Your SlideShare is downloading. ×
Tulisan2 Masyarakat Madani
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tulisan2 Masyarakat Madani

2,592
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,592
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN—MASYARAKAT MADANI—        OLEH :YUSNIARI SINAGANPM :17211693KELAS : 2EA27UNIVERSITAS GUNADARMA – KALIMALANGTH. 2013
  • 2. KATA PENGANTAR     Pertama sekali penulis ingin panjatkan Puji Syukur atas penyertaan Tuhan YMEdalam penyelesaian karya tulis yang singkat ini. Penulis juga hanturkan terima kasih yangsebesar-besarnya atas dukungan dari orang tua baik secara moral maupun materiil sehinggakarya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Sri Waluyo selaku DosenPembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini, yang memberikan pencerahan yangdibutuhkan dalam pengerjaannya. Serta teman sekelas saya, kelas 2EA27 yang turutberkontribusi memberikan saran ataupun kritik saat proses pengerjaan karya tulis yangberjudul “Masyarakat Madani” ini.Pada makalah kedua ini, sesuai dengan saran atau tema yang diberikan dosen, yaitumengenai Wawasan Nusantara, saya mengangkat Masyarakat Madani sebagai topik yangakan dibahas.Harapan penulis agar melalui tulisan ini dapat memberi sesuatu yang berguna bagipara pembaca. Disamping itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkandemi penyempurnaan penulisan berikutnya.Sekian dan terima kasih.Bekasi, Mei 2013Penulisi  
  • 3. ii  DAFTAR ISICOVERKATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... iiBAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 11.1 Latar Belakang ............................................................................................... 11.2 Ruang Lingkup ............................................................................................... 11.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 2BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………… 32.1 Pengertian Masyarakat Madani ...................................................................... 32.2 Sekilas Pemikiran Masyarakat Madani .......................................................... 32.3 Karakteristik Masyarakat Madani .................................................................. 62.4 Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik ......................... 82.5 Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani ............................ 92.6 Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani ..................... 10BAB III PENUTUP …………………………………………………………………. 113.1 Kesimpulan...................................................................................................... 113.2 Saran ............................................................................................................... 11DAFTAR PUSTAKA ……….………………………………...……………………… 12 
  • 4. BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangAdanya beberapa kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yangdilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang sering kali kita lihat dan lita dengandalam setiap pemberitaan pers, baik media elektronik maupun media cetak. Sebut sajakasus penindasan yang terjadi di Indonesia ketika rezim orde baru masih berkuasa,yakni penindasan dengan keberadaan hak tanah rakyat yang diambil oleh penguasadengan alas an pembangunan.Melihat bagian kecil dari realitas tersebut mimpi Indinesia tentangterwujudnya suatu masyarakat yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi negaranampaknya masih perlu perhatian khusus. Hal itu karena kurangnya perhatian daripemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dari padapemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Tidak hanya pemerintah, sikapmasyarakat yang lebih banyak protes dari pada memberi solusi dan lebih banyakmenyalahkan dari pada memuji juga nampaknya jadi permasalahan utama bagiterwujudnya masyarakat madani di Indonesia1.2 Ruang LingkupPenulis telah membatasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapunlingkup demokrasi yang akan diungkit dalam tulisan ini ialah:1. Pengertian Masyarakat Madani2. Sekilas Pemikiran Masyarakat Madani (Civil Society)3. Karakteristik Masyarakat Madani4. Masyarakat Madani di Indonesia : Paradigma dan Praktik5. Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani6. Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat MadaniMasyarakat Madani1 
  • 5. 1.3 Tujuan dan Sasaran PenulisanAdapun tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugasberupa tulisan yang memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Dosen.Tulisan ini sekaligus ditujukan bagi para pembaca yang masih kekurangan informasimengenai masyarakat madani itu sendiri. Sehingga dengan membaca tulisan inimereka akan akan mendapat informasi yang lebih dan mampumengimplementasikannya sebagai masyarakat yang berkontributif mengharumkannama bangsa dan negara sebab memiliki pedoman untuk berbuat yang tercermin padaciri khas masyarakat madani sendiri.Masyarakat Madani2 
  • 6. BAB IIPEMBAHASANIstilah Masyarakat Madani di Indonesia memiliki banyak kesamaan istilah danpenyebutan, namun berbeda dalam karakter dan peran satu dari yang lain. Merujukpada sejarah perkembangan masyarakat sipil di Barat, banyak para ahli di Indonesiayang menggunakan istilah berbeda untuk maksud yang serupa yaitu masyarakat sipilyang umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara yangdikenal dewasa ini.2.1 Pegertian Masyarakat MadaniFrasa Masyarakat Madani pertama kali dimunculkan oleh Anwar Ibrahim,Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Ibrahim, masyarakat madanimerupakan system social yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjaminkeseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan rakyat.Ciri-ciri masyarakat madani menurut Ibrahim:1. Budaya yang majemuk (multiculturanl).2. Memiliki hubungan timbal balik (reprocity).3. Sikap saling mamahami dan menghargai.Menurut Dawam Rahardjo, defenisi dari Masyarakat Madani yaitu sebagaisuatu proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakanbersama, seperti warga negara bekerja sama membangun ikatan social, jaringanproduktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat nonnegara.Menurut Azyumardi Azra bahwa Masyarakat Madani merupakan lebih darisekedar gerakan prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukanmasyarakat berkualitas dan bertamadun (civility).2.2 Sekilas Pemikiran Masyarakat MadaniPemikira tentang masyarakat madani ada sejarahnya. Sejarah tersebut dibagi atasbeberapa fase agar lebih mudah membedakan masa satu dengan yang lain.Masyarakat Madani3 
  • 7. Fase-fase tersebut ialah:1. Fase PertamaSeorang filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) memandang bahwa civilsociety (masyarakat sipil) merupakan system kenegaraan atau identik dengannegara itu sendiri. Selanjutnya dikembangkan oleh yang lainnya, seperti:- Marcus Tullius Cicero (106-43 SM),Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada masyarakat sipil yaitu societiescivilizes, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunits lain. RumusanCicero ini lebih menekankan pada konsep civility atau kewargaan di satu pihakdan urbanity, yakni budaya kota di lain pihak. Kota dalam pengertian itu,buakn hanya sekedar sebuah sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagaipusat kebudayaan dan pusat pemerintahan.- Thomas Hobbes (1588-1679 SM)Sebagai entitas negara civil society mempunyi peran untuk meredam konflikdalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga iamampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilakupolitik) setiap warga negara.- John Locke (1632-1704 SM)Menurut Locke civil society tidaklah absolute dan harus membatasi perannyapada wilayah yang tidak dapat dikelola masyarakat dan memberikan ruangyang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil danproporsional.2. Fase KeduaAdam Ferguson 1767 lebih menekankan visi etis pada ciil society dalamkehidupan social. Pemhamannya ini lahir tifak jauh dari pengaruh revolusiindustry dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan social yang mencolok. Iayakin bahwa public secara alamiah memiliki spirit solidaritas social dan sentimentmoral yang dapat menghalangi munculnya kembali despotisme.3. Fase KetigaThomas Paine 1792 memberi makna bahwa civil society sebagai sesuatu yangberlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antithesis negara.Menurutnya, civil society adalah ruang dimana warga dapat mengembangkankepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebasMasyarakat Madani4 
  • 8. tanpa paksaan. Civil society harus lebih dominan dan sanggup mengontrol negarademi keberlangsungan kebutuhan anggotanya.4. Fase KeempatDalam pandangan G. W. F. Hegel (1770-1831), civil society merupakankelompok subordinatif terhadap negara. Pandangan ini menurut pakar politikIndonesia, Ryaas Rasyid, erat kaitannya dengan perkembangan social masyarakatborjuasi Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan melepaskan diridari cengkeraman dominasi negara.Berbeda dengan Hegel, Karl Marx memandang civil society sebagaimasyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan civilsociety merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia daripenindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan manusia,civil society harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpakelas.Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasiproduksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Gramsci meletakkan masyarakat madanipada superstruktur yang berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagaipolitical society. Menurutnya,civil society merupakan tempat perebutan posisihegemoni di luar kekuatan negara, aparat mengembangkan hegemoni untukmembentuk consensus dalam masyarakat.5. Fase KelimaPada periode ini wacana civil society dikembangkan oleh Alexis de‘Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pengalaman demokrasi Amerika,dengan mengembangkan teori civil society sebagai intitas penyembangankekuatan. Bagi de ‘Tocqueville, kekuatan politik dan civil societylah yangmenjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnyapluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam civil society, maka warganegara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.Di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil societydiperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan danTimbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional dalamrangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Jakarta. Istilah ituditerjemahkan dari bahasa Arab mujtama’ madani, yang diperkenalkan oleh Prof.Masyarakat Madani5 
  • 9. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiriISTAC. Kata “madani” berarti civil atau civilized (beradab).Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari,tsaqafi atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan.Konsep masyarakat madani bersifat universal danmemerlukan adaptasi untuk diwujudkan di Negara Indonesia mengingat dasar konsepmasyarakatmadani yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan keadaansosial-budaya masyarakat Indonesia.Konsep Masyarakat Madani sangat baru dikalangan masyarakat Indonesiasehingga memerlukan proses dalam pengembangannya. Hal ini bukan merupakan halyang mudah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang efektif, sistematis,serta kontinyu sehingga dapat merubah paradigma dan pemikiran masyarakatIndonesia.2.3 Karakteristik Masyarakat MadaniBeberapa unsure pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani ialah wilayahpublic yang bebas (free public sphare), demokrasi, toleransi, kemajemukan(pluralism), dan keadilan sosial (social justice).1. Wilayah Public Yang Bebas (Free Public Sphare)Yang dimaksud dengan Free punlic sphere adalah adanya ruang publik yangbebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yangbebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjutdikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bias diartikan sebagai warga negaramemiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik.2. DemokrasiDemokrasi merupakan prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil societyyang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud.Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dandilakukan oleh, dari dan untuk negara.3. ToleransiToleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madaniuntuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yangMasyarakat Madani6 
  • 10. dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yangdilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.Toleransi menurut Nurcholish Madjid yaitu merupakan persoalan ajaran dankewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata carapergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasilitu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “mamfaat” dari pelaksanaan ajaranyang benar.Azyumardi Arza pun meyebutkan bahwa masyarakat madani (civil society)lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani jugamengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (civility). Civilitasmeniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerimapandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.4. Kemajemukan (Pluralism)Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralismeharus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupanyang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerimakenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yangtulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu dengan bernilai positif, merupakanrahmat Tuhan.Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagitegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutya adalah pertalian sejatikebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversitieswithin the bonds of civility).Bahkan Pluralisme adalah juga suatu keharusan bagikeselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan danpengimbangan (check and balance).Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepadaorang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakatyang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudahmerupakan dekrit Allah dan desigh-Nya untuk ummat manusia. Jadi tidak adamasyarakat yang tunggal, monolitik, sama dengan sebangun dalam segala segi.Masyarakat Madani7 
  • 11. 5. Keadilan Sosial (Social Justice)Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagianyang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yangmencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanyamonopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan padasatu kelompokmasyarakat. Seara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalammemperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).2.4 Masyarakat Madani di Indonesia : Paradigma dan PraktikIndonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauhsebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yangdiwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasionaldalam dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasiperjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasiberbasis islam, seperti Serikat Islam (SI), Hahdlatul Ulama (NU) danMuhammadiyah, telah menunjukan kiprahnya sebagai komponen civil society yangpenting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimanaseharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia yaitu yangpertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwasistem demokrasi tidak munkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalammasyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.Kedua, pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yangmenekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung padapembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yangdemokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utamapembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara duapandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi,berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan prosespendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelasmenengah.Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi danmasyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandanganMasyarakat Madani8 
  • 12. tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengankekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tigaparadigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisisekarang melalui cara:1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelasmenengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandirisecara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus menempatkandiri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional,tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangiperannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madaniyang tangguh.2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembagademokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintahuntuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan olehlembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunankemandirian lembaga demokrasi.3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negarasecara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikandemokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsurmasyarakat melalu prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh danuntuk warga negara.2.5 Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat MadaniKeberadaan masyarakat madani tidak terlepas ari peran gerakan sosial,gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yangdidasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (state), perusahaan atau pasar, danmasyarakat sipil. Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat gerakan politik yangberada diranah negara dan gerakan ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga olehSidney Tarrow yang melihat political parties berkaitan dengan gerakan politk, yaknisebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh parti politik melaluipemilu., gerakan ekonomi berkaitan dengan lobby dimana terdapat upaya melakukanperubahan kebijakan publik tanpa harus menduduki jabatan politik tersebut.Berdasarkan pemetaan diatas, secara empiris ketigaya dapat saling bersinergi,pada ranah negara dapat menjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpolMasyarakat Madani9 
  • 13. dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial.Sebagai contoh gerakan sosial oleh masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau antiRancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) mempunyaikaitan dengan kelompok atau parpol di ranah politik maupun kelompok bisnis padasisi yang lain.2.6 Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat MadaniIstilah Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan NGO (Non-Governmental Organization). Yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional,istialh ini merujuk pada organisasi non negera yang mempunyai kaitan denganorganisasi non pemerintah, istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai olehkomunitas internasional.Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semuaorganisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintah, dantidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah, karena cakupanpengertiannya yang luas, penggunaan istilah organisasi non pemerintah seringmembingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompokmasyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial-ekonomimasyarakat tingkat bawah, istilah organisasi non pemerintah bagi mereka yang tidaksetuju memakai istilah ini berpotensi memunculkan pengertian tidak menguntungkan.Pemerintah khususnya menolak menggunakan istilah itu dengan alasan maknaorganisasi non pemerintah terkesan “ memperhadapkan “ serta seolah-olah “oposanpemerintah, pengertian organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifatnon pemerintah, di dalamnya bisa termasuk serikat kerja, kaum buruh, himpunan parapetani atau nelayan, rumah tangga, rukun warga, yayasan sosial, lembaga keagamaan,klub olahraga, perkumpulan mahasiswa, organisasi profesi, partai politik, atau punasosiasi bisnis swasta.Masyarakat Madani10 
  • 14. BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanDari pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, dapat penulissimpulkan bahwa:1. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madanidi antaranya wilayah public yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan dankeadilan social.2. Masyarakat sipil mengejawantah dalam berbagai wadah social politik dimasyrakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasikomunitas, media dan lembaga pendidikan.3. Masyarakat madani itu memiliki tujuan yang bisa dilihat dari segi politik dan segiekonomi. Dalam arti politik, masyarakat madani (civil society) bertujuanmelindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsisebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah danlembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, masyarakat madani (civilsociety) berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidak pastianglobal dan cengkeraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomimandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk koperasi misalnya. Oleh karenaitu, prinsip masyarakat madani bukan pencapaian kekuasaan, tetapidiberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi dan harus selalu menghindarkan diridari kooptasi dari pihak penguasa.3.2 SaranStrategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan denganintegrasi nasional dan politik, reformasi system politik demokrasi, pendidikan danpenyadaran politik.= = = = = SEKIAN & TERIMA KASIH = = = = =Masyarakat Madani11 
  • 15. Masyarakat Madani12 DAFTAR PUSTAKASumber buku:Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan dalamUbaedillah, E dan Abdul Rozak (ed.). Demokrasi, Hak Asasi Manusia danMasyarakat Madani. edisi-3. Jakarta: Indonesian Center for Civic EducationSumber internet:http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-perkembangan-civil-society.htmlhttp://caecarioz.blogspot.com/2012/06/karakteristik-masyarakat-madani.html