Your SlideShare is downloading. ×

Sistem penjaminan mutu pendidikan

4,482
views

Published on


1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,482
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - Presentation Transcript1. Dra.Suminarsih,M.Si Widyaiswara LPMP Jawa Tengah HP: 08122922062 Email:suminarsih09@yahoo.co.id2. LATAR BELAKANGo Pendidikan sesuai dengan UU no.32 tahun 2004 sudah didesentralisasikan sehinggasemua aspek pendidikan sudah menjadi otonomi daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikanbergantung kepada sumber daya manusia di daerah.o Sumber daya pendidikan di daerah sangat bervariasi bergantung kepada kondisi dan situasidaerah masing-masing.3. LATAR BELAKANGo Otonomi pendidikan di daerah pelaksanaannya bergantung kepada kebijakan Bupati atauWalikota yang dalam beberapa kasus kurang menekankan kepada mutu.o perlu dilakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, yang dalam hal inimerupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional.4. Latar Belakango bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab bersama ketiga unsur tersebut;o bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturanperundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;5. DASAR HUKUMo Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;o Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraho Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Doseno Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 8 tentang Kementerian Negarao Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikano Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikano Peraturan P emerintah 74 Tahun 2008 tentang Guruo dll6.o PERATURANo MENTERI PENDIDIKAN NASIONALo NOMOR 63 TAHUN 2009oo TENTANGoo SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANo
  • 2. 7. Struktur Permendiknas no.63 tahun 2009 tentang SPMP8. BAB I KETENTUAN UMUM BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT Kesatu Batasan Istilah 1 KeduaTujuan Penjaminan Mutu Pendidikan 2 Ketiga Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan 3 KeempatCakupan Penjaminan Mutu Pendidikan 4 Kelima Pembagian Peran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 5, 6, 7,dan 89. BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT 910. BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL BAGIAN KETERANGANPASAL TERKAIT Kesatu Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 10,11,12,dan 13 Kedua KerangkaWaktu Penjaminan Mutu Pendidikan 14, 15, dan 16 Ketiga Tanggung Jawab dan Koordinasi PemenuhanStandar Mutu Pendidikan 17, 18 dan 19 Keempat Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan 20 KelimaTanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 21, 22,23,24 dan 2511. BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL BAGIAN KETERANGANPASAL TERKAIT Keenam Tanggung Jawab Departemen, D epartemen Agama, dan Kementerian/ LembagaPemerintah Lain nya Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 26, 27, 28,29, 30 dan 31 Ketuju Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 32, 33, dan 34kedelapan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 35, 36 dan3712. BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL BAGIAN KETERANGANPASAL TERKAIT kesembilan Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Program PendidikanDalam Penjaminan Mutu Pendidikan 38 dan 39 Kesepuluh Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh SatuanPendidikan atau Program Pendidikan 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 4613. BAB IV SANKSI BAB V KETENTUAN PENUTUP BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT 47BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT 48 dan 4914. TUGAS : Io 1. Apa mutu pendidikan?o 2. Apa penjaminan mutu pendidikan ?o 3. Apa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan?o 4. Apa standar mutu pendidikan?15. Istilah Umum dalam SPMPo Mutu pendidikano tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem PendidikanNasional.16. Istilah Umum dalam SPMPo Penjaminan mutu pendidikano kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuanatau program p endidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkatkecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.17. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikano subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutupendidikan18. Standar Pelayanan Minimalo jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atauprogram pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota.19. Satuan pendidikano kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  • 3. o Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri ataspendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.20. Satuan pendidikano Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapatdilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.o Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.21. Standar Nasional Pendidikano Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan danperaturan perundangan lain yang relevan.22. Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia Analisis & Pelaporan Mutu PendidikanPengkajian Mutu Pendidikan (Pengumpulan Data) Peningkatan Mutu Pendidikan Standar Nasional PendidikanPenjaminan Mutu23. Siklus Pejaminan Mutu dan Peningkatan Mutu Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Isu LokalPerencanaan dan Implementasi Program Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Program Pegembanganatau pemilihan instrument pengumpulan data Pengumpulan dan pencatatan data Verifikasi (internal daneksternal) dan analisa data Laporan temuan Indentifikasi pencapaian dan aspek pengembangan Pemembangandan implementasi program pengingkatan mutu Moniot dan kajian hasil pelaksanaan program peningkatan24. SPMP Strategi Pengumpulan Data DELAPAN STANDAR NASIONAL PADATI: Pangkalan data daninformasi PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN EVALUASI DIRI SEKOLAH(Dengan Validasi Eksternal) (Tahunanl) MONITORING SEKOLAH OLEH KABUPATEN (Tahunan-dalam bentuklaporan) SEKOLAH TARGET KAJIAN (Sesuai kebutuhan) PENGUMPULAN DATA PADATI (Tahunan)PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH OLEH PROPINSI (Lima tahun) SERTIFIKASI GURU, PEMUTAKHIRANDAN CPD (Tahunan – Sedang berjalan)25. Alur Data dalam Penjaminan dan Analisa Mutu SPMP LPMP Pelatihan SPMP dan FasilitasiPengembangan kapasitas untuk penjaminan mutu Memasukkan data ke dalam SIMP, dimana dibutuhkanMembantu propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menganalisa data dan mempersiapkan laporan Reviu, monitor ,dan laporan tentang SP2MP Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi block grantsKABUPATEN/KOTA/KANWILDEPAG Mengumpulkan atau menerima data Memasukkan data ke dalam SPMPdimana dibutuhkan (Depdiknas) Riviu data dan informasi sekolah Laporan mengenai kinerja sekolah Mendukungpeningkatan sekolah dan guru PSP/DEPDIKNAS/ DEPAG STANDAR NASIONAL BSNP EVALUASI DIRISEKOLAH - Dengan Validasi Eksternal PROGRAM MONITORING SEKOLAH, GURU & KEPALA SEKOLAH –oleh Kabupaten/Kota KAJIAN SEKOLAH TARGET SERTIFIKASI GURU & PELATIHAN AKREDITASI SEKOLAHOLEH PROPINSI PENGUMPULAN DATA PADATI/EMIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI26. TUGAS : 2o Apa tujuan penjaminan mutu pendidikan?o Apa paradigma penjaminan mutu pendidikan?o Apa prinsip penjaminan mutu pendidikan?o Apa cakupan mutu pendidikan27. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikano Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusiadan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.28. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikano Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP , meliputi:o terbangunnya budaya mutu pendidikano pembagian tugas dan tanggung jawabo ditetapkannya secara nasional acuan mutuo terpetakannya secara nasional mutu pendidikan
  • 4. o terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan29. Paradigma penjaminan mutuo pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atasdasar latar belakang apa pun;o pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan,memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, danberkewirausahaan; dano pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan( education for sustainable development ), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didikmenjadi rahmat bagi sekalian alam.30. Prinsip penjaminan mutu pendidikano keberlanjutan;o terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yangjelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;o menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;o memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negarayang seminimal mungkin;o SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.31. Cakupan mutu pendidikano Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa mencakup sekurang-kurangnya: mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian; kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, sertakompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing; muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yangmewarnai dan memfasilitasi kehidupan; kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan; tingkat kemandirian serta daya saing, dan kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya32. Tugas : IIIo Siapa penyelenggara satuan atau progam pendidikan, dan apa perannya?o apa penjaminan mutu informal?o Apa peran pemerintah dalam penjaminan mutu informal?33. Penyelenggara satuan atau progam pendidikano penyelenggara satuan atau program pendidikan masyarakat;o pemerintah kabupaten atau kota;o pemerintah provinsi;o Pemerintah. ( Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dankementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan )34. Peran penjaminan mutu
  • 5. o Penyelenggara satuan atau program pendidikan mensupervisi, mengawasi, dan dapatmemberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalampenjaminan mutu pendidikan .o Pemerintah kab/kota (provinsi, pemerintah) mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dandapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau programpendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan .35. Penjaminan mutu informalo Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secaraperseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.36. Peran Pemerintah dalam penjaminan mutu informalo pendirian perpustakaan & bahan pustaka kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian perpustakaan milik masyarakatseperti perpustakaan di tempat ibadah;o kemudahan akses ke sumber belajar multi media pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku nonteks dannonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam pendidikan informal;o pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalampembelajaran informal masyarakat ;o pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang sukses melakukanpembelajaran informal secara otodidaktif pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan; dll37. Tugas IVo Apa tingkatan acuan mutu oleh satuan/program pendidikan?o Untuk apa S P M berlaku?o Siapa yang menetapkan SPM, SNP dan Smp?38. T iga tingkatan acuan mutu, yaituo SPM;o SNP; dano Standar mutu pendidikan di atas SNP.o Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:o Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokalo Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasionaltertentu.39. SPM berlaku untuk: satuan atau program pendidikan; penyelenggara satuan atau program pendidikan; pemerintah kabupaten atau kota ; dan p emerintah provinsi .o SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan.
  • 6. o Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telahmemenuhi SPM dan SNP.o Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannyaoleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP.40. Penetapan SPM, SNPo SPM ditetapkan oleh Menteri.o SNP ditetapkan oleh Menteri.o Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsipotonomi satuan pendidikan.41. Tugas : Vo Digunakan untuk apa pemenuhan SPM oleh satuan pendidikan?o Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemenuhan SMP bagi satuan pendidikan,pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi?o Bagaimana kaitan antara SNP, SPM, Rencana strategik dan rencana tahunan?o Siapa penanggung jawan pemenuhan SPM?42. SPM digunakan oleh satuan pendidikano dalam rangka memperoleh izin definitif pendirian satuan pendidikan atau pembukaanprogram pendidikan .o paling lambat 2 (dua) tahun setelah satuan atau program pendidikan memperoleh izinprinsip untuk berdiri dan beroperasi.o SPM yang berlaku bagi penyelenggara satuan pendidikan(pem kab/kota, pem provinsi)dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejakditetapkannya SPM yang bersangkutan43. Kaitan antara SNP, SMP di atas SNP, Rencana strategik dan rencana tahunan44. Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab:o satuan atau program pendidikan formal atau nonformal;o penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal;o pemerintah kabupaten atau kota ; dano p emerintah provinsi .45. Tugas : VIo Apa jenis kegiatan penjaminan mutu?o Bagaimana pengukuran ketercapaian program?o Apa hub SNP. SPM, Audit kinerja, akreditasi, sertifikasi dan dll46. Kegiatan Penjaminan Mutu47. Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui48. Tugas VIIo Bagaimana tanggung jawab menteri dalam penjaminan mutu pendidikan?o Bagaimana pemetaan SPM dilakukan?
  • 7. o Bagaimana pula penyelengaraan ujian nasional?o Bagaimana mekanisme akreditasi satuan atau program pendidikan?49. Tanggung jawab Menteri dalam PMP Regulasi S P M S N P Koordinasi PMP Dlm Renstra DepdiknasEvaluasi50. Pemetaan SPM dan SNP Balitbang (Pemetaan SPM dan SNP) Satuan Pend PenyelenggaraPemerintah Kab/kota Pemerintah Propinsi PAUD Dikdaso LPMPo P2PNFI,o BPPNFI,o Departemen Agama , dan Kementerian/ Lembaga pemerintah lainnya51.52. Tugas : VIIIo Bagaimana tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penjaminan mutu?53. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikano Regulasio Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan,dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan:o FORMALo NON FORMALo Dengan pertimbangan:o Dewan Pendidikan, BAN S/M, BAN-PNFLPMP P2PNF/BPPNF54. Tanggung jawab pemprov55. Tugas IX:o Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penjaminan mutu?56. Tanggung jawab pemda Kab/Kota57. Tanggung jawab satuan pendidikan dalam penjaminan mutuo tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib didukung oleh seluruhpemangku kepentingan satuan atau program pendidikan.o dipimpin oleh pemimpi n satuan atau program pendidikan.o Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya, pertimbangan, arahan, danmengawasi sesuai kewenangannya terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.58. Tanggung jawab satuan pendidikan dalam penjaminan mutuo Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuanpendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan , danakuntabilitas .o Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai prinsip otonomikeilmuan.
  • 8. o Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS)penjaminan mutu satuan atau program pendidikan59. Satuan pendidikan wajib mengikuti:60. SIMP, menghubungkan:o penyelenggara satuan pendidikan;o pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan;o pemerintah provinsi yang bersangkutan;o Departemen Agama, bagi satuan atau program pendidikan agama dan keaga ma an;o kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan atau program pendidikan; danDepartemen.61. ICB: Internal Capacity Building62.