Your SlideShare is downloading. ×
Etika bisnis (10th week)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Etika bisnis (10th week)

705
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
705
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Good Governance Etika Bisnis
  • 2. Good GovernanceGood Governance Memiliki pengertian pengaturan yang baik, hal ini sebenarnyasangat erat kaitannya dengan pelaksanaaan etika yang baik dariperusahaan Konsep good governance berkaitan erat dengan konseppembangunan, dimana keberlanjutan terhadap proses dalammeningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaansumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektorswasta dan komunitas sipil.Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya good governance:1. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah.2. Akuntabilitas, dapat dihitung.3. Partisipasi, keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat4. Pemberdayaan hukum., kontrol terhadap aktivitas.
  • 3. Good GovernanceDalam melaksanakan good governance ada tiga fokus yang penting dansaling terkait yaitu:1. Ekonomi mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kemiskinan dan keadilan hidup.2. Politik mempertimbangkan seluruh proses pengambilan keputusan dengan dalam bentuk penyusunan kebijakan3. Administratif berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan di tingkat nasional dan regional.
  • 4. Good GovernanceKonsep governance (pengaturan) pada dasarnya sudah berjalan seiringdengan keidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagaimakhluk alam.Perlunya sebuah pengaturan dalam mengatur hubungan antara manusiasatu dengan yang lainnya juga antara manusia dengan penting adanya.Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan sebuah keseimbangandalam kehidupan Alam Manusia Manusia
  • 5. Good GovernanceGood governance lebih luas pengertiannya daripada hanya sekedaraturan yang berkaitan dengan administrasi dalam istilah yangkonvensional.Good governance sangat berkaitan erat dengan dasar-dasar yangdilakukan dalam etika. Penerapannya sangat mudah untukdiaplikasikan kedalam berbagai komunitas seperti dibawah ini. Private Sector Good Governance Government NGO
  • 6. Good GovernanceAda 8 karakteristik dalam good governance yang saling mempengaruhisatu sama lain, dimana dalam keterkaitan antara 8 karakteristik inidapat memberikan keleluasaan bagi kaum minoritas dan juga menekansuperioritas dari kalangan penguasa. Partisipasi Pertanggung Aturan jawaban Hukum Efektif dan Transparansi efisien Adil dan bersifat Responsif umum Berorientasi konsensus
  • 7. Good Governance1. Partisipasi Pemerintah Pembangunan Swasta Masyarakat
  • 8. Good GovernanceDalam partisipasi pembangunan pemerintah mempunyai peran pentinguntuk melakukan pengaturan.Dimana sumber daya alam dan infrastruktur yang dikelola olehpemerintah bersama swasta haruslah melibatkan masyarakat.Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui:1. Partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok yang terpengaruh serta mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek.2. Meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator.3. Meberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.4. Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan alat untuk meraih keuntungan melalui sebuah proyek dimana lembaga ini bertindak sebagai pengawas jalannya proyek.
  • 9. Good Governance2. Hukum Bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untukmemaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah prosesyang sedang berlangsung.Legalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktorpenting untuk proses keberlangsungan kehidupan bernegara.3. Transparansi Keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikutisecara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnyabersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapatdiakses untuk keseluruhan anggota komunitas.Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untukkomunitas umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah,regulasi dan keputusan.
  • 10. Good Governance4. Responsif Dalam kaidah good governance disini, responsif berartimenyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitasyang tergabung dalam elemen-elemen stakeholder dalammemberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagaipermasalahan yang dihadapi. Tolak ukur dalam segi pelayanan dapat dilihat melaluiproses birokrasi yang tidak berbelit-belit. Tingkat ukuranpengaturan yang baik dapat dilihat melalui kecepatan tanggaplembaga dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melaluiproses yang panjang. Mempertahankan sifat responsif dapat dipelihara melaluisistem pengawasan dan pemeriksaan sosial.
  • 11. Good Governance5. Berorientasi konsensus Pengaturan yang baik, pada dasarnya menggabungkanbeberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satusistem yang bersifat adil dan tidak memihak, kalaupun adakeberpihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antarkomunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial. Berkaitan dengan kondisi komunitas Indonesia, makaorientasi konsensus ini menjadi sangat penting, dalam artipengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dansifat-sifat komunitas yang berbeda satu sama lain. Adanya perbedaan antar kelompok sosial dan komunitasyang menimbulkan konflik merupakan sebuah usaha bersamauntuk membentuk sesuatu yang dapat menampung aspirasi sertakebersamaan dalam memahami aturan yang sama.
  • 12. Good Governance6. Adil dan bersifat umum Kategori adil dan bersifat umum harus dilandaskan padaetika yang dianut secara bersama, hal ini disebabkan karenakeberagaman yang ada dalam komunitas di Indonesia. Dimanadalam hal ini tidak bisa dipaksakan kepentingan suatukomunitas tertentu terhadap komunitas yang lain, konsep satukeadilan bagi semua komunitas harus dapat diterapkan secaraadil. Konsep pengaturan yang baik harus didasarkan padapandangan keadilan yang merata bagi setiap komunitas. Hal iniberguna agar tidak terjadi konflik di kemudian harinya. Munculnya sifat pengaturan yang baik harus berdasarkankonsep yang umum, dimana pengaturan tidak didasarkan padasatu komunitas tertentu.
  • 13. Good Governance7. Efektif dan efisien Konsep efektifitas dalam good governance berarti suatuproses dan kelembagaan yang menghasilkan pertemuan antarakebutuhan di komunitas dengan menghasilkan sebuah outputyang berguna dan juga output yang tidak berguna. Efektifitas dalam hal ini bagaimana proses pengaturanyang baik mampu untuk menekan output yang tidak bergunamenjadi seminimal mungkin. Hal ini biasanya tampak pada pengelolaan sumber dayaalam. Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinyamencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dansekaligus melindungi lingkungan. Dimana pemanfaatan sumberdaya alam harus memberikan dampak yang positif bagikomunitas yang ada disekitarnya.
  • 14. Good Governance8. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban sebagai kunci dari good governance.Tidak hanya kelembagaan pemerintah tetapi juga sektor swastadan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkankepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagaistakeholder. Pemerintah HUKUM Swasta Masyarakat