Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013

4,356 views

Published on

Lihat http://www.wikiapbn.com/artikel/Peraturan_Menteri_Keuangan_Nomor_38/PMK.011/2013

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013

  1. 1. Direktorat Peraturan Perpajakan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 PMK 38/PMK.011/2013 tentang Nilai Lain sebagai DPP: Jasa Pengurusan Transportasi/ Freight Forwarding (JPT/FF)
  2. 2. Kerangka Paparan 1.Latar Belakang Singkat 2.Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF 3.Saat Mulai Berlaku 4.FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian 5.Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan
  3. 3. 1. Latar Belakang Singkat 1. Kalangan pengusaha jasa pengurusan transportasi/freight forwarding (JPT/FF) mempermasalahkan perlakuan PPN atas komponen freight charges: a. Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha angkutan kepada/a.n. pengguna jasa (bukan kepada/a.n. pengusaha JPT/FF), tidak dikenai PPN; b. Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha angkutan kepada/a.n. pengusaha JPT/FF, pada waktu pengusaha JPT/FF menagihkannya kembali (me-reimburse) kepada pengguna jasa dikenai PPN. Freight charges umumnya merupakan komponen terbesar dari tagihan oleh pengusaha JPT/FF kepada pengguna jasanya. 2. Hal tersebut dipermasalahkan karena antara lain pengusaha JPT/FF menjadi sulit berkompetisi dengan pengusaha jasa pengiriman paket yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x tagihan. 3. DJP dan BKF mengusulkan kepada Menteri Keuangan penetapan DPP Nilai Lain untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara kedua jenis kegiatan usaha tersebut.
  4. 4. 2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF 1. Untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara kegiatan usaha JPT/FF dan kegiatan usaha jasa pengiriman paket— yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x tagihan—, dirancang RPMK yang menetapkan DPP Nilai Lain untuk kegiatan usaha JPT/FF. 2. Menteri Keuangan menetapkan DPP untuk penyerahan JPT/FF, yang di dalam tagihannya terdapat komponen freight charges, sebesar 10% x tagihan.
  5. 5. 2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF (lanjutan) 3. Pasal 2 huruf m PMK Nomor 38/PMK.011/2013: “Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut: m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.” tagih v menagih menagih v 1. meminta (memperingatkan, mendesak) supaya membayar (utang, pajak, iuran, dsb); 2. menuntut atau menggugat supaya melaksanakan janji (pernyataan dsb); 3. objek hukum yang harus diterima kreditur dari debitur; tagihan n 1. hasil menagih; 2. uang dsb yang harus ditagih; (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, halaman 1374)
  6. 6. 3. Saat Mulai Berlaku PMK 38/PMK.011/2013 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.
  7. 7. 4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian 1. Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010: a. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa. b. Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti. c. Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. d. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut. e. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada: 1) Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan 2) Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. f. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
  8. 8. 4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian (lanjutan) 2. Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012: a. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa. b. Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti. c. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti, sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat. d. Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. e. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut. f. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian. g. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
  9. 9. 5. Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan 1. Penetapan Nilai Lain untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi/freight forwarding yang di dalam tagihannya terdapat komponen freight charges berkonsekuensi pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JPT/FF yang dikenai PPN dengan DPP Nilai Lain 2. Oleh karena itu, dalam PKP JPT/FF terlanjur mengkreditkan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JKP yang dikenai PPN dengan DPP berupa Nilai Lain tersebut, PKP JPT/FF harus membetulkan klaim Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JKP tersebut sejak 1 Maret 2013 yang telah dikreditkannya.
  10. 10. Terima Kasih

×