• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Jurnal Indonesia Review - Agustus 2010
 

Jurnal Indonesia Review - Agustus 2010

on

  • 1,584 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,584
Views on SlideShare
1,584
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
99
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Jurnal Indonesia Review - Agustus 2010 Jurnal Indonesia Review - Agustus 2010 Document Transcript

    • Indonesian Review “RSK dan Media” “Indonesian Review merupakan media diseminasi konsep atau gagasan; analisa terhadap fenomena maupun kebijakan terkait dengan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia.” Volume I, Agustus 2010 Indonesian Review akan dipublikasikan 2 kali sepanjang tahun 2010 oleh Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan didukung oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Editor: Mufti Makaarim Amdy Hamdani Kontributor Evan A. Laksmana Fitri Bintang Timur Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS Abdul Manan Dimas P Yuda Layout dan Desain Cover : nuku “Seluruh substansi artikel sepenuhnya merupakan kontibusi pemikiran penulis, tidak serta merta merefleksikan sikap dan pandangan IDSPS, AJI dan FES.” Artikel dan Informasi dalam Indonesian Review bisa diperbanyak dan disebarluaskan dengan kutipan yang jelas sebagai penghargaan kepada penulis dan Indonesian Review. Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Jl. Kemang Selatan II No. 2A Jakarta Selatan 12730
    • Tantangan dan Prospek ke Depan Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’:PengantarEdisi Perdana Indonesian Review ini mengangkat tema besar “Quo Vadis Reformasi Sektor Keamanan Paska1998”. Secara spesifik, para kontributor mengetengahkan isu dan pembahasan terkait perubahan strukturaldan internal aktor keamanan (khususnya TNI dan POLRI), berikut dinamika politik yang mewarnai 12 tahunperjalan reformasi sektor keamanan Indonesia. Salah satu artikel secara khusus mengulas dinamika reformasisektor keamanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan periodepemerintahan pertama yang terpilih melalui Pemilu langsung pada 2004. Edisi perdana ini juga mengulaspersepsi publik terhadap keterbukaan informasi sektor keamanan sepanjang 1998-2010, dimana aksesinformasi merupakan salah satu fondasi penting bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam reformasi sektorkeamanan.Tema pertama, “Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Tantangan dan Prospek keDepan”, Evan A. Laksmana menegaskan ulang capaian signifikan reformasi TNI sepanjang satu dekade terakhiryang terfokus pada persoalan peran sosio-politik militer, legislasi pertahanan, perluasan agenda keamanan,anggaran dan teknologi pertahanan. Sementara reformasi hampir tidak menyentuh sebagian besar aspek-aspek kebijakan personil, pendidikan dan pelatihan, ekonomi pertahanan, basis teknologi dan inovasi,postur dan Tata Yudha (Orders of Battle) serta persoalan doktrinal, operasional, dan kepangkatan. Dari sinipenulis memunculkan gagasan pengalihan; meninggalkan proses “reformasi militer” menjadi “trasformasipertahanan” (yang diartikan sebagai perubahan paradigma dan institutional mengenai cara pandang militerterhadap dirinya sendiri), yang memerlukan penguatan komunitas sipil yang turut serta berkontribusi dalamrancang bangun kekuatan pertahanan.POLRI sebagai aktor keamanan lain juga dinyatakan meraih perubahan cukup signifikan, meskipun saat ini“ujung reformasi Polri” sendiri banyak dipertanyakan. Dalam tema kedua “Menciptakan Polisi yang Bermitradengan Masyarakat: Perkembangan Polri Paska 12 Tahun Reformasi” yang ditulis oleh Fitri Bintang Timur,perubahan Polri dapat dilihat dari kemitraan polisi dengan masyarakat di tengah mencuatnya isu besar sepertiterorisme, sampai kejahatan-kejahatan yang terjadi sehari hari dan meluas di seluruh wilayah Indonesia.Dalam tulisan ini penulis menyarankan transformasi Polri seharusnya tidak terpengaruh dengan citra Polri Jurnal Volume I, Agustus 2010yang naik atau turun, sebab kegiatan yang dilakukan oleh polisi memang cenderung bersifat kontradiktifdalam ”pencegahan” dan ”penindakan”. Dalam hal ini, Polri perlu mengindahkan prinsip-prinsip HAM sebabmasih besarnya laporan mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalammendapatkan pengakuan dari tersangka maupun tahanan. Sementara penulis juga menyarankan agar Polrimenempuh pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat sipil, moderat, menjunjung tinggi HAM, transparandan akuntabel sebagai bagian dari pembenahan arah reformasi Polri yang berdasarkan kritik dari pelbagaikalangan dianggap makin tidak jelas dalam beberapa tahun terakhir.Pada tema ketiga yang berjudul ”Perlunya Reformasi Pertahanan Paska Reformasi Sektor Keamanan 1998-2010”, Marsekal Muda (Purn) Koesnadi Kardi, menawarkan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa (DPR,Pemerintah, Judikatif, Pers, Lembaga Kajian dan LSM) yang mendukung reformasi TNI untuk terus mendorongreformasi pertahanan. Pasalnya depolitisasi peran militer, dalam pandangan Koesnadi baru mengerakkan 1
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: roda ke tahap yang dituju (yaitu perubahan pada internal militer), namum belum mencerminkan ”democratic civil-military relations”. Kapasitas sipil untuk melakukan kontrol demokratis terhadap TNI yang masih dalam proses penumbuhan, dalam pandangan penulis terus-menerus berhadapan dengan resistensi dan penolakan kalangan militer untuk diawasi dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada supremasi otoritas politik sipil. Era terbuka, dengan alam yang lebih demokratis, tidak membuat masyarakat dan pers bisa lebih leluasa mendapatkan informasi – termasuk yang sensitif seperti informasi tentang pertahanan dan keamanan. Abdul Manan, penulis tema keempat yang berjudul “Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan“ menguraikan secara mendasar hal tersebut. Berangkat dari muatan konstitusi, penulis melihat pelaksanaan hak warga mengakses informasi, bahkan untuk urusan sederhana dan fundamental masih jauh dari menggembirakan. Dalam prakteknya, urusan mudah seperti mendapat pelayanan KTP bisa menjadi rumit bila berurusan dengan birokrasi. Pejabat negara telah mengubah informasi yang mereka monopoli menjadi komoditi penting. Praktek percaloan, mafia, dan ekonomi biaya tinggi ini sampai kini terus tumbuh, bahkan dalam kondisi lebih buruk terjadi dalam akses terhadap informasi sektor keamanan, dimana isu pertahanan dan keamanan termasuk perilaku aktornya masih merupakan tema yang sangat peka. Sikap tertutup ini pula yang membuat masyarakat sipil sulit melakukan misalnya pengawasan anggaran, sebab hanya dengan informasi yang memadai masyarakat sipil bisa melakukan kontrol alokasi, penggunaan, dan potensi korupsinya. Ketertutupan informasi bahkan dipakai untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara di tema kelima tentang “Reformasi Sektor Keamanan Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review” yang merupakan bagian terakhir dari review ini, penulisnya Dimas P Yudha mengetengahkan kepada pembaca bahwa secara teoritik kemenangan SBY dalam Pemilu adalah bentuk konsolidasi demokrasi, dimana reformasi sektor keamanan ikut masuk dalam agenda konsolidasi tersebut. Hasilnya, keberhasilan yang ada menurut penulis tidak bisa dilepaskan dari konteks sebuah proses yang sedang dan terus berlangsung dari periode sebelumnya. Sementara stagnasi reformasi sektor keamanan yang terjadi mengukuhkan pendapat bahwa RSK di Indonesia, khususnya pada pemerintahan SBY, adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Jurnal Volume I, Agustus 2010 Sebagai akhir kata, mengutip ucapannya Fitri Bintang Timur, bahwa kumpulan artikel tulisan yang ada dalam edisi I Indonesian Review ini tidak diniatkan untuk menggarami lautan, hanya dimaksudkan memberi ringkasan bagaimana transformasi berlangsung di tubuh aktor keamanan beserta tantangannya. Dan semoga tulisan yang tersedia dapat meningkatkan pengetahuan pembaca terhadap perjalanan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Kami, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) yang didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menyampaikan terimakasih kepada Frederick Ebert Stiftung (FES) Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Indonesian Review: Reformasi Sektor Keamanan dan Media ini. Begitupun ucapan terimakasih kami ucapkan kepada para penulis atas sumbangan pemikirannya yang memberikan dukungan luar biasa bagi tujuan reformasi sektor keamanan di Indonesia. [] 2
    • Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘TransformasiPertahanan’:Tantangan dan Prospek ke DepanPenulis: Evan A. Laksmana1Proses reformasi militer sudah berlangsung lebih sosio-politik militer, legislasi pertahanan, perluasandari satu dekade sejak jatuhnya Presiden Suharto agenda keamanan (hingga reformasi Polri dandi tahun 1998. Dalam perjalanannya, proses intelijen), dan sebagian persoalan anggaran danmereformasi TNI (ABRI) yang saat itu begitu kental teknologi pertahanan. Sementara itu, sebagiannuansa politik, bisnis, dan independensi-nya dari besar aspek-aspek kebijakan personil, pendidikanpemerintah dipenuhi dengan banyak dinamika, dan pelatihan, ekonomi pertahanan, basis teknologimelibatkan banyak aktor, dan telah menunjukkan dan inovasi, postur dan Tata Yudha (Orders ofbaik keberhasilan maupun kegagalan di beberapa Battle) serta persoalan doktrinal, operasional,bidang. Kendati demikian, hanya sedikit sekali and kepangkatan masih hampir belum tersentuh.literatur yang mengulas secara sistematis capaian Padahal, dalam skema transformasi pertahananproses reformasi militer dalam sedekade terakhir ideal yang dikembangkan berdasarkan pengalamandan mengidentifikasi beberapa bidang kebijakan negara-negara lain, persoalan-persoalan tersebutbaru sebagai langkah ke depan.2 Tulisan ini adalah langkah-langkah penting yang tidak bisaberusaha menambah kekurangan dalam literatur dilompati begitu saja.dengan melihat ke belakang, mengkaji capaian-capaian reformasi militer secara sistematis dan Sebagai tambahan, tulisan ini juga akan mengajukanmemberikan berbagai pilihan-pilihan langkah ke argumen bahwa sudah saatnya proses ‘reformasidepan. militer’ dialihkan menjadi proses ‘transformasi pertahanan’. Hal ini penting karena bila kita bicaraTulisan ini akan menunjukan bahwa selama satu ‘reformasi militer’, fokus kita cenderung tertujudekade terakhir, capaian-capaian signifikan dalam pada peran-peran sosio-politik dan kegiatan bisnisreformasi TNI lebih terfokus pada persoalan peran militer, persoalan transparansi dan akuntablitas aktor sektor keamanan, serta supremasi sipil1. Peneliti Dept. Politik dan Hubungan Internasional, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, dan Visiting Associate Fellow, dan hubungan sipil-militer demokratis berbasis Centre for Non-Traditional Security Studies, Nanyang Technological hukum. Hal ini semua merupakan “warisan” University, Singapura. Dapat dihubungi di evanlaksmana@gmail.com2. Sebagai pengecualian, lihat misalnya Alexandra R. Wulan, ed. Satu masa lalu agenda reformasi 1998. Sementara itu, Dekade Reformasi Militer Indonesia (Jakarta: Pacivis dan FES, 2008); Kontras, Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Para- proses ‘transformasi pertahanan’ dalam konteks digma Orde Baru (1998-2008) (Jakarta: Kontras, 2008).
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Indonesia dapat diartikan sebagai “perubahan transformasi pertahanan yang belum tersentuh paradigma dan institusional mengenai cara pandang dan berusaha melihat bagaimana prospek dan militer terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia tantangannya ke depan. Terakhir, kita akan menarik melatih dan mendidik anggotanya, bagaimana kesimpulan dan memberikan berbagai rekomendasi ia memperlengkapi dirinya, dan bagaimana ia pilihan kebijakan untuk mendorong transformasi berniat untuk menjalankan tugasnya.”3 Selain itu, pertahanan lebih lanjut. penggunaan kata ‘pertahanan’, dan bukan lagi ‘militer’, menyarankan bahwa aktor-aktor yang terlibat dan isu-isu yang disentuh tidak murni militer tapi juga melibatkan misalnya, proses akuisi Mengelola Transformasi di kementerian pertahanan, sumbangsih kalangan Pertahanan Dalam Demokrasi: universitas untuk meningkatkan inovasi pertahanan, Sebuah Model Konseptual atau pengawasan komunitas pertahanan sipil. Selama 2-3 tahun belakangan, pemerintah (dalam Dengan kata lain, beralih dari ‘reformasi militer’ hal ini Kemhan) beranggapan bahwa reformasi (yang sering dipandang sebagai reposisi dan militer hampir usai. Mantan Menteri Pertahanan refungsionalisasi TNI keluar dari peran and mindset (Menhan) Juwono Sudarsono bahkan mengatakan dwi-fungsi) menuju ke ‘transformasi pertahanan’ bahwa “85% reformasi militer sudah dilaksanakan.”4 (yang merombak sistem pendidikan dan pelatihan, Dalam hal ini, persepsi pemerintah tidak bisa kinerja dan struktur institusi militer dan non-militer sepenuhnya disalahkan. Apalagi jika mengingat seperti Kementerian Pertahanan/Kemhan) adalah konteks munculnya agenda reformasi militer langkah berikut dari evolusi proses pembentukan tahun pasca 1998 sangat terkait dengan tujuan sistem pertahanan yang tidak hanya sesuai dengan melepaskan militer dari politik dan bisnis sambil “alam demokratis”, tapi juga efektif, efisien, dan meletakkan mereka dalam konteks kepatuhan tepat-guna untuk menghadapi rumitnya tantangan hukum dan supremasi sipil. Terlepas dari “seberapa strategis Indonesia ke depan. dalam” Kemhan menyelesaikan reformasi peran sosio-politik, legislasi pertahanan, pengambil-alihan Untuk menjelaskan argumen-argumen di atas lebih bisnis TNI, dan akuntabilitas hukum, kita tidak dapat lanjut, tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa memungkiri bahwa sebagian besar tuntutan 1998 bagian. Pertama, penulis akan mengajukan telah dipenuhi secara formal. Namun, hal ini masih Jurnal Volume I, Agustus 2010 model konseptual ideal bagi proses transformasi menyisahkan pertanyaan mengenai, apa langkah pertahanan yang akan dijadikan barometer berikutnya setelah agenda reformasi militer 1998 mengukur capaian-capaian reformasi militer usai? sedekade ini dan bidang-bidang apa saja yang perlu dibenahi berikutnya. Kedua, kita akan menapak “Transformasi pertahanan” menjadi jawaban logis: tilas langkah reformasi militer pasca Suharto dan perubahan mendasar dalam doktrin, personel, mencatat berbagai pencapaian atau keberhasilan organisasi, pelatihan dan pendidikan, logistik, kebijakan-kebijakan terkait dengan peran sosio- dan peran—yang lalu disokong oleh perubahan politik militer dan dwi-fungsi. Ketiga, kita akan teknologi. Tiga area kebijakan utama dapat mengidentifikasi berbagai kekurangan proses diidentifkasi di sini: (1) keterpaduan (jointness) 4. Lihat, “Menhan Klaim Reformasi TNI capai 85 persen,” Kompas. 3. Lihat Evan A. Laksmana, “Defense and leaders transformation,” The Com, 9 Oktober 2008. Dapat diunduh di <http://nasional.kompas.com/ Jakarta Post, 13 March 2010 read/2008/10/09/02014223/menhan.klaim.reformasi.tni.capai.85.persen> 2
    • Tantangan dan Prospek ke Depan Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’:Grafik 1. Kerangka Ideal Transformasi PertahananPasca Otoriterianismedalam perencanaan dan pelaksanaan pertahanan yang terpadu dan sesuai dengan perubahanmiliter; (2) peningkatan pengelolaan dan kualitas lingkungan strategis mutlak dilakukan—denganpersonel serta kompensasi; dan (3) perombakan dukungan politik pemerintah dan DPR tentunya.6sistem akusisi, riset, dan penggunaan teknologi Kemudian baru persoalan formulasi strategi rayapertahanan.5 Untuk mencapai ini, penulis nasional (grand strategy) pertahanan dan kerja-berusaha mengajukan model ideal transformasi sama inter-departemen dalam rangka mendukungpertahanan sebagai acuan konseptual dalam strategi tersebut perlu dijabarkan secara jelasmemandang langkah-langkah dari ‘reformasi dan detil. Pilar kebijakan politik ini yang menjadimiliter’ menuju ke ‘transformasi pertahanan.’ landasan bagi pilar-pilar berikutnya. Dan tentunya, Jurnal Volume I, Agustus 2010Dalam model ideal di atas, empat pilar transformasi dalam pilar ini, peran-peran politik militer haruspertahanan (politik, institusional, intelektual & secara formal dilikuidasi.7kultural, serta teknologi) harus dijalankan secarabertahap (sequential) dan sebaiknya tidak dilompat- Di pilar berikutnya, institusional, organisasilompat. Hal ini penting untuk mencapai prosestransformasi pertahanan secara sistematis, tidak 6. Mengenai pentingnya pilar politik sebagai landasan awal transformasi per- tahanan, lihat misalnya Laura R. Cleary, “Political Direction: The Essencesetengah-setengah, dan komprehensif. of Democratic, Civil, and Civilian Control,” dalam Managing Defence in a Democracy, eds. Laura R. Cleary and Teri McConville (London: Routledge,2006), hal. 32-45. Prinsip ini juga lebih sering dikenal sebagai “kontrol demokratik.” Penjelasan prinsip ini ada di Harold A. Trinkunas,Di pilar pertama, politik, persoalan legislasi dalam Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparativekonteks pembangunan sistem pertahanan nasional Perspective (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2005), hal. 4-24. 7. Likuidasi peran politk militer pun juga tidak hanya bisa diukur secara legal formal, tapi juga secara keseharian dan substansial. Lihat misalnya,5. Lihat misalnya, Beth Asch dan James R. Hosek, Looking to the Future: Robin Luckham, “Democratic Strategies for Security in Transition and What Does Transformation mean for Military Manpower and Personnel Conflict,” dalam Governing Insecurity: Democratic Control of Military Policy? (Santa Monica, CA: RAND Corporation 2004), hal. 2-3 and Security Establishments in Transitional Democracies, ed. Gavin Chawtra dan Robin Luckham (London: Zed Books, 2003), hal 14-15. 3
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: militer harus mulai disentuh—tidak hanya dari Perubahan cara berpikir ini juga perlu diikuti segi “bentuk” atau posturnya, tapi juga “cara perubahan sistem kepangkatan, ketenagakerjaan, pandang” (doktrin) dan “pengelolaan” organisasi rotasi, dan penugasan—dengan kata lain, secara keseluruhan.8 Dalam hal ini, bentuk postur perombakan manajemen personil.11 Dua kebijakan pertahanan dan komponen-komponen militer di ini—diklat dan personil—akan menjadi landasan dalamnya (Tata Yudha atau Orders of Battle) harus untuk lebih meningkatkan kemampuan profesional diformulasikan kembali. Terutama dari model untuk dan intelektual personil-personil militer yang ancaman keamanan dalam negeri (politik, ideologi, menjadi penting untuk mengembangkan landasan sosial, budaya, ekonomi) menuju model yang kapabilitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis— pertahanan. Ini adalah modal penting untuk pilar terutama munculnya tantangan-tantangan non- berikutnya, transformasi teknologi. tradisional seperti penanggulangan bencana di tengah masih adanya ancaman tradisional seperti Dalam proses transformasi teknologi, kemampuan konflik perbatasan. Perubahan Tata Yudha ini harus inovasi pertahanan (yang disokong peningkatan diikuti dengan perubahan strategi dan doktrin kemampuan litbang) menjadi kunci pertama, operasional militer, pengelolaan aset militer sebelum kita bisa fokus pada revitalisasi (termasuk keuangan), dan didorongnya integrasi industri pertahanan misalnya.12 Hal ini dikarenakan tri-matra (darat, laut, udara) sebagai manifestasi kekuatan dan kemampuan litbang pertahanan organisasi dan operasi militer modern.9 untuk mengadopsi berbagai perkembangan teknologi mutakhir melalui berbagai inovasi lokal Setelah dua pilar ini berhasil dicapai, baru kita penting untuk mengembangkan basis teknologi bisa masuk ke persoalan intelektual dan kultural lokal yang solid sebelum “dibukanya” pasar industri organisasi militer—terutama dari segi personil. pertahahanan lokal dalam bentuk kerjasama atau Dalam hal ini, perombakan sistem pendidikan dan transfer teknologi dengan negara atau supplier asing pelatihan (diklat) bintara, prajurit, dan perwira (yang notabene adalah model revitalisasi industri menjadi kebijakan yang tidak bisa ditawar. Tanpa pertahanan di banyak negara).13 Kemampuan perombakan sistem diklat yang menjadi landasan inovasi lokal inilah yang nantinya akan menentukan norma dan intelektual setiap anggota personil seberapa jauh dan lama (sustainability) proses militer ini, perubahan-perubahan organisasional transfer teknologi dan integrasi ekonomi pertahanan dan politik akan menjadi sia-sia.10 Perombakan dan sipil (nasional dan lokal) dapat dijalankan. Jurnal Volume I, Agustus 2010 sistem ini misalnya bisa mencakup sipilisasi staf pengajar, perubahan kurikulum yang lebih menekankan demokrasi, HAM, profesionalisme, dan penambahan mata pengajaran keilmuan militer (dan penurunan subyek sosio-politik), serta 11. Perombakan kebijakan personil ini juga penting untuk meningkatkan penambahan jatah studi luar negeri. efisiensi penggunaan anggaran pertahanan. Lihat Evan A. Laksmana, “Re- form recruitment policy to aid RI’s military budget,” The Jakarta Post, 9 December 2008. 12. Mengenai pentingnya kapabilitas inovasi pertahanan untuk meningkatkan 8. Pentingnya reformasi institusional ini dapat dilihat lebih detil dari contoh efektifitas pertahanan, terutama dalam konteks tempur, lihat misalnya kasus reformasi militer Rusia. Lihat misalnya, Zoltan Barany, Democratic Stephen Peter Rosen, Winning the Next War: Innovation and the Modern Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, NJ: Princ- Military (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991); Williamson Murray eton University Press, 2007), hal. 14-15 dan Allan R. Millett, eds, Military Innovation in the Interwar Period 9. Mengenai pembangunan postur TNI AD, AL, dan AU serta kapabilitas (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) militer secara keseluruhan selam satu dekade terakhir, dapat dilihat di 13. Mengenai perkembangan industry pertahanan lokal dan kerjasaman- Wulan, Satu Dekade Reformasi Militer, hal. 100-126. nya dengan pasar pertahanan internasional, lihat misalnya Richard A. 10. Lihat Evan A. Laksmana, “Going Beyond Cash, Guns, and Ballots,” The Bitzinger, Towards a Brave New Arms Industry? Adelphi Paper No. 356 Straits Times, 10 May 2008 (London: Oxford University Press for IISS, 2003) 4
    • Tantangan dan Prospek ke Depan Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’:Menapak Tilas Langkah misalnya dilihat dari dikeluarkannya aturan-aturanReformasi Militer Pasca Suharto yang telah mengembalikan posisi dan peranan TNI dalam struktur ketatanegaraan yang ideal, diMeski pembahasan soal peran politik ABRI-TNI mana secara legal TNI adalah alat negara di bidangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi pertahanan dan dilarang keras untuk berpolitik danmiliter Indonesia, bagian ini tidak akan membahas berbisnis serta dipisahkannya Polri dari TNI sebagaisecara detil mengenai perkembangan politik militer alat keamanan dalam negeri.15di Indonesia yang sudah dibahas habis oleh berbagaistudi selama ini.14 Secara singkat, bagian ini hanya Tentu berbagai kendala terkait operasionalisasiakan menggarisbawahi berbagai perubahan dan berbagai produk hukum tersebut masihreformasi militer mendasar yang telah dilaksanakan ada.16 Misalnya: lemahnya kemampuan danpemerintah dan TNI yang merupakan respon dari komitmen sipil (eksekutif dan legislatif) untuktuntutan agenda reformasi 1998. Capaian-capaian menjalankan perannya masing-masing, terutamaini termasuk: (1) perubahan hubungan sipil-militer, terkait pengelolaan pertahanan, kebijakanterutama lewat perombakan organisasional terkait politik, anggaran, dan alutsista. Persoalandwi-fungsi dan peran sos-pol TNI, (2) perubahan kultur dan kompetensi pihak militer dalamdoktrinal, (3) legislasi sistem keamanan dan membantu kalangan sipil untuk mengelolapertahanan, (4) anggaran dan industri pertahanan, sektor pertahanan juga menjadi pertanyaan.serta (5) perluasan agenda reformasi militer melalui Terlebih lagi bila kita mengingat bagaimanakonsep “reformasi sektor keamanan” (mencakup dinamika hubungan sipil militer di era Habibiereformasi intelijen dan POLRI). (dukungan politik militer sebagai imbalan otonomi reformasi internal) dan Abdurahhman WahidHubungan Sipil Militer (jatuh karena tidak didukung militer yang justru berkoalisi dengan lawan politiknya).17Saat Suharto jatuh, harapan masyarakat begitutinggi untuk mengeluarkan militer dari politik dan Namun sekali lagi, di tingkat nasional, terlepasbisnis sambil menekankan supremasi sipil dan dari kekuatan pengaruh politik militer secarapenegakan hukum. Di tingkat nasional, sedikit luas, kekuatan politik tentara secara legal formalbanyak harapan ini lumayan tercapai. Bahkan, dalam sebenarnya sudah jauh berkurang dibanding dengan era Suharto. Secara hukum, TNI diminta untuk Jurnal Volume I, Agustus 2010tataran politik dan legal, reformasi dalam tubuh TNIselama satu dekade ini dapat dikatakan berhasil. Ini netral secara politik, tidak mempunyai hubungan secara resmi dengan partai politik manapun, fungsi sospol pun telah dihapuskan, dan perwira14. Lihat misalnya, Ulf Sundhaussen, The Road to Power: Indonesian aktif tidak lagi diperkenankan untuk menduduki Military Politics 1945 – 1967 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982); David Jenkins, Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975 – 1983 (Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 1984); Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (Ithaca, NY: 15. Wulan, ed, Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia, hal. 56 Cornell University Press, 1988); Salim Said, Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49 (Singapore: 16. Capaian reformasi militer dan kendalanya dapat ditemukan di Ahmad Institute of Southeast Asian Studies, 1991); Douglas Kammen and Sid- Yani Basuki, Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi dharth Chandra, A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics Militer dalam Masyrakat (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2007), in Indonesia in the 1990s (Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, dan Marcus Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto 1999); Sukardi Rinakit, The Indonesian Military after the New Order Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and Nordic Institute of (Washington, DC: East-West Center, 2006) Asian Studies, 2005), Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara: Pasang 17. Untuk detil hubungan sipil-militer di dua era ini, lihat A. Malik Haramain, Surut Politik Militer 1945 – 2004 (Yogyakarta: LkiS, 2006); Salim Said, Gus Dur, Militer dan Politik (Yogyakarta: LKiS, 2004), dan Tatik S. Soeharto’s Armed Forces: Problems of Civil-Military Relations in Indo- Hafidz, Fading Away? The Political Role of the Army in Indonesia’s nesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2006). Ini hanya sebagian dari banyaknya Transition to Democracy (Singapore: Institute of Defence and Strategic literatur tentang politik militer Indonesia. Studies, 2006), hal. 117-147. 5
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: jabatan politik. Meski nampaknya dalam masa Tahun Keterangan Perubahan pemerintahan Presiden Yudhoyono, poin terakhir 2004 Penarikan dan penghentian personel TNI yang nampak “dilonggarkan”. Misalnya saat penunjukan ditugaskan pada institusi pemerintah dan non- gubernur sementara Sulawesi Selatan. pemerintah yang tidak ada kaitan dengan tugas TNI Tabel 1. Reformasi Militer Terkait Peran Sospol 2004 Likuidasi Fraksi TNI-Polri di DPR dan DPRD dan (1998 – 2006) percepatan berakhirnya keberadaan Fraksi TNI di MPR-RI Tahun Keterangan Perubahan 2004 Lahirnya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI 1998 Perumusan Sikap dan Pandangan Politik ABRI 2005 Likuidasi Staf Komsos tentang Paradigma Baru Peran ABRI Abd XXI 2006 Keputusan harus pensiun sejak tahap 1998 Penyempurnaan organisasi Staf Umum ABRI dan penyaringan bagi prajurit yang ikut Pilkada Staf Sosial Politik (Sospol) ABRI. Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI (Kasospol) menjadi Kepala Staf Teritorial ABRI (Kaster) Sumber: Diolah dari Ahmah Yani Basuki, Reformasi TNI: 1998 Likuidasi Syawan ABRI, Kamtibmas ABRI, dan Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer Dalam Babinkar ABRI Masyarakat (Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 1998 Penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda 2007). Tk. 1 1999 Perumusan Sikap dan Pandangan Politik ABRI tentang Paradigma Baru Peran Sospol ABRI Meskipun demikian, datangnya desentralisasi dan 1999 Paradigma baru hubungan ABRI/TNI dan otonomi daerah tahun 2001 (dan Pilkada tahun Keluarga Besar ABRI/TNI dan pemutusan 2005) menyebabkan reformasi sos-pol TNI ini hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua menjadi sulit dirampungkan secara tuntas. Bahkan, partai politik dengan bergesernya kekuatan politik dan finansial 1999 Pengaturan penugasan prajurit di luar jabatan dari pusat ke daerah, kalangan militer nampaknya struktural/fungsional Dephankam/ABRI siap untuk “menukarkan berkurangnya kekuatan 1999 Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan mereka di kancah nasional dengan konsolidasi pensiun atau alih status kekuatan mereka di daerah.”18 Akibatmya, meski 1999 Pemisahan Polri dan ABRI kebanyakan fungsi teritorial telah dihapuskan, 1999 Pengesahan sebutan nama kesatuan, jabatan, lambang, dan cap dinas dari ABRI ke TNI kekuatan politik militer tidak lenyap sepenuhnya. 1999 Pengurangan jumlah F-ABRI di DPR, DPRD I dan Bahkan dalam beberapa kasus, dukungan pengaruh II (Di DPR Pusat dari 75 orang menjadi 38 dan di militer menjadi cukup menentukan dalam kancah Jurnal Volume I, Agustus 2010 DPRD hingga tinggal 10 % dari jumlah kursi) politik lokal dan pemilihan umum daerah. Namun, 1999 Komitmen netralitas TNI dalam Pemilu karena tidak adanya lagi keseragaman “ideologi 1999 Perubahan Staf Sosial Politik (Sospol) mejadi Staf dan arahan” dari pusat, aliansi-aliansi lokal yang Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai transisi dibentuk pun tidak atas nama institusi dan lebih 1999 Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim sebagai konsekuensi bersifat pribadi dan terbatas.19 dihapuskannya fungsi Sospol ABRI 2000- Revisi piranti lunak Doktrin TNI AU, TNI AD, dan 2001 TNI AL 2000 Penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda 18. Marcus Mietzner, “Business as Usual? The Indonesian Armed Forces and 2001 Penghapusan materi Sospol ABRI dari kurikulum Local Politics in the Post-Suharto Era,” dalam Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization, eds. Greg Fealy and pendidikan TNI dan penambahan materi hukum, Edward Aspinall (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), HAM, dan lingkungan hidup hal. 251. 19. Lihat misalnya dalam Jun Honna, “Local Civil-Military Relations during 2002 Redefinisi dan refungsionalisasi Koter the First Phase of Democratic Transition, 1999 – 2004: A Comparison of West, Central, and East Java,” Indonesia Vol. 82 (2006): hal. 75-96. 6
    • Tantangan dan Prospek ke Depan Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Tabel 2. Prinsip dan Karakteristik Doktrin Militer Indonesia (ABRI hingga TNI) Doktrin Pertahanan Rakyat Total Doktri ABRI “Tjatur Dharma Eka Karma” Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma” (Sejak 1945) (Sejak 1966) (Sejak 2007) Konsepsi Pertahanan Linier dan Berdasar Doktrin Tri Ubaya Cakti (1966) Pemisahan Polri dari TNI dan berdasar Sistem Wehrkreise (“kantong yang mengandung Doktrin Pertahanan konsepsi pemishan “pertahanan” dari satuan pertahann militer mandiri”) Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin “keamanan dalam negeri” dan disahkan sebagai “ Doktrin Kekaryaan, dan Doktrin Pembinaan Pertahanan Rakyat” Catur Darma Eka Karma sebagai “Doktrin Doktrin Pertahanan Negara Perjuangan” Strategi dan dalil Perang Gerilya dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Sistem Pertahanan Semesta Pertahanan Rakyat Total Semesta Konsepsi Perang Rakyat Semesta yang Operasi Militer Untuk Perang dan dibagi menjadi Operasi Keamanan Dalam Operasi Militer Selain Perang Negeri dan Operasi Pertahanan Peran ABRI sebagai komponen inti Peran ABRI sebagai kekuatan pertahanan Peran TNI sebagai alat negara di bidang perjuangan melawan ancaman keamanan dan sebagai kekuatan sospol, pertahanan yang dalam menjalankan eksternal dan internal yang memililki: strategi yang meniadakan tugasnya berdasarkan kebijakan dan dan menangkis usaha dan operasi musuh, keputusan politik negara. unsur Pertahanan Udara Nasional, unsur Pertahanan Maritim Nasional, unsur Gabungan Angkatan Bersenjata, unsur Teritorial dan Perlawanan Rakyat, unsur yang menanggulangi kamdagri Muncul konsep pasukan ekspedisi Pola Logistik (mobilisasi sumber daya Pola Pertahanan Berlapis: Lapis dan doktrin operasi gabungan (darat, nasional, termasuk rakyat sebagai Pertahanan Militer (Unsur Utama TNI) laut, udara) komponen cadangan) dan Pola Pembinaan dan Lapis Pertahanan Nir-militer (Unsur (Pembinaan Wilayah: kesejahteraan dan Komponen Cadangan dan Pendukung) teritorial) Muncul konsep “rakyat terlatih” yang dapat dimobilisasi Jurnal Volume I, Agustus 2010Selain persoalan masih kuatnya pengaruh informal kalangan banyak bila kita bicara soal reformasimiliter dalam dinamika politik kekuatan lokal, hubungan sipil-militer di Indonesia.masih kurang percaya dirinya pihak politisi sipil punmasih membuka peluang “ditariknya” kalangan Doktrinalmiliter ke kancah politik. Persoalan hak pilih TNIdan makin banyak mantan perwira yang terjun ke Perubahan doktrin pertahanan hingga doktrinpolitik menjadi contoh gejala “inferiority syndrome” tempur (operasional) masing-masing angkatankalangan sipil—dan dalam jangka panjang perlu harusnya menjadi titik sentral dalam reformasidiselesaikan juga.20 “Penguatan” dan “reformasi” “cara pandang” TNI terhadap dirinya sendiripihak sipil ini lah yang juga sering dilupakan dan terhadap lingkungan strategisnya. Namun, sebagaimana dicatat sebuah studi, doktrin pertahanan Indonesia ternyata belum banyak20. Lihat misalnya Evan A. Laksmana “To vote or not to vote, that is not the question,” Today, 28 Juni 2010 7
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Doktrin Pertahanan Rakyat Total Doktri ABRI “Tjatur Dharma Eka Karma” Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma” (Sejak 1945) (Sejak 1966) (Sejak 2007) Fungsi TNI sebagai alat perjuangan Fungsi ABRI sebagai kekuatan Hankam : Fungsi TNI sebagai kekuatan mencapai dan mempertahankan 1. Penindak dan penyanggah awal pertahanan: kemerdekaan dan kesatuan wilayah setiap ancaman musuh dari dalam (periode revolusi kemerdekaan) maupun dari luar negeri. 1. Penangkal, kekuatan TNI harus 2. Pengaman, penertib, dan penyelamat mampu mewujudkan daya tangkal Fungsi TNI sebagai alat perjuangan masyarakat serta penegak hukum terhadap setiap bentuk ancaman melawan kolonialisme dan negara. militer dan non militer dari dalam imperialisme (periode demokrasi 3. Pelatih dan pembimbing rakyat bagi dan luar negeri terhadap kedaulatan, terpimpin) penyelenggaraan tugas Hankamneg keutuhan wilayah dan keselamatan dalam mewujudkan kemampuan dan bangsa. kekuatan perlawanan rakyat semesta 2. Penindak, kekuatan TNI harus mampu 4. Pembina kemampuan dan kekuatan digerakkan untuk menghancurkan Hankamneg dalam pembinaan kekuatan musuh yang mengancam Hankamneg dengan memelihara terhadap kedaulatan, keutuhan dan meningkatkan kemampuan dan wilayah kekuatan Hankam di darat, laut dan 3. dan keselamatan bangsa. udara serta kamtibmas 4. Pemulih, kekuatan TNI bersama dengan instansi pemerintah membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara keamanan akibat kekacauan perang Sumber: Andi Widjajanto, “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945 – 1998,” Prisma, Vol. 29, No. 1 (2010): hal. 3-20; “Vali- dasi organisasi dan revisi doktrin telah selesai,” Situs Tentara Nasional Indonesia <http://www.tni.mil.id/news.php?q= dtl&id= 113012006113140>, Diakses 29 Juni 2009 berubah dalam satu dekade terakhir, terutama dua Buku Putih Pertahanan tahun 2003 dan 2008 karena masih kentalnya nuansa “inward-looking” merupakan langkah maju untuk makin mendorong yang memprioritaskan ancaman-ancaman internal kultur keterbukaan dan meningkatkan usaha- ketimbang eksternal.21 Selain itu, kurangnya kajian- usaha pembangunan rasa percaya di kalangan kajian terhadap doktrin matra dan operasional juga internasional (confidence building measures). Jurnal Volume I, Agustus 2010 menyebabkan susahnya pengukuran kemajuan Akhirnya, disahkannya tiga dokumen strategis reformasi doktrinal—terutama bila kita kaitkan pendamping Buku Putih Pertahanan 2008—Postur dengan perlunya pengukuran efektifitas dan Pertahanan Negara, Doktrin Pertahanan Negara, efisiensi pertahanan serta perombakan sistem Analisa Lingkungan Strategis—juga patut diapresiasi pelatihan dan pendidikan. sebagai langkah sistematisasi dan institusionalisasi reformasi doktrinal. Dalam hal ini, perubahan- Meski demikian, proses reformasi bukannya perubahan awal ini menjadi penting bila kita tanpa ada kemajuan. Disahkannya perubahan letakkan dalam konteks pembangunan sistem Doktrin TNI dari Catur Darma Eka Karma (Cadek) pertahanan dan keamanan nasional. menjadi Tri Darma Eka Karma (Tridek) merupakan sebuah langkah maju dengan dihapuskannya peranan sos-pol TNI. Selain itu, diterbitkannya 21. Wulan, Satu Dekade Reformasi Militer, hal. 82. 8
    • Tantangan dan Prospek ke Depan Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’:Legislasi sistem keamanan Anggaran dan industridan pertahanan pertahananDalam konteks pembangunan kembali sistem Salah satu prinsip utama reformasi militer danpertahanan dan keamanan nasional pasca hubungan sipil-militer di alam demokrasi adalahSuharto, ada beberapa capaian penting. Pertama, sentralisasi anggaran pertahanan—di mana semuadipisahkannya unsur TNI dan Polri melalui Keppre pengeluaran dan pembiayaan sektor pertahananNo. 89 Tahun 2000 dan dikuatkan oleh TAP MPR secara mutlak ada di tangan pemerintah.23 Ini berartiVI/2000. Kedua, disahkannya UU No. 3 tahun 2002 bahwa TNI tidak lagi diperbolehkan “mendukungtentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun dirinya sendiri” melalui berbagai kegiatan komersial2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). lainnya. Lebih jauh, selama ini banyak studiDua undang-undang ini lalu menjadi landasan menunjukan bahwa tidak hanya kegiatan bisnis TNIpengembangan berbagai dokumen terkait menggangu efektifitas dan kohesi institusional24,pengembangan postur dan sistem pertahanan yang tapi juga menimbulkan dampak dugaan pelanggaranbaru. Ini termasuk misalnya: Perpres No. 10 tahun HAM di berbagai daerah.252009 tentang Susunan Organisasi Tentara NasionalIndonesia dan PP No. 39 tahun 2010 tentang Dalam hal ini, Kemhan mengklaim bahwa pengambil-Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. alihan bisnis TNI sebagaimana dimandatkan UU TNI sudah selesai, dan sekarang proses pendataanMeski demikian, pada kenyataanya berbagai dan sosialiasi sedang berjalan. Padahal, berbagairegulasi di atas, terutama UU No. 3 dan UU No. studi masih menunjukan keraguan mengenai34 masih memiliki berbagai kelemahan akibat implementasi lapangan proses pengambilalihanketidakjelasan penjabaran pasal-pasal yang ada tersebut. Menurut akademisi Australia Marcusserta belum diaturnya berbagai ranah kebijakan.22 Mietzner misalnya, pengambilalihan menjadiHal ini misalnya terkait: (1) posisi TNI dalam bermasalah ketika banyak dari kalangan militerkaitannya dengan Kementerian Pertahanan lebih terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal dan semi-(terutama kerancuan garis komando operasional ilegal, masih rancunya persoalan definisi legaldan kebijakan), (2) kurang jelasnya kedudukan, “bisnis” versus “koperasi”, dan bahwa sebagianfunsgi, dan tugas Panglima TNI, (3) pembagian saham-saham dalam perusahaan-perusahaan Jurnal Volume I, Agustus 2010tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Perang dan besar yang tadinya dimiliki unit TNI sudah dijual keOperasi Militer Selain Perang, yang masih membuka pihak sipil (dan dalam beberapa kasus merupakanjendela masuknya TNI ke ranah persoalan dalam “teman” perwira-perwira tertentu).26negeri dan ancaman internal non-militer (apalagijika kita lihat kaburnya penjelasan fungsung“pemberdayaan wilayah pertahanan”) 23. Lihat misalnya, Jörn Brömmelhörster dan Wolf-Christian Paes, “ Soldiers in business: an introduction”, dalam The Military as an Economic Actor: Soldiers in Business (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hal. 16 24. Evan A. Laksmana, A House of Cards: Institutional Fault Lines and Military Factionalism in Indonesia (Thesis Master, Nanyang Technologi- cal University, 2009). 25. Lihat misalnya, Human Rights Watch, Too High a Price : The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities (New York:22. Untuk detilnya, lihat misalnya Lina Alexandra, “Telaah Regulasi TNI: Human Rights Watch, 2006). Beberapa Agenda Tersisa,” dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi, dan Mekanisme Koordinasi, eds. Dwi Ardhanariswari 26. Marcus Mietzner, “Soldiers, Parties and Bureaucrats: Illicit Fund-Raising dan Yandry K. Kasim (Jakarta: Pacivis dan FES, 2008), hal. 10-27. in Contemporary Indonesia”, Southeast Asian Research, Vol.16, No. 2 (2008): hal. 225-254 9
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Meskipun demikian, pemerintah nampaknya Grafik 3. Kesenjangan Ekonomi Pertahanan terus berkomitmen untuk menaikkan anggaran 2000 – 2014 pertahanan sedikit demi sedikit selama satu dekade terakhir ini. Aspek-aspek kesejahteraan prajurit pun mulai diperhatikan. Namun yang seolah- olah menjadi “tolak ukur baru” dari perspektif TNI dan Kemhan terkait reformasi militer adalah modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan. Ini misalnya terlihat dari fokus dan energi yang dikerahkan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan demi mencapai Minimum Essential Force dan bagaimana bagian anggaran Sumber: Andi Widjajanto, et. al, Reformasi Militer: mulai lebih ditingkatkan untuk akuisisi. 2009 – 2014 (Jakarta: Pacivis dan FES, 2009). Grafik 2. Peningkatan Anggaran Pertahanan Perluasan “reformasi sektor keamanan” “Reformasi Sektor Keamanan” (atau RSK) sebagai “payung besar” reformasi TNI mulai digulirkan di awal tahun 2000an. Sebagai landasan konseptual, RSK mulai memfokuskan pada pembentukan sistem keamanan nasional secara keseluruhan, tidak hanya aspek militer. Ini termasuk mulai bergulirnya wacana reformasi Polri dan Intelijen, penguatan aktor-aktor lain dalam sektor keamanan (terutama parlemen), hubungan TNI dan Polri, serta Meskipun anggaran pertahanan terus meningkat, pembentukan kerangka kebijakan legislasi sistem dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan keamanan nasional secara luas dan komprehensif.27 yang relatif tinggi dari apa yang diminta Kemhan Tentu logika “perluasan” agenda reformasi militer dengan apa yang diberikan DPR. Pada tahun ini perlu disambut. Terutama karena, persoalan Jurnal Volume I, Agustus 2010 2008 misalnya, Dephan mengajukan anggaran reformasi militer memang harus menyentuh pertahanan Rp 110 triliun, tetapi dalam realisasinya, persoalan-persoalan di luar organisasi militer dan Dephan hanya mendapatkan 28.2% dari total menyentuh aktor-aktor keamanan lainnya, baik dari budget yang diajukan. pemerintah dan DPR maupun kalangan masyrakat sipil. 27. Agenda dan capaian-capaian reformasi sektor keamanan dapat dilihat mis- alnya di Rusdi Marpaung, et. al, Dinamika Reformasi Sektor Keamanan (Jakarta: Imparsial, 2005), Andi Widjajanto, ed. Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia (Jakarta: Pro-Patria Institute, 2004); T. Hari Prihatono, ed. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional (Jakarta: Pro-Patria Institute, 2006). 10
    • Tantangan dan Prospek ke Depan Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’:Persoalan lalu muncul ketika sumber daya menganut Sishanta), tanggung jawab juga ada dimasyarakat sipil, selaku pengawal proses reformasi DPR dan komunitas masyarakat sipil.29 Sayangnya,sektor keamanan, pada dasarnya terbatas— baik DPR maupun CSO cenderung berjalan diterutama dari segi kemampuan teknis dan tempat. DPR di satu sisi belum dapat sepenuhnyapembuataan kebijakan. Akibat “bergesernya” menjalankan fungsi kontrol dan oversight yangfokus masyarakat sipil ke persoalan-persoalan di jelas dan objektif, terutama karena masih lemahnyaluar tubuh militer, proses reformasi militer yang kemampuang anggota DPR dalam persoalannotabene belum tuntas, menjadi terbengkalai. pertahanan dan masih kentalnya ke-enggananKonsekuensinya, kebijakan-kebijakan reformasi TNI mereka untuk “menyinggung” TNI yang dianggapsecara keseluruhan mulai muncul dari dalam tubuh masih berpotensi mempengaruhi dinamika politikTNI sendiri dengan dibantu segelintir orang yang di lapangan. Sementara itu, kalangan CSO sendirimasih fokus pada persoalan pertahanan (dalam arti juga cenderung masih mengusung “bendera”sempit). reformasi 1998 yang mengedepankan demokrasi dan HAM tanpa mampu memberikan alternatif- alternatif kebijakan terkait operasionalisasi militer.Kesenjangan dalam Proses Akibatnya, terjadi “lompatan pilar” dari prosesTransformasi Pertahanan: penyelesaian persoalan politik reformasi militerBeban Agenda Reformasi menuju ke ranah teknologi—tanpa menyelesaikan pilar-pilar transformasi institusional dan intelektualJika kita menggunakan model transformasi & kultural sebelumnya. Hal ini menyebabkanpertahanan di atas sebagai kerangka acuan ideal kebijakan-kebijakan personil dan sistempertahanan kita, maka masih terdapat beberapa pendidikan dan pelatihan TNI misalnya, menjadikekurangan yang perlu kita hadapi. Dari sisi aktor, tidak tersentuh. Padahal, penambahan anggaransalah satu penyebab utamanya bukan hanya berapapun dan pembelian alutsista secanggihketidakmampuan (atau kurangnya political will) apapun tidak akan berguna dan sustainable tanpadari pihak pemerintah dan DPR, tapi juga kurang peningkatan kualitas personil yang mengawaki danberkembangnya komunitas pertahanan sipil (civilian merawatnya. Absennya faktor-faktor “humanis”defense community)—sekelompok orang dengan (dan tingginya faktor “materiel”), seperti misalnya terkait kebijakan pensiun, tunjangan kesehatan dan Jurnal Volume I, Agustus 2010latar belakang pendidikan teknis ilmu kemiliteranyang fokus pada kebijakan-kebijakan pertahanan pendidikan, persoalan kepangkatan dan penugasan,dalam arti sempit—sebagai “jembatan penengah” menyebabkan arah transformasi teknologiantara tuntutan-tuntutan publik dan CSOs dengan pertahanan kita menjadi “setengah jadi.”30kalangan pemerintah dan DPR.28 Selain itu, lemahnya sumber daya dan dukunganSelain itu, paradigma “lama” kita cenderung berpikir terhadap fungsi litbang juga menyebabkanbahwa kekurangan-kekurangan tersebut merupakan terhambatnya kapabilitas inovasi lokal. Sementaratanggung jawab pemerintah (Kemhan) dan TNI. itu, bila kita hanya fokus pada revitalisasi industriPadahal, di alam demokrasi (dan di Indonesia yang 29. Pemaknaan ulang Sishanta untuk mendorong keterlibatan non-militer ini28. Pentingnya civilian defense community sebagai penengah misalnya ada ada di Evan A. Laksmana, “Re-interpreting the Total Defense System,” di Evan A. Laksmana, “Post-Suharto Indonesia: Can a Military Coup The Jakarta Post, 19 Mei 2010 Happen?” RSIS Commentary No. 120, 19 November 2008. Bisa diunduh 30. Lebih detil lihat misalnya di Evan A. Laksmana, “Defense reform 2010- di <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1202008.pdf> 14: Men over materiel?” The Jakarta Post, 3 Januari 2010. 11
    • Tantangan dan Prospek ke DepanDari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: pertahanan dalam konteks “kemandirian”, Ketiga, model transformasi pertahanan di atas absennya kemampuan litbang dan inovasi lokal sebenarnya sudah cukup sebagai kerangka awal menjadi sebuah anomali dan bahkan berpotensi untuk memulai memetakan berbagai area kebijakan “meliberalisasi” pasar pertahanan lokal kita sendiri perubahan dan perbaikan TNI sebagai langkah di tengah makin bergesernya pasar dan pemain berikutnya. Sayangnya, ketiadaan visi yang jelas dari industri pertahanan internasional ke kawasan Asia pemerintah (terutama Presiden selaku Panglima Pasifik.31 tertinggi) menyebabkan TNI harus “mendorong sendiri” proses kebijakan reformasi militer menuju transformasi pertahanan. Padahal, tidak hanya DPR masih dirasa kurang mampu mengawal proses ini, Kesimpulan tapi keterbatasan kapabilitas (baik dari segi kualitas maupun kuantitas) dari kalangan masyarakat sipil Melihat dinamika reformasi militer selama ini, malah mengurangi pengawasan publik dan kurang dan berdasar pembahasan di atas, ada beberapa dapat membantu TNI dalam proses ini. Akhirnya, hal yang perlu dicatat di sini. Pertama, agenda proses transformasi pertahanan harus dipandang reformasi militer sebagai perpanjangan agenda sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk reformasi politik 1998—mengeluarkan militer rakyat”—dengan konsekuensi bahwa kalangan dari politik, bisnis, dan meletakkan TNI ke dalam sipil, baik pemerintah, DPR, maupun komunitas hubungan sipil-militer demokratis berbasis pertahanan sipil, juga harus berbesar hati untuk hukum—hampir sebagian besar telah tercapai menerima kritikan dan berbenah diri sebelum secara formal. Dan di sini, penghargaan pun harus mendorong dan mengawal proses transformasi disampaikan ke pemerintah, DPR, dan masyarakat TNI. sipil yang telah “mengawal” proses tersebut. Kedua, jika kita menerima asumsi dan kesimpulan di poin sebelumnya, kita harus memulai memikirkan proses dan agenda perubahan berikutnya. Dalam hal ini, agenda transformasi pertahanan sebagai proses merubah berbagai paradigma mendasar— bagaimana militer memandang dirinya sendiri, bagaimana ia harus berlatih, dan bagaimana ia harus Jurnal Volume I, Agustus 2010 menjalankan tugas—dan tidak hanya menyentuh TNI saja, tapi juga pengguatan komunitas sipil pertahanan dan DPR dirasa sebagai jawaban. 31. Mengenai bergesernya pasar industri pertahanan ke Asia Pasifik, bisa dilihat lebih jelas di Evan A. Laksmana, “Analisa Lingkungan Strategis: Perkembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Kawasan,” Analisis CSIS, Vol. 39, No. 2 (2010): hal. 204-219. 12
    • Menciptakan Polisi yang Bermitra dengan Masyarakat:Perkembangan Polri Paska 12 Tahun ReformasiPenulis: Fitri Bintang Timur1Meski Indonesia mengalami Reformasi pada rekaman negosiasi suap yang berkaitan dengantahun 1998, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) oknum polisi, tidak akan dibahas secara spesifikmemulainya belakangan. Ada dua versi mengenai karena pengkajian dilakukan dalam skala makro.kapan dimulainya transformasi Polri, yang pertamaadalah tahun 1999 saat keluarnya Inpres No.2/1999tentang pemisahan polisi dari ABRI dan keluarnyabuku biru Reformasi Kepolisian. Yang kedua yakni Konsep Transformasisaat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri lahir. Setelah Kepolisian Indonesiaberjalan sekian lama, perbedaan waktu memulaiitu tidaklah signifikan untuk menilai sejauh mana Setelah pemisahannya dengan militer, Polri sebagaiproses perubahan institusi penegak hukum negara institusi sipil bertujuan untuk mewujudkan personilini. yang profesional dan dekat dengan masyarakat untuk menuju pada keadaan masyarakat madaniSampai saat ini sudah banyak yang membahas yang demokratis, aman, tertib dan sejahtera.2mengenai reformasi Polri karena memang Dalam reformasi perubahan yang dilakukannyaterdapat perubahan signifikan yang terlihat dari meliputi tiga aspek dalam Tribrata Polisi, yakni:bagaimana polisi bermitra dengan masyarakat • Struktural: terdapat perubahan kelembagaandi tengah berbagai isu besar yang bergulir, mulai Kepolisian dalam Ketatanegaraan organisasi,dari kejahatan keseharian (daily crimes) hingga susunan dan kedudukan dimana menjadimasalah transnasional seperti terorisme dan illegal non-departemen, mempunyai sektorfishing. Tulisan ini tidak berniat untuk menggarami anggaran fungsi sebagai sektor tersendiri,lautan, namun memberikan ringkasan bagaimana dan titik pelayanan pengemban diskresitransformasi di tubuh Polri berjalan dan apa Pasal 18 UU No.2/2002.tantangan ke depannya. Masalah-masalah polisi • Instrumental: dasar filosofi yakni visi, misi danyang naik-turun di media seiring dengan waktu, tujuan, doktrin, kewenangan, kompetensi,misalnya saja saat ini berkaitan dengan rekening kemampuan fungsi dan ilmu pengetahuan-gendut sejumlah perwira Polri dan ‘hilangnya’ teknologi dengan dikeluarkannya peraturan-1. Peneliti Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Jakarta. Dapat dihubungi di fitribintang@idsps.org 2. Pengantar Tribrata Polisi
    • Perkembangan Polri Paska 12 Tahun ReformasiMenciptakan Polisi yang Bermitra dengan Masyarakat: peraturan hukum yang melegitimasi peran program quick wins untuk memenangkan simpati Polri (Tap MPR VI dan VII Tahun 2000, masyarakat melalui cepat tanggap atas laporan Amandemen Pasal 30 UUD1945, UU masyarakat, transparansi pembuatan Surat Izin No.2/2002, PP dan Kepres, revisi 300 Juklak/ Mengemudi dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Juknis), perubahan doktrin dan pembuatan Bermotor, transparansi rekruitmen dan transparansi rencana besar (grand strategic) penyidikan tindak pidana. • Kultural: kualitas pelayanan Polri kepada Peta Wilayah Polda masyarakat, meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional Menurut dokumen dari Mabes Polri3 hasil yang membanggakan dari berjalannya transformasi kepolisian adalah (a) Polri menjadi lembaga setingkat menteri, (b) Polri menjadi mitra kerja DPR- RI, (c) telah memiliki manajemen tersendiri setelah lepas dari ABRI, (d) telah melakukan de-otorisasi Bisa dianggap sebagai pencapaian bahwa Polri telah dan rasionalisasi anggaran, (e) pembenahan mampu membuat perencana strategis (Renstra) polisi berseragam dan tak berseragam, (f) untuk 25 tahun terhitung dari tahun 2000. Dimana menetapkan Polda sebagai kesatuan induk penuh, dalam jangka pendek (2005-2010) polisi berupaya (g) melembagakan Komisi Kepolisian Nasional untuk membangun kepercayaan masyarakat (Kompolnas), (h) membenahi doktrin Tri Brata dan (trust building), jangka menengah (2010-2015) Catur Prasetya, (i) meminimalisir kegiatan seremonial membangun kemitraan dan jejaring (partnership/ dan upacara, (j) membangun makam kehormatan networking building), dan jang0an Kepolisian Polri4, (k) membentuk unit analisis kejahatan antar tahun 2009 membaik.6 Sepanjang tahun 2006-2008 negara di Bareskrim Polri, (l) mengembangkan 109 laporan institusi ini mendapat status Disclaimer, Polres persiapan, meningkatkan 4 Polres menjadi sementara laporan terakhir sudah berstatus Wajar Polda, melikuidasi Brimob dalam struktur Polri, Tanpa Pengecualian. Meski ada perbaikan kecil Jurnal Volume I, Agustus 2010 (m) membentuk 5 Detasemen 88 Anti Teror di untuk melakukan catatan penerimaan nonpajak bawah Kapoda langsung, dan 21 Detasemen 88 di Rumah Sakit Polri. bawah Direktorat Reserse Kriminal Polda, dan (14) meningkatkan jumlah anggota Polri di lapangan.5 Selain itu, pada tahun 2009 terdapat implementasai 3. Mabes Polri, Derap Langkah Polri di Tengah Dinamika Bangsa, 2008. 4. Dikabarkan kepolisian membangun Taman Makam Pahlawan untuk kepolisian di daerah Cikeas, Jawa Barat. Asvi Warman Adam, “Kapling Pahlawan”, Kompas, 11 Agustus 2010. 5. Pada tahun 1998 jumlah anggota Polri sejumlah 250 ribu sementara pada tahun 2008 jumlahnya meningkat menjadi 300 ribu orang (Data Mabes Polri). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk perlahan-lahan mencapai rasio 1 polisi untuk 1450 orang yang dianggap sebagai ideal menyintir saran PBB. Hal ini dilakukan dengan melakukan perekrutan bintara dua kali pertahun. 6. BPK, “Penyerahan ” 14
    • Perkembangan Polri Paska 12 Tahun Reformasi Menciptakan Polisi yang Bermitra dengan Masyarakat:”Pekerjaan Rumah” Reformasi tersangka teroris sepanjang tahun 2009 dan 2010 Polri yang Belum Tuntas yang adegan tembak-menembaknya disiarkan live di televisi walau salah satunya mampu meringkusDalam interview dengan ahli kepolisian dari salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah, Noordin M.Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, tangapan Top.8yang diberikan atas perkembangan reformasiPolri tidak terlalu memuaskan. Transformasi Meski begitu, ada baiknya untuk tidak menilaiinstitusi Polri dianggap tidak jelas ujungnya karena institusi Polri dari kasus per kasus, karenakurangnya visi ke arah perubahan yang dimaksud pertahunnya polisi menangani sekitar dua ratusmeski sudah ada Rencana Pembangunan Jangka ribuan pelaporan. Transformasi kepolisian berjalanMenengah-Panjang.7 Menurutnya buku biru dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkanrencana besar reformasi yang membagi langkah- dukungan dari masyarakat dan negara, yang manalangkah transformasi Polri terkaburkan dengan pada prakteknya dijalankan secara langsung dalamterminologi yang muncul kemudian, misalnya saja kehidupan sehari-hari bernegara di Indonesia.’reformasi birokrasi’. Sehingga lembaga ini tampakberubah sekenanya.Ditambah lagi dengan adanya pergantian 5 Kapolri Perbaikan Ke Depandalam 12 tahun sejak refomasi 1998 yang masing-masing visi dan misi belum tentu sejalan dengan Untuk melakukan perbaikan dalam prosespendahulunya, pun dengan organisasi. Selain perombakan Polri yang belakangan ini semakinkepemimpinan, terdapat juga batasan anggaran hablur arahnya, bisa dilakukan melalui tigadari negara yang ditentukan per tahun, serta pendekatan:bantuan dari donor yang dipatok hanya beberapatahun, sehingga membuat Polri menjadi badan 1. Pendekatan kelembagaan – yaitu denganyang amat pragmatis. Yang mana rencana jangka melihat bagaimana kondisi lembaga sekarangpanjang terjegal macam-macam kondisi politis (evaluasi); mana yang perlu dilakukan dansehingga membuatnya mengkaji hanya tiga sampai mana yang tidak, mana yang baik dilakukanempat tahun ke depan. dan mana yang tidak (perencanaan); dan kemudian menjalankan rencana menuju Jurnal Volume I, Agustus 2010Ada kecenderungan bahwa polisi sekarang meluas perbaikan lembaga (eksekusi). Misalnya sajakewenangannya tidak hanya sebagai bagian dari perbaikan yang telah terjadi pada satuan lalulembaga eksekutif, namun juga masuk ke ranah lintas dan brigade mobil yang paling banyaklegislatif dan yudikatif. Legislatif dalam aktivitasnya berubah sebabnya karena merekalah yangyang seakan membuat peraturan dan arahan. paling sering berhadapan langsung denganMeski peraturan ini lebih bersifat internal namun masyarakat. Reformasi pada kedua satuandampaknya tetap mengarah ke masyarakat luas. ini paling bagus, terutama pada BrimobSementara yang dimaksud dengan yudikatif adalah yang menjadi lebih damai setelah melewatikemampuan untuk menjalankan eksekusi hukuman, proses pasifikasi, dimana dulu mottonyamisalnya saja dengan kegiatan ’buru-sergap’ 8. “Kronologi Penyergapan Temanggung”, siaran televisi Liputan 6, 8 Agus-7. Interview dengan Adrianus Meliala dilakukan pada tanggal 9 Agustus tus 2009, diakses dari http://berita.liputan6.com/hukrim/200908/239835/ 2010, pukul 16.10 di Departemen Kriminologi FISIP UI. Kronologi.Penyergapan.Temanggung 15
    • Perkembangan Polri Paska 12 Tahun ReformasiMenciptakan Polisi yang Bermitra dengan Masyarakat: ”Berjuang Demi Bangsa dan Negara” kini yakni struktural; instrumental; dan kultural. menjadi ”Berjuang demi Kemanusiaan”. Misalnya saja pada perubahan instrumental Sementara ada juga satuan yang cenderung visi dan misi yang dilakukan dengan merevisi tidak berubah karena tidak tersentuh sama petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sekali oleh program reformasi, misalnya menghapus aturan dan kurikulum yang polisi air maupun polisi satwa, walaupun militeristik dan memasukkan nilai-nilai di segi peralatan cukup meningkat karena hak asasi manusia12. Memang tampak turut menikmati adanya kenaikan anggaran adanya perubahan Polri, namun itu Polri yang mencapai lebih dari tiga kali lipat. tidaklah otomatis karena hasil digantinya Satuan yang bermasalah sekarang adalah kurikulum pendidikan. Kini baru lima badan reserse kriminal cenderung karena angkatan yang mendapat kurikulum baru belum berubah dari dulu. Posisinya yang di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, sulit merupakan ’kasir’ memang membuka untuk menyatakan bahwa seratus siswa potensi untuk bermasalah karena merupakan lulusannya sudah mengubah keseluruhan garda terdepan tugas penegakan hukum Polri institusi walau bisa jadi mereka dalam kegiatan mereka sebagai penyidik. menyumbang pada perbaikan yang terjadi. Mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji merupakan salah satu tokoh utama dalam Dalam hal perubahan struktural terlihat pada kasus polisi versus KPK; yang melakukan manajemen anggaran, dimana perubahan penyidikan terhadap ketua KPK Bibit Samad terjadi dengan pembentukan satuan kerja Rianto dan Chandra Hamzah yang berakhir yang sekaligus menjadi penanggungjawab dengan penahanan keduanya.9 Namun keuangan dari penyaluran dana dari negara setelah berusaha mengungkap makelar ke tiap satker. Anggaran yang dulunya harus kasus yang ada di tubuh kepolisian, melalui pusat kini menyatu dalam sistem akhirnya Susno juga ditangkap dengan keuangan pemerintah dengan mekanisme tuduhan turut serta dalam kasus suap Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA). pengusaha arwana10 walau sebelumnya Selain itu anggaran sekarang diberikan ia pun tersudut isu penerima suap Bank dengan orientasi kinerja kepolisian, walau Century11. memang harus diakui bahwa idealnya ada Jurnal Volume I, Agustus 2010 evaluasi apakah anggaran Polri efektif untuk 2. Pendekatan program – dengan melihat dari terus naik mengingat sekarang jumlahnya sejauh mana program-progam yang dijalankan sudah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Yakni oleh setiap satuan yang ada telah berhasil pada akhir tahun 1990-an jumlahnya sekitar mengubah fungsi dari satuan tersebut. Yang Rp 5 triliun dan di tahun 2010 mencapai Rp. termasuk dengan pendekatan program 27 triliun.13 Fokus dari kenaikan anggaran ini adalah perubahan dalam Tribrata tadi, adalah untuk pengadaan peralatan setelah Polri terlepas dari TNI dan pemekaran kesatuan kewilayahan seiring dengan 9. “Rekaman KPK”, Sumbawa News, 4 November 2009, diakses dari http:// www.sumbawanews.com/berita/utama/rekaman-kpk-ini-dia-profile-leng- kap-bareskrim-ri-yang-dipimpin-komjen-pol-susno-duaji.html 12. Jend.Pol. Sutanto, “Derap Langkah Polri di Tengah Dinamika Bangsa”, 10. “Sidang Kasus Arwana Upaya Diskreditkan Susno”, Media Indonesia, 7 Komisi Kepolisian Indonesia, 26 Agustus 2008. Agustus 2010. 13. “Tagihan Dana Keamanan”, Gatra, 13 Februari 2001 dan ”Anggran Polri 11. “Skandal Bank Century: Ada Isu Komisi untuk Susno Duadji”, Majalah 2010 Capai Rp 27 Triliun”, 23 Februari 2010, http://nasional.vivanews. Tempo, 16 September 2009 com/news/read/131729-anggaran_polri_2010_capai_rp_27_triliun 16
    • Perkembangan Polri Paska 12 Tahun Reformasi Menciptakan Polisi yang Bermitra dengan Masyarakat: pemekaran wilayah, namun karena jumlah Ada baiknya Kepolisian Republik Indonesia dalam perwira tinggi polisi besar serta peningkatan melakukan transformasinya tidak pusing akan personil yang cepat maka sebagian besarnya citra yang naik-turun, karena memang kegiatan dihabiskan untuk belanja pegawai. yang dilakukan oleh polisi bersifat kontradiktif dalam ”pencegahan” dan ”penindakan”. Dalam 3. Pendekatan individu – yang melihat upaya-upaya pencegahan wajah yang ditampilkan siapa saja yang bisa menjadi contoh bagi haruslah baik, penuh dengan senyum, sapa dan perubahan polisi, siapa saja yang perlu salam. Sementara upaya penindakan merupakan dan bisa direformasi, dan siapa saja yang wajah antagonis yang harus menimbulkan efek justru menjadi penghambat reformasi Polri. jera. Namun dalam hal ini perlu agar Polri bekerja Namun pendekatan ini hanya bisa berlaku dengan mengindahkan prinsip-prinsip HAM kepada personil polisi saja, bukan pada faktor sebab tak sedikit pula laporan mengenai tindakan masyarakat yang juga menjadi penyebab polisi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian ’terpaksa’14 menyesuaikan dengan keadaan. dalam mendapatkan pengakuan dari tersangka maupun tahanan. Data yang dilansir oleh Jaringan Yang tidak bisa dipungkiri adalah masih Anti Penyiksaan Indonesia pada tahun 2010 adalah adanya rasa kekompakan esprit de corp bahwa 80% pelaku penyiksaan adalah polisi16 dalam satuan sehingga sulit untuk anggota padahal Indonesia telah menandatangani Polri menceritakan keburukan dari personil Konvensi PBB Menentang Penyiksaan sejak lainnya, maupun dari institusinya. Hal ini tahun 1998. Walaupun dalam KUHP memang menyulitkan penyidikan mengenai korupsi tidak mendefinisikan penyiksaan sebagai di tubuh kepolisian Indonesia bahkan yang kejahatan pidana. Hanya perlakuan tidak sudah diungkapkan oleh media sekalipun, menyenangkan (Pasal 335-551) dan pemaksaan misalnya saja dalam kasus rekening gendut15 untuk pengakuan (Pasal 422) yang merupakan oleh Majalah Tempo yang meliput enam kejahatan pidana. Namun hal ini tidaklah bisa perwira polisi dengan rekening tak wajar. melegalkan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat polisi. Termasuk bagian dari pendekatan individu adalah faktor kepemimpinan yang mendukung bagaimana Polri melakukan Jurnal Volume I, Agustus 2010 reformasi. Semenjak tahun 1998 terdapat lebih dari lima kali pergantian Kapolri, Kesimpulan yang tersingkat menjabat adalah Jend. Pol. Chairudin Ismail selama satu bulan di Perbaikan untuk reformasi kepolisian ke depan tahun 2001 karena terjadi kekisruhan antara bisa dilakukan dengan adanya pengawasan kepada presiden dan DPR. Sementara yang terlama institusi polisi, program dan juga individunya. adalah Jend Pol. Da’i Bachtiar dari tahun 2001 Sayangnya posisi Polri tidak berada di bawah ke 2005 dimana pada masanya harus melalui kementrian- membuat pengawasan dari eksekutif tragedi bom Bali dan Marriot Pertama. terbatas pada itikad politik presiden yang kadang bertindak lambat, misalnya dalam kasus indikasi��� “Sulitnya Mereformasi Polri”, Koran Jakarta, 17 Januari 2010. . ��� “80 Persen Penyiksa Tahanan adalah Polisi”, berita 25 Juni 2010 diakses .��� “Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut”, Majalah Tempo, . dari http://megapolitan.kompas.com/read/2010/06/25/17435567/80. 29 Juni 2010 dan ”Kapolri Hentikan Kasus Rekening Gendut”, Koran Persen.Penyiksa.Tahanan.adalah.Polisi Tempo, 7 Agustus 2010. 17
    • Perkembangan Polri Paska 12 Tahun ReformasiMenciptakan Polisi yang Bermitra dengan Masyarakat: korupsi di tubuh kepolisian yang menjadi berlarut- Sementara di luar itu ada banyak kasus-kasus larut. yang tidak diperhatikan. Sehingga solusi yang bisa ditawarkan adalah membuat sebuah mekanisme Sebenarnya institusi ini memiliki mekanisme pengaduan umum, semacam public complain board, oversight dari dalam yang dilakukan oleh Divisi yang menampung dan menindaklanjuti laporan- Profesi dan Pengamanan (Divpropram) dalam laporan mengenai polisi dari masyarakat, termasuk kaitan kelakukan penyimpang dan pelanggaran juga dari penghuni lapas, agar tindakan polisi etika profesi polisi, serta Inspektur Pengawasan lebih terawasi. Tanpa adanya masyarat sipil yang Umum (Irwasum) untuk mengawasi penggunaan kuat maka penegak hukum mampu menggunakan keuangan yang tidak semestinya. Tapi nampaknya aturan hukum sesuai kepentingannya sendiri.[] kedua badan internal ini tidak cukup kuat untuk membersihkan institusi kepolisian, apalagi berjalan menuju perubahan institusi yang lebih baik karena tidak menyentuh pada perencanaan maupun program. Pengawasan eksternal juga dilakukan. Ada pihak yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan yang paling banyak memiliki institusi pengawasan eksternal antara lain yang dilakukan oleh pemerintah, DPR, ombudsman, Komisi Kepolisian Indonesia, Indonesia Police Watch, dan lain sebagainya. Yang perlu dicermati adalah bahwa pengawasan-pengawasan ini tidak dilakukan secara spesifik dan per kasus. Lembaga pengawas independen hanya bergerak secara garis besar saja, misalnya Indonesia Corruption Watch dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum hanya pada alur pendanaan dan indikasi korupsi; ombudsman hanya pada masalah teknis pemolisian; Komnas Jurnal Volume I, Agustus 2010 HAM hanya pada masalah pelanggaran hak asasi; dan Kompolnas lebih bermain di kajian media. 18
    • PERLUNYA REFORMASI PERTAHANANPASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN1998 – 2010Penulis: Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS**)Latar BelakangHampir duabelas tahun lamanya sejak program mencerminkan “democratic civil-military relations”reformasi internal TNI dicanangkan (tepatnya atau “democratic control of the armed forces”sejak tanggal 5 Oktober 1998 dan direncanakan sehingga masih memerlukan kelanjutan reformasiberakhir pada bulan Oktober tahun 2010),1 pertahanan untuk dapat menuntaskan reformasidiharapkan kita mampu mengadakan perubahan sektor keamanan (RSK). Singkatnya, apabila ditinjaudan penyesuaian struktur dan postur TNI, seiring dari peran militer yang proporsional, maka reformasidengan tuntutan masyarakat bahwa TNI kembali internal TNI tersebut dianggap sudah memenuhike peran militer yang proporsional. Dari proses kehendak masyarakat untuk meninggalkan perandinamika perubahan tersebut, di satu sisi reformasi dwifungsinya. Namun demikian, apabila ditinjauTNI telah dinilai berhasil dengan melakukan dari peran militer yang profesional, seharusnyadepolitisasi peran militer melalui beberapa akan menyentuh pada permasalahan hubunganperubahan (sekitar 31 perubahan) penting yang sipil – militer yang demokratik yang tercermin padadilakukan secara bertahap,2 yang dapat dilihat perubahan doktrin dan organisasi pertahanan/TNI.dari hasil disertasi Ahmad Yani Basuki di FISIPUI yang berjudul “Reformasi TNI - Pandangan Mengapa harus demikian? Bagaimana prosesInternal – Eksternal, Pola, Profesionalitas dan politik dalam RSK yang menjadi peran para aktorRefungsionalisasi Peran TNI”. Namun disisi yang terlibat dalam proses perubahan sektorlain, perubahan tersebut belum mencerminkan keamanan? Berikut ini perlu kita bahas bagaimanatuntasnya reformasi sektor keamanan karena belum peran para eksekutif (termasuk Presiden RI), peran legislatif (DPR), peran Judikatif, peran Pers, peran1. Widodo AS, “TNI Abad XXI – Redifinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi organisasi kemasyarakatan (misalnya LSM), dan Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa”, Langkah-langkah Reformasi Internal Lanjutan TNI (Tahap II), Markas Besar TNI, 5 Oktober 2001. juga organisasi pemerintah (misalnya Kemhan dan2. Ahmad Yani Basuki, “Reformasi TNI (Pandangan Internal – Eksternal, TNI). Apabila kita teliti lebih lanjut, peran para Pola, Profesionalitas dan Refungsonalisasi Peran TNI), hasil Disertasi dalam rangka memperoleh gelar Doktor Sosiologi FISIP-UI, Depok – aktor tersebut akan sangat menentukan tuntasnya 2007, hal. 144-146.
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN RSK. Sebenarnya ada tiga aktor penting yang paling Dari proses sejarah terbentuknya ABRI (sekarang bertanggung jawab, yaitu eksekutif, legislatif, dan menjadi TNI) dan pengalaman TNI di masa lalu judikatif. Sedangkan peran pendorong reformasi yang berkaitan dengan keterlibatan militer dalam yang juga tidak kalah maknanya adalah organisasi dunia politik praktis, secara konseptual dan kultural kemasyarakatan (misalnya LSM), Pers, lembaga- terbukti tidak mudah untuk bisa dihilangkan begitu lembaga kajian, universitas, dsb-nya yang dapat saja. Alasannya karena fenomena tersebut telah melakukan dorongan sehingga kelanjutan reformasi melekat erat dalam tradisi militer yang sudah dapat berjalan sampai tuntas. lama, boleh dikatakan sejak kelahiran TNI dimasa kemerdekaan. Tentara pada saat itu dilahirkan dari rakyat, mereka awalnya dari semangat perjuangan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Reformasi Internal TNI Banyak dari mereka yang tidak digaji, memanggul 1998-2010 senjata dengan sukarela. Perkembangan selanjutnya, tidak boleh tidak kita harus menuju ke Dari beberapa kajian militer tentang proses RSK, militer yang profesional. ternyata dari aspek peran militer (military roles) dinyatakan bahwa upaya pengembalian peran TNI Perkembangan yang terjadi sampai saat, ternyata dinilai berhasil. Selain nama ABRI telah diubah peran Mabes TNI masih lebih dominan dalam kembali menjadi TNI, POLRI yang bukan lembaga pembinaan SDM, Doktrin Militer, Organisasi, militer telah berpisah dari ABRI (melalui Tap MPR maupun kebutuhan Sistem Senjata (Sista) No. VI dan No. VII tahun 2000). Perubahan demi ketimbang Kementerian Pertahanan (Kemhan). perubahan telah dilaksanakan secara bertahap, Seharusnya, Kemhan sebagai departemen sipil yang baik ditinjau dari aspek struktur, kultur, sampai memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran dengan doktrin.3 Namun demikian, apabila kita pertahanan, strategi pertahanan dan prioritasnya, tinjau lebih jauh, perubahan tersebut adalah dalam akuisisi persenjataan, dan kurikulum militer serta tahap depolitisasi peran TNI, belum menyentuh doktrin pertahanan. Oleh karena itu yang berkaitan pada perubahan peran militer yang profesional. dengan SDM pertahanan, Doktrin Pertahanan/ Pendapat lain yang mengatakan bahwa reformasi TNI, Organisasi, dan penentuan kebutuhan internal TNI yang telah dilaksanakan sejak tahun Sista, seharusnya berada pada otoritas Kemhan. 1998 adalah baru pada tahap driving force dan key Sedangkan peran eksekutif, legislatif, dan legislatif Jurnal Volume I, Agustus 2010 factor, yaitu ikut menggerakkan roda perubahan adalah memberikan green light, mengawasi, dan ke titik yang hendak dituju. Driving force dan memonitor jalannya reformasi sektor keamanan.4 key factor tersebut merupakan prasyarat utama Kalaupun pada UU NO. 3/2002 tentang Pertahanan menuju militer yang profesional, yang seyogyanya Negara, telah dengan jelas disebutkan bahwa juga menyentuh pada peningkatan hubungan sipil- TNI dibawah koordinasi Kemhan, namun pada militer yang demokratis (democratic civil-military pelaksanannya masih belum merealisasikan makna relations) atau disebut juga dengan democratic dari UU tersebut. Hal tersebut mencerminkan control of the armed forces. bahwa democratic control of the armed forces masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Semestinya dalam democratic controls, “the civilians have this 4. Terence Lee, The Nature and Future of Civil-Military Relations in Indonesia, Enhancing Civilian Supremacy, University of California Press, 3. Ibid, hal. 144 - 146. 2010, hal. 703. 20
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010 PERLUNYA REFORMASI PERTAHANANright if not the key issue in democratic consolidation 1. menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraanis how to bring the armed forces under control”.5 pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. 2. merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia danDemokrasi Politik di Indonesia komponen pertahanan lainnya. 3. menetapkan kebijakan penganggaran,Kondisi demokrasi politik di Indonesia masih pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumberbelum bisa dikatakan telah terjadi perubahan yang daya nasional, serta pembinaan teknologisignifikan. Apabila pemerintah sipil tidak memiliki dan industri pertahanan yang diperlukan olehkapabilitas mengelola dan mengendalikan militer Tentara Nasional Indonesia dan komponensecara demokratik melalui sistem democratic kekuatan pertahanan lainnya.control of the military, pemerintah bisa dinilai tidakmampu melaksanakan reformasi sektor keamanan, Dengan mencermati isi UU No. 3/2002 di atas,termasuk melakukan restrukturisasi organisasi, walaupun secara legalitas formal bahwa TNI sudahmerubah doktrin angkatan, meningkatkan kualitas berada dibawah Menhan, namun pada kenyataannyaSDM militer, dan mengadakan alutsista yang sampai saat ini jabatan Panglima TNI masih setaramampu disinergikan melalui trimatra terpadu. dengan jabatan Menhan. Artinya, kedua pejabatan tersebut sama-sama bertanggung jawab langsungPerubahan yang paling penting sebagai indikator kepada Presiden, sehingga bisa dikatakan bahwaterjadinya reformasi sektor keamanan adalah adanya hubungan sipil-militer yang demokratis masihperubahan organisasi, karena perubahan tersebut belum terwujud. Kemhan adalah institusi sipil yangmencerminkan perubahan sosiologis. Alasan seharusnya memiliki kewenangan mengendalikanutamanya karena dapat memberikan pengaruh hubungan sipil militer yang demokratis. Adanyapada perubahan sikap dan perilaku prajurit militer, solusi klasik berkaitan dengan permasalahan yangsehingga mampu mengakomodasikan hubungan berkaitan dengan “who guards the guardians ?sipil-militer yang demokratik.6 -- harus dapat diwujudkan”. Manakala pemilihan sipil secara demokratis yang berkaitan dengan whoApabila kita lihat bagaimana kedudukan Menteri guards the guardians sudah ditentukan, KemhanPertahanan (Menhan) sesuai dengan UU RI No. 3 seharusnya menjadi kendaraan fundamental Jurnal Volume I, Agustus 2010tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain yang harus dapat digunakan dalam pengendalianmemuat:7 hubungan sipil-militer (a MOD is the fundamental vehicle used for this control).85. One of the most highly respected scholars writing on democratic transitions & consolidations states the following: “Obviously, the institutional Belum berjalannya reformasi pertahanan terutama framework of civilian control over the military constitutes the neuralgic point of democratic consolidation.” Adam Przeworski, Democracy and yang menyangkut bidang restrukturisasi organisasi the Market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. di Kementerian Pertahanan dan TNI, telah6. Hans Born tentang “Democratic Control of Armed Forces – Relevance, memperkuat dugaan lemahnya komitmen eksekutif Issues, and Research Agenda”, USA, 2006, hal. 151-152 dalam Giuseppe Caforio (ed). 2003. Handbook of the Sociology of the Military. USA: (termasuk Presiden selaku Panglima tertinggi TNI), Springer. Juga dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed). Civil- Military Relations and Democracy. Baltimore and London: The Johns kurangnya kemampuan legislatif (terutama Komisi I Hopkins University Press. 1996.7. UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Buku Himpunan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan dan 8. Thomas C. Bruneau, Ministries of Defence and Democratic Civil-Military Pengelolaan Pertahanan, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Relations, the Center for Civil-Military Realtions, Naval Posgraduate Biro Hukum, Jakarta 2004. School, Monterey, California, USA, pe 21
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN DPR) yang khusus menangani masalah pertahanan, menjadikan TKR dibawah kendali politik komunis dan kurangnya peran yudikatif yang mensahkan dan memiliki faham sosialis. TKR kemudian berubah penerapan hukum yang berlaku. Pembahasan menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan pada tersebut akan berkaitan pula dengan bagaimana tanggal 3 Juni 1947 berubah nama menjadi TNI hubungan dan pengaruh sistem politik (parpol dan (Tentara Nasional Indonesia). Usaha Amir untuk parleman) dan sistem organisasi sosial (misalnya menjadikan TNI dibawah kendali partai komunis ormas, NGO, Pers) yang memberikan pressure ternyata gagal, kemudian selanjutnya Amir terlibat demokrasi kepada jalannya RSK. Khususnya dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 kepada Kemhan yang merupakan lembaga kunci yang akhirnya dia ditangkap oleh tentara kemudian bagi terwujudnya hubungan sipil-militer yang dipenjarakan di Solo dan dieksekusi bersama tokoh- demokratik. tokoh PKI yang lain.10 Dari fenomena tersebut, TNI beranggapan bahwa kepemimpinan sipil ternyata tidak kuat. Perkembangan selanjutnya, Kepala Staf TNI AD Mayor Jenderal A.H. Nasution Hubungan Sipil-Militer menyampaikan pidatonya di Magelang pada bulan di Indonesia & Negara ex Pakta Nopember 1958, saat ulang tahun AMN (Akademi Warsawa Militer Nasional) yang pertama, yang menyatakan bahwa angkatan darat akan mengambil jalan Hubungan sipil-militer di Indonesia telah diawali tengah demi menyelamatkan bangsa dan negara. sejak kabinet Sjahrir, dimana ditetapkan Amir Dari sinilah muncul gagasan peran Angkatan Sjarifoeddin dari Partai Sosialis sebagai Menteri Darat (AD) untuk terjun masuk pada kegiatan Keamanan Rakyat (kemudian berubah menjadi masyarakat. TNI kedepan tidak hanya menjadi alat Kementerian Pertahanan) dari tanggal 14 sipil (civilian tool) seperti halnya di negara-negara November 1947 sampai dengan 23 Januari 1948. Barat ataupun sebagai rejim militer (military Awal penetapan Amir sebagai Menhan ditolak oleh regime) yang mendominasi kekuatan negara (state kalangan tentara berdasarkan hasil musyawarah power).11 Pemikiran ini kemudian berkembang dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dihadiri menjadikan TNI memiliki peran sosial politik dan oleh para panglima divisi dan komandan resimen peran militer yang dikenal dengan dwifungsi. dari seluruh Jawa dan Sumatera pada tanggal Apabila kita bandingkan dengan studi-studi Jurnal Volume I, Agustus 2010 12 Nopember 1945. Namun demikian, akhirnya penunjukkan tersebut diterima oleh TKR karena hubungan sipil-militer di beberapa negara di Eropa kabinet Sjahrir menolak hasil musyawarah tentara. Timur dan Eropa Tengah (bekas Uni Soviet sebelum Alasannya karena Sjahrir tidak ingin seorang militer perang dingin berakhir), bisa kita lihat misalnya menjadi menteri Pertahanan seperti di Jepang. negara Czech Republic dan Hongaria sbb: Ini suatu bukti bahwa TNI telah terbukti tunduk Di Czech Republic, pengendalian secara demokratik kepada otoritas sipil, walaupun masih ada catatan.9 menurut pandangan Stefan Sarvas,12 sbb: Perkembangan selanjutnya, Amir bermaksud 10. Ds. F.K.N. Harahap, “Amir Sjarifoeddin” dalam majalah Komunikasi, 10 Pebruari 1971, hlm. 26. 11. Terence Lee, The Nature and Future of Civil-Military Relations in 9. ` Frederiek Djara Wellem, “Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin – Tempatnya Indonesia, Evolution of the Indonesian Armed Forces’ Role in Politics, dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, Mr. Amir University of California Press,2010, 695. Sjarifoeddin sebagai Menteri Keamanan Rakyat/Pertahanan, Ut Omnes 12. Stefan Sarvas, The shift from the transitional to democratic agenda: Unum Sint Institute, Center For Popular Education, Jala Permata Aksara, Problems and future of democratic control of armed foeces in the Chech Jakarta 2009, hal.148-152. Republic. Paper presented at the ERGOMAS conference in Stockholm 22
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010 PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN Democratic control implies respecting militer yang masih aktif, hanya dua jabatan eselon democratic norms. It is not only control in satu yang dipegang oleh sipil (Dirjen Pothan dan the strict sense, but includes also guidance Kabalitbang) selain Menhan yang dijabat oleh sipil. by political actors who provide democratic Dari contoh beberapa fenomena hubungan sipil- management. Democratic control always militer baik di Indonesia maupun di negara lain, implies civilian control, but civilian control ternyata telah menunjukkan bahwa hubungan is not necessarily democratic control. For sipil-militer masih memiliki beberapa dimensi yang example, the political oversight of the Chech tidak sama. Selama perang dingin berlangsung, communist regime over the military forces hubungan sipil-militer di negara-negara sosialis, was civilian, but not democratic. posisi angkatan bersenjatanya di bawah kontrol partai komunis, sehingga berbeda denganHubungan sipil-militer di negara Czech Republic hubungan sipil-militer di dunia Barat. Sedangkan ditersebut bukan mencerminkan democratic civil– Indonesia, dimana masih dalam era transisi menujumilitary relations walaupun Menhannya dari sipil. ke demokrasi yang kita harapkan, masih sedangKita lihat hubungan sipil-militer di Hongaria yang berkembang dan tentu saja memerlukan dorongandiawali reformasinya pada tahun 1989. Pada baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,awalnya Menhan Hongaria yang dijabat oleh serta peran aktif dari organisasi kemasyaratan,sipil dan dibawah Perdana Menteri, sedangkan lembaga kajian, dan Pers.militernya di bawah Presiden. Karena tidakharmonisnya hubungan antara Presiden ArpadGoncz dengan Perdana Menteri Jozsef Antall,sehingga menimbulkan permasalahan pada Organisasi Pertahananhubungan sipil-militer. Perkembangan hubungansipil-militer selanjutnya, Menhan yang ditunjuk Pada umumnya demokrasi di dunia Barat bisaoleh pemerintahan sosialis adalah dari pensiunan kita lihat pada organisasi pertahanannya yangmiliter (Colonel Gyorgy Keleti yang pensiun dini) mencerminkan hubungan sipil-militer yang(Simon, 1995:158; Joo, 1996:50) yang kemudian demokratik. Organisasinya berbentuk Jointmelakukan depolitisasi militer sehingga militer tidak Chief of Staff, dimana militer di bawah kendalididominasi lagi oleh partai. Selanjutnya para staf Kemhan sebagai departemen sipil dan tidakdari Kemhan kebanyakan dijabat oleh pensiunan langsung di bawah Presiden. Kondisi di Indonesia Jurnal Volume I, Agustus 2010dini dari militer.13 sebenarnya secara legalitas formal sudah sesuai dimana Menhan sebagai pembantu PresidenHubungan sipil-militer di Indonesia saat ini, dan sebagai pejabat politik yang memimpinwalaupun secara legalitas telah mencerminkan Kemhan sebagai departemen sipil, menurut UUhubungan sipil-militer (UU no. 3/2002), namun No. 3/2002 seharusnya merealisasikan hubunganmasih ada cacatan karena posisi Panglima TNI dan sipil-militer yang demokratik terhadap militer.Menhan adalah sejajar. Kedua-duanya bertanggung Sehingga sesuai dengan makna dari UU No. 3/2002jawab kepada Presiden RI. Sementara itu sebagian tentang Pertahanan Negara, yang menempatkanbesar jabatan eselon satu di Kemhan dijabat oleh TNI di bawah koordinasi Kemhan. Menurut faham democratic control of the military14 dan dengan (1998), p.2.13. Watts, Larry L, “Reformaing Civil-Military Relations in Post-Communist States”: Civil vs. Democratic Control, Journal of Political and Military 14. Hans Born, “Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces”, Sociology, Summer – 2002, p. 8. Geneva, Switzerland CH-1205. 23
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN Gambar : UK’s C2 Chain for Operations15 alasan bahwa jabatan Panglima TNI adalah bukan pertahanan dirahasiakan. Akibatnya pada jabatan politik seperti halnya jabatan Menhan, banyak kasus dukungan untuk pasukan, maka Panglima TNI kedepan sebaiknya bertanggung misalnya dukungan makanan, pakaian, jawab kepada Menhan dari pada langsung kepada perlengkapan, dan bahkan untuk pendidikan Presiden. dan latihan banyak masuk ke kantong komandannya. Saat ini anggaran tersebut Di atas digambarkan rantai komando dari organisasi harus transparan antara Menhan dan Kemhan di Inggris dimana Joint Commander Menteri Keuangan (Menkeu) yang dihitung bertanggung jawab kepada Menhan sebagai CDF melalui PPBS (Programming, Planning, sehingga merealisasikan democratic control of the Budgetting, and System). military. 2. Peran dan Misi Militer. Peran dan misi, secara teoritis merupakan bagian dari suatu Kewenangan Kemhan RI. Ada empat kewenangan strategi yang berkaitan dengan angkatan Kemhan yang perlu dilaksanakan sehingga mampu bersenjata. Peran dan misi didefinisikan melakukan perannya untuk dapat mewujudkan Jurnal Volume I, Agustus 2010 sebagai alasan mengapa militer harus ada. hubungan sipil-militer yang demokratik, yaitu Setelah perang dingin berakhir dan adanya memiliki kewenangan: (1) Anggaran, (2) Peran dan fenomena globalisasi, maka penggunaan Misi Pertahanan, (3) Personnel, (4) Akuisisi dan peran dan misi lebih jelas lagi berkaitan Fasilitas. dengan: Apa yang dimaksud dengan 1. Anggaran (budgets). Anggaran bisa angkatan bersenjata dan digunakan untuk dikatakan sebagai “power of the purse”yang apa serta pada kondisi yang bagaimana? merupakan basis dari civilian control of the Isu tersebut kemudian menjadi perdebatan armed forces. Pada masa authoritarian dimana-mana, namun pada akhirnya di regimes masih berjalan, umumnya anggaran alam demokrasi dimana sipil dipilih secara demokratis, siapa yang menentukan strategi dan maksud digunakannya angkatan 15. Command and Control of Operations, United Kingdom Doctrine for Joint and Multinational operations, Joint Warfare Publication 0-10 , Chief of Joint Operations, Permanent Joint Headquarters, UK, p. 5-2. 24
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010 PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN bersenjata menjadi lebih jelas.16 Jelasnya Thomas C. Bruneau, mengatakan tentang indikasi bahwa ‘military missions in support of penting dalam hubungan sipil-militer adalah civilian authorities’. terjadinya democratic control of the armed forces dimana yang menentukan kebijakan adalah otoritas 3. Personel Militer. Berkaitan dengan Kemhan. Dalam papernya Bruneau dinyatakan pengadaan personel angkatan bersenjata bahwa: ternyata lebih rumit, karena menyangkut para perwira maupun bintara dan tamtama. The very existence of a minitry of defence Jumlah, persyaratan, pendidikan, dan (MOD) is an important basic indicator of the latihannya sangatlah berbeda di antara overall situation of civil-military relations in mereka. Permasalahnya agak rumit karena a country.17 pertimbangan politik dan career-nya. Jumlah perwira senior (umumnya kolonel Disampaikan bahwa Kemhan merupakan pusat ke atas) tergantung dari jumlah pasukan, elemen dari terwujudnya hubungan sipil-militer sehingga apabila terjadi pengurangan yang demokratis. Paradox tentang: “who guards pasukan logikanya jumlah perwira senior the guardians?” – tentunya akan dapat terjawab menjadi berkurang. Namun demikian, melalui posisi sipil yang terpilih secara demokratis. karena pertimbangan politik dan moral, Dengan demikian Kemhan merupakan departemen biasanya jumlah perwira senior tidak serta sipil yang dapat dijadikan kendaraan untuk merta dikurangi sehingga berdampak pula mengendalikan militer di era konsolidasi demokrasi pada kebutuhan gaji. yang akan exist. 4. Akuisisi dan Fasilitas. Karena alasan biaya yang sangat mahal dan lead time antara Marco Carnovale (Carnovale, 1997), menyatakan pembelian atau pinjaman (loan) yang hal yang berkaitan dengan relevansi hubungan dapat digunakan dan memerlukan waktu sipil-militer, akan berkaitan pula dengan tujuan dari yang sangat lama. Permasalahan ini sangat sistem demokrasi yang disebut dengan “democratic penting karena mampu mendorong efisiensi control” seperti yang disampaikan dalam buku dan pemilihan perlengkapan yang paling Handbook of the Sociology of the Military yang tepat. Akuisisi ini dapat pula menyebabkan diedit oleh Caforio bahwa: terjadinya korupsi, oleh karena itu harus Jurnal Volume I, Agustus 2010 didukung oleh sistem yang khusus dan “among others, two main reasons for manajemen alutsista yang baik. democratic control. First, democratic societies with democratic control of the armed forces are less prone to wage war. Second, democratic control provides the military withPendapat Beberapa Pakar legitimacy. Therefore, it justifies the bearingHubungan Sipil-Militer of arms by just one group in society”.18Di bawah ini ada beberapa pendapat berkaitan Forster, Edmunds, dan Cottey dari Inggrisdengan democratic civil military relations, antaralain dari: 17. Thomas C. Bruneau, Ministries of Defence and Democratic Civil-Military Relations, The Centre for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School, California, August 2001, p. 5.16. A National Security Strategy for Global Age (Washington, D.C.: The White 18. Cafario. Op cit House, December, 2000), pp. I-67. 25
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN menyatkan bahwa: semakin besar derajat perubahan di dalam satu pemerintahan non-totaliter, maka akan semakin democratic control refers to the political tersebar agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. function and position of the military – that is Dan semakin totaliter sifat perubahan politik, maka to say, their relationship with the institutions akan semakin kecil jumlah agensi-agensi utama and patterns of political power in the society dari sosialisasi politik tersebut. concerned. Democratic control is the control of the military by legitimate, democratically Di Indonesia kelihatannya ada kemiripan dengan elected authorities of the state. Democratic kondisi yang ke-dua, dimana semakin besar derajat control forms the core of civil-military perubahan di dalam satu pemerintahan non- relations, which involve wider issues: the totaliter, maka akan semakin tersebar agensi-agensi broader attitutes to the military; the military’s utama dari sosialisasi politik. Apabila kita telusuri ethos as to what its roles should be; and the pentahapan reformasi internal TNI, pada awalnya economic role of the military. 19 memang cukup banyak agensi-agensi utama yang peduli terhadap perubahan, termasuk peran “Democratic Control of the Armed Forces” oleh Presiden, Parlemen, Parpol, Pers, Media, LSM, dan otoritas politik atau pemerintah adalah menjadi lain-lain. prasyarat utama dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya Angkatan Bersenjata sebagai instrumen Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman negara yang menjalankan fungsi pemerintahan Wahid, beberapa departemen memiliki dalam bidang pertahanan, harus tunduk pada kebijakan mengikutsertakan LSM dalam proses otoritas pemerintah sipil sebagai institusi yang pembangunan, misalnya Departeman Pemukiman berwewenang dalam merumuskan kebijakan Wilayah, yang dipimpin oleh seorang penggiat LSM. pertahanan negara secara keseluruhan. Kebijakan tersebut memotivasi banyak orang untuk mendirikan dan menjadi penggiat LSM, mulai dari pusat sampai daerah. Sehingga berdirilah berbagai macam jenis LSM: pelat merah, pelat kuning, dan Analisa pelat hitam. LSM pelat merah dilahirkan oleh aparat birokrasi pemerintah yang mendapatkan Dari analisa politik yang bervariasi menurut waktu fasilitas dari pemerintah. LSM pelat kuning, Jurnal Volume I, Agustus 2010 dan selalu menyesuaikan dengan lingkungan dan merupakan LSM yang didirikan oleh pembisnis memberikan kontribusi, adalah berkaitan dengan untuk memperoleh proyek atau pekerjaan dari sifat pemerintahan dan derajat serta sifat dari pemerintah yang mengharuskan keikutsertaan perubahan itu sendiri:20 bahwa semakin stabil LSM. Sedangkan dari LSM pelat hitam, adalah LSM pemerintahan, akan semakin terperinci agensi- yang didirikan oleh penggiat LSM karena idealisme agensi utama sosialisasi politik. Sebaliknya, yang dimiliki.21 19. Andrew Cottey et al., Civil-military relatons in Central and Eastern Setelah Presiden Abdurrahman Wahid lengser dari Europe: Democratic control of the armed forces in Central and Eastern Europe, a framework for understanding civil-military relation, University kursi kepresidenan, kebijakan keikutsertaan LSM of Nottingham, 1999 dalam www.nothingham.ac.uk/politics/civil-military/ Overview/theoretical%20Framework.htm. dalam proses pembangunan menjadi pudar dan 20. Michael Rush & Phillip Althoff terjemahan Dr, Kartini Kartono dari buku aslinya An Introduction to Political Sociology, PT. RajaGrafindo Persada, Jl. Pelepah Hijau IV TN I. No. 14-15, Kelapa Gading Persada, Jakarta 14240. 21. Damsar. Pengantar Sosiologi Politik, Prenada Media Group, Jl. Tambra Raya No. 23, Rawamangun, Jakarta, 2010, hal.128-129. 26
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010 PERLUNYA REFORMASI PERTAHANANbeberapa bagian justru menghilang. Pada saat diperlukan di era berkembangnya demokrasi disekarang keberadaan LSM semakin berkurang, tanah air.kalaupun ada LSM yang masih bertahanan adalahkarena memiliki jaringan nasional maupun Peran Pers pada saat digulirkan reformasi internalinternasional. Terhitung sangat sedikit saat ini TNI tahun 1998 sangat gencar berperan mengkritisiLSM yang memiliki sumber dana yang berasal peran TNI dan kesalahan-kesalahan yang dilakukandari lokal, sehingga kemandirian LSM memang oleh TNI. Peran Pers tersebut dinilai sangat berjasadipertanyakan. karena selalu mendorong berjalannya reformasi internal TNI, sehingga banyak perubahan-perubahanPeran Parlemen, terutama Komisi- I DPR yang yang telah dilakukan oleh TNI dapat segera diketahuibertanggung jawab antara lain dalam bidang oleh masyarakat umum. Sebaliknya, kekeliruanpertahanan, ikut andil besar dalam pembahasan yang dilakukan oleh TNI pada masa reformasidan pengesahan UU No. 3/2002 tentang pertahanan dengan segera dapat diinformasikan lewat mediaNegara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Dengan ke masyarakat. Kebebasan pers ini juga diawalilahirnya kedua UU tersebut, maka UU No. 20/1982 sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahmanyang menjadi acuannya peran dwifungsi ABRI tidak Wahid.berlaku lagi. Pada pemerintahan saat ini, belum terlihat denganDemikian juga peran Kemhan dalam pembuatan UU jelas kuatnya pengaruh peran eksekutif, legislatif,yang berkaitan dengan pertahanan negara dan TNI dan yudikatif dalam meningkatkan democratic civildapat segera diselesaikan. Manakala UU tersebut military relations. Alasannya barangkali tuntutandapat segera dijadikan petunjuk bagi Kemhan masyarakat tentang reformasi TNI untuk kembalisendiri maupun Mabes TNI dan Mabes Angkatan ke perannya sudah terpenuhi, permasalahandalam rangka merumuskan ketentuan-ketentuan politik dan sosial masyarakat masih terus berguliryang lain, termasuk didalamnya bagaimana sehingga menyibukkan para eksekutif, dan yangmerubah doktrin dan melakukan restrukturisasi menyulitkan adalah peran politik terutama partaidalam bidang organisasi. Namun sayangnya, adanya politik dan ormas tidak peduli lagi akan terwujudnyaUU yang baru dalam bidang pertahanan negara dan democratic civil military relations. Apabila peranTNI, masih belum ditindaklajuti dengan penataan Pers, NGO, dan para analis dari universitas sudahaturan yang lain, sehingga doktrin dan organisasi tidak peduli lagi, dan ditambah dengan tidak Jurnal Volume I, Agustus 2010belum mengalami perubahan yang signifikan. adanya pusat studi tentang hubungan sipil-milter di Indonesia, tidak ada lagi peran tukang pandaiSedangkan para parpol yang masih dinilai sangat besi (yang menghadapi besi yang sudah dingin) dansedikit yang berperan dalam meningkatkan tidak ada lagi power untuk menempanya. Akibatnyahubungan antara sipil-militer yang demokratik. batangan besi yang harus dibentuk sudah semakinPermasalahan utamanya karena selain kurangnya sulit. Namun demikian kita masih optimis, karenakepedulian para parpol, ada kemungkinan tidak beberapa referensi tentang democratic civil militerfahamnya mereka akan hubungan sipil-militer yang relations masih tetap ada dan semangat parademokratik. Seperti kita lihat sendiri, sampai saat peneliti dan analis yang tidak padam untuk selaluini belum ada lembaga studi di Indonesia yang mengadakan pengkajian dan penelitian tentangmengkaji khusus masalah hubungan sipil-militer, hubungan sipil militer yang demokratik.sedangkan kajian dan analisa tersebut sangat **) Marsekal Muda TNI (Purn), Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Keman RI.Chairman CSDS (Centre for Security and Defence Studies). 27
    • PERLUNYA REFORMASI PERTAHANANPASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010 Jurnal Volume I, Agustus 2010 28
    • Privelege Asing dan Idiom Rumah SuciKebebasan Informasi dalam Isu ReformasiSektor KeamananPenulis: Abdul MananKonstitusi kita, seperti umumnya di sejumlah negara berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dandi dunia, memang tak berpretensi mengatur secara tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-rinci tentang apa yang menjadi hak warganya. Dalam undang.”kasus Indonesia, perdebatan para pendiri republikini yang tak ingin menyebut hak asasi warga negara Redaksional dari kalimat ini memang sepertisecara eksplisit dalam undang-undang dasar karena tak tegas untuk menyebut “hak mengeluarkantak ingin dianggap sebagai sikap mencurigai negara, pikiran” sebagai sebuah hak. Ada rasa was-wasjuga ikut menyumbang minimnya hak-hak warga sehingga seolah harus segera ditambahkan dengannegara disebut dalam Undang Undang Dasar. redaksional “ditetapkan dengan undang-undang.” Ini mungkin bisa dipahami melihat persepsiMemang ada daftar hak yang disebut, tapi tidak rinci tentang hak pada masa itu masih diangap sebagaisehingga tak mungkin aplikatif dalam kehidupan ide yang sangat liberal dan sepertinya dianggapsehari-hari. Konstitusi sebuah negara memang kurang pantas untuk diberikan tanpa catatan. Sikapseperti itu dan apa yang terjadi di Indonesia bukan “enggan” semacam ini memang tak hanya terasasesuatu yang istimewa. Menjadi tugas peraturan dalam redaksional konstitusi, tapi dalam praktikdi bawahnya, yaitu undang-undang, peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara.pemerintah, keputusan presiden serta level regulasidi lebih rendah lainnya, yang akan membuat detail Perubahan terhadap redaksional Konstitusi tentangteknis pelaksanaannya. hak warga negara berubah cukup drastis setelah tahun 1998. Pasca Soeharto lengser, iklim politikHak untuk mendapatkan informasi juga tak jadi lebih demokratis yang ini ditandai dengandisebut secara spesifik dalam Konstitusi. Dalam sejumlah hal. Antara lain, adanya pengendoranwacana, hak untuk bisa mendapatkan informasi ini terhadap pendirian partai politik dan pelaksanaannampaknya dianggap merupakan bagian dari hak pemilihan umum yang demokratis. Pemilu tahunmengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan. 1999 menjadi pemilu demokratis kedua dalamHak ini yang nampaknya cukup dekat dengan soal sejarah Indonesia setelah pemilu 1955, dan diikutiakses terhadap informasi. Pasal 28 UUD 1945 48 partai politik.menyatakan begini: “Kemerdekaan berserikat dan
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci Perubahan konstelasi politik itu pula yang mendorong Kita tahu bahwa informasi yang dimonopoli oleh lahirnya sejumlah amandemen terhadap UUD sejumlah orang dalam pemerintahan membuatnya 1945. Amandemen ini, meski juga mengundang dijadikan komoditi. Dalam banyak kasus, praktik sejumlah kritik, memberi penegasan lebih baik soal monopoli atas informasi semacam ini yang hak --termasuk hak untuk memperoleh informasi. melahirkan praktik percaloan, mafia, dan ekonomi Inilah bunyi pasal 28F UUD 1945: Setiap orang biaya tinggi. Informasi itu diperjualbelikan, yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh keuntungan akhirnya adalah untuk meraup informasi untuk mengembangkan pribadi dan uang. Tradisi makelar dan mafia tumbuh dalam lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, situasi ketika informasi jadi sangat langka karena memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan dirahasiakan dan dimonopoli segelintir orang. menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Situasi sama, bahkan kondisinya lebih buruk, terjadi dalam akses terhadap informasi sektor keamanan. Persoalannya kemudian, bagaimana realisasinya Seperti yang juga terjadi di banyak negara, isu-isu dalam kenyataan? Berkaca pada sejarah, dengan pertahanan dan keamanan, termasuk perilaku pahit harus diakui bahwa apa yang tertulis dalam aktornya, memang merupakan tema yang sangat konstitusi memang tak selalu sama dengan apa peka. Apalagi di negara yang belum demokratis yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tak seperti Indonesia di masa Orde Baru. Bahkan setelah hanya dalam soal hak atas informasi, yang dalam sistem berganti dari otoritarian ke demokrasi UUD 1945 sebelum amandemen tak menyebut paska 1998, akses terhadap isu reformasi sektor hak ini secara eksplisit. Bahkan hak-hak lain warga pertahanan (security sector reform)1 juga masih negara yang disebut secara jelas dalam Konstitusi jauh dari terbuka. saja tak sepenuhnya bisa direalisasikan. Inilah salah satu hal paling memprihatinkan dari negara kita: sering kali ada jarak lebar antara apa yang seharusnya dibanding dengan kenyataannya. Sejumlah Tabu dalam Orde Baru Hak warga negara untuk bisa mengakses informasi, bahkan untuk urusan yang sebenarnya soal Salah satu indikasi paling mudah untuk melihat sederhana dan fundamental, memang masihJurnal Volume I, Agustus 2010 kebebasan arus informasi sebuah negara adalah jauh dari menggembirakan. Sebut saja tentang dengan melihat iklim persnya. Sudah menjadi akses informasi dalam pelayanan publik seperti pengetahuan umum bahwa sistem pers sangat pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), pelayanan tergantung terhadap sistem politiknya. Di negara kesehatan, layanan pendidikan, pelayanan hukum, yang demokratis, pers mendapat ruang gerak dan sebagainya. Banyak contoh tentang bagaimana yang lebih leluasa untuk mendapatkan informasi urusan yang sebenarnya mudah tapi menjadi rumit –termasuk dalam soal sensitif seperti pertahanan jika berurusan dengan instansi pemerintahan atau dan keamanan sekalipun. Begitu juga sebaliknya. birokrasi. Tak heran jika ada anekdot bahwa prinsip Dalam negara yang otoriter, pers tak punya ruang pegawai negeri sipil itu sederhana: “kalau bisa gerak leluasa. Porsi untuk melakukan fungsi kontrol dipersulit, kenapa dipermudah”. jadis angat terbatas dan hanya terbatas pada soal- soal yang masih bisa ditoleransi.30
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah SuciIndonesia di bawah Orde Baru menunjukkan Di tahun berikutnya, 1974, pembredelan lebihdinamika semacam itu. Pers Indonesia menikmati besar terjadi karena kasus Malari (Malapetaka 15masa bebas hanya di masa-masa awal rezim ini Januari). Tak kurang dari 11 media yang dicabutberdiri, yaitu dalam kurun 1966 sampai 1971. Penulis Surat Izin Cetak dan Surat Izin Terbit-nya karenabuku Sejarah Pers Indonesia 1965-1974, Ahmad dianggap mematangkan situasi yang menjurus keZaini Abar, menyebut tahun pendek ini sebagai arah makar3.masa bulan madu pers dan pemerintah. Ruanglebar bagi pers untuk berfungsi sebagai watch dog Dengan rezim yang menggunakan pendekatanbukan karena pemerintah menyadari pentingnya keamanan sebagai prioritas penting, memang hakpers bebas, tapi lebih karena fondasi politik rezim publik untuk mendapatkan informasi yang benarbelum mapan dan masih mencari legitimasi atas menjadi kian sempit. Sebab, sikap berani untukkekuasannya. Saat konsolidasi kekuasaan sudah menulis isu-isu yang sensitif membuat media-mediaterjadi, ia pun menunjukkan wajah aslinya sebagai harus kehilangan izin, yang itu artinya kematian bagirezim militer, dan otoriter. media yang bersangkutan. Inilah yang membuat media kehilangan keberanian untuk menulis isu-Sinyal akan perubahan watak kekuasaan itu sudah isu sensitif –yang celakanya tafsir soal sensitifmulai dirasakan saat pemerintah, sebagian besar atau tidaknya sebuah masalah bukan berdasarkanmelalui tangan militer, mulai mengekang pers ukuran obyektif dan rasional, tapi benar-benardengan instrumen izin2. Kuatnya pendekatan sangat tergantung pada selera penguasa.keamanan akibat dalamnya keterlibatan militerdalam politik, membuat rezim ini jadi sangat mudah Di tahun 1980-an, militer juga melakukantersinggung terhadap kritik. Isu soal militer, juga pelarangan dengan alasan yang cukup beragam.tentang apa yang dianggap oleh penguasa sebagai Jurnal Ekuin sejak 29 April 1983 juga dilarang terbitancaman terhadap keamanan dan ketertiban, oleh Kopkamtib karena menyiarkan berita Patokanmenjadi sangat peka dan seperti ranjau yang bisa Harga Ekspor Minyak Indonesia yang sebelumnyamematikan bagi pers. diminta tidak dipublikasikan. Majalah Fokus juga dicabut SIT-nya karena memuat tulisan 200 OrangKasus teguran dan pelarangan terbit terhadap Kaya Indonesia dalam edisi 10 Mei 1984, SIT majalahpers sebagian besar karena alasan ini.Toleransi Topik dicabut pada 12 Februari 1984 karena menulisterhadap kritik dari pers pun mengecil, kalau bukan laporan utama tentang Mencari 100 Jenis Manusia Jurnal Volume I, Agustus 2010hilang. Meski tak tertulis, ada tiga tabu yang seolah Miskin pada 24 Januari 1984. Sedangkan majalahdisepakati untuk tak boleh diganggu media saat itu: Newsweek terbitan 8 November 1976 dilarangSoeharto, keluarga Cendana, dan militer. beredar karena dianggap mengkritik kepemimpinan Soeharto dan Ibu Tien Soeharto4.Karena dianggap melanggar ketentuan minggutenang sebelum hari pencoblosan Pemilu di tahun Tabu ini memang tak hanya ada di dunia media1971, harian Kami dan Duta Masyarakat dilarang massa dan jurnalis, tapi juga para peneliti Indonesia.terbit pada 1972. Di tahun 1973, surat izin cetak Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuanharian Sinar Harapan dicabut pada 2 Januari 1973 Indonesia (LIPI) Indria Samego5, pada masa Ordekarena dianggap membocorkan rahasia negara Baru, soal militer merupakan isu yang tak bisasetelah menyiarkan lebih dulu angka-angka RAPBN dibicarakan secara terbuka. Baru pada tahun 1995,1973-1974 sebelum Presiden pidato di depan DPR. ketika Soeharto meminta LIPI meneliti soal militer 31
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci dan politik, tema ini bisa dibicarakan lebih leluasa, Tak lama setelah pecah peristiwa Gerakan 30 meski tetap banyak tabu di sana-sini. Di mata September 1965, Benedict Anderson and Ruth McVey, Indria Samego, isu tentang peran politik militer, dengan bantuan Frederick Bunnell, menerbitkan A meski fenomenanya sangat mencolok mata, ibarat Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup “rumah suci” yang tak sembarang orang bisa masuk in Indonesia. Laporan yang dikeluarkan pada 10 ke dalamnya. Januari 1966 ini, yang kemudian terkenal dengan sebutan Cornell Paper itu memiliki kesimpulan yang Bahkan saat pemerintah mulai menghembuskan tak sejalan dengan pandangan penguasa militer, angin keterbukaan di awal tahun 19906, sikap Soeharto yang menyebut bahwa ini adalah kudeta represif itu masih belum ditinggalkan. Contoh yang dilancarkan Partai Komunikasi Indonesia (PKI). kasusnya adalah pembredelan majalah Tempo, Cornell Paper menyebut bahwa kudeta yang gagal majalah Editor dan tabloid Detik pada 21 Juni itu adalah merupakan konflik internal di tubuh 1994. Meski menggunakan dalih administratif tentara9. dalam pembredelan itu, tapi kita tahu pasti kebenarannya. Apalagi kalau bukan karena Tempo, Beberapa buku yang juga perlu disebut terkait edisi sebelumnya, yang menulis soal kontroversi politik militer adalah Militer dan Politik di Indonesia pembelian 39 kapal bekas militer Jerman Timur karya Harold Crouch yang diterbitkan oleh Pustaka oleh pemerintah. Laporan itu tak hanya menyoroti Sinar Harapan tahun 1999, buku Ulf Shundaussen harga yang dianggap tak ekonomis, tapi juga soal berjudul Politik Militer Indonesia 1945-1967, adanya konflik yang terjadi antara Menteri Riset dan Menuju Dwi Fungsi ABRI, yang diterbitkan LP3ES Teknologi BJ Habibie yang merupakan anak emas 1988. Bedanya, Ulf Shundaussen yang juga politik Soeharto dengan Menteri Keuangan Mar’ie pengajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat Muhammad, yang secara tak langsung didukung di Bandung, lebih melihat dari perspektif militer. sejumlah petinggi TNI karena menilai langkah Sundhaussen berkesimpulan bahwa yang membawa Habibie itu melakukan negosiasi pembelian kapal militer jauh ke dalam gelanggang politik itu adalah perang tersebut melangkahi kewenangannya7. terutama disebabkan oleh kegagalan politisi sipil untuk mengatasi berbagai krisis ideologi, politik Represi yang ketat memang cukup efektif dan ekonomi yang gawat. Buku dengan tema sama membuat media massa memilih jalan aman, yang juga perlu disebut adalah Soeharto and His dengan menghindari isu-isu yang sensitif. Bagi General: Indonesian Military Politics, 1975-198310Jurnal Volume I, Agustus 2010 publik, pembredelan media-media yang kritis yang ditulis wartawan Far Eastern Economic Review dan keengganan membicarakan tema yang asal Australia, David Jenkins. menyerempet bahaya menciptakan kekosongan besar soal isu-isu yang sangat peka dan dibutuhkan Sebagian besar bahan buku itu berasal dari publik. Publik pada akhirnya tak bisa terus menerus informasi atau keterangan orang-orang dalam dan menerima berita yang baik-baik saja. Kekosongan bisa didapat bukan karena hubungan personal yang inilah yang akhirnya diisi oleh pers-pers bawah biasa-biasa saja. Ulf Shundaussen, dalam menulis tanah yang tumbuh cukup subur di masa Orde buku itu, mewawancarai ratusan perwira untuk Baru, seperti Kabar dari Pijar (KDP), X-Pos, Siar, buku yang ditulisnya. Sedangkan David Jenkins majalah Independen, dan juga pers mahasiswa. mendasarkan informasi-informasinya dari tangan Menurut Indria Samego, yang punya keleluasaan pertama melalui petinggi-petinggi militer yang untuk menulis soal-soal peka seperti ini hanyalah berada dalam lingkaran dekat Soeharto11. Namun, para peneliti asing8. tak selalu apa yang ditulis peneliti asing itu tak32
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Sucimemiliki konsekuensi. Tulisan-tulisan kritis David Ada masalah regulasi yang membuat kebebasanJenkins tak hanya membuat hubungan Jakarta- informasi, terutama tentang isu pertahanan, menjadiCanberra panas dingin. Ia juga pernah dicekal jauh dari apa yang diharapkan publik. Ini jugamasuk Indonesia. diperparah oleh mentalitas birokrat kita, terutama militer, yang tampak enggan untuk menerimaPeneliti Center for Strategic and International otoritas sipil. Sebagian sikap ini merupakan bentukStudies (CSIS) Alexandra R. Wulan12 menyebut apa keengganan atau ketidakpercayaan terhadap orangyang bisa dinikmati oleh para peneliti asing ini sipil. Di sisi lain, ini mungkin salah satu bentuksebagai privilege, yang tentu saja tak bisa dimiliki dari sikap superior orang-orang militer karenaoleh semua peneliti. Ini bisa disebabkan oleh merasa sebagai “warga negara kelas satu”. Masalahbanyak hal. Antara lain, ada persepsi yang mungkin regulasi dan sikap mental semacam ini tak bisaterbangun dalam benar para petinggi militer yang segera selesai meski rezim berganti dari Orde Barumenganggap peneliti sipil dalam negeri tidak ke Orde Reformasi di tahun 1998 setelah Soehartodianggap mampu. Pada saat yang sama, ada juga turun dari kekuasaannya.mentalitas umum yang menganggap peneliti asinglebih baik, dan punya kemampuan lebih baik.Kemungkinan lainnya, bisa juga kesediaan untukberbicara kepada peneliti asing dianggap kurang Arus Informasimemberi dampak karena akan dikonsumsi oleh di Era Reformasipublik yang terbatas, dan diterbitkan dalam bahasaInggris. Peneliti dan penulis Indonesia punya impresi yang beragam tentang apa yang berubah dari situasi praDengan Konstitusi yang tak memberi perlindungan dan paska 1998 terkait isu politik militer, keamanan,yang layak, maka kebebasan memperoleh informasi atau apa yang kemudian dikenal sebagai aspek-memang masih seperti barang mewah. Beruntung aspek penting dari reformasi sektor keamanan. Tapibagi jurnalis dan media yang masih memiliki sebagian besar sepakat bahwa situasinya memangpayung Undang Undang tentang Pers13, meski tak lagi sama, dan lebih baik. Kesan berbeda iniefektifitasnya diragukan. Meski Undang Undang memang sangat kuat terasa karena dikomparasikanmenyebut jurnalis dalam menjalankan profesinya dengan situasi Orde Baru yang sangat represif.dilindungi hukum, tapi tak pernah jelas seperti apa Di masa lalu, isu-isu pertahanan dan keamanan Jurnal Volume I, Agustus 2010pelrindungan hukum yang bisa diberikan. pun menjadi salah satu tabu yang memang tak sembarang orang berani menyentuhnya, tanpaUndang-Undang Pers juga menjamin tak ada sensor khawatir akan mendapatkan masalah serius.dan pembredelan, meski dalam kenyataan tak selalubegitu. Masyarakat umum, tentu saja tak punya Peneliti The Institute for Defense, Security and Peace“kemewahan” seperti itu. Malah, hukum positif Studies (IDSPS), Mufti Makaarim mengatakan,memberi ancaman yang cukup serius terhadap siapa reformasi memang memberikan keleluasaan lebihsaja yang dianggap menyalahgunakan informasi besar untuk membicarakan isu-isu peka pertahananmelalui sejumlah pasal dalam KUHP. Dalam kasus dan keamanan. Hanya di masa reformasi, bahan-dugaan memberikan informasi kepada musuh, bahan seperti rencana strategis polisi 25 tahun,ancamannya adalah hukuman mati14. atau blue print pertahanan, bisa diakses publik. Bahkan, kata Alexandra R. Wulan, ada informasi 33
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci yang sesungguhnya tak harus dibuka lebar, tapi merta, tapi ditunda sampai dua tahun berikutnya, malah bisa diakses publik. Untuk informasi- 2010. informasi yang bersifat regulasi, meski tidak dalam taraf yang detail, juga bisa lebih leluasa untuk bisa Menurut Mufti Makaarim, informasi tentang didapatkan. Kalau ada hal yang bisa ditambahkan, pertahanan yang mulai terbuka tersebut lebih kata Alexandra Wulan, tingkat penerimaan perwira banyak pada soal-soal yang sifatnya kebijakan militer terhadap orang (atau otoritas) sipil kini lebih umum. Untuk informasi yang lebih strategis, masih baik daripada sebelumnya. tak mudah mengaksesnya. Senada dengan Mufti Makaarim, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Bagi pers Indonesia, dampaknya jauh lebih terasa Indarti16 berpendapat, informasi soal reformasi meski obat mujarab reformasi tak menjawab sektor keamanan ini hanya pada regulasi umum semua problem penting yang dihadapi media seperti undang-undang, yang itu sebenarnya bisa dan jurnalis. Ancaman pembredelan, yang dulu dicari melalui internet. Tapi informasi yang lebih sangat menghantui pers Indonesia, dicabut tahun detail dari undang-undang, misalnya peraturan 1999, setahun setelah Soeharto lengser. Dengan pemerintah atau keputusan menteri, tetap tak pencabutan ketentuan tentang Surat Izin Usaha mudah mengaksesnya. Penerbitan Pers (SIUPP), maka momok serius bagi suratkabar dan media di Indonesia sudah tak Untuk regulasi terkait isu pertahanan, yang lebih ada lagi. Perkembangan penting lainnya adalah mudah dicari jika yang dibutuhkan adalah undang- lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 undang. Tingkat kesulitannya bertambah jika yang tentang Pers. Regulasi bidang pers ini memberikan dibutuhkan adalah informasi di bawah undang- perlindungan kepada jurnalis dan media dalam undang atau dokumen yang dikeluarkan oleh menjalankan profesinya lebih baik dari beleid pejabat atau lembaganya. Bahkan, untuk informasi serupa sebelumnya, meski pengkritik atas regulasi yang seharusnya bisa diakses, juga seperti tertutup baru ini juga tak sedikit15. dari publik. Poengky Indarti menyebut soal dokumen putusan pengadilan militer. Dalam pengalaman Jika dalam bidang pers ada regulasi baru yang Imparsial, salah satunya adalah putusan-putusan lebih menjanjikan, tidak demikian halnya soal terkait kasus penculikan aktivis yang melibatkan akses informasi publik. Sebenarnya sudah ada anggota Tim Mawar Komando Pasukan Khusus rintisan untuk menggolkan undang-undang yang (Kopassus). Hakim dan pengadilan militer takJurnal Volume I, Agustus 2010 memberikan jaminan khusus kepada publik dalam bersedia memberikan putusannya, meski sidang mengakses informasi seperti Freedom of Information kasus tersebut sebenarnya terbuka untuk umum. Act di Amerika Serikat. Namun, ide yang sebenarnya Pintu itu kian rapat setelah kasusnya berlanjut sudah mulai dilansir tahun 2001 itu mendapat pengadilan banding sampai kasasi ke Mahkamah resistensi dan disikapi dengan keengganan yang Agung. sangat kuat dari pemerintah. Akibatnya, regulasi yang semula bernama Rancangan Undang Undang Mungkin penting dipahami bahwa reformasi yang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) terjadi di tahun 1998 tak datang dari kesadaran dan kemudian berubah menjadi Undang Undang kelompok yang berkuasa untuk rela berbagi dan Keterbukaan Informasi Publik baru disahkan tahun menyadari kesalahannya di masa lalu. Rezim Orde 2008 alias sekitar butuh delapan tahun untuk bisa Baru jatuh, dimana militer menjadi penyangga menggolkan. Itu pun pelaksanaannya tak serta utamanya, berakhir karena tekanan politik yang34
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Sucisangat kuat dan himpitan ekonomi yang tidak bisa Dengan sikap enggan dan resisten seperti itu,ditanggungnya. akhirnya para peneliti harus mengumpulkan data secara manual. Sejumlah informasi awal, sepertiSituasi kejatuhan seperti itu, memang tak bisa Pusat Data Bisnis yang pernah disusun Christiantomengharapkan elite politik, termasuk militer, punya Wibisono dijadikan bahan awal. Selanjutnya adalahkerelaan penuh untuk berbuat sesuatu jika tak proses verifikasi terhadap kemutakhiran data itudipaksa oleh keadaan, atau instruksi melalui aturan dengan mengecek kepada masing-masing lembaga,atau regulasi. Dalam soal kebebasan informasi, juga ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiamemang belum ada regulasi yang mengaturnya –yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dansampai ada undang-undang khusus yang mengatur HAM. Melalui Direktorat Administrasi Hukumsoal akses informasi publik. Umum di Departemen Hukum, barulah nama-nama perusahaan itu diverifikasi kembali sejarahnya,Dengan kondisi seperti itu, tak terlalu mengherankan kepemilikan, serta detail lain dari perusahaan yangjika sejumlah data yang dibutuhkan untuk menulis disebut di sejumlah laporan merupakan salah satutentang isu keamanan masih tidak mudah didapat. bisnis TNI.Paska 1998, ada sejumlah buku yang bisa disebutmenulis tentang militer. Salah satunya yang cukup Ini memang tugas yang tak mudah di tengahberwarna dari isi dan data adalah yang diterbitkan informasi tentang bisnis TNI yang berjibun, meskioleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Bisnis tak terlalu terang juga sejarah dan kepemilikannya.Militer Mencari Legitimasi. Buku itu berkisah Belum lagi soal perkembangan bisnisnya. Untuktentang bisnis militer yang sebenarnya merupakan melacak soal anggaran Departemen Pertahanan,praktik yang sudah lama tapi nyaris tak berani misalnya, para peneliti juga tak bisa mengharapkandidiskusikan secara terbuka. Buku yang digarap akan datang dari Departemen Pertahanan, apalagisekitar tahun 2000 dan diterbitkan tahun 2002 ini Markas Besar TNI. Uang dan penggunaannya, daricukup banyak menyodorkan data tentang bisnis- dulu hingga sekarang, adalah soal sensitif. Akhirnya,bisnis TNI. yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengkajian mendalam melalui data-data APBNAdanya data bisnis yang dimuat dalam buku 138 yang dibuat oleh Departemen Keuangan. Ini ibarathalaman itu tak lantas menunjukkan bahwa akses jalan memutar untuk sampai ke sebuah tujuan. Bagidata terhadap soal bisnis TNI itu bisa dikatakan para penulis buku Bisnis Militer Mencari Legitimasi, Jurnal Volume I, Agustus 2010mudah. Menurut Barly Haliem17, salah satu penulis menyusun informasi soal uang militer itu ibaratbuku tersebut, kendala terbesar dari penyusunan menyusun mosaik.buku itu adalah mengumpulkan data soal bisnismiliter yang jumlahnya sangat banyak. Pekerjaan Sebelum ini, sebenarnya ada buku yang bisa disebutini sebenarnya lebih mudah jika TNI mau secara sebagai perintis dari penelitian tentang bisnisterbuka soal bisnis-bisnis yang menurut undang- militer: Bila ABRI Berbisnis18. Buku ini diterbitkanundang sebenarnya tak diperbolehkan tersebut. oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).Tapi kenyataan berkata lain. Sebagian besar institusi Dengan belum terbukanya informasi soal bisnismenunjukkan sikap enggan saat dimintai data soal militer ini, tak mengherankan jika data soal jenisini. Ada yang menolaknya secara tegas, melalui bisnis institusional ABRI (kini TNI) banyak mengolahsurat. Ada juga yang hanya memberikan informasi data yang sumbernya mendasarkan dari mediasecara umum saja. massa dan lembaran negara yang memuat tentang 35
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci informasi lebih detail sejumlah perusahaan yang buku Intel, The Second Front juga banyak merujuk dimiliki oleh militer. Mengenai perkembangan pada referensi lain seperti laporan media massa kepemilikannya juga tak berdasarakan laporan dari di Indonesia serta analisis The International Crisis institusi militer, melainkan hasil pengolahan dari Group (ICG) tentang sepak terjang teroris di kawasan lembaran negara. ini. Buku ketiga tentang Indonesia yang ditulis ken Conboy, Kopassus: Inside Indonesia’s Special Keterbatasan akses ini, menurut Poengky Indarti, Forces21, juga mendapatkan bantuan cukup besar tak hanya menjadi kendala bagi publik dan peneliti. dari orang-orang dalam, baik dalam penelusuran Tim yang resmi dibentuk negara sekalipun, juga orang maupun dokumen. pernah mengalami masalah yang sama. Ia merujuk pada Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir. Ken Conboy, juga penulis asing sebelumnya seperti Meski tim tersebut dibentuk dengan keputusan Harold Crouch, Ben Anderson, David Jenkins presiden, tapi itu tak cukup sakti untuk bisa dan Adam Schwarz, adalah orang-orang yang memaksa Badan Intelijen Negara memberikan memiliki privilege dalam menulis isu pertahanan. akses yang luas kepada TPF tersebut untuk bisa Menurut Alexandra R. Wulan, informasi-informasi mengusut keterlibatan sejumlah petinggi badan dari lingkaran dalam seperti itu merupakan rahasia itu dalam kasus tersebut. Bahkan, kata buah dari kedekatan personal, bukan karena ada Poengky, peluang untuk melakukan wawancara garansi berupa undang-undang seperti Freedom dengan sejumlah pejabat badan intelijen tersebut Information Act di Amerika Serikat yang biasa dipersulit dengan sejumlah dalih19. digunakan untuk meminta informasi-informasi rahasia yang sudah dideklasifikasi dalam kurun Ini memang sangat kontras jika kita melihat buku waktu tertentu. Ken Conboy terkait sejarah dan sepak terjang badan intelijen dalam memburu penjahat dan Memang tak selalu harus peneliti asing, atau yang melakukan kegiatan kontraintelijen. Buku Intel: dilakukan oleh lembaga asing yang mendapatkan Inside Indonesia’s Intelligence Service, yang akses yang lebih baik dalam menulis isu militer. diterbitkan pada 2004, merupakan buku pertama Salah satu contoh kasusnya adalah Human Right yang berkisah tentang sejarah dan isi perut badan Watch, saat menelusuri tentang bisnis militer. rahasia tersebut. Melihat catatan kaki dalam buku Menurut Mufti Makaarim, lembaga itu tak itu, sudah bisa dipastikan bahwa bahan-bahan mendapatkan akses yang memadai sehinggaJurnal Volume I, Agustus 2010 buku itu merupakan informasi yang diperoleh dari banyak mengandalkan sumber sekunder seperti dokumen resmi badan rahasia, selain wawancara yang juga dulu dilakukan oleh peneliti buku Bisnis dengan agen-agen lapangan. Narasi tentang Militer Mencari Legitimasi. Itu artinya, kata Mufti, penyadapan dan pengintaian terhadap intelijen soal ini juga tergantung pada sensitifitas isunya. asing didasarkan pada laporan-laporan yang tak Bisnis militer, memang soal yang lebih peka meski terbayangkan apakah itu bisa diakses oleh peneliti di era reformasi, karena melibatkan uang besar dalam negeri20. dan komisi-komisi tak sedikit yang diduga dinikmati para jenderal22. Tak terlalu mengherankan jika Dalam buku lainnya, The Second Front: Inside Asia’s pengalihan semua bisnis militer ke pemerintah Most Dangerous Terrorist Network, juga senada. tak kunjung rampung meski penyelesaiannya Sebagian besar bahan tulisan mendasarkan pada ditargetkan Oktober 2009 lalu. laporan agen-agen lapangan BIN. Berbeda dengan36
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah SuciBuku Satu Dekade Reformasi Militer, yang diterbitkan yang ancamannya bagi ketahanan nasional masihPacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert bisa dipertanyakan—adalah tindakan yang perluStiftung (FES), berisi tentang sejarah dan kemajuan dipertimbangkan kembali.dari reformasi di sektor keamanan, dan berceritacukup komprehensif tentang perubahan apa saja Dalam soal pembelian senjata, misalnya. Departemenyang sudah dilakukan oleh korps baju loreng itu Pertahanan dan TNI bisa saja menutupi jumlah,setelah 1998. Tapi lihat data-datanya soal anggaran spesifikasi dan nilai transaksinya. Tapi, pemerintahpertahanan. Soal anggaran, postur pertahanan tak bisa memaksa para produsen serta negaradan pengadaan alutsista, datanya tak bersandar tempat senjata itu diproduksi untuk melakukanpada bahan dari dalam negeri, melainkan dari tindakan serupa. Apalagi, dalam pembelian senjataJane Procurement. Lembaga ini, seperti halnya tertentu yang mensyaratkan persetujuan parlemenStockholm International Peace Research Institute negara yang bersangkutan. Sikap tertutup ini(SIPRI), kerap dikutip soal isu-isu pertahanan dan pula yang menyulitkan masyarakat sipil untukkeamanan. Termasuk pengadaan alat utama sistem melakukan fungsi pengawasan. Sebab, hanyapersenjataan (Alutsista). berdasarkan informasi yang memadai, masyarakat sipil bisa melakukan kontrol terhadap alokasi,Apakah data-data semacam itu tak tersedia di negara penggunaan, serta mengawasi potensi korupsinya.kita sehingga harus merujuk pada lembaga dari Tanpa memiliki basis data yang memadai soalluar? Alexandra R. Wulan, editor buku Satu Dekade anggaran TNI, tentu saja nyaris tak mungkin untukReformasi Militer, mengungkapkan, bukannya menilai apakah alokasi dana militer proporsionalinformasi semacam itu tidak ada di dalam negeri. Ia atau dikorupsi atau diselewengkan.memastikan, data-data serupa dengan kualitas lebihkurang sama juga dimiliki oleh sejumlah peneliti Masyarakat sipil sendiri tentu berharap kepada DPR,dan akademisi. Hanya saja, kata Wulan, data- khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan,data ini dimiliki oleh akademisi dan peneliti yang sebagai sparing partner pemerintah dalam soalmendapatkan informasi semacam itu berdasarkan ini. Setidaknya melalui fungsi penganggarankedekatan personal23. Publikasi terhadap data- dan pengawasan. Sebab, persetujuan anggarandata tersebut berpotensi bisa merusak hubungan. militer harus melalui Komisi I. Hanya saja, ini jugaInilah yang membuat tim peneliti memutuskan bukan perkara mudah. Menurut Dedy Jamaludinuntuk mendasarkan pada data-data terbuka, yang Malik24, salah satu kendala dari kurangnya fungsi Jurnal Volume I, Agustus 2010kualitasnya sama. pengawasan juga karena DPR tak selalu memiliki data pembanding dari yang disodorkan oleh mitraSoal ini juga yang perlu disadari lebih baik oleh kerjanya di Departemen Pertahanan atau militer.pemerintah dan perwira militer terkait soal informasi Selain itu, juga ada faktor kurang saling percaya.pertahanan. Menurut Mufti Makaarim, ada sejumlahlembaga di luar yang juga memiliki data soal postur Sebagai tema yang sangat spesifik, isu pertahananTNI, serta kekuatan alutsista, serta pembeliannya. memang harusnya ditangani oleh orang yangEntah bagaimana mereka memilikinya, yang pasti punya kemampuan untuk itu. Atau, jika tidak,itu merupakan data yang juga bisa diakses jika para harus didukung oleh staf ahli yang memadai gunapeneliti tak bisa mendapatkannya dari institusi- memberikan amunisi tambahan bagi anggota DPRinstitusi pertahanan atau militer. Artinya, sikap yang saat melakukan rapat kerja. Anggota Komisi I DPRprotektif berlebihan –bahkan untuk untuk informasi Andreas Parera25 mengakui bahwa faktor kualitas 37
    • Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci DPR juga mempengaruhi kualitas pengawasan. racun-racun warisan di masa lalu tersebut. Ia bisa mengerti jika orang-orang Kementerian Pertahanan enggan bisa cara terbuka dengan Namun, mewujudkan ini memang bukan perkara anggota Dewan karena seringkali dasarnya bukan mudah. Apa yang sudah menjadi tradisi sejak untuk menggali informasi, tapi lebih seperti mencari puluhan tahun tentu saja tak mungkin bisa diubah sensasi. segera. Undang-undang bisa dibikin sangat cepat, bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tapi Dalam fungsi pengawasan anggaran, soalnya juga sistem dan kultur, butuh bergeneras-generasi memang tak mudah. Menurut Andreas Parera, untuk bisa melihat hasil perubahannya. Ini pula selama ini fungsi pengawasan anggaran yang yang menjadi pengganjal utama lahirnya Undang- dibicarakan antara kementerian dengan DPR sudah undang KMIP, yang kemudian menjadi Undang- sampai satuan tiga. Artinya, itu sudah sampai pada Undang KIP. Dalam soal prinsip saja, pemerintah tingkat teknis26. Soal kewenangan DPR dalam derajat menunjukkan wajah aslinya. Kata kebebasan, pengawasan anggaran ini memang sempat jadi setelah ditawar oleh pemerintah, akhirnya diganti perdebatan karena keterlibatan terlalu dalam akan menjadi keterbukaan. berpotensi menimbulkan kecurigaan intervensi, kongkalikong atau percaloan. Tapi disisi yang lain, Dan redaksional keterbukaan ini bukan tawaran sebagian anggota DPR juga mencurigai bahwa satu-satunya yang diajukan pemerintah. Dalam kementerian dan militer bisa memanfaatkan itu pembahasan RUU ini, setidaknya ada sejumlah sebagai celah untuk korupsi atau melakukan mark pasal yang juga ditawar pemerintah kepada DPR, up anggaran. Soal ini pula yang pernah membuat misalnya tentang Komisi Informasi, jenis informasi Medan Merdeka Barat, kantor Menteri Pertahanan, yang dikecualikan, masa berlaku undang-undang, dan Senayan, bersitegang di akhir tahun 200727. masuk-tidaknya BUMN dalam kategori lembaga publik, serta sanksi untuk pengguna informasi. Dua yang disebut terakhir akhirnya harus diselesaikan melalui lobi-lobi karena tak kunjung disepakati. Regulasi Keterbukaan Informasi dan Tantangannya Semangat dari tawaran pemerintah adalah, masih ingin mempertahankan privilege untuk merahasiakan sesuatu dalam soal pengkategorianJurnal Volume I, Agustus 2010 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sudah dirintis tak lama setelah reformasi berdiri. BUMN sebagai obyek dari undang-undang ini. Selain Undang-undang ini didorong oleh masyarakat itu, pemerintah masih menawar agar tak ada sanksi sipil tak semata karena negara-negara demokrasi pidana bagi pejabat pemerintah yang dianggap seperti Amerika Serikat memilikinya. Juga bukan tak memberikan informasi, meski komprominya semata sebagai tradisi penting dalam masyarakat adalah ini: penyedia dan pengguna sama-sama demokratis. Namun yang jauh lebih penting adalah, terancam pidana. Hasil kompromi semacam inilah keterbukaan infromasi itu sangat dibutuhkan karena yang membuat Undang Undang KIP masih jauh dari kita tahu dampak dari ketertutupan di masa lalu. harapan. Ketertutupan menjadi lahan subur bagi lahirnya praktik-praktik jahat dalam bernegara, mulai Apa yang menjadi lampu kuning dalam pelaksanaan persekongkolan, korupsi, kolusi dan praktik lainnya. Undang Undang KIP ini adalah soal kategorisasi Keterbukaan adalah salah satu obat penawar dari informasi yang dikecualikan –alias bisa dirahasiakan--38
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010 PERLUNYA REFORMASI PERTAHANANsangat longgar. Sebut saja dalam soal pertahanan Apa yang dilakukan Indonesia Corrpution Watchdan keamanan, misalnya. Pasal 17 (c) menyebutkan (ICW) dengan menguji keampuhan hak mendap-bahwa informasi yang dikecualikan adalah atkan informasi tentang alokasi dana pendidikaninformasi yang jika dibuka “dapat membahayakan ke Komisi Informasi28, merupakan rintisan penting.pertahanan dan keamanan negara.” Rincian dari Tentu tak ada salahnya jika masyarakat sipil yangpasal itu lebih merupakan definisi yang sangat bergelut dalam isu reformasi sektor keamanan menantang kultur lama para pejabat kementerianlebar, bukannya sebuah negatif list. Point tiga dari pertahanan dan militer ini dengan jalan serupa.pasal itu menyatakan, hal yang dikecualikan adalah Mungkin tak selalu berhasil, tapi setidaknya sudahsoal jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi dicoba. Dengan kata lain, lebih baik menyalakankekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan lilin daripada mengutuk gelap.[]sistem pertahanan dan keamanan negara sertarencana pengembangannya.Dengan desain yang penuh kompromi, memang 1. Security sector reform (reformasi sektor keamanan) didefinisikan sebagai upaya yang dibuat dan proses yang dilakukan oleh banyak aktor denganefektifitas dari Undang-undang KIP masih diragukan tujuan mentransformasi institusi keamanan dari sistem lama yang otoritarian menuju sistem baru yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi,efektifitasnya untuk bisa memberi ruang lebih supremasi sipil, profesionalisme, akuntabilitas dan penghormatan Hakbesar bagi publik untuk bisa mengakses informasi Asasi Manusia. Makalah Mufti Makaarim dalam diskusi soal SSR di Solo, Jawa Tengah.soal pertahanan. Bagi sejumlah peneliti, maka 2. Perizinan terhadap suratkabar memang bermetamorfosa, dari surat izin cetak (SIC), lalu surat izin terbit (SIT) sebelum akhirnya menjadi Suratcara yang masih mungkin dilakukan adalah dengan Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) melalui Peraturan Menteri Penerangantetap memaksimalkan kedekatan personal dengan Nomor 1 tahun 1984 tentang SIUPP. 3. Bambang Sadono, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Sinar Harapan,sejumlah personal penting di lingkaran militer Jakarta, 1993, hal. 81-83. Pembredelan dengan alasan keamanan inimerupakan cara yang masih akan banyak digunakan memang hanya satu dari beberapa kasus yang kerap dialami media di masa itu. Soal lainnya yang menjerat media adalah terkait kasus pencemaranuntuk mengatasi keterbatasan akses ini. Sebagai nama baik dan delik susila.undang-undang baru, undang-undang ini perlu 4. Bambang Sadono, ibid, hal. 83. 5 Indria Samego, dalam catatan pengantar buku Bila ABRI Berbisnis, yanglebih banyak diujui untuk mengetahui efektifitas diterbitkan Mizan, tahun 1999, hal. 5-6.dan kesaktiannya. 6. Keterbukaan merupakan tafsir para peneliti tentang adanya perubahan sikap politik Soeharto. Ini ditandai dengan adanya pernyataan-pernyataan yang mengesankan akan memberi ruang dan toleransi terhadap kritik. Salah satu pidato yang dijadikan rujukan adalah Pidato Kenegaraan 16Belum lagi soal kendala kesiapan mental para pelaku Agustus 1990. Waktu itu Soeharto menyatakan, ”Demokrasi memangdi sektor keamanan yang belum tentu memiliki membutuhkan banyak musyawarah, diskusi, tukar pikiran, dan dialog, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar sesama golongan dankesadaran besar untuk mematuhi undang-undang. Jurnal Volume I, Agustus 2010 kalangan dalam masyarakat sendiri.” Itu bukan pidato pertama Seoharto yang menyiratkan adanya ”perubahan” sikap pandang dari penguasa yangSudah merupakan pengetahuan umum bahwa hampir sudah 25 tahun berkuasa itu. Dalam pidato setahun sebelumnya, Ia juga menyiratkan harus adanya perubahan paradigma bernegara setelahundang-undang kadang-kadang tak bergigi saat melihat iklim dunia yang mulai berubah. Dalam pidato kenegaraan 16berhadapan dengan institusi-institusi yang secara Agustus 1989, Soeharto menyitir fakta dunia yang berubah: berakhirnya perang dingin dan datangnya angin baru perubahan, kebebasan, danpolitik powerfull. Apalagi, dengan kultur militer di keterbukaan. Lihat David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, editor, Pemikiran Sosial Politik Indonesia: Periode 1965-1999, Pustaka Utama Grafiti danmasa lalu yang pengaruhnya masih kuat tertanam, Freedom Institute, Jakarta 2006. hal 258.menjadi kian tak mudah untuk mengubahnya 7. Informasi soal cerita inside pembredelan majalah Tempo, lihat buku Janet Steele, Wars Within : The Story of Tempo, an Independent Magazine inke dalam kultur baru yang lebih sesuai dengan Soeharato’s Indonesia, Jakarta, penerbit Equinox Publishing, tahun 2005.lingkungan yang demokratis. 8. Indria Samego, op cit, hal. 5-6. 9. Soal Cornell Paper, lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_Paper 10. Buku David Jenkins Suharto and His Generals; Indonesia and Military Politics, 1975-1983, diterbitkan oleh Cornell Modern Indonesia Project, tahun 1984. Edisi Indonesia diterbitkan oleh Komunitas Bambu, April 2010. 11. Dalam kata pengantar bukunya, David Jenkins mengucapkan terima kasih kepada sejumlah jenderal di sekitar Soeharto karena memberikan 39
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN sumbangan informasi tentang debat internal di kalangan tentara. Petinggi- 24. Wawancara mantan anggota Komisi I DPR Dedy Jamaludin Malik, 10 Juli petinggi militer itu antara lain Letjen HR Dharsono, Letjen Jatikusumo, 2010. Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Letjen Ibnu Sutowo, Letjen M. Jasin, 25 Wawancara mantan anggota Komisi I DPR Andreas Parera, 10 Juli 2010. Kol. Alex Kawilarang, (alm) AJ Mokoginta, Letjen Ali Sadikin, Mayjen A. Sukendro, Jenderal TB Simatupang, Jenderal Sumitro, Laksamana 26. Satuan tiga dalam anggaran memang sudah sampai pada tahap teknis. Tapi Sudomo, Jenderal Benny Murdani, Jenderal M. Yusuf, Letjen Sutopo mengenai lebih detailnya, memang tak bisa. Misalnya dalam pengadaan Yuwono, Jenderal Soepardjo Roestam, Jenderal Widodo, dan Jenderal alutsista, maka terbtas pada spesfikasi yangdibtuhkan. Mengenai jenisnya Yoga Sugama. seperti apa, itu tak masuk dalam pembahasan. 12. Wawancara Alexandra R. Wulan, 10 Juli 2010. 27. Soal ketegangan akibat isu percaloan senjata ini, lihat Majalah Tempo Edisi. 37/XXXVI/05 - 11 November 2007 berjudul Antiklimaks Makelar 13. Undang Undang Pers, mulai undang-undang tahun 1966, 1967, sampai Senjata. tahun 1984 memiliki semangat melindungi kebebasan pers meski praktik di lapangan tak mudah dan seringkali berkata lain. 28. Vivanews.com, Kasus Dana BOS Dilaporkan ke Komisi Informasi, 30 Maret 2010. Laporan ICW bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan ini 14. Setidaknya ada sejumlah pasal dalam KUHP yang menyediakan ancaman dilakukan karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan SMPN 28 Jakarta pidana terhadap pembicir rahasia negara. Antara lain, pasal 112 tentang menolak memberikan informasi mengenai dana Bantuan Operasional pembocoran rahasia negara, pasal 113 tentang pembocoran rahasia Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). pertahanan dan keamanan negara, dan pasal 124 tentang memberikan infromasi kepada musuh. Pasal 112 memang secara jelas memberikan ancaman pidana penjara sampai tujuh tahun jika “sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing. Di Pasal 113, ancaman pidana penjara empat tahun bagi yang mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar. Sedangkan Pasal 124 (1) memberikan ancaman pidana penjara kepada siapa saja yang memberikan bantuan kepada musuh di masa perang. 15. Kritik terhadap Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 berkisar soal tak jelasnya perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan serta kurang kuatnya memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam menghadapi gugatan pidana. Undang-undang ini tak dianggap sebagai lex specialis dari KUHP. Akibatnya, wartawan bisa langsung dijerat dengan pidana KUHP dan polisi dan hakim bisa mengabaikan UU Pers karena dalih ini. 16. Wawancara Pjs. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, 9 Juli 2010 17. Wawancara Barly Haliem N, 11 Juli 2010. Kini Redaktur Eksekutif Harian Kontan, Jakarta. 18. Buku ini ditulis oleh delapan peneliti. Masing-masing Hermawan Sulistyo, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Hamdan Basyar, Moch. Nurhasim, Riza Sihbudi, Sri Yanuarti, dan Nur Imam Subono. Awalnya diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebelum akhirnya kembali diterbitkan oleh Mizan, 1998. 19. Wawancara Poengky Indarti, 10 Juli 2010. 20. Dalam buku Intel, banyak sekali sumber tulisan yang berasal dari dokumen- dokumen resmi. Dalam bab tentang terorisme internasional, sebagian besar sumbernya dari arsip kasus Bakin seperti “Panitia 9”, “CP 119 Arab report”, “International Terriorism”, “Zebra”, Tradecraft”, “JRA”, dan “Pemilu”. Jurnal Volume I, Agustus 2010 21. Dalam buku Kopassus, Ken Conboy menyampaikan terima kasih kepada sejumlah orang yang membantu dalam penulisan buku itu. Nama-nama yang disebut antara lain Widjojo Soeseno, H. Djajadiningrat dan Darwin Nasution. Nama yang disebut terakhir ini disebut karena membantu melacak sumber material untuk penulisan buku tersebut. 22. Dalam buku Bisnis Militer Mencari Legitimasi, hal. 59, ada sejumlah laporan keuangan milik salah anak perusahaan PT Manungal Air Service. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di bawah Yamabri. Dalam laporan keuangannya disebutkan soal honor untuk panglima TNI Rp 60 juta di tahun 1997 dan Rp 30 juta di tahun 1998, insenstif untuk Asisten Logistik Rp 48 juta di tahun 1997, Rp 24 juta di tahun 1998; honor kepala staf umum Rp 48 juta di tahun 1997, Rp 24 juta di tahun 1998; honor untuk assisten perencanaan umum Rp 44 juta di tahun 1997 dan Rp 24 juta di tahun 1998; dan sekretaris pengendalian dan perencanaan pembangunan (Sesdalopbang) Rp 5 juta di tahun 1998. Laporan ini mendasarkan pada hasil audit terhadap PT Manungal Air Service. 23. Sejumlah penelti dan akademisi Indonesia yang memiliki informasi semacam itu antara lain Kusnanto Anggoro dari LIPI dan Andi Widjajanto dari Pacifis Universitas Indonesia. 40
    • REFORMASI SEKTOR KEAMANANPemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewPenulis: Dimas P YudaPendahuluanTulisan ini adalah tinjauan singkat Pemerintahan kerja keamanan yang berfungsi dengan baik (aSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jilid I tahun well-functioning security framework).2 Dan yang2004-2009 khususnya dalam soal Reformasi Sektor termasuk ke dalam aktor keamanan adalah:3 (1)Keamanan (RSK). Presiden SBY, Purnawirawan Institusi keamanan inti (core security actors) sepertiJenderal Angkatan Darat, adalah presiden pertama militer, polisi, intelijen; (2) badan pengawas diyang dipilih secara langsung melalui pemilihan sektor keamanan (security sector oversight bodies)umum 20 September 2004. Pemilu kali kedua pasca seperti parlemen dan departemen pertahanan; (3)Orde Baru yang berdasarkan penilaian teoritisi institusi keamanan bukan-inti (non-core securitydemokrasi dianggap mulai memasuki tahap institutions) seperti pengadilan dan imigrasi; dan,“konsolidasi” dimana sebuah rezim demokrasi (4) institusi keamanan yang tidak berdasarkan UUberserta prinsip-prinsip di dalamnya diterima (non-statutory security force institutions) sepertisecara luas dan mendalam baik oleh elit politik dan milisi dan perusahaan keamanan swasta.massa.1 Dalam konteks transisi dari rezim otoriter keSementara RSK itu sendiri bisa masuk ke dalam demokrasi, bekerjanya kerangka kerja keamananagenda konsolidasi tersebut. Sebab RSK adalah yang baik sangat penting mengingat bahwa ditransformasi sistem keamanan yang terdiri atas masa lalu, saat rezim otoriter berkuasa, aktorsemua aktor, termasuk peran, tanggung jawab, keamanan kerap disalahgunakan menjadi “alat”dan aktivitas, sehingga diatur berdasarkan prinsip- represi kepada masyarakat untuk memertahankanprinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan kekuasaannya. Akibatnya, aktor keamananyang baik, dan berkonstribusi pada kerangka 2. Herbert Wulf, “Box. 1: What is Security Sector Reform”, Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries, www.berghof-1. Larry J. Diamond, “Is the Third Wave Over?”, Journal of Democracy. Vol. handbook.net, h. 3. 7, No. 3, July 1999, h. 20-37. 3. Ibid., p. 5. Box 4: The Security Community.
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN menjadi tidak profesional dan partisan terhadap Berbagai pandangan dalam menilai RSK di Indonesia kepentingan penguasa. Alih-alih menyediakan tersebut masuk sebagai penelusuran literatur tulisan keamanan sebagai barang publik (public goods), ini. Oleh karena itu, tulisan ini sebagai gambaran justru sektor keamanan menjadi bagian dari umum hanya akan menghadirkan kembali serakan ketidakamanan itu sendiri.4 Dengan demikian, kajian yang sudah pernah ada dalam menilai RSK RSK berarti merubah dari disfungsionalisasi sektor di Indonesia. Dan demi menghindari generalisasi keamanan menjadi berfungsi, atau mengurangi yang berlebihan atau pun sebaliknya, kajian singkat defisit keamanan (ketiadaan keamanan) adalah ini akan mengkhususkan pada proses RSK di empat sebagaimana mengurangi defisit demokrasi aktor keamanan yaitu: parlemen, militer, polisi dan (ketiadaan pengawasan atas aktor keamanan).5 intelijen. Di Indonesia, beberapa penilaian terkait RSK sudah sempat dihadirkan baik secara umum maupun spesifik dalam soal legislasi di sektor keamanan. Konteks politik Rizal Sukma, sambil menekankan bahwa proses RSK adalah tidak mudah, memberi penilaian bahwa Kemenangan 60,6% dari total suara pemilih pada RSK di Indonesia cenderung tidak memiliki agenda pemilu 2004 ternyata tidak menjamin lancarnya yang menyeluruh dan pada umumnya bersifat hubungan eksekutif dengan parlemen di awal parsial.6 Sementara itu diakhir pemerintahan SBY, pemerintahan SBY. Hadirnya “Koalisi Kebangsaan”, Andi Widjajanto menilai kegagalan politik legislasi yang sebelumnya telah diinisisasi oleh partai DPR dan pemerintah dalam menghasilkan Undang- pendukung Calon Presiden Megawati yang kalah Undang di bidang pertahanan nasional.7 pada pemilu, dengan “Koalisi Kerakyatan” cukup membuat perselisihan antara Dewan Perwakilan Namun tidak menutup kenyataan ada pula pendapat Rakyat (DPR RI) dan Presiden. Koalisi kebangsaan yang mengakui keberhasilan RSK. Perdamaian Aceh terdiri atas Partai Golkar, Partai Demokrasi yang tercipta melalui perjanjian antara Pemerintah Indonesia-Perjuangan (PDI-P), dan Partai Persatuan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Pembangunan (PPP) yang pada pemilu legislatif di pada Juli 2005 adalah capaian besar proses RSK, bulan April memeroleh jumlah total pendukung khususnya dalam penciptaan perdamaian. Selain sebanyak 48,3%. Sedangkan “Koalisi Kerakyatan” itu RSK juga dianggap cukup berhasil untuk kasus hadir mendukung SBY dan diisi oleh Partai Demokrat Jurnal Volume I, Agustus 2010 Kepolisian RI (Polri). Hal ini dengan melihat hadirnya (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat regulasi yang mengatur soal HAM melalui Peraturan Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) Kepala Polri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang berjumlah total perolehan suara sebanyak 23,8%. Pedoman Implementasi HAM untuk Jajaran Polri atau keberhasilan Polri melumpuhkan Teroris Dr. Perselisihan ini terlihat nyata dalam polemik Azahari di tahun 2005. pergantian Panglima TNI dari Jenderal Endriantono Sutarto kepada Jenderal Ryamizard Ryacudu.8 4. Alan Bryden & Heiner Hanggi, “Reforming and Reconstructing The Kasus ini berawal dari surat Presiden Megawati Security Sector”, situs http://www.dcaf.ch/publications/security_ governance_post_conflict_05/bm_sgpc_ch02.pdf, h. 27. kepada DPR RI tanggal 8 Oktober 2004, yang di 5. Ibid. akhir jabatannya mengangkat Jenderal Ryamizard 6. Rizal Sukma, “Reformasi Sektor Keamanan Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro (ed.), Perspektif Baru Keamanan Nasional, (Jakarta: CSIS, 2005), h. 95. 8. R. William Liddle & Saiful Mujani, “Indonesia in 2004: The Rise of Susilo 7. Andi Widjajanto, “Kegagalan Politik Legislasi Pertahanan 2004-2009”, Bambang Yudhoyono”, Asian Survey, Vol. XLV, No. 1, Januari/Februari Kompas, 5 Oktober 2010. 2005, h. 124.42
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANsebagai Panglima TNI. Ketika SBY menjadi Presiden, tubuh almarhum menegaskan bahwa pembunuhania mengirimkan surat untuk menarik surat dilakukan secara sengaja. Hanya saja motifnyapergantian Panglima TNI yang telah dikirim oleh belum diketahui secara pasti. Beberapa kecurigaanMegawati itu. Dalam kasus ini, Koalisi Kebangsaan menghubungkan kematian Munir dengan operasimenyatakan keberatan dan memertanyakan intelijen.13 Kalau memang seperti itu, makakeinginan dari Presiden SBY. Beberapa pendapat kematian Munir, selain—dalam bahasa Presidenmenuduh bahwa Presiden telah “mempermalukan” SBY—“ujian terhadap sejarah bangsa” (A test of ourJenderal Ryamizard dan melecehkan parlemen.9 history) berarti juga pesan bahwa RSK khususnya diBahkan sebanyak 49 anggota parlemen menyetujui Badan Intelijen belum menunjukan kemajuan yanghak interpelasi kepada Presiden sebagai peringatan berarti.bahwa Presiden dan Parlemen memiliki posisi yangsejajar.10 Kedua peristiwa di awal pemerintahan SBY tersebut setidaknya dapat menguatkan pendapatPada perkembangannya kedua koalisi ini bahwa RSK di Indonesia masih memiliki rentangan“menghilang” dan persoalan terkait dengan hambatan yang tidak mudah untuk dilewati.pemilihan Panglima TNI tidak menimbulkan Beberapa kemajuan misalnya dapat dipahamimasalah yang serius. Panglima TNI tetap dijabat dengan melihat keberhasilan proses yang sudaholeh Jenderal Endriartono sampai kemudian dimulai sejak awal reformasi. Depolitisasi militerdigantikan oleh Marsekal Djoko Suyanto dari misalnya, sudah dimulai sejak keluarnya TNIAngkatan Udara pada Februari 2006. Manuver dari parlemen pada pemilu 2004 dan beberapapolitik menggunakan label koalisi ini terkesan reformasi internal yang dilakukan mereka sebelumhanya menjadi “gertakan politik” sesaat dari politisi itu. Maka wajar saja melihat sikap pimpinan TNIdi parlemen pada saat itu. Sementara militer yang dalam menanggapi polemik pergantian Panglimadikaitkan dengan polemik pergantian Panglima TNI TNI. Akan tetapi di beberapa aktor keamanan, RSKjustru menunjukan profesionalitasnya dengan tidak nampaknya belum juga berjalan. Entah karenaturut serta dalam manuver para politisi itu. Paling sifat ketertutupan sebuah lembaga atau karenatidak pernyataan Panglima TNI pada saat itu bahwa sedikitnya kajian yang telah dihasilkan, kesulitan“seluruhnya adalah kewenangan Presiden”,11 dihadapi dalam menilai RSK yang terjadi di Badandan sikap menerima Jenderal Ryamizard atas Intelijen.dipilihnya Marsekal Djoko Suyanto di kemudian Jurnal Volume I, Agustus 2010hari menunjukan hal tersebut.12 Nampaknya, selain ada tantangan yang berasal dari “manuver politik” dan masih hadirnyaSebelum polemik pergantian Panglima TNI, di awal “kekuatan lama” yang menolak RSK di beberapapemerintahan SBY, tepat 7 September 2004, terjadi aktor, masalah keterlambatan dalam penyusunankasus pembunuhan pembela Hak Asasi Manusia kebijakan di sektor keamanan masih terjadi. Entah(HAM) Munir. Bukti bahwa ada racun di dalam karena sifat birokrasi yang kompleks dan cenderung menghasilkan sebuah proses yang inkremental atau kelemahan visi kepemimpinan, pastinya9. Ibid.10. Ibid. Sebagaimana mengutip kembali Kompas, 8 Desember 2004. keterlambatan penyusunan kebijakan tersebut11. “Penjelasan Jenderal TNI Endriartono Sutarto tentang Pergantian Panglima cukup memengaruhi penyelenggaraan sistem TNI”, http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=528, diakses 28 Juli 2010 pukul 13.30 WIB.12. “Ryamizard Dukung Suyanto Jadi Panglima TNI”, http://www.dephan. go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7231 , diakses 28 Juli 13. Badan Pekerja KontraS, “Tiga Tahun dibunuhnya Munir”, www.kontras. 2010 pukul 13.30 WIB. org/munir/Position%20Paper%20Tiga%20Tahun%20Munir.pdf 43
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN pertahanan negara. pemerintahan SBY beberapa produk perundang- undangan telah dihasilkan. Periode DPR RI 2004- Sebagai contoh dari masalah yang disebut terakhir 2009 setidaknya telah merampungkan 183 RUU itu adalah keterlambatan dalam penerbitan Perpres dari 284 RUU rencana Program Legislasi Nasional No. 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum (Prolegnas) 2005-2009. Sekitar separuh dari Pertahanan Negara, yang baru terbit pada 26 Januari produk UU yang dihasilkan merupakan pengaturan 2008. Walaupun menjadi prestasi tersendiri karena soal pembentukan daerah otonom baru, ratifikasi berhasil memenuhi amanat Pasal 13 UU RI No. 3 perjanjian internasional, pengesahan peraturan Tahun 2002 agar Presiden membentuk kebijakan pemerintah pengganti UU, dan soal anggaran umum pertahanan negara. Namun beberapa pendapatan dan belanja negara.15 kelemahan dalam Perpres tersebut masih terlihat. Beberapa kelemahan yang berhasil dicatat antara Terkait dengan sektor keamanan setidaknya telah lain:14 (1) Terlambatnya penerbitan Perpres; (2) Visi dihasilkan tiga UU yaitu: UU RI No. 14 Tahun 2008 yang belum digambarkan secara konkret; (3) Tidak tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU RI menjelaskan peran Dewan Pertahanan Nasional; (4) No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan UU Substansi Perpres yang tidak menjelaskan konsep RI No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang pertahanan negara. Terorganisasi. Namun beberapa RUU yang menjadi “warisan” dari periode sebelumnya tidak berhasil Dengan demikian, RSK di masa pemerintahan SBY disahkan. Misalnya saja RUU Keamanan Nasional, tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Beberapa RUU Peradilan Militer (Permi), RUU Komponen keberhasilan dapat dibenarkan pada tingkatan Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), dan RUU tertentu dengan tidak melepaskannya pada Intelijen. konteks sebuah proses yang sedang dan terus berlangsung dari periode sebelumnya. Akan tetapi Bagi UU yang berhasil disahkan, beberapa persolan dalam beberapa kasus sebuah stagnasi—untuk masih menjadi sorotan masyarakat sipil. Disahkannya menghindari kata kegagalan—terjadi. Hal ini UU KIP adalah sebuah harapan bagi masyarakat semakin mengukuhkan pendapat bahwa RSK di sipil, khususnya dalam rangka pemenuhan hak Indonesia, khususnya pada pemerintahan SBY, publik atas informasi yang diatur di dalam UUD adalah hal yang tidak mudah dilakukan. dan Pasal 14 UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Jurnal Volume I, Agustus 2010 HAM. Akan tetapi, dalam perkembangannya DPR RI bersama Pemerintah juga berupaya mengesahkan RUU Rahasia Negara. Kekhawatiran masyarakat sipil Parlemen dan RSK terhadap RUU ini adalah mengenai potensi yang mungkin timbul untuk “menutup” keterbukaan Parlemen adalah salah satu aktor keamanan yang yang sempat dirasakan melalui UU KIP. memiliki peran signifikan dalam RSK. Di Indonesia peran parlemen melalui DPR RI setidaknya memiliki Kekhawatiran semacam ini menjadi relevan tiga fungsi utama yaitu: legislasi, pengawasan dan mengingat pengalaman di masa lalu dan di banyak anggaran. Dalam soal legislasi, sepanjang lima tahun negara yang khususnya menganut rezim otoriter, ketertutupan akan informasi kerap digunakan 14. IDSPS, Critical Review Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, (Jakarta: IDSPS, 2008), h. 16-18. 15. Kompas, 28 September 2009.44
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANpenguasa untuk memertahankan kekuasaanya. pengadilan umum.17 Selain adanya kekhawatiranBeberapa pasal soal kategori informasi yang yang bersifat “psikologis” jika Polri diberikandirahasiakan memeroleh kritik dari masyarakat kewenangan melakukan penyelidikan kepadasipil. Sebab beberapa informasi yang semestinya prajurit yang disangka melakukan tindak pidanabisa diakses oleh masyarakat sipil sebagai bagian umum.18 Kekhawatiran seperti inilah yang sempatdari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah, menjadi hambatan dalam pengesahan RUU Permil.seperti anggaran militer, masuk ke dalam kategori Sorotan kepada RUU KCPN lebih kepada adanyakerahasiaan. kewajiban yang disertai sanksi bagi para anggota “wajib militer” (wamil) yang menolak menjadiNamun di sisi lain, apabila RUU Rahasia Negara komponen cadangan. Masih lemahnya pasaltidak disahkan maka beberapa kekurangan di mengenai kemungkinan seseorang menolak wamildalam UU KIP akan sulit ditutupi. Khususnya dalam berdasarkan kepercayaannya (Conscientioussoal kategorisasi yang dikatakan umum dalam Pasal Objection/CO), sehingga dianggap belum ada17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan. jaminan terhadap HAM, khususnya pilihanKategorisasi yang “terlalu” umum itu justru dapat individu.19 Selain itu ada pertanyaan mengenaidigunakan oleh pejabat negara untuk menutupi seperti apakah sebenarnya prioritas pembangunansuatu informasi menjadi rahasia. Sementara pertahanan melalui KCPN ini. Mengapa tidakdari sudut kepentingan negara mengamankan memprioritaskan pembangunan postur komponeninformasi yang bersifat rahasia, kesulitan akan utama dibandingkan dengan komponenditemukan dalam merahasiakan informasi tersebut pendukung.20sebab belum hadirnya UU yang mengatur secaramenyeluruh mengenai rahasia negara. Pada akhirnya, sebagaimana RUU Rahasia Negara yang tidak berhasil disahkan karena ditarik kembaliKegagalan mensahkan RUU yang merupakan oleh pemerintah pada 16 September 2009, kedua“warisan” periode sebelumnya juga cukup RUU lainnya di bidang pertahanan tersebut tidakmemengaruhi tujuan dari RSK. Misalnya saja pula berhasil disahkan. Keterburu-buruan dengankegagalan dalam mensahkan RUU Permil mengejar target pengesahan suatu RUU memangmemunculkan kekhawatiran kesulitan untuk tidak diharapkan demi menghasilkan UU yangmelakukan proses hukum bagi prajurit TNI yang baik. Hanya saja bagi RUU Permil, pengesahannyamelanggar tindak pidana umum (bukan militer), menjadi penting demi mewujudkan peradilan Jurnal Volume I, Agustus 2010selain muncul kekhawatiran dari masyarakat sipil militer yang setara dengan jenis peradilan lain diakan “kelanggengan” impunitas bagi prajurit Indonesia.21 Sementara masih dipertanyakan soalyang melanggar HAM, khususnya bagi pimpinan prioritasnya, RUU KCPN justru masuk (kembali)mereka.16 Sebab selama ini prajurit hanya diadili menjadi Prolegnas 2010, dan bukan RUU Permil.melalui pengadilan militer sekalipun tindak pidanayang dilakukan adalah tindak pidana umum. 17. Muradi. “Mencari Titik Temu dalam RUU Peradilan Militer”, http://muradi. wordpress.com/2008/11/04/mencari-titik-temu-dalam-ruu-peradilan- militer/, diakses 28 Juli 2010 pukul 13.30 WIB.Salah satu perdebatan soal RUU Permil diantaranya 18. Sri Murtiana, “Dilematis RUU Peradilan Militer”, http://www. dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=435,adalah adanya kekhawatiran melemahnya “spirit diakses 28 Juli 2010 pukul 13.30 WIB. 19. Bhatara Ibnu Reza, “Reformasi Legislasi Sektor Keamanan di Indonesiaof the corps” yang menjadi kebanggaan dari 2008-2009: Reformasi Tanpa Arah”, dalam Beni Sukadis (ed.), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009, (Jakarta: Lesperssi & DCAF,prajurit jika payung pengadilan bagi mereka adalah 2009), h. 285. 20. Ibid., h. 289.16. KontraS, Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan 21. “RUU Peradilan Militer Tidak Masuk Prolegnas 2010”, http://bataviase. Militer di Indonesia, (Jakarta: KontraS, 2009), h. 67-87 co.id/detailberita-10579171.html, diakses 28 Juli 2010 pukul 13.30 WIB. 45
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN Dalam soal pengawasan, beberapa kelemahan Koter yang dahulu kerap beririsan dengan masih dirasakan oleh masyarakat sipil. Kendati ada kepentingan politik rezim, kelihatannya masih “prestasi” yang berhasil dihadirkan seperti dalam berpotensi dimanfaatkan oleh partai politik untuk kasus sengketa blok Ambalat yang mengalami kemenangannya dalam pemilu.24 Dengan demikian, suasana lebih tenang setelah Komisi I DPR RI kendati profesionalitas TNI tengah diupayakan, melakukan kunjungan ke Malaysia pada Juli 2009. masih hadirnya postur yang bisa menjadi “ruang” Namun persoalan masih terlihat yang kerap masuk politisasi TNI tetap menjadi kekhwatiran dihubungkan dengan kelemahan pengawasan dari masyarakat sipil. Selain juga bahwa hadirnya yang dilakukan oleh DPR RI di sektor keamanan. keinginan partai politik untuk mempolitisasi dapat Sebagai salah satu contohnya adalah kasus adanya mengancam netralitas TNI. tuduhan pengiriman senjata “ilegal” ke Filipina yang melibatkan PT. Pindad pada Agustus 2009.22 Klaim bahwa reformasi TNI sudah final juga bisa dibantah dengan masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Di masa pemerintahan SBY, salah satu yang terekam secara nasional oleh Militer: Business as usual? media massa adalah peristiwa Alastlogo pada 30 Mei 2007. Peristiwa ini bermula dari adanya sengketa Pada kampanye pemilihan presiden 9 Juni 2009, SBY kepemilikan lahan antara TNI AL dengan warga Desa pernah mengatakan, “Jika terpilih menjadi presiden, Alastlogo (dan beberapa desa lainnya).25 Ketegangan saya akan menata kekuatan militer. Semua prajurit antara warga dengan TNI AL atas sengketa lahan militer akan memiliki kesadaran penuh untuk itu membuat TNI AL melakukan penyerangan menghormati hak asasi manusia”.23 Reformasi TNI terhadap warga. Pada akhirnya peristiwa yang sarat kerap diklaim berhasil sejak dimulainya pemisahan akan pelanggaran HAM ini menuntut beberapa antara TNI-Polri, dihapuskannya “dwifungsi ABRI” prajurit TNI AL untuk dihukum melalui peradilan dan berakhirnya jatah kursi bagi TNI di parlemen. militer. Sepanjang pemerintahan SBY keberhasilan ini berupaya dipertahankan dan yang sangat terlihat Selain masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh adalah soal netralitas TNI dalam pemilu dan prajurit TNI, masalah bisnis TNI juga tidak mudah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Untuk itu di untuk diselesaikan selama pemerintahan SBY. Tugas tahun 2009 TNI menerbitkan buku saku, “Netralitas ini merupakan amanat dari Pasal 76 UU RI No. 34 Jurnal Volume I, Agustus 2010 TNI dalam Pemilu dan Pilkada”. Selain itu UU Pemilu Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam jangka sekali pun tidak memberikan hak untuk memilih waktu lima tahun Pemerintah harus mengambil alih kepada prajurit TNI. Sepanjang pemerintahannya seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola secara garis besar netralitas ini sedikit banyak oleh TNI baik secara langsung maupun tidak berhasil dipertahankan. langsung. Sepanjang pemerintahannya setidaknya telah dibentuk empat tim untuk mengakhiri bisnis Hanya saja beberapa kekhawatiran tetap muncul TNI ini. mengingat masih dipertahankannya postur pertahanan berupa Komando Teritorial (Koter). 22. Wahyu Wibisasna (ed.) Komisi I, Senjata-Satelit-Diplomasi, (Jakarta: 24. Al Araf, “Jalan Panjang Reformasi TNI”, dalam Beni Sukadis (ed.), op. cit., Suara Harapan Bangsa, 2009), h. 63. h. 69. 23. “Menanam Tebu di Bibir”, Tempo, 6 Februari 2005, h. 29. 25. Wahyu Wibisasna (ed.) op. cit., h. 107.46
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANAwalnya membentuk Tim Pendataan Bisnis kepada Menteri melalui Sekretaris JenderalTNI (TPB) yang bertugas mendata lahan bisnis Departemen Pertahanan.yang selama ini dikuasai oleh TNI. Kemudiandibentuklah Tim Verisfikasi Bisnis TNI (TVB) untuk Meski begitu, regulasi pengambilalihan bisnis TNImenindaklanjuti hasil tim sebelumnya. Selanjutnya berikut prosesnya tetap tidak luput dari kritik.Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI di Laporan HRW, pada Januari 2010 ini misalnya,bentuk pada pertengahan 2005 untuk mengecek melihat bahwa regulasi yang terakhir tidakkebenaran data sekitar 1500 lebih unit bisnis menunjukan sikap pemerintah yang tegas dalamyang masuk dalam daftar inventarisasi militer, dan penghapusan bisnis TNI. Hal ini karena regulasimentransformasikan atau mengalihkan secara tersebut tidak menyebutkan batas waktu yangbertahap dana non-budgeter TNI. diwajibkan bagi selesainya pengambilalihan bisnis TNI.26Pada 16 April 2008 pemerintah membentuk TimPelaksana (Timlak) Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Pengambilalihan bisnis TNI penting untukTugas dari tim ini adalah merumuskan rekomendasi menghentikan penyimpangan fungsi TNI darikonkret kepada pemerintah agar segera membuat fungsi pertahanan, membangun dan meningkatkanaturan tertulis untuk pengalihan. Namun banyak profesionalisme TNI, serta sebagai upaya untukpihak meragukan kemampuan tim ini dalam menegakkan supremasi dan kontrol sipil atas militer,menjalankan langkah-langkah pengambilalihan termasuk kontrol terhadap anggaran pertahanan,dan mengakhiri bisnis militer. dan untuk meminimalisir dan mengurangi distorsi pada ekonomi nasional sebagai akibat dari bisnisPada 11 Oktober 2009, lima hari sebelum TNI yang akan mengganggu esensi dari persainganbatas waktu akhir pengambilalihan bisnis TNI, bisnis yang adil dan terbuka.pemerintah mengeluarkan Perpres RI No. 43/2009tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI yang Diakhirinya bisnis TNI juga penting demi penegakanmengukuhkan pembentukan Tim Pengendali HAM. Barangkali memang tidak ada hubunganAktivitas Bisnis (PAB) TNI. Berdasarkan Pasal 14 timbal-balik secara langsung di antara keduanya.Ayat 4 Peraturan Menhan No. 22/2009 tentang Hanya saja beberapa studi sempat menunjukanPelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, bahwa pelangarann HAM yang dilakukan olehTim PAB bertugas: prajurit TNI kerap terkait dengan “bisnis” baik Jurnal Volume I, Agustus 2010 langsung maupun tidak langsung.27 Beberapa a) melakukan pengendalian dan evaluasi konflik sengketa tanah, misalnya dalam kasus hasil Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI Alastlogo juga melibatkan secara tidak langsung yang dimiliki dan dikelola secara langsung; adanya “pengamanan” terhadap aktivitas PT Kebon b) melakukan pengendalian terhadap Grati Agung yang merupakan kerjasama antara penataan Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Induk Koperasi TNI AL dan PT Rajawali Nusantara Barang Milik Negara di lingkungan TNI; Indonesia.28 c) mengevaluasi hasil penataan Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik 26. Human Rights Watch, “Unpkept Promise”, Failure to End Military Business Negara di lingkungan TNI agar sesuai dengan Activity in Indonesia, (New Yok: HRW, 2010) 27. Mufti Makaarim A., “Pelanggaran HAM; Warisan (maut) Keterlibatan peraturan perundang-undangan; dan Militer Dalam Bisnis”, dalam Jaleswari Pramodhawardhani & Andi Widjajanto, Bisnis Serdadu: Ekonomi Bayangan, (Jakarta: The Indonesian d) melaporkan pelaksanaan tugasnya Institute, 2007), h. 80-82. 28. Wahyu Wibisasna (ed.) op. cit., h. 108. 47
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN Kesulitan lainnya dalam melanjutkan reformasi pembangunan kekuatan yang akan dilakukan oleh TNI juga berhubungan dengan berbagai macam pemerintah dalam merespon ancaman tersebut. regulasi yang terkait. Selain lambannya proses pengambil-alihan bisnis militer yang telah memiliki Munculnya peningkatan kepercayaan dunia payung hukum UU TNI, sampai berakhirnya periode internasional terhadap TNI juga menjadi prestasi I pemerintahan SBY belum juga membentuk Dewan tersendiri di samping masih banyaknya persoalan Pertahanan Nasional (DPN) yang menjadi amanat yang tetap bertahan. Hubungan baik dengan Amerika dari UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Serikat yang sempat mengalami masalah atas kasus Negara. “dukungan” terhadap milisi dan pelanggaran HAM di Timor Leste, terlihat mulai mengalami perbaikan Salah satu dampak dari masalah ini dapat terlihat di tahun 2005. Hal ini ditandai dengan dibukanya dalam polemik mengenai adanya “potensi ancaman kembali pelatihan bagi para perwira TNI di Amerika dalam pemilu 2009” yang sempat disampaikan oleh Serikat dalam program International Military Panglima TNI dalam acara “Comander’s Call” pada Education and Training (IMET) pada Februari; Februari 2009.29 Wacana yang disampaikan oleh non-Lethal FMS (Foreign Military Sales) Mei; dan, Panglima TNI ini cenderung dianggap masuk pada Foreign Military Financing (FMF) pada November.32 ranah politik. Padahal semestinya persepsi ancaman Selain itu, keikutsertaan TNI dalam United Nations itu bisa disalurkan melalui DPN untuk menghindari Interim Force in Lebanon (UNIFIL) setidaknya bisa adanya persepsi bahwa TNI kembali berpolitik.30 dianggap bahwa terdapat peningkatan kepercayaan Maka wajar saja ada penilaian yang menyatakan tersebut. bahwa reformasi TNI sepanjang pemerintahan SBY berjalan lambat.31 Meski begitu beberapa kemajuan RSK untuk aktor Polisi: Proses Panjang militer, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Reformasi Penegak Hukum patut diakui. Paling tidak hadirnya Buku Putih Pertahanan tahun 2008 yang diinisiasi oleh Sejak dipisahkannya Polri dari TNI melalui payung Departemen Pertahanan adalah salah satu upaya hukum Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, Polri untuk lebih membuktikan transparansi dan menjadi institusi keamanan yang lebih mandiri. Polri akuntabilitas yang tengah dibangun oleh institusi telah memulai Reformasi struktural, instrumental Jurnal Volume I, Agustus 2010 tersebut bersama-sama dengan TNI di dalamnya. dan kultural sejak saat itu. Peningkatan dalam Dengan hadirnya Buku Putih ini masyarakat hal kinerja pun semakin terlihat. Setidaknya hal sipil dapat mengetahui bagaimanakah persepsi ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang mengenai ancaman yang ada serta seperti apakah dilakukan oleh (1) Tim Independen Mark Plus Insight, pada Desember 2009 dan (2) Sahli Kapolri, Biro Litbang Sderenbang Polri dan Mahasiswa PTIK, 29. Pada pidato tersebut Panglima TNI mengatakan adanya delapan ancaman dalam Pemilu 2009, antara lain: Banyaknya jumlah partai politik peserta pada 17-22 Januari 2010.33 pemilu yang memungkinkan terjadinya pergesekan; masa kampanye yang amat panjang; konflik politik antar parpol dan internal parpol; akumulasi persoalan politik; ketidakpuasan terhadap kinerja KPU; politisasi kebijakan pemerintah; persaingan akibat banyak capres dan cawapres; dan upaya menarik TNI ke kancah politik. “Potensi Ancaman pada Pemilu”, Kompas, 25 Februari 2009. 32. R. William Liddle & Saiful Mujani, “Indonesia in 2005: A New Multiparty 30. Rizal Sukma, “The Puzzle of TNI Warnings in a Democratic Age”, The Presidential Democracy”, Asian Survey, Vol. 46, Issue 1, h. 139. Jakarta Post, 3 Maret 2009. 33. Irjen Imam Soejarwo, “Perjalanan Reformasi Reformasi Birorasi Polri”, 31. “TNI Reform Remains Slow Under SBY Government”, The Jakarta Post, bahan pemaparan dalam diskusi Outlook Reformasi Polri, 16 Februari 27 Februari 2009. 2010.48
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANKedua penelitian ini memerlihatkan tingkat (UNAS) pada 24 Mei 2008. Kasus ini bermula darikepuasan masyarakat terhadap Polri yang cukup unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakartinggi. Penelitian pertama menunjukan bahwa minyak sejak sehari sebelumnya. Selanjutnya terjaditingkat kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan penyerangan polisi terhadap mahasiswa sampaiPolri sebesar 54,33 persen. Sementara itu pada masuk ke dalam kampus. Terkait dengan kasus inipenelitian yang kedua menunjukan bahwa tingkat Komnas HAM sempat menilai adanya pelanggaranharapan masyarakat terhadap Polri dalam soal lalu HAM oleh polisi,34 dan pada akhirnya enam polisilintas adalah sebesar 87,40 persen; Reskrim 85,29 ditahan.35persen; Intelkam 86,01 persen; Samapta 83,12persen, dan Sumber Daya Manusia sebesar 88,74 Walaupun begitu, dalam perkembangannya Polripersen. berusaha melakukan pendekatan yang lebih manusiawi dalam berhadapan dengan masyarakat.Keberhasilan polisi di awal pemerintahan SBY Di tahun 2008 Polri telah memulai suatu modelterlihat nyata dalam memberantas terorisme. Pada pemolisian masyarakat (Community Policing) yang9 November 2009 Polri berhasil melumpuhkan Dr. digunakan di negara lain seperti Jepang dan cukupAzahari yang menjadi salah satu pimpinan Jama’ah meningkatan kepercayaan masyarakat kepada polisiIslamiyah (JI) di Asia Tenggara dan terkait dalam aksi sekaligus meminimalisasi tingkat kriminalitas.36teror Bom di Legian, Bali, pada tahun 2002; bom di Model ini diwadahi dengan mengeluarkan terlebihKedutaan Besar Australia di tahun 2004; dan, bom dahulu Perkap No. 7 Tahun 2008 tentang Pemolisianuntuk kedua kalinya di Bali pada Oktober 2005. Masyarakat. Selain itu di tahun 2009 Polri jugaBahkan kemudian operasi pemberantasan teror ini telah menghasilkan Perkap No. 8 Tahun tentangtetap berlanjut hingga kini. Sehingga di tahun 2010, Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia untukNoordin M. Top yang menjadi salah satu petinggi JI jajaran Polri.juga berhasil dilumpuhkan. Dengan demikian, hampir sama dengan aktorPemberantasan terorisme di satu sisi dinilai militer, RSK di aktor kepolisian nampaknya belumsukses dengan berhasil dilumpuhkannya beberapa menunjukan perhatian pada penegakan HAM secarapimpinan JI. Akan tetapi beberapa kritik tetap lebih serius. Sebab beberapa tindak kekerasanmuncul, khususnya mengenai cara polisi yang dinilai terhadap masyarakat dan terkait dengan kedualebih mengutamakan “tembak mati” daripada institusi tersebut masih kerap terjadi. Beberapa Jurnal Volume I, Agustus 2010penangkapan. Selain itu, keberhasilan pelumpuhan prestasi memang harus diakui telah hadir sepanjangbeberapa aktor teror masih diiringi oleh aksi teror dipisahakannya institusi Polri dengan TNI. Hanyayang terus berlanjut. Hal ini kemudian dihubungkan saja beberapa karakter “militeristik” yang kerapdengan proses deradikalisasi aktor teror yang gagal terjadi pada masa Orde Baru masih melingkupi carakarena masih adanya sejumlah pelaku teror yang kerja kepolisian dalam menangani beberapa kasus.sempat ditahan kemudian kembali melanjutkanatau terlibat dalam aksi teror ketika bebas. 34. “Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Kasus UNAS”, Kompas, 25 Mei 2008.Masalah penegakan HAM bukan hanya disorot 35. “Enam Polisi Ditahan Terkait Kasus UNAS”, http://www.tempointeraktif.dalam pemberantasan terorisme. Salah satu kasus com/hg/nasional/2008/05/30/brk,20080530-123985,id.html, diakses pada 4 Agustus 2010, pukul 14.30 WIB.yang banyak disorot sepanjang pemerintahan SBY 36. Monica Tanuhandaru & Ahsan Jamet Hamidi, “Program Pemolisianadalah kasus penyerangan ke Universitas Nasional Masyarakat”, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit, (Jakarta: IDSPS & DCAF, 2009). 49
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN Intelijen: Menakar RSK Presiden Republik Indonesia Nomor 30 di Dalam Gelap Tahun 2003. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Badan Intelijen barangkali adalah institusi Nomor 5 Tahun 2002 tentang yang paling sulit untuk ditakar sejauhmana Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan keberhasilannya dalam RSK. Sebab kerahasiaan Intelijen Seluruh Instansi dalam Rangka dan ketertutupan adalah karakter yang melekat Deteksi Dini Ancaman Tantangan Hambatan pada badan tersebut. Di dalam beberapa literatur dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas reformasi intelijen, keterkaitan dengan para aktor Nasional Negara Kesatuan Republik lainnya di sektor keamanan tidak bisa diremehkan. Indonesia. Salah satu aktor keamanan yang berperan secara 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor signifikan dalam usaha reformasi intelijen adalah 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen parlemen. Dalam hal ini parlemen berperan Daerah. membentuk UU Badan Intelijen yang berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi politik-legal, akan Ketiadaan UU yang mewayungi BIN disertai pula tetapi juga demi mencegah terjadi penyimpangan dengan beberapa kelemahan yang dapat terekam. yang melanggar prinsip demokrasi melalui aktivitas Kasus peledakan Bom sebanya dua kali sepanjang rahasia Badan Intelijen.37 pemerintahan SBY Jilid I yaitu Bom Kedutaan Besar Australia pada masa awal pemerintahan Sampai kini Badan Intelijen Negara (BIN) belum di tahun 2004 dan Bom Bali pada Oktober 2005, memiliki payung hukum setingkat UU. Badan memunculkan pendapat bahwa deteksi awal Intelijen yang bertanggungjawab langsung kepada intelijen belum memenuhi harapan rasa aman di Presiden dan sarat akan aktivitas rahasia itu hanya masyarakat. Bahkan kasus Munir yang terjadi dalam diatur melalui beberapa regulasi antara lain: suasana pemilu 2004 kerap disangkutpautkan dengan aktivitas intelijen. Dengan kata lain, masih 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia terdapat kelemahan pengawasan terhadap badan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan intelijen. Ketujuhn Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Upaya untuk menghasilkan UU Intelijen Jurnal Volume I, Agustus 2010 Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non sesungguhnya telah dimulai di tahun 2002 dengan Departemen. munculnya RUU Intelijen dan versi lainnya di tahun 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia 2006. Hanya saja hingga saat ini pembahasannya di Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan parlemen seperti tidak berlanjut, dan menyisakan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 sejumlah kritik dari masyarakat sipil. Salah satu kritik Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, di antaranya adalah soal kewenangan “pemeriksaan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, intensif” yang diidentikan dengan penahanan oleh dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Badan Intelijen. Kewenangan ini bukan hanya Departemen Sebagaimana Telah Beberapa dipertanyakan dalam konteks apakah badan Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan intelijen masuk ke dalam Criminal Justice System seperti polisi, tetapi juga muncul kekhawatiran 37. Hans Born dan Ian Leigh, Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar akan pelanggaran HAM yang mungkin saja terjadi Hukum dan Praktik Terbaik dan Pengawasan Intelijen, (Jakarta: DCAF, FES dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, 2007), h. 35. melalui kewenangan tersebut.50
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANDalam soal kewenangan penangkapan suatu Pengalaman di negara lain sesungguhnya jugaregulasi yang sangat ketat tentu saja dibutuhkan. menunjukan bahwa proses RSK, khususnya ketikaSebab pengalaman di negara lain, sekalipun telah dikaitkan dengan penegakan HAM, memang tidaklahada regulasi yang mengatur Badan Intelijen, mudah. Beberapa negara bahkan menunjukankewenangan menangkap oleh Badan Intelijen adanya “perlawanan” dari angkatan bersenjatanyacenderung menciptakan pelanggaran HAM. Salah dari rezim sebelumnya, ketika pemerintahansatu peristiwa yang muncul baru-baru ini adalah baru dalam masa transisi ke demokrasi tengahterkuaknya praktek penyiksaaan dalam proses berupaya memperdalam dan meluaskan prinsip-interogasi tahanan yang dicurigai sebagai teroris prinsip dari demokrasi itu sendiri. Salah satuoleh agen-agen CIA dan soal adanya “penjara- contohnya adalah apa yang terjadi di Chili pascapenjara rahasia” yang dibentuk oleh Badan Intelijen rezim otoriter Jenderal Pinochet di tahun 1990.39Amerika Serikat tersebut.38 Dimana pada saat itu perlawanan dari Jenderal Pinochet berserta para pengikutnya masih memiliki pengaruh bahkan kekuasaan dengan mengubah konstitusi agar amnesti bisa diberikan kepadanyaCatatan Penutup: dan menjadikannya sebagai seorang senatorPentingnya RSK Berbasis HAM seumur hidup.Dengan demikian proses RSK sepanjang Kesulitan ditemui oleh Presiden terpilih Argentina,pemerintahan SBY masih memiliki rentangan Alfonsin, dalam menghukum aktor keamananhambatan yang tidak mudah untuk diselesaikan. yang terkait dengan pelanggaran HAM yangHambatan dalam RSK ini terlihat nyata hususnya dilakukan selama rezim Pinochet. Bahkan ketikaberkaitan dengan masih adanya persoalan dia ingin mengadili Jenderal Pinochet mengalamipenegakan HAM oleh aktor keamanan. Meskipun pemberontakan dari angkatan bersenjatanya.sudah ada regulasi yang dihasilkan untuk penegakan Alfonsin hanya berhasil mengadili bawahanHAM, akan tetapi nampaknya masih ditemukan Pinochet, dan bahkan dibutuhkan lima tahunkesulitan untuk melakukan implementasi. Kekerasan kemudian untuk mengadili bawahan paling dekatterhadap masyarakat yang dilakukan oleh aktor dari Jenderal Pinochet yaitu, Manuel Contreras.keamanan masih kerap terjadi sebagaimana terlihat Pengadilan itu pun akhirnya tidak lepas dari Jurnal Volume I, Agustus 2010dalam kasus Alastlogo, penyerangan kampus UNAS, pengaruh Jenderal Pinochet yang memintaatau pun pembunuhan aktivis HAM Munir yang Contreras ditempatkan di rumah sakit militer saja.40disinyalir melibatkan intelijen . Hal ini tentu saja Sehingga kesulitan bukan hanya terjadi pada prosesbertentangan dengan tujuan dari RSK itu sendiri RSK dalam hal meningkatkan penegakan HAM bagiyang bukan hanya mencegah ketiadaan rasa aman, aktor keamanan pasca rezim Pinochet, akan tetapiakan tetapi juga mengurangi terjadinya defisit juga melakukan penghukuman bagi kejahatan yangdemokrasi yang sarat akan penegakan HAM. dilakukan oleh aktor tersebut.38. David Johnston, “CIA acknowledges Bush Signed Secret Directive on Interrogating Terror Suspect-Americas-International Herald Tribune”, http://www.nytimes.com/2006/11/15/world/americas/15iht-intel.3546545. 39. Geoffrey Robertson, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, (Jakarta: Komisi html?_r=1, diakses pada 22 Mei 2010 (dipublikasikan 15 Oktober 2006); Nasional HAM, Solidamor, dan Kedutaan Besar Norwegia, 2002), h. 323. Mark Mazzetti, “Senate Panel to Pursue Investigation of CIA”, http://www. Jenderal Pinochet sendiri pada akhirnya berhasil ditangkap di Jl. Harley, nytimes.com/2009/02/27/world/americas/27iht-27intel.20474931.html, London, 16 Oktober 1998, lihat halaman 455. diakses pada 22 Mei 2010. (dipublikasikan 7 Desember 2009) 40. Ibid., h. 323. 51
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN Walaupun demikian, pengalaman negara lain juga Berdasarkan pengalaman di negara lain tersebut, menunjukan adanya sebuah proses yang bisa segala kemungkinan bagi kelanjutan proses RSK digunakan sebagai instrumen dalam rangka RSK. tidaklah tertutup. Terlebih lagi dalam sistem Salah satu cara yang digunakan dalam proses demokrasi saat ini, masyarakat sipil bisa secara tersebut adalah vetting (atau yang di Eropa Timur aktif turut serta melakukan dukungan terhadap dikenal sebagai Lustrasi). Vetting dapat didefinisikan proses RSK. Beberapa langkah masih bisa sebagai menilai integritas untuk menentukan dilanjutkan sebagai refleksi dari RSK pada periode kesesuaian pejabat publik. Integritas di sini I pemerintahan SBY antara lain: mengacu pada ketaatan pejabat publik itu kepada standar HAM internasional dan profesionalitas, Pertama, Dibutuhkan sebuah kerangka kerja yang termasuk pertanggungjawaban sumber finansial saling terkait antara parlemen, eksekutif dan pejabat publik.41 Oleh karena itu pejabat publik yudikatif di dalam RSK. Dalam hal ini, pertama yang terkait dengan pelanggaran HAM di masa lalu kali adalah menyusun (kembali) agenda prioritas akan sulit mendapatkan persetujuan, khususnya terhadap prolegnas. Dalam konteks konsolidasi dari parlemen, eksekutif, atau pun suatu komisi demokrasi, proses legislasi tidak bisa menafikan khusus yang menyelenggarakan proses vetting, upaya penegakan HAM. Oleh karena itu dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan publik. prioritas terhadap pengesahan RUU yang memiliki penekanan pada penegakan HAM. Sebagai salah Salah negara yang menyelenggarakan proses itu satu contohnya adalah membuat prioritas pada adalah Polandia pasca rezim komunis melalui pengesahan RUU Permil atau RUU Intelijen demi pengesahan UU tentang Lustrasi, pada April 1997- mencegah terjadinya penyimpangan. dan kemudian diamandemen pada Juni 1998.42 Komisioner dari lembaga penyelenggara lustrasi di Kedua, kehadiran UU tentu tidak lengkap tanpa sana berwenang untuk mengakses arsip keamanan adanya pengawasan. Dengan demikian, harus ada negara terkait 2.296 orang yang telah diverifikasi. peningkatan pengawasan dari parlemen dalam Berdasarkan arsip tersebut proses lustrasi meminta implementasi kerja aktor keamanan. Pengawasan 4.168 orang untuk diminta informasi di tahun ini juga harus diimbangi dengan adanya reward 2000, dan 4.174 orang dari total 10.638 orang di dan punishment yang bisa dipertanggungjawabkan. tahun 2001.43 Dari keseluruhan 1.896 orang yang Lembaga peradilan berfungsi memberikan kepastian diperiksa oleh Badan Kepentingan Publik, sebanyak hukum bagi aktor keamanan yang melakukan Jurnal Volume I, Agustus 2010 45 persen diteruskan kasusnya kepada pengadilan pelanggaran. Memberikan impunitas bisa menjadi dan hanya 23 persen yang dapat membuktikan preseden yang buruk untuk masa yang akan datang. kekeliruan dari proses lustrasi.44 Oleh karena itu nampaknya dibutuhkan pula sebuah mekanisme semacam vetting bagi aktor keamanan yang akan (atau malah sedang) menduduki jabatan publik. Sekali lagi hal itu tentu saja berhubungan dengan langkah pertama yaitu dengan terlebih 41. Definisi soal vetting seluruhnya diambil dari Office of The United Nations High Commissioner for Human Right, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict dahulu membuat aturan legal yang jelas. States , Vetting: an Operational Framework, (New York & Geneva: United Nations, 2006), h. 4. 42. Adam Czarnota, “The Politics of the Lustration Law in Poland”, dalam Terakhir, sembari mengapresiasi kemajuan yang Alexander Mayer-Rieckh & Pablo de Greiff, Justice as Prevention, Vetting Public Employees in Transitional Societies, (New York: Social Science telah ada di dalam RSK pada periode I, pelibatan Reasearch Council, 2007), h. 224. 43. Ibid., h. 240. masyarakat sipil secara lebih aktif bisa dilakukan 44. Ibid.52
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANpada periode berikutnya. Pelibatan ini tentu saja formasi Tanpa Arah”, dalam Beni Sukadis (ed.),bukan hanya dalam hal melakukan penilaian, Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesiaakan tetapi juga mulai pada perumusan awal. 2009, (Jakarta: Lesperssi & DCAF).Hal ini dilakukan demi terciptanya sebuah “trust • Robertson, Geoffrey. 2002. Kejahatan Terhadapbuilding” antara pemerintah dengan masyarakat Kemanusiaan, (Jakarta: Komisi Nasional HAM,sipil (termasuk parlemen). Selain itu untuk lebih Solidamor, dan Kedutaan Besar Norwegia.memastikan agar RSK berjalan pada jalur yang benar • Sukma, Rizal. 2005. “Reformasi Sektor Keaman-sebagaimana pada hakekat utamanya menciptakan an Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro (ed.),keamanan dalam kerangka kerja yang demokratik. Perspektif Baru Keamanan Nasional. Jakarta: CSIS. • Tanuhandaru, Monica & Ahsan Jamet Hamidi. 2009. “Program Pemolisian Masyarakat”, Pand- uan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan un- tuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit.Daftar Pustaka Jakarta: IDSPS & DCAF.Buku • Office of The United Nations High Commission- er for Human Right. 2006. Rule-of-Law Tools• Al Araf. 2009. “Jalan Panjang Reformasi TNI”, for Post-Conflict States, Vetting: an Operational dalam dalam Beni Sukadis (ed.), Almanak Framework. New York & Geneva: United Na- Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009, tions, 2006. (Jakarta: Lesperssi & DCAF). • Wibisasna, Wahyu (ed.) 2009. Komisi I, Senjata-• Born, Hans dan Ian Leigh. 2007. Mendorong Satelit-Diplomasi, (Jakarta: Suara Harapan Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Prak- Bangsa. tik Terbaik dan Pengawasan Intelijen. Jakarta: DCAF, FES dan Kementerian Luar Negeri Repub- lik Federal Jerman. Jurnal, Media Cetak, Internet,• Czarnota, Adam. 2007. “The Politics of the Lus- dan Sumber Lain tration Law in Poland”, dalam Alexander Mayer- • Badan Pekerja KontraS, “Tiga Tahun dibunuhnya Rieckh & Pablo de Greiff, Justice as Prevention, Munir”, www.kontras.org/munir/Position%20 Vetting Public Employees in Transitional Societ- Paper%20Tiga%20Tahun%20Munir.pdf ies. New York: Social Science Reasearch Council. Jurnal Volume I, Agustus 2010 • Bryden, Alan & Heiner Hanggi. “Reforming and• Human Rights Watch, 2010.“Unpkept Promise”, Reconstructing The Security Sector”, http:// Failure to End Military Business Activity in Indo- www.dcaf.ch/publications/security_gover- nesia. New Yok: HRW. nance_post_conflict_05/bm_sgpc_ch02.pdf.• KontraS. 2009. Menerobos Jalan Buntu: Kajian • Diamond, Larry J. July 1999. “Is the Third Wave terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Over?”, Journal of Democracy. Vol. 7, No. 3. Jakarta: KontraS. • Herbert Wulf, Security Sector Reform in Devel-• Makaarim A., Mufti. 2007“Pelanggaran HAM; oping and Transitional Countries, www.berghof- Warisan (maut) Keterlibatan Militer Dalam handbook.net. Bisnis”, dalam Jaleswari Pramodhawardhani • IDSPS, 2008. Critical Review Peraturan Presiden & Andi Widjajanto, Bisnis Serdadu: Ekonomi No. 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Bayangan. Jakarta: The Indonesian Institute. Pertahanan Negara. Jakarta: IDSPS.• Reza, Bhatara Ibnu. 2009. “Reformasi Legislasi Sektor Keamanan di Indonesia 2008-2009: Re- 53
    • PASKA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN 1998 – 2010PERLUNYA REFORMASI PERTAHANAN • Johnston, David. “CIA acknowledges Bush • “Penjelasan Jenderal TNI Endriartono Sutarto Signed Secret Directive on Interrogating Terror tentang Pergantian Panglima TNI”, http://www. Suspect-Americas-International Herald Tri- tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=528, diakses 28 bune”, http://www.nytimes.com/2006/11/15/ Juli 2010 pukul 13.30 WIB. world/americas/15iht-intel.3546545.html?_r=1, • “Ryamizard Dukung Suyanto Jadi Panglima diakses pada 22 Mei 2010 (dipublikasikan 15 TNI”, http://www.dephan.go.id/modules.php? Oktober 2006) name=News&file=article&sid=7231 , diakses 28 • Liddle, R. William & Saiful Mujani. Januari/ Juli 2010 pukul 13.30 WIB. Februari 2005. “Indonesia in 2004: The Rise of • “RUU Peradilan Militer Tidak Masuk Prolegnas Susilo Bambang Yudhoyono”, Asian Survey, Vol. 2010”, http://bataviase.co.id/detailberita- XLV, No. 1. 10579171.html, diakses 28 Juli 2010 pukul • Liddle, R. William & Saiful Mujani. “Indonesia 13.30 WIB. in 2005: A New Multiparty Presidential Democ- • “Menanam Tebu di Bibir”, Tempo, 6 Februari racy”, Asian Survey, Vol. 46, Issue 1. 2005, h. 29. • Widjajanto, Andi. “Kegagalan Politik Legislasi • “Potensi Ancaman pada Pemilu”, Kompas, 25 Pertahanan 2004-2009”, Kompas, 5 Oktober Februari 2009. 2010. • “TNI Reform Remains Slow Under SBY Govern- • Soejarwo, Imam. “Perjalanan Reformasi Refor- ment”, The Jakarta Post, 27 Februari 2009. masi Birorasi Polri”, bahan pemaparan dalam diskusi Outlook Reformasi Polri, 16 Februari • “Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Kasus 2010. UNAS”, Kompas, 25 Mei 2008. • Sukma, Rizal. “The Puzzle of TNI Warnings in a Democratic Age”, The Jakarta Post, 3 Maret 2009. • Mazzetti, Mark. “Senate Panel to Pursue Investigation of CIA”, http://www.nytimes. com/2009/02/27/world/americas/27iht-27- intel.20474931.html, diakses pada 22 Mei 2010. (dipublikasikan 7 Desember 2009) • Muradi. “Mencari Titik Temu dalam RUU Jurnal Volume I, Agustus 2010 Peradilan Militer”, http://muradi.wordpress. com/2008/11/04/mencari-titik-temu-dalam- ruu-peradilan-militer/, diakses 28 Juli 2010 pukul 13.30 WIB. • Murtiana, Sri. “Dilematis RUU Peradilan Mili- ter”, http://www.dmcindonesia.web.id/mod- ules.php?name=News&file=article&sid=435, diakses 28 Juli 2010 pukul 13.30 WIB. • “Enam Polisi Ditahan Terkait Kasus UNAS”, http://www.tempointeraktif.com/hg/ nasional/2008/05/30/brk,20080530-123985,id. html, diakses pada 4 Agustus 2010, pukul 14.30 WIB. 54
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review REFORMASI SEKTOR KEAMANANBiografiEvan A. LaksmanaEvan A. Laksmana adalah peneliti Dept. Politik dan Hubungan Internasional di Centre for Strategicand International Studies (CSIS), Jakarta, dan kini sebagai Visiting Associate Fellow di Centrefor Non-Traditional Security Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Sebelumnyaadalah analis pertahanan di Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), Singapura, danmerupakan ASC Fellow di Asia Pacific Center for Security Studies, Honolulu, AS. Memegang gelarSarjana Ilmu Poliik dari Universitas Katolik Parahyangan dan Master of Science in Strategic Studiesdari Nanyang Technological University, Singapura. Selain menulis berbagai makalah dan opini diberbagai forum, minat penelitian kini terkait dengan organisasi militer dan keamanan internasional.Dapat dihubungi di evanlaksmana@gmail.comFitri Bintang TimurFitri Bintang Timur adalah lulusan dari Program Sarjana Hubungan Internasional UniversitasIndonesia dan Program Magister Manajemen Pertahanan Keamanan ITB-Cranfield UK. Pada tahunini ia mengikuti program Visiting Research Fellow di Universitas Dortmund, Jerman melakukanperbandingan antara tentara Indonesia dan Jerman. Ia sekarang merupakan periset di IDSPS.Koesnadi KardiKoesnadi Kardi adalah seorang Purnawirawan TNI AU dengan pangkat terakhir Marsekal Muda TNI,lulusan AKABRI UDARA tahun 1973 yang saat ini ditugaskan sebagai Pakar Manajemen Pertahanandi Dephan RI, dan Pendiri CSDS (Centre for Security and Defence Studies), sebuah organisasinon partisan and NGOs yang bertujuan menggali, mengembangkan, dan meningkatkan perankeamanan nasional dan pertahanan negara dari segi akademik untuk kepentingan nasional.Sekarang ini beliau ditunjuk sebagai dosen di DEPHAN, SESKO TNI, SESKOAD, dan SESKO AU, Jurnal Volume I, Agustus 2010dia juga sebagai dosen tamu di program S-2 ITB jurusan manajemen pertahanan, S-2 UI jurusanStrategi Ketahanan, dan di program S-2 UPN “Veteran” Jakarta jurusan manajemen pertahanan.Menjadi pembicara di sejumlah seminar internasional maupun nasional. Karyanya dalam bentukbuku yang telah diterbitkan antara lain berjudul: “Quantum Leadership – Kepemimpinan dalamdunia Bisnis dan Militer”, Strategi Pertahanan, Air Power Indonesia, Menyusun Strategi, How to bea Better Speaker, Joint Maritime Surveillance.Abdul MananAbdul Manan lahir di Probolinggo, 5 Juli 1974 dengan pendidikan terakhir sarjana dari SekolahTinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS), Surabaya, Jawa Timur,jurusan Jurnalistik dan Alumni Kassel Summer School 2010, Jerman. Sebagai jurnalis, saat iniAbdul Manan adalah staf redaksi di Koran Tempo dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AJIIndonesia di tahun 2005-2008. 55
    • Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah ReviewREFORMASI SEKTOR KEAMANAN Beberapa karyanya antara lain; salah satu penulis dalam buku Jaring Represi terhadap Media: Rekaman Kasus Tempo Vs Tomy Winata (LBH Pers, 2005), Geger Santet Banyuwangi (ISAI, 2001), Panduan Meliput Peristiwa Traumatik (Yayasan Pulih, 2003), Jurnalis Meliput Pemilu (AJI Jakarta, 2003), Pemetaan Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Media, (AJI, 2005), dan Meliput di Mahkamah Konstitusi: Panduan Bagi Jurnalis (AJI, IJTI, MK, 2008). Penulis buku: Laporan Tahunan AJI 2008: Dijamin Tapi Tak Terlindung (AJI, 2008), Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM (ELSAM, 2008), Laporan Tahunan AJI 2009: Pers di Pusaran Krisis dan Ancaman (AJI, 2009), dan Laporan Tahunan AJI 2010: Ancaman Itu Datang dari Dalam (AJI, 2010). Dedikasinya di dunia jurnalistik ditandai dengan menerima Penghargaan Karya Jurnalistik 2009 kategori perlindungan kemerdekaan pers, dari Dewan Pers dan UNESCO, atas tulisan berjudul “Time Saja Tak Cukup” yang dimuat di Koran Tempo, 20 April 2009. Dimas Pratama Yuda Dimas Pratama Yuda adalah lulusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan pernah bergabung dengan Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) sebagai analis dan database administrator sekaligus menjadi staf pengajar tidak tetap di almamaternya. Dimas sedang mendalami isu-isu Hak Asasi Manusia dan Reformasi Sektor Keamanan, beberapa pelatihan singkat mengenai isu tersebut pernah diikutinya baik di dalam maupun di luar negeri. Publikasi tulisannya mengenai isu tersebut pernah diterbitkan oleh IDSPS maupun media lainnya. Saat ini Dimas adalah research fellow di lembaga yang sama. Jurnal Volume I, Agustus 201056
    • Friedrich-Ebert- Muara dari komitmen tersebut adalah terpenuhinya Stiftung mendirikan kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk kantor perwakilan menjaga kebebasan pers, Aji berupaya menciptakan Indonesia pada tahun iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai 1968.  Terutama sejak dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada 1998, FES Indonesia etika dan-jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang telah menjalankan layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme-plus berbagai kegiatan untuk kepatuhan pada etika-tidak mungkin bisa berkembangmendukung proses demokratisasi dan pembangunan tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai.sosial-ekonomi di Indonesia. Bagi AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut  mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuhCakupan isu yang di tangani antara lain ialah pada etika dan bersikap independen.demokratisasi, good governance, reformasi di bidanghukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahandan resolusi  konflik, reformasi sektor keamanan,dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen, Jakarta 10420serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.  Tel. +62 21 315 12 14  Fax. +62 21 315 12 61Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com; sekretariat@kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat ajiindonesia.orgdan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin Website: www.ajiindonesia.orgdalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, _____________________________________________dan publikasi.  FES Indonesia juga mendukung dialoginternasional dengan mengirimkan berbagai delegasi,tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagaipeserta di forum regional dan internasional. Secaraberkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dannegara-negara lain untuk memberikan presentasi diIndonesia. Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan  tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadapJl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia advokasi Reformasi Sektor Keamanan (Security SectorsTelp. +62 21-7193711; 71791358; 91261736 Reform) dalam bingkai penguatan transisi demokrasiFax. +62 21-71791358 di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerja samaE-mail. info@fes.or.id dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipilWebsite. http://www.fes.or.id yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan_____________________________________________ negara yang demokratis serta berperannya masyarakat Aliansi Jurnalis sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan. Independen (AJI) IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, adalah sebuah resolusi konflik dan hak asasi manusia (policy research) organisasi yang mengembangkan dialog antara berbagi stakeholders mewakili para (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi jurnalis profesional di lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi Indonesia. Organisasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat perandi tingkat nasional bernama AJI Indonesia, sedangkan serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaianAJI Kota merepresentasikan anggota AJI di 26 kota di konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.seluruh Indonesia.  AJI memiliki kepedulian besar terhadap isu kebebasanpers dan berekspresi di Indonesia. AJI mempunyai Jl. Teluk Peleng B-32 Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasarkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas Mingguinformasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama AJI Jakarta Selatan, Jakarta-Indonesiamemposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang Telp. +61 21-7804191berjuang mendapatkan segala macam informasi yang Fax. +61 21-7804191menyangkut kepentingan publik. Email. info@idsps.org/ idsps_indo@yahoo.com Website. http://www.idsps.org