PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional

7,232 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
  • conh hukum nasional yang disebabkan masalah ekonomi
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
298
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional

  1. 1. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL@Yudistira_ydstr @ffreakycat
  2. 2. Our Menu ,Bon Appetit ! • Pengertian & Sejarah Hukum Internasional • Obyek Hukum Internasional • Sumber Hukum Internasional • Subyek Hukum Internasional • Asas Hukum Internasional • Jenis dan Klasifikasi Hukum Internasional
  3. 3. Pengertian & Sejarah Hukum Internasional :3 oleh Fahma Dia Ayum (XI IPA 1 /16) |@diayum_fahma
  4. 4. Pengertian Sistem Hukum Internasional • Sistem Hukum Internasional adalah ketentuan hukum dan perangkat aturan yang dibentuk oleh masyarakat Internasional dan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam skala Internasional
  5. 5. Sejarah Lahirnya Hukum Internasional • Istilah HI sudah dikenal sejak 89 SM, (ius gentium = hukum antar bangsa) • Pada saat itu, ius gentium mengatur hubungan antara orang-orang Romawi dan luar Romawi • Pada saat itu, ius gentium bersama dengan ius naturale (hukum alam) menjadi pembentuk hukum internasional • Orang yang berjasa dalam mengembangkan dasar Hukum Internasional adalah Grotius ,Ia menulis buku De Jure Belli ac Pacis (The Law of War and Peace),ia mengemukakan bahwa Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada keamanan bebas dan persetujuan semua negara yang menatakan diri didalamnya
  6. 6. Hukum Internasional Menurut Hugo Grotius ( 1583 – 1645) • Hukum Internasional adalah hukum yang membahas kebiasaan-kebiasaan yang diikuti negara-negara pada zamannya
  7. 7. Hukum Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Menlu RI ke XII ) • Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan melintasi batas-batas negara, yaitu : • Negara dan negara ( antar negara ) • Negara dengan lembaga / organisasi internasional
  8. 8. Hukum Internasional Menurut Francisco Suárez (1548-1617) • Sistem Hukum Internasional adalah ketentuan hukum dan perangkat aturan yang dibentuk oleh masyarakat Internasional • Sistem Hukum Internasional dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam skala Internasional
  9. 9. NEXT SONG ♪
  10. 10. Obyek Hukum Internasional ~ oleh Erza Tania D (XI IPA 1 /01) | @chachaetd
  11. 11. Objek Hukum Internasional ! #1 Wilayah Suatu Negara (Defined Teritory) • Wilayah suatu Negara merupakan objek hukum internasional. • Hal ini karena sering terjadi sengketa wilayah antara dua Negara atau lebih. • Sengketa wilayah dapat muncul akibat adanya aneksasi (pencaplokan) wilayah suatu negara oleh Negara lain atau adanya klaim sepihak negara tersebut. #Contoh : Pulau Sipadan dan Ligitan yang dahulu milik Indonesia kini diputuskan oleh Mahkamah Internasional sebagai hak milik negara Malaysia (berkenaan dengan kawasan geografis)
  12. 12. Objek Hukum Internasional ! #2 Hak Asasi Manusia (Human Right) • Hak asasi manusia merupakan salah satu objek hukum internasional. • HAM menjadi objek hukum internasional dengan disahkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB dan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional.
  13. 13. Objek Hukum Internasional ! #3 Hak dalam Peperangan (War Right) • Hak dalam peperangan diatur dalam hukum humaniter internasional. • Hukum ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum pada saat terjadi konflik bersenjata. • Hukum humaniter ditujukan kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dan kepada anggota pasukan yang tidak bisa lagi menjalankan tugas
  14. 14. Objek Hukum Internasional ! #4 Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Massal) • Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bentuk kejahatan terhadap HAM yang terjadi secara massal dan meluas dengan cara tidak berperikemanusiaan. #Contoh : Genosida. Yaitu pembunuhan massal dilatarbelakangi kebencian terhadap etnis atau suku tertentu.
  15. 15. NGGAK NGANTUK KAN ? (┌_┐)
  16. 16. Sumber Hukum Internasional .. oleh Yudistira (XI IPA 1/19) | @yudistira_ydstr Yudis lo nggar, Yudis.
  17. 17. Sumber Hukum Internasional Sumber-sumber hukum internasional menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional terdiri atas : • Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. • Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. • Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. • Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.
  18. 18. #1 Perjanjian Internasional • Ialah perjanjian yang diadakan anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu. • Perjanjian ini harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. • Istilah lain untuk perjanjian internasional antara lain : traktat (treaty), pakta (pact), konvensi (convention), piagam (statute), charter, declaration, protocol, arrang ement, accord, modus vivendi, covenant dsb.
  19. 19. #2 Kebiasaan Internasional Hukum kebiasaan internasional ialah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. • Perlu diketahui bahwasannya tidak semua kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. • Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut : • 1. harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum (material) • 2. kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (psikologis) • Kebiasaan internasional erat hubungannya dengan perjanjian internasional dimana hubungan ini adalah hubungan timbal balik.
  20. 20. #3 Prinsip Hukum Umum • Asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. • Adanya asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. • Dengan adanya sumber hukum ini mahkamah tidak dapat menyatakan “non liquet” yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan.
  21. 21. #4 Sumber Hukum Tambahan • Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsider atau sumber tambahan. • Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer.
  22. 22. JANGAN NGANTUK YAH (´▽`)/
  23. 23. Subyek Hukum Internasional ! oleh Shobibur R.G (XI IPA 1/12) | @ffreakycat
  24. 24. Subyek ? Pada dasarnya,para subyek Hukum Internasional adalah para pelaku dalam komunitas internasional itu sendiri ,yang mencakup : • A. Negara • B. Organisasi Internasional • C. Individu • D. Organisasi Nasional
  25. 25. Negara . • Negara telah diakui sebagai subyek hukum internasional sejak kelahiran hukum internasional itu sendiri. • Hal ini dapat terlihat dari fakta bahwa nama sebenarnya Hukum Internasional adalah Hukum Antar Negara • Dalam hal ini,para negara yang dapat menjadi subyek Hukum Internasional adalah para negara yang telah secara legal diakui oleh negara lain dan memenuhi kriteria sebuah negara berdasarkan pada Konvensi Montevideo (1933),akan tetapi dengan pengecualian untuk Tahta Suci Vatikan
  26. 26. Konvensi Montevideo 1933 & Vatican ? Konvensi ini mendefinisikan keempat kriteria sebuah negara,yaitu : • A ) Memiliki rakyatnya sendiri • B ) Memiliki daerahnya sendiri • C ) Memiliki pemerintahannya sendiri yang diakui oleh negara lain • D ) Memiliki kemampuan untuk berhubungan / kontak dengan negara lain Akan tetapi dengan catatan untuk Tahta Suci Vatican , Vatican adalah sebuah negara didalam kota Roma,Italia ,dan berperan sebagai subyek Hukum Internasional berdasarkan Traktat Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 oleh pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatican itu sendiri Traktat itu sendiri merupakan pengakuan keberadaan Vatican sebagai negara independen dan memulai hubungan Vatican dengan negara lain di seluruh belahan bumi .
  27. 27. Organisasi Internasional . Macam pertama , organisasi internasional yang hak dan tanggungjawabnya berdasarkan perjanjian internasional atau sebuah konvensi ,dan terdiri dari 3 jenis : • A ) Memiliki anggota global dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum di seluruh dunia ,contohnya : PBB • B ) Memiliki anggota global namun memiliki tujuan spesifik ,contohnya : UNESCO , IMF ,WHO ,dsb • C ) Memiliki anggota regional dengan tujuan global ,contohnya : ASEAN ,UAE ,dsb Macam kedua ,organisasi internasional independen,yang memiliki tujuan spesifik ,contohnya : Palang Merah ,Green Peace ,dsb
  28. 28. Individu ! • Individu dapat berperan sebagai subyek hukum Internasional berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, yang menghadirkan kesetaraan individu dengan negara dan subyek lain dalam Hukum Internasional • Contoh kesetaraan ini adalah seseorang dapat menggugat sebuah negara apabila Hak Asasinya dilanggar dan akan diproses oleh Mahkamah Internasional berdasarkan Hukum Internasional .
  29. 29. Organisasi Nasional & Pemberontak • Organisasi berskala nasional dapat menjadi subyek Hukum Internasional ,meskipun organisasi tersebut belum diakui secara legal ,contohnya : PSSI ,PBI ,dsb • Organisasi – organisasi berskala nasional yang tidak diakui secara legal disebut pemberontak ,dan bisa menjadi subyek Hukum Internasional apabila berkembang menjadi ancaman untuk sebuah negara .
  30. 30. MELEEEK ! Д )
  31. 31. ASAS HUKUM INTERNASIONAL oleh Arviana Irmadella (XI IPA 1/20) | @delladlv
  32. 32. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No 2625 tahun 1970 (pasal 2 piagam PBB) • Setiap negara mempunyai persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan, dan perwujudan suatu negara ditentukan oleh rakyat • Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Adapun pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional • Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain • Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai • Setiap negara wajib menjalin kerja sama dengan cara damai • Setiap negara tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara orang lain
  33. 33. Macam Asas Hukum Internasional #1 Asas teritorial • Didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayahnya. Hal ini berarti bahwa negara melaksanakan hukum dan peraturannya bagi semuanya yang ada di negaranya Asas kebangsaan • Didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dimanapun ia berada, ia tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya Asas kepentingan hukum • Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalan kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara
  34. 34. Macam Asas Hukum Internasional #2 Asas persamaan derajat • Menyatakan bahwa semua negara adalah sama derajatnya baik negara besar maupun negara kecil serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional Asas keterbukaan • Asas keterbukaan diperlukan agar tiap-tiap pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi dengan rasa keadilan
  35. 35. Macam Asas Dalam Pelaksanaan Hukum Internasional • Asas kehormatan (antar negara yang mengadakan hubungan harus saling menghormati) • Asas timbal balik (adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara yang mengadakan hubungan) • Asas pacta sunt servanda (negara yang mengadakan hubungan internasional harus menaati peraturan yang telah disepakati) • Asas rebuc sic stantibus (asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang medasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu) • Asas nebis in idem, yakni tidak seorang pun dapat diadili karena suatu kejahatan yang untuk itu telah diputuskan bahwa orang tersebut bersalah atau tidak. • Asas jus cogents, yakni bahwa suatu perjanjian internasional dapat batal demi hukum jika pembuatan perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan kaidah dasar yang diatur dalam hukum internasional umum. • Asas inviolability dan immunity. Inviolabilitiy merupakan terjemahan dari istilah inviolable yang berarti bahwa seorang pejabat diplomatic tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat kelengkapan Negara penerima.
  36. 36. Asas Dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perdata Internasional #1 • Lex Rei Sitae : hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda itu berada • Lex Loci Contractus : hukum yang berlaku terhadap perjanjian yang bersifat hukum perdata internasional adalah kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian atau tempat perjanjian ditandatangani • Lex Loci Solutionis : hukum yang berlaku adalah tempat isi perjanjian dilaksanakan • Lex Loci Celebrationis : hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan • Lex Domicile : hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap ( permanent home)
  37. 37. Asas Dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perdata Internasional #2 • Lex Patriae : hukum yang berlaku adalah dari tempat seseorang berkewarganegaraan • Lex Loci Forum : hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan • Lex Loci Delicti Commisi Tator : hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat perbuatan melanggar hukum dilakukan • Choice of Law (pilihan hukum) : hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih berdasarkan para pihak
  38. 38. Prinsip Dalam Asas Hukum Internasional ! • Prinsip kesepakatan bersama • Prinsip timbal balik atau saling menguntungkan • Prinsip Komunikasi • Prinsip tidak diganggu gugat • Prinsip layak dan umum • Prinsip eksteritorial atau di luar hukum kekuasaan negara lain
  39. 39. Jenis dan Klasifikasi Hukum Internasional oleh Arinda Mabrina (XI IPA 1/24)
  40. 40. • Hukum internasional berdasarkan isinya : Hukum Perdata Internasional (international civil law) adalah hukum yang mengatur hubungan antarwarga negara suatu negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Publik Internasional (international public law) adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lain dalam hubungan internasional.
  41. 41. • Hukum internasional berdasarkan bentuknya : Hukum Tertulis, merupakan hasil Konfrensi Wina yang menetapkan bahwa hukum yang resmi berlaku dalam sebuah kesepakatan antara negara adalah perjanjian internasional tertulis(hukum tertulis) Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan internasional. Konfrensi Wina tahun 1969 menegaskan bahwa hukum ini ruang lingkupnya terbatas, hanya berlaku pada perjanjian antarnegara
  42. 42. • Perjanjian hukum internasional menurut Prof. J. C. Van Apeldoorn : Hukum Damai. Hukum yang mengatur warga negara di waktu damai. Hukum Perang adalah hukum yang memuat peraturan tentang keadaan perang dan meliputi peperangan dan kenetralan.
  43. 43. YOO MELEK YOO (づ ̄ ³ ̄)づ
  44. 44. GOT QUESTIONS EVERIBADEH ?

×