My project

448
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
448
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

My project

  1. 1. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, 2013
  2. 2. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Outline…sasaran dan output kegiatan lingkup kegiatan model dan kerangka pikir hasil perhitungan rekomendasi isu-isu strategis dasar teoritis metodologi penelitian
  3. 3. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Wilayah pesisir belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong timbulnya DISPARITAS antar wilayah yang semakin melebar Isu-Isu Strategis… Imbas pendekatan pembangunan yang sentralistik sehingga terabaikannya aspirasi dan kreativitas masyarakat lokal, yang berimplikasi pada pembangunan yang tidak sesuai (compatible) dengan kebutuhan masyarakat lokal
  4. 4. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Menemukenali gejala dan fakta yang berkenaan dengan KONDISI perekonomian WILAYAH pesisir terutama berkaitan dengan POTENSI SUMBER EKONOMI BARU yang KOMPETITIF Sasaran Kegiatan Menyusun kerangka pemanfaatan POTENSI wilayah pesisir yang dapat dikembangkan terutama berbasis pada sumber daya LOKAL yang ada 1 2
  5. 5. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Tersedianya POTRET kondisi EKSISTING perekonomian WILAYAH pesisir sebagai ACUAN untuk mengurangi DISPARITAS wilayah pesisir dan PERKOTAAN OUTPUT Kegiatan Tersedianya DOKUMEN perencanaan yang IMPLEMENTATIF dalam rangka pembangunan EKONOMI WILAYAH PESISIR yang ditujukan UNTUK mengatasi KEMISKINAN di Provinsi Riau 1 2
  6. 6. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan LINGKUP pekerjaan 2. ANALISIS dilakukan berdasarkan MODEL pengambilan KEPUTUSAN berdasarkan KRITERIA MAJEMUK yang memungkinkan SELURUH pemangku KEPENTINGAN ikut serta memberikan masukan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing 1.Pelaksanaan Survei dimaksudkan untuk menggali seluruh informasi awal dalam rangka merumuskan GEJALA dan FAKTA yang berkenaan dengan KONDISI PEREKONOMIAN masyarakat PESISIR dan POTENSI LOKAL yang ada 3. Rencana Strategis PEMANFAATAN potensi wilayah PESISIR disusun untuk KEBUTUHAN 10 TAHUN yang akan datang yang dijabarkan kedalam ROADMAP
  7. 7. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan 1. Kabupaten Rokan Hilir IKAN 2. Kabupaten Bengkalis IKAN 3. Kabupaten Siak 4. Kabupaten Kepulauan Meranti 5. Kabupaten Pelalawan 6. Kota Dumai 7. Kabupaten Indragiri Hilir KELAPA Wilayah SURVEY kerangka pelaksanaan KEGIATAN
  8. 8. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Model PENDEKATAN
  9. 9. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan Langkah2 PELAKSANAAN pekerjaan
  10. 10. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan 3 Hal utama FOKUS PEMANFAATAN Sumberdaya WILAYAH PESISIR Apapun persepsi pengelolaan sumberdaya pesisir, maka sebagai sumber ekonomi baru yang kompetitif haruslah bermuara pada PENGURANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai sumber ekonomi baru harus berangkat pada pemikiran untuk meningkatkan pembangunan kegiatan ekonomi yang berbasis pada SUMBER DAYA LOKAL yang ada Sedini mungkin MEMBUAT RAMBU-RAMBU pengelolaan sumberdaya pesisir dengan melibatkan masyarakat
  11. 11. Akademisi PemerintahIndustri Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “PROSES TRANSISI TANPA AKHIR DAN DINAMIS” Triple HELIX model percepatan PEMBANGUNAN wilayah PESISIR
  12. 12. SECARA IMPLISIT, pemanfaatan POTENSI lokalitas harus mencerminkan keterpaduan beberapa aspek meliputi sumber daya manusia (human embodied technology) yang diwujudkan dalam penguasaan atas pengetahuan melekat, sikap, intuisi, dan wawasan yang luas dalam bidangnya), serta teknologi yang terdapat pada informasi, sistem, serta organisasinya (document embodied technology) MATRIK POSISI PEMANFAATAN POTENSI
  13. 13. MATRIK POSISIKEPENTINGAN – DAYA KOMPETISI Memberikan gambaran tentang posisi (daya) kompetisi DAERAH , menurut skala pemimpin, sama dan pengikut Menunjukkan posisi (nilai guna) dalam setiap PEMANFAATAN dan hubungannya dengan tingkat kepentingan sesuai denga visi DAERAH menurut skala tinggi, medium, dan rendah
  14. 14. MATRIK POSISI KEPENTINGAN – DAYA KOMPETISI Posisi Kompetisi KontribusiTinggi Menengah Rendah LeaderSamaFollower
  15. 15. daerah memiliki kompetensi tinggi/memimpin dalam penguasaan sumber daya lokal, sekaligus memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan ekonomi masyarakat
  16. 16. Daerah tidak memiliki POTENSI yang memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga posisi kompetisinya dengan daerah lain sangat lemah, pada kondisi ini langkah antisipasi yang memungkinkan dilakukan adalah dengan membangun kerjasama dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan.
  17. 17. Daerah memimpin dalam potensi LOKALITAS, tetapi tingkat kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat rendah (Daerah dapat menjual potensi tersebut dengan melisensikannya kepada daerah lain yang membutuhkan atau melakukan kerjasama dengan daerah yang membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan partnernya)
  18. 18. Jenis PENELITIAN Penelitian Survey dengan METODA PERKEMBANGAN (Development Research) Variabel Yang Akan DIUKUR Variabel yang diperlukan untuk Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi Kemiskinan yaitu Potensi Wilayah Pesisir yang memungkinkan untuk ditata dan dimanfaatkan sedemikian rupa guna pembangunan ekonomi masyarakat Data yang DIPERLUKAN Sesuai dengan variabel yang dirumuskan, maka data2 yang diperlukan meliputi : data ekonomi wilayah (aktivitas ekonomi masyarakat), kondisi sosial dan kependudukan, ketersediaan bahan baku yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian masyarakat, potensi daerah yang berkaitan dengan sumber daya alam dan kualitas SDM, kebijakan pemerintahan daerah dan preferensi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan upaya-upaya strategis pemanfaatan potensi wilayah pesisir dalam rangka pembangunan ekonomi. Metodologi PENELITIAN
  19. 19. Metoda PENGUMPULAN DATA Data PRIMER yang diperlukan dalam kegiatan ini dikumpulkan dengan metoda RAPID RURALAPPRAISAL karena dalam rumusan capaian dan sasaran kegiatan ini diperlukan suatu data/informasi dan penilaian secara umum dilapangan dan dilakukan dengan pendekatan partisipasi. RAPID RURAL APPRAISAL dilakukan dalam bentuk diskusi fokus bersama beberapa orang (narasumber) yang memahami dan kompeten dengan substansi pekerjaan pelaksanaan diskusi fokus ini difasilitasi dengan sebuah perangkat INSTRUMEN penelitain (KUESIONER). Sementara DATA SEKUNDER dikumpulkan melalaui kolekting data dari DINAS-DINAS terkait di masing-masing daerah survey. Metodologi PENELITIAN
  20. 20. Metoda ANALISIS • Data dan informasi yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan DESKRIPTIF sehingga menghasilkan nilai kepusatan yang memungkinkan dijadikan dasar untuk tahap berikutnya. • Metoda LQ (Location Quitions) guna menentukan sektor UNGGULAN BASIS berdasarkan konstribusi PDRB masing-masing daerah dan perbandinngannya dengan PROVINSI. • Metoda MPE (Metoda Perbandingan Eksponential) yang ditujukan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan berdasarkan beberapa sektor yang sudah ditetapkan. • Analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) yang digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan ekonomi wilayah pesisir berdasarkan rekomendasi nilai MPE Metodologi PENELITIAN
  21. 21. Location QUITIENTS Ei r = Jumlah Kontribusi PDRB pada sektor i didaerah R Er = Jumlah Kontribusi PDRB didaerah R Ei N = Jumlah Kontribusi PDRB pada sektor i didaerah ref N Er = Jumlah Kontribusi PDRB didaerah Ref N Metoda perbandingan EKSPONENSIAL TNi = Total Nilai Alternatif ke-i RKij = Derajat Kepentingan relatif kriteria keputusan ke-j TKKj > 0 (bulat) m = Jumlah kriteria keputusan
  22. 22. Kriteria Location QUITIENTS Jika LQ > 1 Daerah relatif terspesialisasi secara berlebihan pada aktivitas ekonomi sektor yang bersangkutan Jika LQ = 1 Daerah tidak terspesialisasi secara berlebihan pada aktivitas ekonomi sektor yang bersangkutan Jika LQ < 1 Daerah tidak kurang terspesialisasi secara berlebihan pada aktivitas ekonomi sektor yang bersangkutan
  23. 23. Data POTENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKALITAS Potensi LOKALITAS wilayah PESISIR yang ada di PROVINSI RIAU dirumuskan berdasarkan DATA SEKUNDER dan KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAERAH, yang meliputi : 1. Perikanan 2. Perkebunan Kelapa 3. Limbah Padat Industri CPO 4. Perkebunan Sagu
  24. 24. FOKUS PEMANFAATAN Usaha Olahan Makanan, Kerajinan dalam mendukung percepatan pembangunan kluseter industry INDUSTRI PENDUKUNG Usaha Penangkapan Ikan, Industri mesin dan peralatan, industry kemasan INDUSTRI TERKAIT Industri Pariwisata, perdagangan dan jasa SASARAN PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH Mendorong tumbuhnya industry baru yang mendukung percepatan pemanfaatan potensi wilayah pesisir untuk 4 arah pemanfaatan, perikanan, kelapa, limbah industry cpo dan sagu. Meningkatkan produktifitas dan mutu produk industry pengolahan pada masing-masing potensi sumber daya lokalitas. Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan baku untuk menjamin kontiniutas usaha Mendorong percepatan standarisasi dan sertifikasi untuk menjamin mutu bahan baku Meningkatkan akses pasar produk industri olahan pada masing-masing potensi sumber daya Strategi Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industry pada masing-masing sector potensial Peningkatan produktivitas dan mutu pengolahan yang efektif dan efisien Penguasaan teknologi pengolahan yang menjamin efektifitas dan efisienai usaha Mendorong semangat kewirausahaan yang kuat bagi SDM atau masyarakat pesisir Meningkatkan program kemitraan dengan industry-industri mapan Membangun dan memperkuat system kluster industry dan jaringan inovasi bagi usaha-usaha potensial Kerangka Pengembangan
  25. 25. Skema Percepatan Pembangunan EKONOMI PESISIR Berdasarkan Pendekatan KLUSTER INDUSTRI Lembaga pendukung Industri Terkait Industri Pendukung Pemasok Pembeli Pemicu untuk program percepatan PEMBANGUNAN ekonomi PESISIR yang langsung dilakoni oleh MASYARAKAT INDUSTRI INTI
  26. 26. Roadmap Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir dalam Mengentasi Kemiskinan INISIASI PENINGKATAN PERLUASAN PEMANTAPAN PENGEMBANGAN Pemetaan potensi dan NILAITAMBAH pembangunan ekonomi wilayah pesisir (pemberdayaan masyarakat) 2013 Pembentukan kelembagaan dan penguatan klaster industri 2014 Pelaksanaan agenda implementasi dan perluasan klaster industri di tingkat kawasan 2015 Pemantapan implementasi klaster industri dan perluasan jaringan di tingkat regional 2016 Pengembangan jaringan klaster industri di tingkat regional 2017
  27. 27. Tahapan Strategis 2017 2022 2026 • Implementasi program pembangunan ekonomi wilayah pesisir • Pembentukan dan penataan kelembagaan dan penyusunan peraturan daerah • Pengembangan dan peningkatan fungsi kelembagaan • Penyusunan master plan pembangunan ekonomi wilayah pesisir • Perencanaan kawasan strategis dan Kluster Industri berbasis industri inti masing-masing daerah ROADMAP (2013-2017) • Pengembangan infrastruktur antar lembaga dan daerah untuk menjamin kontiniutas program • Pengembangan dan peningkatan kinerja kelembagaan • Penguatan jaringan lokal, regional • Implementasi master plan pembangunan ekonomi wilayah pesisir • Pembangunan dan Pengembangan kawasan strategis ROADMAP (2018-2022) • Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan antar lembaga dan daerah • Pemantapan dan peningkatan jaringan kelembagaan • Pemantapan jaringan regional • Penguatan dan pengembangan pembangunan ekonomi wilayah pesisir • Operasional dan pemantapan kawasan strategis ROADMAP (2023-2026)
  28. 28. Rekomendasi 1 Pembangunan EKONOMI wilayah PESISIR seyogyanya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: • Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya. • Pendampingan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. • Dana Usaha Produktif Bergulir. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping
  29. 29. Rekomendasi 2 • Pengelolaan sumberdaya pesisir dalam kerangka pengentasan kemiskinan, akan lebih efektif bila dilaksanakan secara bersama- sama dari seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, antara pemerintah dan masyarakat akan semakin dekat dan terpetakan berbagai masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat. • Pembangunan perekonomian daerah, terutama yang didasarkan pada sumberdaya wilayah pesisir dapat dilakukan dengan lebih baik dan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga didapat konsep pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka
  30. 30. Referensi Ahmed, P.K. (1998), “Culture and Climate for innovation”,Europan Journal of Innovation Managemenent Anderson, M. and Sohal, A.S. (1996), “A study of the relationship between quality management practices and performances in small business”,International Journal of Quality & Reliability Management, Atuahene-Gima, K. (1996), “Market orientation and innovation”, Journal of Business Research. Bruton, Garry D; White, Margaret A., 2006, “The Management of Technology and Innovation: A strategic Approach”, Thomson. Departemen Perindustrian (2007), “Membangun Daya Saing Industri daerah”, Cetakan I, Departemen Perindustrian. Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan Pilot Project Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 1999. Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 2000. Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2001 Forker, L.,Mendez, D.,and Hershouer, I., (1997), “Total Quality Management in the Supply Chain: what is its impact on Performance?”, International Journal of Production Research, Flynn,B.B. (1994), “The Relationship between Quality Management Practicies, Infrastructure and Fast Product Innovation”, Benchmarking for Quality Management and Technology
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×