Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara

25,907 views

Published on

Dasar Negara, konstitusi, dan warga negara

Published in: Education
2 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
2
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara

  1. 1. YUDISTIRA
  2. 2. Dasar Negara adalah dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaraKontitusi adalah gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah
  3. 3. Konstitusi menurut bentuknya : Tertulis : Hukum dasar yang tertulis dalam kitab perundang – undangan Tak Tertulis : Hukum dasar yang tidak tertulis dalam kitab perundang – undanganKonstitusi menurut Kelsen Konstitusi Material yaitu suatu naskah yang dianggap sebagai konstitusi apabila ditinjau dari isinya Konstitusi formal yaitu suatu naskah yang cara pembuatannya dibuat oleh penguasa / pemerintah
  4. 4. Tujuan Konstitusi1. Membatasi kekuasaan negara2. Menjamin HAM3. Pedoman penyelenggaraan negaraFungsi Pancasila1. Sebagai dasar negara2. Sebagai ideologi negara3. Sebagai pemersatu negara4. Sebagai sumber hukum dasar nasional5. Sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
  5. 5. UUD yang Pernah Berlaku di Indonesia Masa Bentuk Bentuk Sistem Berlakunya Negara Pemerintaha Pemerintaha n nUUD ‘45 18/8/45 – Kesatuan Republik Presidensial 27/12/49UUD RIS 27/12/49 – Serikat Republik Parlementer 17/8/50UUDS 17/8/50 – Kesatuan Republik Parlemente 5/7/59
  6. 6. 4 Perubahan / Amandemen UUD ’45 Sidang umum MPR 1999, tgl 14 – 21 Oktober 1999 Sidang tahunan MPR 2000, tgl 7 – 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR 2001, tgl 1 – 9 November 2001 Sidang Tahunan 2002, tgl 1 – 11 Agustus 2002Dasar Hukum Amandemen Pasal 3 UUD ‘45 Pasal 37 UUD ‘45 Tap MPR No. IX / MPR / 1999 Tapa MPR No. IX / MPR / 2000 Tap MPR No. XI / MPR / 2001
  7. 7. Sistematika UUD ’45 Sebelum dan Sesudah Amandemen1. Sebelum Amandemen terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan2. Sesudah Amandemen terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan dan penjelasan
  8. 8. Tujuan Amandemen UUD ’45 adalah menyempurnakan aturan dasar negara mengenai :a. Tatanan negarab. Kedaulatan rakyatc. HAMd. Pembagian kekuasaane. Kesejahteraan sosialf. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukumg. Hal – hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
  9. 9. Penjelasan Dasar Yuridis ( Hukum Amandemen) Tap MPR No. IX / MPR / 1999Tentang peguasa badan pekerja MPR RI untuk melajutkan perubahan UUD RI tahun 1945 Tap MPR No. XI / MPR / 2001Tentang perubahan atas Tap MPR No. IX / MPR / 2000 tentang penugasann badan pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD negara RI tahun 1945
  10. 10. PARLEMENTER DAN PRESIDENSIALParlementer: Menteri yang mengangkat parlementer, presiden sebagai simbol kepala negaraKelebihan : Demokrasi tinggiKekurangan : Tidak StabilPresidensial: Kepala negara dan kepala pemerintahannya presidenKelebihan : StabilKekurangan : Kurang demokrasi
  11. 11. Pokok – pokok Pikiran Pembukaan UUD ‘451. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan perrmusyawaratan / perwakilan4. Negara berdasar atas Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  12. 12. UUD ‘45 pasal 26 ayat :1. Yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara2. Penduduk ialah WNI dan orang – orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia3. Hal – hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU
  13. 13. Menurut UU No. 62 tahun 1958 jo UU No. 12 tahun 2006, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh1. Kelahiran2. Permohonan ( 18 th )3. Pengangkatan ( -5 th )4. Naturalisasi / Peawarganegaraan ( 21 th )5. Perkawinan6. Turut Ayah / Ibu7. Pernyataan
  14. 14. Asas – Asas / Prinsip Kewarganegaraan Ius Soli : Menentukan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran Ius Sanguinis : Menemtukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan
  15. 15. Adanya perbedaan setiap negara untuk menentukan keawarganegaraannya bila dihubungkan dengan asas kewarganegaraan bisa menyebabkan terjadinya :1. Apatride : Tidak memiliki kewarganegaraan2. Bipatride : Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda3. Multipatride : Orang yang memiliki kewarganegaraan banyakHak WN untuk menetukan kewarganegaraan :1. Hak Optie : Hak memilih suatu kewarganegaraan2. Hak Repudiatie : Hak menolak suatu kewarganegaraan
  16. 16. NATURALISASI / PEWARGANEGARAANSyarat Pemohon :1. Telah beerusia 18 th atau sudah kawin2. Telah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 th berturut – turut atau paling singkat 10 th tidak beturut – turut3. Sehat jasmani rohani4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan UUD RI ‘455. Tidak pernah dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara 1 th atau lebih6. Mempunyai pekerjaan7. Bersedia membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
  17. 17. KEHILANGAN KEWARGANEGARANBerdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 12 th 20061. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri2. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden4. Secara sukarela menyatakan sumpah / janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut5. Tidak diwajibkan tetapi ikut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing6. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 th terus menerus bukan dalam rangaka dinas dan

×