• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Artikel penjaminan mutu pendidikan
 

Artikel penjaminan mutu pendidikan

on

  • 2,513 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,513
Views on SlideShare
2,513
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
38
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Artikel penjaminan mutu pendidikan Artikel penjaminan mutu pendidikan Document Transcript

    • Strategi MSPK1STRATEGI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN(SPPMP) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAOleh: Moerdiyanto(Dosen Jurusan Manajemen UNY)ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya penjaminan mutupendidikan bagi setiap sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada stakeholderatau masyarakat. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui monitoring sekolah olehpemerintah kabupaten/kota (MSPK), Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan PengkajianSekolah Imbas (PSI) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota..Diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakanotonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah yangberbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun akibat keragamanpotensi sumberdaya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi.Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yangharus diperhatikan dalam upaya quality assurance atau penjaminan dan peningkatanmutu pendidikan. Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Indonesia, Depdiknasmengembangkan sebuah Sistem Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan(SPPMP).Salah satu komponen dari SPPMP adalah Monitoring Sekolah oleh PemerintahKabupaten/Kota (MSPK) yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Tujuan dariMSPK adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan olehKantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah di tiap Kabupaten /Kota agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkanmutu pendidikan di sekolah-sekolah. Adapun langkah- langkah dalam pelaksanaanMSPK yaitu: (a) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK, (b) Uji coba petunjukteknis pelaksanaan MSPK, (c) mereviu petunjuk teknis MSPK, dan (4)melaksanakannya secara nasional. MSPK dapat dilakukan dengan Evaluasi Diri Sekolah(EDS) dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). EDS adalah penilaian untuk meninjaukesesuaian kinerja sekolah dengan rencana sekolah yang telah dikembangkan sesuaiStandar Nasional Pendidikan. Sedangkan PSI adalah pengkajian terhadap sekolah yang:(a) memiliki masalah dalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yangtelah ditetapkan, dan (b) kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dandapat dipetik pelajaran dari pencapaian ini.Kata Kunci : Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan/Education Quality Assurance andImprovement System (SPPMP/EQAIS), Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/kotaatau School Monitoring by District (MSPK/SMD), Evaluasi Diri Sekolah/School SelfEvaluation (EDS/SSE) dan Pengkajian Sekolah Imbas/Targetted External School Review(PSI/TESR).
    • Strategi MSPK21. PendahuluanUndang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponenpendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikannasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupandan martabat manusia Indonesia.Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisikebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnyasekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantanganyang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang adamenyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikanbaik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara kesatuanRepublik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenagapendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regionaldan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upayapenjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskanketerkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yangdijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuaidengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebutdiperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (quality control). Pengendalian mutu dalampengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber dayapendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentukjaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yangdiberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsepyang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan Quality Assuranceatau penjaminan mutu.
    • Strategi MSPK3Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuanpendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi danpemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peranserta masyarakat. Pada level Pemerintah dilaksanakan oleh Departemen PendidikanNasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkaitlainnya. Pada level Pemerintah Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dinas PendidikanPropinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada levelpemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotadan Kantor Departemen Agama.Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat inimasih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belumtersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutupendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masihterbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutumasih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dariberbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutupendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikanpada berbagai tingkatan.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan aspek legal tentang penjaminandan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminandan peningkatan mutu; (2) pembagian tugas dan tanggungjawab yang proporsional dalampenjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pencapaian Standar NasionalPendidikan, dan (4) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untukpengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutupendidikan.Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (MSPK) yang merupakankomponen dari Sistem Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) telahdikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). PelaksanaanSPPMP telah dimulai pada tahun 2009.SPPMP disusun oleh Depdiknas untuk mendukung komitmen dalam rangkameningkatkan mutu pendidikan nasional. SPPMP disusun setelah dilaksanakannyareview terhadap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat
    • Strategi MSPK4Pengembangan dan Permberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) padatahun 2007. Dengan SPPMP, personil dari Kantor Dinas Pendidikan kabupaten/kotaserta pengawas sekolah akan memiliki peranan penting dalam menilai mutu sekolah danmutu tenaga kependidikan sekolah. Mereka akan mengacu pada informasi penjaminanmutu dalam rangka membantu kabupaten/kota, sekolah dan tenaga kependidikan disekolah meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu hasil pendidikan siswa. Strategiutama penjaminan mutu dalam SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota mencakup MSPK,Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Strategi-strategitersebut akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang salingberkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja danmutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminanmutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yangakan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yangdidasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budayapeningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar danmenengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP.SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutupendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutupendidikan.Mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dinilai berdasarkan delapanStandar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikembangkan oleh Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP). Hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalamDiagram 1.
    • Strategi MSPK5Diagram 1: Penjaminan dan dapeningkatan mutu menurut SPPMPPraktik pelaksanaan kegiatan pada tiga bidang di atas secara efektif akanmengarah pada pengembangan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di satuanpendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Karena tujuan utama SPPMP adalahmeningkatkan mutu lulusan, strategi penjaminan mutu SPPMP di tingkatKabupaten/Kota difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan, dengan perhatian utamapada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. Standar yang menjadiperhatian utama dalam MSPK adalah : (1) Standar Proses belajar mengajar, (2) StandarPenilaian Pendidikan, (3) Standar Pengelolaan, (4) Standar Kepala Sekolah, (5) StandarGuru, (6) Standar Isi, (7) Standar Kompetensi Lulusan, dan (8) Standar Sarana danPrasarana Pendidikan.SPPMP menggunakan beberapa cara yang saling berkaitan untuk mendapatkandata tentang mutu, kinerja dan pencapaian satuan pendidikan dan tenaga kependidikandengan menggunakan SNP yang relevan. Di Tingkat nasional, Depdiknas bertanggungjawab untuk: (a) mengatur dan mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, regulasi danstrategi SPPMP, (b) mensosialisasikan SPPMP ke seluruh wilayah Indonesia, (c)mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan SPPMP di tingkat nasional, (d) memantaudan melaksanakan SPPMP, dan (e) mereviu dan meningkatkan SPPMP.Analisis &Pelaporan MutuPendidikanPenilaian MutuPendidikanPeningkatanmutupendidikanStandarPendidikanNasionalPENJAMINAN MUTU
    • Strategi MSPK6Tiga puluh tiga Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) di tiap-tiap provinsi, akanmendukung pelaksanaan SPPMP dan membantu pengawas sekolah di tingkatKabupaten/Kota dan satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas penjaminan danpeningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan SPPMP di Kabupaten/kota adalah sepertiberikut ini.a. Tahap pertama difokuskan pada pengumpulan, analisis dan penggunaan data tentangmutu satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru.b. Tahap kedua difokuskan pada mutu pengawas sekolah di tingkat Kabupaten/Kota.Berbagai strategi pengumpulan data penjaminan mutu SPPMP dapat dilihat padadiagram berikut ini.Diagram 2: Strategi penjaminan mutu dan Pengumpulan data SPPMPPENJAMINAN DANPENINGKATANMUTUEVALUASI DIRI SEKOLAH(Dengan Validasi eksternal)(Annual)MONITORINGSEKOLAH OLEHKABUPATEN/KOTA(Laporan tahunan)PENGKAJIANSEKOLAH IMBAS(Jika perlu)PENGUMPULAN DATAOLEH PADATI(Tiap tahun)PROGRAMAKREDITASI SEKOLAHTINGKAT PROPINSI(Lima tahunan)SERTIFIKASI GURU,PENGEMBANGANPROFESIONALBERKELANJUTAN(Tahunan)Kotak yang diarsir adalah strategi Penjaminan MutuTingkat Kabupaten/kota
    • Strategi MSPK7Ttujuan penting SPPMP adalah meningkatkan mutu, validitas data danpenggunaan data tentang penjaminan mutu untuk memastikan bahwa: (a) pengumpulandata cukup dilakukan sekali saja, (b) informasi dan data yang terkumpul valid, (c) datayang terkumpul dapat dipakai untuk penjaminan mutu, dan peningkatan mutu, (d datayang telah dianalisis dapat digunakan untuk tujuan pengembangan kebijakan, alokasisumber daya, perencanaan dan peningkatan mutu.2. SPPMP di Tingkat Kabupaten/KotaSPPMP mensyaratkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas sekolah danpara kepala sekolah untuk memainkan peranan penting dalam rangka pelaksanaan tigastrategi kunci penjaminan mutu: (1) monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten(MSPK),Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan (c) Pengkajian Sekolah Imbas (PSI).. Hal ini terlihat dalamDiagram 3: Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan tingkatKabupaten/kotaPENJAMINAN MUTU&PENINGKATAN MUTUSUPPORTEDSCHOOL SELF-EVALUATION –VALIDATED BYDISTRICTS(SSSE)TARGETEDEXTERNAL SCHOOLREVIEWS(TESR)SCHOOLMONITORING BYDISTRICTS(SMD)Ketiga strategi utama penjaminan mutu SPPMP di tingkat Kabupaten/Kotatersebut di atas saling terkait karena dua hal yaitu:
    • Strategi MSPK8a. Pertama, informasi yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan setiap strategipenjaminan mutu akan berkontribusi pada gambaran total dari pencapaian dan mutusatuan pendidikan dan tenaga kependidikan. Informasi tersebut selanjutya digunakanuntuk tujuan peningkatan mutu dan pelaporan.b. Kedua, setiap kegiatan dapat menyediakan informasi yang digunakan untukmengarahkan strategi SPPMP yang lainnya. Sebagai contoh, informasi yang didapatdari MSPK dan EDS dapat mempermudah Kabupaten/Kota dalam menentukansatuan pendidikan yang kinerjanya berada di bawah standar yang ditentukan danPengkajian Sekolah Imbas (PSI) perlu dilakukan. Temuan-temuan yang didapat dariPSI dapat digunakan untuk mengarahkan strategi peningkatan sekolah dan kegiatan-kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan MSPK di masa yang akan datang.3. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (MSPK)a. RasionalPeraturan pemerintah dan peraturan menteri yang ada saat ini tentang satuanpendidikan dan manajemen Kabupaten/Kota mensyaratkan agar satuan pendidikanmenyusun rencana sekolah dan Kabupaten/Kota wajib memonitor kerja satuanpendidikan. Informasi yang didapat di tingkat Kabupaten/Kota mengenai mutu satuanpendidikan dan tenaga kependidikan memiliki arti yang sangat penting untukmeningkatkan mutu pendidikan di satuan-satuan pendidikan.Hasil penelitian berskala internasional menemukan bahwa kualitas hasil belajarsiswa tergantung pada: (1) Mutu belajar mengajar di tiap-tiap kelas, (2) mutu dan kinerjapara guru, (3) mutu kepemimpinan dan manajemen satuan pendidikan, dan (4)Ketersediaan dan penggunaan sumber belajar.Tanpa informasi yang jelas dan akurat tentang mutu dan kinerja bidang-bidangtersebut, kepala sekolah, guru dan pengawas pendidikan tidak akan mampu menyusundan melaksanakan program-program dan kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan mutupendidikan di kelas dan sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota danpengawas sekolah telah mendapatkan data dari sekolah dan kepala sekolah tentang
    • Strategi MSPK9kinerja dan mutu. Informasi tersebut biasanya dilaporkan kepada Dinas PendidikanProvinsi. Akan tetapi, berdasarkan reviu yang dilakukan Depdiknas terhadap praktik disatuan pendidikan dan Kabupaten/Kota terbukti bahwa mutu dan efektifitas monitoringsekolah serta cara mempergunakan data masih perlu diperbaiki.Banyak Kepala sekolah mengatakan bahwa data yang sama juga diminta olehsatuan kantor dan kelompok yang berbeda yang berada dalam sistem pendidikan.Menurut Dinas pendidikan Kabupaten/Kota data yang dberikan unit pendidikan tidakvalid dan andal. Menurut masyarakat dan orang tua murid sekolah tidak memberikaninformasi yang transparan tentang mutu dan kinerja sekolah. Menurut satuan pendidikandan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pengawas sekolah tidak menjalankan tugaspengawasannya dengan cukup baik. Di samping itu, sebagian besar data yangdikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan Dinaspendidikan Kabupaten/Kota saat ini bersifat kuantitatif karena metode seperti itu hanyaberfokus pada hal-hal seperti profil staf dan siswa, perlengkapan dan gedung. Perludigali informasi lebih mendalam tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, prosesbelajar mengajar dan mutu hasil belajar. Karena alasan itulah pendekatan yang lebih baikterhadap monitoring sekolah oleh kabupaten/kota sangat dibutuhkan.b. Tujuan dan Pendekatan MSPKTujuan dari MSPK adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yangdilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah ditiap Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Dengan meningkatkan mutu monitoring,informasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah-sekolah.Untuk melaksanakan strategi nasional penerapan MSPK diperlukan sebuahpendekatan yang :1. Dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pendidikandan hasil belajar
    • Strategi MSPK102. Memastikan bahwa delapan SNP, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),merupakan fokus dari proses pengumpulan data tentang penjaminan mutu sertasetiap kegiatan peningkatan mutu.3. Menjelaskan tanggung jawab dan peranan dari tiap tingkatan dalam sistempendidikan.4. Cukup fleksibel sehingga tiap kabupaten/kota mampu mengadaptasi MSPK kedalam kondisi lokal masing-masing.5. Jika memungkinkan, memperbaiki praktek yang sudah ada daripada mengambillangkah-langkah baru atau langkah-langkah tambahan.6. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sistem informasi dan prosesmanajemen yang mampu menyajikan data yang valid, benar dan transparan tentangsatuan pendidikan dan prestasi yang telah dicapai.7. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan data tentang profilKabupaten/Kota, pencapaian satuan pendidikan kepada pemerintah pusat sepertiyang diamanatkan oleh undang-undang.Adapun langkah- langkah dalam pelaksanaan MSPK yaitu: (1) menyusunpetunjuk teknis pelaksanaan MSPK untuk memberi arahan bagi Kabupaten/Kota, (2)menguji coba petunjuk teknis pelaksanaan MSPK tersebut kepada kelompok perwakilanKabupaten/Kota, (3) mereviu petunjuk pelaksanaan teknis MSPK dengan mengelaborasimasukan-masukan yang didapat dari uji coba yang telah dilakukan, dan (4)melaksanakan MSPK secara nasional.Langkah 1: Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPKPetunjuk teknis pelaksanaan MSPK perlu disusun untuk memberi arahan padaKabupaten/Kota, terutama para pengawas sekolah, dalam melaksanakan kegiatanmonitoring sekolah yang baik. Petunjuk tersebut akan disusun dengan sejelas jelasnyaagar personil di tingkat Kabupaten/Kota mampu melaksanakan program monitoringsekolah yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam SPPMP tingkatnasional dan yang begitu fleksibel sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota mampumenyesuaikannya dengan kondisi prioritas lokal. Dalam proses penyusunan petunjuk
    • Strategi MSPK11teknis tersebut, tim penyusun mengacu pada pengalaman dan temuan-temuan daripenelitian serta kegiatan monitoring sekolah yang sudah dilaksanakan di negara-negaralain.Tabel 1Kerangka Petunjuk teknis pelaksanaan MSPKBab 1 – SPPMP – Latar belakang dan KonteksBab 2 – Dasar hukum SPPM dan Monitoring Sekolah, Kepala Sekolah, danGuru Oleh Pemerintah Kabupaten/kotaBab 3 – Strategi Penjaminan dan Peningkatan Mutu tingkat Kabupaten/kotaBab 4 – Prinsip-prinsip Program MSPK yang efektifBab 5 – Petunjuk Teknis Pelaksanaan MSPK yang efektif5.1 Tujuan Penjaminan dan peningkatan Mutu tingkat Kabupaten/Kota5.2 Wilayah yang menjadi prioritas Penjaminan dan Peningkatan Mututingkat Kabupaten/Kota.5.3 Perencanaan Peningkatan dan Penjaminan Mutu tingkat Kab/kota5.4 Pelaksanaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu TingkatKabupaten/Kota5.5 Manajemen Informasi5.6 Pemanfaatan informasi Penjaminan mutu untuk Peningkatan Mutu5.7. Peran dan Tanggung jawab terhadap SPPMPBab 6 – Alat dan Instrumen Penjaminan MutuLAMPIRAN: instrument pengumpulan data.Perlu diketahui bahwa penyusunan petunjuk teknis harus diawasi oleh TimPengarah yang terdiri dari perwakilan dari kelompok-kelompok utama seperti terlihatdalam tabel 2 di bawah ini. Tim Pengarah dapat memilih tim penulis yangkeanggotaannya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang monitoring ini.
    • Strategi MSPK12Tabel 2:Anggota Kelompok Kerja MSPKLokasi Lembaga Pelaksana PelaksanaSatuan Pendidikan Sekolah Kepala SD, dan Kepala SMPKab/Kota Dinas Pendidikan Kadinas Pendidikan dan Pengawas.DepdiknasMandikdasman Dit PSD dan DitPSMPPMPTK DitTendik, DitProfesi dan DitBindiklatLPMP Seksi SupervisiBALIBANG Pusat Statistik Pendidikan (PSP)Langkah 2: Menguji cobakan Petunjuk Teknis pelaksanaanKetika draf pertama Petunjuk Pelaksanaan MSPK selesai disusun, petunjukpelaksanaan MSPK tersebut perlu diujicobakan terlebih dahulu. Tim Pelatih terdiri dariKoordinator Tim Monitoring Sekolah Pemerintah Kabupaten/Kota, pengawas sekolahdan personil LPMP melaksanakan pelatihan minimal 3 hari yang berkaitan denganpelatihan capacity building. Fokus dari pelatihan tersebut meliputi: (a) pemahamanterhadap SPPMP, (b) petunjuk teknis MSPK, (c) proses fasilitasi, dan (d) monitoring danevaluasi.Langkah 3: Review Petunjuk Teknis MSPKData hasil ujicoba yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberi arah padafinalisasi petunjuk teknis.Langkah 4: Pelaksanaan secara nasionalPelaksanaan SPMK secara nasional diikuti juga oleh pengawas sekolah, pegawai DinasPendidikan Kabupaten/Kota dan personil LPMP terpilih yang telah mengikuti training(capacity building) tentang MSPK, EDS dan PSI sebagai satu paket pelaksanaan SPPMPdi tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya secara nasional maka: (a) petunjukteknis MSPK perlu dicetak dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, (b) sekolah
    • Strategi MSPK13dan pengawas sekolah, (c) LPMP akan membutuhkan dukungan dan laporan kemajuansebagai bagian dari tugas penjaminan mutu mereka dan (d) diperlukan rencanapelaksanaan yang telah disetujui bersama secara nasional oleh Pejabat Dinas PendidikanKabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, dan Depdiknas.4. Tugas dan tangungjawab dalam MSPKTugas dan tanggung jawab Tim pelaksana MSPK dijabarkan dalam tabel 3. Tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan MSPK. Tim pelaksanaMSPK terdiri dari : (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) pengawas sekolah, (d) dinaspendidikan kabupaten/kota, (e) Lembaga LPMP, (f) Dinas Provinsi, (g) Depdiknas Pusatyaitu Balitbang Depdiknas, dan (h) Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP.Anggota Tim pelaksana MSPK tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing.Pihak-pihak pelaksana ini menjalankan tugas penjaminan mutu mulai dari satuanpendidikan (sekolah) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan hingga institusipembina sekolah di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga di tingkat pusat yaituDepartemen Pendidikan Nasional.Tabel 3:Tugas dan tanggung jawab dalam MSPKLembaga PetugasTugas yang harus silaksanakanSeKoLahKepala Sekolah,Guru1. Melaksanakan Rencana Pengembangan Sekolah dan mengadakan evaluasirutin terhadap kinerja sekolah.2. Membantu pengawas sekolah mereview pencapaian sekolah melalui MSPK.3. Menyusun laporan untuk pengawas sekolah dan masyarakat tentangpencapaian sekolah dan hal-hal yang perlu diperbaiki.4. Melaksanakan program untuk meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan.5. Menggunakan data MSPK untuk menyiapkan akreditasi.
    • Strategi MSPK14Kabu-Paten/KotaPengawas Sekolah1. Menyusun dan mengembangkan strategi dan alat untuk memonitor kinerjasekolah dan mutu sekolah.2. Mengumpulkan data tentang kinerja sekolah melalui kunjungan ke sekolahsecara rutin.3. Menyusun laporan untuk Dinas Pendidikan dan Kandepag Kabupaten/Kotatentang kinerja sekolah, pencapaian dan hal-hal yang perlu diperbaiki denganmenggunakan SNP.4. Memberi rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan KandepagKabupaten/Kota tentang sekolah mana yang harus dilakukan PSI5. Membantu sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program perbaikan.6. Memonitor pelaksanaan dan efektifitas program peningkatan sekolahKantor DinasPendidikan1. Membantu pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument danstraTegi MSPK2. Mengentri data yang disediakan oleh pengawas sekolah kedalam EMISKabupaten/Kota.3. Menganalisa data dan menggunakan data untuk penyusunan kebijakan,pembuatan keputusan, perencanaan, alokasi sumber daya dan perbaikansekolah.4. Memberi laporan kepada Depdiknas/Depag tentang pencapaiansekolah/kabupaten menurut SNP.5. Menggunakan data MSPK untuk merencanakan dan melaksanakan PSIterhadap sekolah yang teridentifikasi.ProvinsiLPMP1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah menyusun danmengembangkan instrument dan strtaegi MSPK2. Memberi nasehat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah tentanghal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisa data dalam MSPK.3. Menganalisa data kabupaten dan memberi nasehat tentang tindak lanjutnya.Kantor DiknasProvinsi1. Meninjau data MSPK Kabupaten/Kota tentang kinerja sekolah berdasarkanSNP2. Menyusun laporan di tingkat propinsi tentang kinerja dan pencapaian sekolahNasionalDepdiknas(Pusat StatistikPendidikan/PSP)1. Memfasilitasi penyusunan program dan strategi nasional SPPMP2. Menganalisa data dari Kabupaten/Kota dan Propinsi dan melaporkannyakepada Menteri tentang kinerja sekolah
    • Strategi MSPK155. Strategi MSPK Tingkat Kabupaten/KotaMSPK berkaitan erat dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pengkajian SekolahImbas (PSI). Ulasan singkat tentang kedua strategi itu dijabarkan dibawah ini sehinggaketerkaitan antara ketiga kegiatan SPPMP tersebut bisa difahami.a. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)EDS harus dilaksanakan tiap tahun oleh sekolah dengan dukungan pengawas sekolah.Dengan menerapkan strategi EDS sekolah diharapkan dapat meninjau kesesuaian kinerja merekadengan rencana sekolah dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan untuk mengujimutu kinerja mereka. Informasi yang dihasilkan dalam EDS akan digunakan sekolah untuk: (a)mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, (b) menyiapkan rencana pengembangan sekolahke depan, (c) melaksanakan program pengembangan, dan (d) melaporkan kinerja merekadan hal-hal yang perlu diperbaiki kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.Pengawas akan membantu sekolah-sekolah untuk melaksanakan program EDSmereka, validasi laporan, dan membantu sekolah merancang program pengembangansekolah yang akan datang dan memonitor pelaksanaan program sekolah. Informasitentang kinerja sekolah dapat dipakai untuk tujuan pelaporan nasional dan mengenalisekolah yang mungkin membutuhkan pengkajian sekolah imbas (PSI).b. Pengkajian Sekolah Imbas (PSI)Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) merupakan bagian dari SPPMP di tingkatKabupaten/Kota tetapi prosesnya hanya akan dilaksanakan ketika MSPK, EDS danakreditasi Badan Akreditasi Nasional menunjukkan bahwa: (a) terdapat suatu masalahdalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan, dan (b)kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dan dapat dipetik pelajaran daripencapaian ini. Sejumlah PSI akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan oleh tim dariDinas Pendidikan Kabupaten/Kota .Pelaksanaan strategi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalahseperti tercantum pada tabel berikut ini.
    • Strategi MSPK16Tabel 4:Ringkasan Strategi Penjaminan Mutu SPPMPStrategi Fokus Peserta KerangkaWaktuData &PenggunaannyaInstrument/caraYang terkaitEvaluasi DiriSekolah(EDS) Kajian pencapaianpembalajaran disekolah/madrasahdibandingkandengan rencanatahunan sekolahdan satndarnasional pendidikan(SNP) Pelaporanpencapaian SNPolehsekolah/madrasahke Kabupaten/Kota Staf sekolah KomiteSekolah Peserta didik Masyarakat Pengawas Yayasan Tahunan  Data ProfilDeskriptif Kualitatif Kuantitatif PeningkatanSekolah/madrasah MonitoringDinasPendidikankabupaten/Kota danKandepkabupaten/Kota Pengumpulandata Pusat datadan informasi(Padati) Programmonitoringsekolah, gurudan kepalasekolah(PMSGKS). ProgramAkreditasiSekolahtingkatPropinsiProgramMonitoringSekolah,Guru &KepalaSekolah(PMSGKS)(Dilaksanakanoleh DinasPendidikankabupaten,Kandepagpropinsi dankabupaten, &yayasanPendidikan) Kajian eksternalterhadap kinerjasekolah/madrasah,kepalasekolah/madrasahdan guru denganacuan SNP Kajian pencapaianprioritaskontekstual lokal Mengembangkankapasitas kepalasekolah/madrasahuntuk mengelolakinerja danpengembanganguru Pengawas KepalaSekolah/madrasah Staf Sekolah/madrasah KomiteSekolah Pegawai DinasPendidikankabupaten PegawaiKandepagpropinsi dankabupaten YayasanSekolah Pengumpulandata y angterus berjalan Laporantahunanmengenaikinerjasekolah Data ProfilDeskriptif Kualitatif Kuantitatif MonitoringDinasPendidikankabupaten,/kota PeningkatanSekolah Perencanaan Alokasi sumberdaya Evaluasi DiriSekolah (EDS) KajianSekolahTarget (KST) PadatiSekolahTarget Kajian(STK) Reviu eksternalsekolah/madrasahyang kinerjanyasangat dibawahatau sangat diatasdari kinerja yangdiharapkan olehkabupaten/kota Sekolah akandiidentifikasikanolehkabupaten/kotadenganmempergunakandata dari UjianNasional, EDS danMonitoring Sekolaholeh Kabupaten/Kota Pengawas Staf LPMP Staff BalaiPendidikan danPelatihan Masyarakat Staf Sekolah YayasanSekolah YayasanpendidikanIslam/PondokPesantren Jikadibutuhkan Reviu – duahari untukpengumpulandata; dua hariuntukpelaporan Kualitatif Kuantitatif MonitoringDinasPendidikankabupaten danKandepagpropinsi dankabupaten PeningkatanSekolah/madrasah Penelitian danPengembangan Programmonitoringsekolah, gurudan kepalasekolah(PMSGKS). Evaluasi DiriSekolah (EDS
    • Strategi MSPK17Padati  Pengumpulan datakuantitatif– staf,peserta didik,sumber daya,infrastruktur,kompetensi gurudan sebagainya. KepalaSekolah/Madrasah Pengawas StafKabupaten/Kota PSP Tahunan Datadimasukkanolehkabupaten/kota dan dikirimke PSP Akses data keLPMP/BalaiDiklat Depagdalam waktuyang sama Data ProfilDeskriptif Kuantitatif Kinerja sistemdibandingkandengan SNPdan SPM EDS PMSGKSSertifikasidanPemutakhiranSertifikasi Penilaiankompetensi guru Sertifikasi guru Pemutakhirankinerja dankompetensi Beasiswa untukkualifikasi S1 Guru Kepala Sekolah Pengawas Perguruantinggi P4TK Bindiklat Berjalandengan kuotatahunan Kualitatif Kuantitatif PemetaanKompetensiTenagaPendidik PeningkatanKompetensi PMSGK EDSProgramAkreditasiSekolah olehPropinsi Akreditasisekolah/madrasahberdasarkan SNP DewanAkreditasiPropinsi Yayasan/PondokPesantren Pengawas BAN S/M Setiap limatahun ( Kualitatif Kuantitatif AkreditasiSekolah Monitoringkinerjasekolah/madrasah PeningkatanSekolah EDS PMSGKS6. Implementasi SPPMPImplementasi SPPMP dalam suatu sistem pendidikan di Indonesia yangwilayahnya luas, dan ditambah dengan pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkatKabupaten/Kota tentu akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi SPPMP perludibuat dalam beberapa tahapan dan dilakukan dengan cara hati-hati oleh semua fihakyang punya tanggungjawab terhadap perbaikan mutu pendidikan.Strategi implementasi SPPMP secara nasional harus dilakukan secara bertahapdengan kegiatan utama penilaian mutu dan analisis mutu komponen SPPMP. Prioritasdukungan harus diberikan kepada :a. Kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala dan sering dilakukan secara rutinb. Kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan dampak terbesar dalammeningkatkanhasil belajar peserta didik
    • Strategi MSPK18c. Kegiatan yang akan memberikan informasi yang paling luas dan paling validmengenai pencapaian SNP.Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pelaksanaan SPPMP akanmemberikan prioritas utama pada implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) danProgram Monitoring Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah (PMSGKS). Sedangkan dalamSPPMP, Kajian Sekolah Target (KST) menjadi tahapan penting. Namun, implementasiKST akan bergantung pada implementasi dan ananalisis yang baik dari EDS danPMSGKS. Oleh karena itu, KST baru akan dilaksanakan pada tahapan berikutnya.Bermitra dengan Depdiknas, BAN Sekolah melakukan pengkajian kembaliprogram akreditasi sekolah agar dapat menselaraskan program akreditasi denganpelaksanaan SNP. Ketika BSNP telah selesai merumuskan Kerangka Kerja IndikatorPencapaian untuk pengumpulan data tentang pencapaian SNP, kemudian instrumenakreditasi BAN Sekolah akan dikaji ulang untuk menjamin keselarasannya denganKerangka Kerja Indikator BSNP.7. Kesimpulan1. Kepala sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang tanggungjawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan, dan Evaluasi DiriSekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk mendorong peningkatan kinerjasekolah, pengembangan profesi guru dan peningkatan hasil belajar siswa..2. SPPMP harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu berkelanjutandi sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah menjadi fokus dari upayapenjaminan mutu dan perbaikan mutu sekolah.3. SPPMP dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang memilikikompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang memadai termasukpraktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan tinggi.4. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data SPPMP yang efektif dan efisien akanmenjadi hal yang penting untuk menjamin validitas dan aksesibilitas data untuktujuan penjaminan dan peningkatan mutu.
    • Strategi MSPK19Daftar PustakaAhire, SL, DY Golhar and Mattew AW, 1996. Development and Validation of TQMImplementation Construct, Decision Sciences, Winter Vol 27.Art & Humanities Research Council, 2007. Understanding Your Project: A Guide to SelfEvaluation).Banks, Jerry, 1989. Priciples of Quality Control. New York: John Willey and Sons, Inc.Depdiknas, 2008. Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SP2MP)Dumond, Ellen J, 1995. Learning from the Quality Improvement Process: Experiences fromUS Manufacturing Firms, “Production and Inventory Management Journal”. FourthQuarter, p.7-13.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,2003. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance)Pendidikan Tinggi.Evans, JR and WM.Lindsay, 1996. The Management and Control Quality, Third Edition.Mineapolis: West Publishing Company.Hongren, CT, GL. Sundem dan FH.Selto, 1993. Introduction to Management Accounting.Ninth Edition, Englewoods Cliffs. New Jersey:Prentice Hall Inc.Mears, Peter, 1993. How to Stop Talking About and Begin Progress toward Total QualityManagement. Business Horizon (Mei-Juni).Roth H, dan WJ.Morse, 1983. Let’s Help Measure and Report Quality Cost : ManagementAccounting. (August) Nomor 65.Reeves, CA and David Bednar, 1994. Definimg Quality: Quality Alternatives andImplications. “The Academy of Management Review”. Vol 19 (3) July, p446-471.Spencer, Barbara A, 1994. Model of Organization and Total Quality Management:Acomparation and Critical Evaluation. “The Academy of Management Review”. Vol 19(3) July, p419-829.Snyder NH, JD.Dowd dan DM.Houghton, 1994. Vision, Values, and Courage. New York.The Fredd Press.Shea, John and David Gobell, 1995. TQM: The Experiences of Ten Small Business. BusinessHorizon (January-February).Biodata Penulis1. Nama : DR. Moerdiyanto2. Prodi /Konsentrasi : Manajemen/Keuangan, Program Doktor Ilmu Ekonomi, UNY.4. Jabatan akademik : Lektor Kepala di Bidang Manajemen.5. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/Gol. IV/C.
    • Strategi MSPK20