan pengawal Anas kepada jurnalisDua orang fotografer PengawalAnasUrbaningrum21 Juni2012- Meliput jatuhnya pesawat Fokker 27 milik TNI AU diPerumahan Rajawali, Halim Perdanakusuma, JakartaTimur.- Perampasan kaset kamera dan foto1. Urip Arpan, kameramen Berita SatuTV2. Dhika, kameramen Kompas TV3. Reza, fotografer Harian KompasTNI AUd Intimidasi dan ancaman 1 21September2012Pemberitaan mengenai penikahan Menteri PertahananPurnomo Yusgiantoro dengan penyanyi keroncong,Sundari Soekotjo.Bagus Saragih, jurnalis The JakartaPostMenhanPurnomoYusgiantoroe Penculikan, dijadikansanderaf Penghilangan paksaData Indeks Pers ProvinsiDKI Jakarta Periode 2012
  • 39. 32 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakartad Media dituntut / didakwasecara perdata, denganjumlah nominal melebihibatas kemampuan finansialmedia25 Juni2012„h Menyiarkan kasus dugaan korupsi pengadaan AlQuran di Kantor Kementerian Agama (Kemenag).„h Menayangkan gambar sejumlah tokoh ulama sepuhsebagai ilustrasi beritanya.„h Mengajukan somasi (peringatan) ke redaksipemberitaan Metro TV.Redaksi pemberitaan Metro TV KH NoerMuhammadIskandar4. Akses Informasia Halangan dari pejabatpublik atau masyarakatuntuk meliput ataumembatasi akses liputan disuatu wilayah (misalnyahalangan bagi wartawanuntuk meliput ke daerahkonflik dan sebagainya)1 25 Februari2012„h Tata tertib yang dibuat DPR diantaranya masalahpeliputan, dimana wartawan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat meliput, dan memiliki kartupeliputan.„h Media televisi diharuskan mengajukan izin tujuh harisebelumnya jika ingin melakukan reportase langsung.Jurnalis Badan UrusanRumah Tangga(BURT) DPR8 Juni 2012 Dihalangi masuk untuk meliput penggeledahan KPK digedung MNC Tower.Jurnalis SatuanpengamananMNC Tower19September2012Pengawal Hartati menghambat upaya para jurnalisuntuk mendapatkan keterangan dan gambar Hartatisetelah proses pemeriksaan di Gedung KPK.Jurnalis PengawalHartati4.Sensora Peraturan pemerintahdaerah yang membatasikegiatan mediab Adanya kewajiban ijin(lisensi khusus) untukmenerbitkan suratkabaratau majalahc Pejabat pemerintah daerahmemaksa memeriksaterlebih dahulu isi beritasebelum dipublikasikan(sensor)d Pejabat pemerintah daerahmelakukan pelaranganterbit suatu berita (Khususuntuk media elektronik: Jikaada pencabutan ijinfrekuensi, apakahpencabutan frekuensitersebut sesuai denganprosedur atau tidak)e Kelompok massa tertentu(organisasi agama,masyarakat, preman dsb)memaksa memeriksaterlebih dahulu isi beritasebelum dipublikasikan6. Kontrol Media Lewat Alokasi APBDa Mengalokasikan danakhusus dalam APBD untukwartawan dengan tujuanuntuk mempengaruhiindependensi jurnalis(misalnya dana itu dipakaisebagai jatah amplopkepada wartawan atau iklandi media)1 2012 APBD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2012.„h Program peningkatan citra positif pemerintahJurnalis Pemda DKIb Mengalokasikan dana taktis(dana di luar APBD) untukwartawan atau mediac Mengontrol isi pemberitaanmedia melalui alokasi iklanatau subsidi7. Tekanan Pihak Eksternala Dipaksa untuk meliput ataumemberitakan suatuperistiwa karena berkaitandengan keuntungan /kepentingan pemilik.b Dipaksa oleh pemilik media
  • 40. 33Lampiranuntuk tidak memberitakansuatu peristiwa.c Diberhentikan dari mediatempat bekerja karenaberita yang dibuat atauakibat konflik denganpemilik media1 3 April2012„h Menuntut pengembalian pemotongan gaji,kompensasi tunai atas Jamsostek, dan tunjangankesehatan.„h Pemecatan 13 wartawan IFT13 wartawan harian ekonomi IndonesiaFinance Today (IFT)ManajemenIndonesiaFinance Todayd Diberhentikan dari mediatempat bekerja karenamembentuk serikat pekerja.1 3 Februari2012Dibebastugaskan karena dianggap vokalmemperjuangkan kesejahteraan karyawan.„h Merencanakan pembentukan serikat pekerja.Luviana, produser Metro TV ManajemenMetro TVe Media yang dimiliki olehkelompok kecil pemilikmedia yang berpotensimembatasi cakupanberbagai informasi.8. Tekanan Pihak Internala Melakukan swa sensor(tidak memberitakan suatuperistiwa karena alasantertentu di internal media)b Tidak secara tegasmelarang jurnalis menerimaamplopSumber: ISAI, 2013
  • 41. 34 Potret Pers JakartaLaporan Situasi Kebebasan Pers, Bisnis Media, dan Kesejahteraan Jurnalis di Jakarta
  • 42. Jl. Kalibata Timur IV G No. 10Kalibata, Jakarta Selatan 12740T/F : 021-798 4105eMail: ajijak@cbn.net.idwww.ajijakarta.org