PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN—HAK AZASI MANUSIA (HAM)—        OLEH :YUSNIARI SINAGANPM :17211693KELAS : 2EA27UNIVERSITAS GUNA...
KATA PENGANTAR     Pertama sekali penulis ingin panjatkan Puji Syukur atas penyertaan Tuhan YMEdalam penyelesaian karya tu...
ii  DAFTAR ISICOVERKATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... iiBAB I PENDAHU...
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSecara alamiah manusia memiliki hak hidup dan kebebasan untuk bergerakyang melekat pada ...
BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pengertian HAMPengertian HAM menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diaturdalam UU No 39/199...
(1712-1778). Rumusan hukum alam oleh John Locke, yaitu Hak atas Hidup,kebebasan, dan kepemilikan (life, liberti, and prope...
Maka dapat dilihat kritetia hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hakdan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewa...
5. Penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secarasendiri-sendiri maupun kolektif sesuai deng...
1. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melilndungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia2. M...
tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan diumumkan secara singkat.Karena situasi yang mendesak pada penduduka...
Di lain pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak dicantumkandalam UUD, hak-hak masyarakat tidak akan ad...
11. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasialyang diratifikasi dengan Undang-Undang No....
1. Dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dandilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan i...
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yangberlaku yaitu UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM....
BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanKesimpulan yang diperoleh dari isi tulisan ini adalah sebagai berikut.1. Untuk membangun suatu...
4. Penanaman nilai-ilai keagamaan pada masyarakatDari pembahasan yang telahdikaji pada bab sebelumnya, dapat penulis simpu...
Hak Azasi Manusia (HAM)14 DAFTAR PUSTAKASumber buku:Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewarganegara...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema : POLTRANAS

1,365 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema : POLTRANAS

  1. 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN—HAK AZASI MANUSIA (HAM)—        OLEH :YUSNIARI SINAGANPM :17211693KELAS : 2EA27UNIVERSITAS GUNADARMA – KALIMALANGTH. 2013
  2. 2. KATA PENGANTAR     Pertama sekali penulis ingin panjatkan Puji Syukur atas penyertaan Tuhan YMEdalam penyelesaian karya tulis yang singkat ini. Penulis juga hanturkan terima kasih yangsebesar-besarnya atas dukungan dari orang tua baik secara moral maupun materiil sehinggakarya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Sri Waluyo selaku DosenPembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini, yang memberikan pencerahan yangdibutuhkan dalam pengerjaannya. Serta teman sekelas saya, kelas 2EA27 yang turutberkontribusi memberikan saran ataupun kritik saat proses pengerjaan karya tulis yangberjudul “Hak Azasi Manusia” ini.Pada makalah keempat ini, sesuai dengan saran atau tema yang diberikan dosen, yaitumengenai Politik dan Strategi Nasional, saya mengangkat HAM sebagai topik yang akandibahas karena menurut pandangan penulis bahwa di dalam suatu negara yang inginmencapai tujuan yang telah dikonsep, harus ditentukan dulu strateginya. Untuk menjalankanstrategi nasional tersebut, dibutuhkan masyarakat untuk turut berkontribusi. Oleh sebab itu,pemimpin negara harus memperhatikan hak asasi setiap masyarakat sehingga masyarakatdapat dengan maksimal berpartisipasi dan tujuan pun tercapai secara optimal.Harapan penulis agar melalui tulisan ini dapat memberi sesuatu yang berguna bagipara pembaca. Disamping itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkandemi penyempurnaan penulisan berikutnya.Sekian dan terima kasih.Bekasi, Mei 2013Penulisi  
  3. 3. ii  DAFTAR ISICOVERKATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... iiBAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 11.1 Latar Belakang ............................................................................................... 11.2 Ruang Lingkup ............................................................................................... 11.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 1BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………… 22.1 Pengertian HAM ............................................................................................. 22.2 Perkembangan HAM di Eropa ....................................................................... 22.3 Perkembangan HAM di Indonesia .................................................................. 32.4 Pelanggaran dan Pengadilan HAM ................................................................. 10BAB III PENUTUP …………………………………………………………………. 123.1 Kesimpulan...................................................................................................... 123.2 Saran ............................................................................................................... 12DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………… 14 
  4. 4. BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSecara alamiah manusia memiliki hak hidup dan kebebasan untuk bergerakyang melekat pada dirinya sejak dalam kandungan hingga hidup di dunia. Haktersebut merupakan karunia anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan bagimanusia untuk mengembangkan kehidupannya sesuai dengan daya cipta dankreasinya.Sebagai manusia yang beradab, kita tidak boleh menindas orang sebab setiappenindasan berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Mungkin masihada yang belum paham tentang hal-ihwal Hak Asasi itu sendiri. Untuk itulah makalahini dikerjakan.1.2 Ruang LingkupPenulis telah membatasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapunlingkup HAM yang akan diungkit dalam tulisan ini ialah:1. Pengertian HAM2. Perkembangan HAM di Eropa3. Perkembangan HAM di Indonesia4. Pelanggaran dan Pengadilan HAM1.3 Tujuan dan Sasaran PenulisanAdapun tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugasberupa tulisan yang memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Dosen.Tulisan ini sekaligus ditujukan bagi para pembaca yang masih kekurangan informasimengenai HAM itu sendiri. Sehingga masyarakat yang merasa hak asasinya telahdirampas sesuai dengan aturan yang ada, maka dia berhak melapor ke pihak yangberwajib untuk segera menindaklanjuti hal yang sudah berupa kasus tersebut.Sehingga rakyat bangga akan negara yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraanrakyat itu sendiri.Hak Azasi Manusia (HAM)1 
  5. 5. BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pengertian HAMPengertian HAM menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diaturdalam UU No 39/1999. Yang menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yangmelekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakananugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat danmartabat manusia. Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasanuntuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangikebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atassemua tindakan yang dilakukannya.2.2 Perkembangan HAM di EropaDi Eropa Barat pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengantimbulnya konsep Hukum Alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnyabeberapa abad sebelumnya, yaitu pada Zaman pertengahan, masalah hak manusiasudah mulai mencuat di Inggris.Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian, Magna Charta, antara RajaJohn dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hakdari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayaipenyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang.Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hakuntuk diperiksa di muka hakim (habeas corpus). Sekalipun pada awalnya hanyaberlaku untuk bangsawan, hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistemkonstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang,Magna Charta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangandemokrasi di Barat.Zaman pencerahan (enlightenment) aliran Leberalisme (klasik), Hobbes(1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan RousseauHak Azasi Manusia (HAM)2 
  6. 6. (1712-1778). Rumusan hukum alam oleh John Locke, yaitu Hak atas Hidup,kebebasan, dan kepemilikan (life, liberti, and property).2.3 Perkembangan HAM di IndonesiaSejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejaklama. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan,hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalamnegara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukanyang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dankeistimewaan terhadap hukum.Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengahpergaulan masyarakat, sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksanaanhak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaanhak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum adalahketerkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk kedalam persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan hukum.Dalam negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila artinyadalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengankaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warnadan arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat sehinggaterciptanya suatu pola hidup bermasyarkat sesuai dengan hukum dan Pancasila.Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwamanusia sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat danmartabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk individu danmahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalamkehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan keselarasanhubungan:1. Antara manusia dengan penciptanya.2. Antara manusia dengan manusia.3. Antara manusia dengan masyarakat dan negara.4. Antara manusia dengan lingkungannya.5. Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.Hak Azasi Manusia (HAM)3 
  7. 7. Maka dapat dilihat kritetia hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hakdan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat padamanusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi,bermasyarakat dan bernegara berdasrkan Pancasila dan UUD tahun 1945.Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945 daripembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Pembukaan UUD tahun 1945merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagaistaatsfundamental norm IndonesiaThomas Hobbes mengatakan bahwa “setiap bangsa cenderungmempertahankan kehidupannya, sehinggga semua kegiatan manusia dan masyarakatmanusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup serta harkat danmartabatnya sebagai manusia dan bangsa”. Pandangannya ini sesuai dengan bangsaIndonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus1945 sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa Indonesia telah melaksanakanprinsip-prinsip HAM, bahkan Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM,bahkan berperan aktif dalam kancah internasional baik di dalam maupun di luar forumPBB.Peran Indonesia dalam perjuangan hak asasi internasional sejalan dengantekad bangsa Inodnesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 untuk ikutmelaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif dalam usaha menegakkanpenghormatan hak-hak asasi manusia di forum internasional sesuai dengan prinsip-prinsip PBB.Salah satu peran aktif di Indonesia yang penting, setelah diterimanyaUniversal Declaration of Human Rights oleh negara-negara yang tergabung dalamPBB tahun 1948, adalah diselengarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung padatahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataan sikapnegara-negara peserta bertekad untuk menjunjung tinggi:1. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan danprinsip-prinsip Piagam PBB2. Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua Negara3. Pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua bangsa besar dan kecil4. Tidak akan melakukan intervensi dan mempengaruhi urusan dalam negari lainHak Azasi Manusia (HAM)4 
  8. 8. 5. Penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secarasendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandungdalam Piagam PBB6. Menghindarkan diri dari penggunaan cara pertahanan kolektif untuk kepentingantertentu dari sikap kekuatan besar dan menghindarkan diri dari tindak melakukantekanan terhadap negara lain7. Menahan diri dari tindakan-tindakan atau penggunaan kekerasan terhadapintegritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap Negara8. Menyelesaikan segala sengketa internasional dengan cara damai seperti negoisasi,konsiliasi, arbitrase atau pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih oleh parapihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB9. Menjunjung tinggi kepentingan timbal balik dan kerjasama internasional.10. Menghormati prinsip keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalamPembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar tertulisdan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia. Prinsip-prinsip yangterkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsayang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The UniversalDeclaration of Human Rights 1948).Di dunia ini terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok di berbagai bidangseperti di tingkat internasional dikenal negara maju, negara berkembang dan negaramiskin, negara adikuasa dengan dunia ketiga, negara liberal dengan negara komunisdan di tingkat nasional pun terdapat hal-hal yang berbeda.Dalam konterks Pembukaan UUD tahun 1945 dapat dililhat bahwa bersirinyaNegara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan untuk menegakkan HAM BangsaIndonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pembukaan UUD tahun 1945 dengan jelasmencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM daripenindasan penjajah “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsadan sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuaidengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkanpandangan hidup dalam masyarakat Indonesia tekad melepaskan diri dari penjajahanitu akan diisi dengan upaya-upaya mempertahankan eksistensi bangsa dengan:Hak Azasi Manusia (HAM)5 
  9. 9. 1. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melilndungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia2. Memajukan kesejahteraan umum3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial.Tujuan tersebut dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi landasan hak dankewajiban asasi seluruh warga negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalahdasar yang melandasi segala hukum dan kebijaksanaan yang berlaku di negaraRepublik Indonesia.Hal ini berarti Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk dalammerumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi HAM. KarenaPancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang terdiridari berbagai macam suku yang memiliki berbagai macam corak budaya. Dasar-dasarpemikiran dan orientasi Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada dan nilai-nilaiyang terdapat dalam budaya bangsa.Kebudayaan bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang terdiri darikebudayaan tradisional yang telah hidup berabad-abad, maupun kebudayaan yangsudah modern yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lain. Selain itu, Pancasilajuga mempunyai nilai historis yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia yangpanjang dengan pengorbanan baik harta maupun jiwa sejak berdirinya Budi Utomopada permulaan abad XX (tahun 1908)yang diikuti dengnan berbagai peristiwasejarah dalam upaya melepaskan diri dari belunggu penjajahan. Perjuangan yangmemperlihatkan dinamika bangsa yang memberikan khas corak yang khas bagiPancasila sebagai pencerminan bangsa yang ingin kemerdekaan dan kemandirian.Maka Pancasila harus dipegang teguh sebagai prinsip utama.Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut HAM yang melekat padamanusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidakdapat diingkari. Dilihat dari pilihan yang telah ditetapkan bersama terutama dariBapak Pendiri Bangsa (The Founding Father) yang bercita-cita terbentuknya negarahukum yang demokratik, maka jiwa atau roh negara hukum demokratik tersebut adasejauh mana hak asasi itu dijalani dan dihormati. Apabila dilihat UUD sebelumdiamandemen, hak asasi tidak tercantum dalam suatu piagam yang terpisah melainkanHak Azasi Manusia (HAM)6 
  10. 10. tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan diumumkan secara singkat.Karena situasi yang mendesak pada pendudukan Jepang tidak ada waktu untukmembicarakan HAM lebih dalam. Lagipula, waktu UUD 1945 dibuat Deklarasi HakAsasi Manusia PBB belum lahir, HAM diatur di Pembukaan UUD 1945 yangkemudian dijabarkan dalam Batang Tubuh yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29,pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34.Dari kajian pasal-pasal tersebut dikemukakan:1. HAM itu meliputi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial. HAM/warganegara yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29ayat (2). Yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1)dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam pasal 30 tidak termasuk dalam HAM yangklasik maupun yang sosial. Dengan demikian HAM yang timbul karena hukum (legalrights).2. HAM yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduktidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan kemerdekaan. Contohnya bunyipasal 28 dan pasal 29 ayat (2).3. HAM yang berkenaan dengan warga negara Indonesia dengan tegas dikatakan“tidak”. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31ayat (1).4. Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang (pendidikan dan kebutuhanhidup)5. Belum/tidak adanya hukum atau peraturan positif aplikasi dalam kehidupanbernegara.HAM di Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan denganDeklarasi HAM PBB 1948. Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan barang asingterbukti dengan terjadinya perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (BadanPenyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang periode pertamaBPUPKI terbagai dua yaitu, pertama berlangsung dari tanggal 19 Mei 1945 hingga 1 Juni1945. Sidang periode kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. SidangI BPUPKI mendengar pidato Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hattaterlihat perbedaan pandangan mereka mengenai konsep-konsep “kebebasan” seperti dinegara Barat.Hak Azasi Manusia (HAM)7 
  11. 11. Di lain pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak dicantumkandalam UUD, hak-hak masyarakat tidak akan ada artinya dihadapan negara. Kemudianmasih pada masa sidang II, terjadi perdebatan langsung antara para tokoh tersebut. Dalamrancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas pada waktu itu Muhammad Hattatidak menemukan pasal tentang HAM dan kebebasan, karena itu beliau angkat bicara,”Saya menginginkan pasal-pasal yang mengakui HAM”.Namun Soepomo menapik Muhammad Hatta, pasal-pasal tersebut tidak perlu adakarena hanya akan memberikan peluang kepada paham individualisme, perseorangan,padahal kita ingin kekeluargaan, katanya. Dalam perdebatan ini, Soepomo didukung olehSoekarno sedangkan Muhammad Hatta didukung oleh Muhammad Yamin.Akhirnya para pendiri Republik Indonesia dengan jiwa besar setuju untuk kompromi.Maka lahirlah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 1945. Proses perumusantersebut sekaligus menunjukkan bahwa sejak awal pendekatan musyawarah mufakatsudah muncul sebagai fakta-fakta sejarah yang menyangkut proses penyusunan pasal 28UUD tahun 1945 diungkapkan oleh Muhammad Yamin.Di Indonesia HAM telah mendapat tempat dan diatur di dalam:1. UUD tahun 19452. Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM4. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen5. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM6. Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga yang diratifikasi denganKeputusan Presiden No. 48 tahun 1993 tanggal 26 Mei 19937. Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 19998 yang diratifikasi dengan KeputusanPresiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 19908. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuantahun 1979 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tanggal 24Juli 1984.9. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 yang diratifikasidengan Undang-Undang No. 68 tahun 1998.10. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejamsecara Tidak Manusiawi dalam Merendahkan Martabat Manusia Lainnya tahun1984 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tanggal 24 September 1998.Hak Azasi Manusia (HAM)8 
  12. 12. 11. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasialyang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 tanggal 25 Mei 1999.Sehubungan dengan hak-hak diatas untuk menciptakan dan mencapai cita-citayang diinginkan oleh Bapak Pendiri Negara kita maka perlulah ada pengaturanmengenai HAM itu sendiri yang mana dapat dilihat sebagai berikut:Dalam Pancasila1. Ketuhanan Yang Maha Esa Kesadaran masyarakat Indonesia akan perbedaanagama yang terdapat dalam kesehariannya dikembangkan dengan adanya toleransiantar umat beragama dan juga hormat menghormati antara pemeluk agama alirankepercayaan yang berbeda-beda.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dengan sila ini, manusia diakui dandiperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YangMaha Esa yang sama derajat yang sama hak dan kewajibannya tanpamembedakan suku, agama dan kepercayaan dan jenis kelamin.3. Persatuan Indonesia Dalam sila ini manusia menempatkan persatuan dan kesatuanserta kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijksanaan dalam PermusyawaratanPerwakilan Dalam sila ini manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyaikedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tampak jelas dari sistemperwakilan rakyat.5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila ini maka mansuiaIndonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilansosial.Hak-Hak Asasi Manusia dalam UUD tahun 1945UUD tahun 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusai baik dalamPembukaan maupun dalam Batang Tubuh.Di dalam pembukanya yaitu mulai dari alinea I sampai alinea IV semuanya mengaturtentang HAM, sedangkan dalam Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur dalampasal:Hak Azasi Manusia (HAM)9 
  13. 13. 1. Dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dandilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwanegara kita adalah negara yang demokratik negara yang tidak mengakuiabsolutisme yaitu bersifat sewenang-wenang oleh sebab itu ketentuan inimengakui hak manusia.2. Dalam pasal 27 ayat (1) yaitu pasal yang menjunjung tinggi hak-hak asasimanusia. Pasal ini menentukan persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan,persamaan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan.3. Pasal 28 yaitu yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat danmengeluarkan pendapat.HAM dalam peraturan perundang-undangan yaitu:1. Dalam KUHP yaitu hak manusia tercantum dengan dianutnya asas legalitas.2. Dalam BW yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) anak yang di dalam kandunganseorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anakmenghendakinya.3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman4. UU No. 8 tahun 1981 yaitu KUHAP yang mengatur tentang perlindungan HAMmisalnya bantuan hukum, ganti ruhi maupun rehabilitasi.5. UU No 9 tahun 1986 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, di dalam undang-undang ini pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi juga terdapat pengaturandalam pasal 4 yang menyatakan bahwa PTUN adalah salah satu pelaksanaankekuasaan bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN (Tata UsahaNegara).6. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM7. UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM.2.4 Pelanggaran dan Pengadilan HAMPelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orangtermasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja yang secara hukummengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompokorang yang dijamin oleh undang-undang dan dikhawatirkan tidak akan memperolehHak Azasi Manusia (HAM)10 
  14. 14. penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yangberlaku yaitu UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM.Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran berat danpelanggaran ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dankejahatan kemanusiaan. Selain kedua pelanggaran init ermasuk dalam pelanggaranringan.Yang dimaksud pelanggaran genosida adalah perbuatan yang dilakukandengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sekelompokbangsa, ras, etnis dan kelompok agama.Kejahatan ini dilakukan dengan cara membunuh atau mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentuke kelompok lain.Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukansebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil yang berupa pembunuhan,perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan,penyiksaan, perbudakan seksual pemandulan (sterilisasi). Pelanggaran HAM dapatdilakukan oleh aparatur negara maupun bukan aparatur negara.Penindakan pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAMmulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. (Azra,2002:hal.199-232)Hak Azasi Manusia (HAM)11 
  15. 15. BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanKesimpulan yang diperoleh dari isi tulisan ini adalah sebagai berikut.1. Untuk membangun suatu bangsa atau negara yang baik, diperlukan strategi-strategi khusus yang pasti sudah matang untuk dijalankan supaya tujuan dariterbentuknya negara dapat tercapai maksimal.2. Untuk mencapai tujuan-tujuan negara sendiri, tentunya tidak sepenuhnya berjalansesuai dengan perkiraan. Kadang kala ada saja hambatan yang menimbulkanpenyimpangan dari perencanaan. Untuk mengontrol halangan itu, dibutuhkan ruletertentu dalam prosesnya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam suatu negara yangmenjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pengadilan HAM bagi setiapterjadinya pelanggaran HAM.3. Penegakan HAM merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negarayang berkeadaban (civilitized nation). Jika unsur ini berjalan dengan baik makaakan terlahir masyarakat madani yang demokratis , egaliter dan peduli HAM.Oleh sebab itu dikatakan bahwa Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata uangyang saling menopang satu sama lain.3.2 SaranMungkin diperlukan inisiatif dalam perspektif penegakan HAM tentangadanya aturan perlindungan terhadap kelompok rentan dan lemah, seperti misalnyaperempuan, kaum miskin dan buruh serta ekonomi sektor informal pada umumnya.Ini terutama ditujukan bagi jaminan HAM yang menyangkut EKOSOB. Aturan-aturan tersebut tidak hanya untuk melindungi mereka melainkan memberi sanksi bagimereka yang melanggarnya dan memperlakukan mereka sebagai melanggar HAM.Untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu :1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang3. Sanksi yangtegas bagi para pelanggara HAMHak Azasi Manusia (HAM)12 
  16. 16. 4. Penanaman nilai-ilai keagamaan pada masyarakatDari pembahasan yang telahdikaji pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa:= = = = = SEKIAN & TERIMA KASIH = = = = =Hak Azasi Manusia (HAM)13 
  17. 17. Hak Azasi Manusia (HAM)14 DAFTAR PUSTAKASumber buku:Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan dalamUbaedillah, E dan Abdul Rozak (ed.). Demokrasi, Hak Asasi Manusia danMasyarakat Madani. edisi-3. Jakarta: Indonesian Center for Civic EducationSumber internet:http://adiklya.wordpress.com/2010/10/31/perkembangan-hak-asasi-manusia/http://www.psychologymania.com/2012/12/sejarah-perkembangan-hak-asasi-manusia_29.htmlhttp://www.sarjanaku.com/2010/10/pelanggaran-dan-pengadilan-hak-asasi.html

×