TUGAS ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNANMASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASANPEMBANGUNAN INDONESIAKORIDOR EKONOMI PAPUA-KEPULAUAN...
1. PENDAHULUANKoridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat,Maluku dan Maluku Utara. Kor...
Papua Barat yang meliputi beberapa aspek pembangunan salah satunya infrastrukturpertanian pangan.Dalam rangka mengantisipa...
Detail Kawasan Strategis Perikanan Kota Ambon, Rencana Zonasi Kota Ambon, danRencana Tata Ruang Pesisir.Untuk mendukung pr...
Tabel Potensi Mineral Tambang di IndonesiaKomoditas Sumber daya Cadangan Produksi Masa hidup(tanpaeksplorasi)Batubara 50 m...
Dalam pengeksploitasian sumber daya alam dibutuhkan strategi pembangunan dalampertambangan agar sumber daya alam tersebut ...
a. Keterbatasan infrastruktur penunjang pertanianb. Belum berkembangnya kelembagaan pertanianc. Terbatasnya jumlah maupun ...
2. Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan NasionalMaluku merupakan salah satu provinsi dengan bentuk kepulauan di wilaya...
1. Menangani eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak illegal akibatkurangnya peraturan yang mengikat masalah t...
Pembangunan pabrik pupuk organik di Wasur, serapu, tanah miring, wapeko,onggaya, sota dan proyek amoniak urea di tangguhPe...
a Pelabuhan Perikananb Balai Benih Ikanc Unit Pengolahan Ikand Pemukiman Nelayanc. Sektor Pertambangan1. Regulasi Eksploit...
2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup3. Gubernur setempat, dan4. Bupati/walikota setempatPermohonan...
2. Kawasan Timika di Provinsi Papua dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(RTRW) telah ditetapkan sebagai salah satu Ka...
Papua Barat. Rencana Tata Ruang (RTR) Papua disusun berdasarkan 9 prinsip kebijakanNasional.4. PENUTUPA. KesimpulanKoridor...
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN/2010 tentangRencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan- P...
SUMBER1. http://www.ptfi.com/operation/infrastruktur.asp2. http://www.migas.esdm.go.id/#3. http://distamben.papua.go.id/pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEPULAUAN MALUKU

2,655 views
2,473 views

Published on

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEPULAUAN MALUKU

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEPULAUAN MALUKU

  1. 1. TUGAS ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNANMASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASANPEMBANGUNAN INDONESIAKORIDOR EKONOMI PAPUA-KEPULAUAN MALUKUNAMA ANGGOTA:1. Rika Sri Amalia (16309863)2. Yogi Oktopianto (16309875)3. Yurista Vipriyanti (16309876)UNIVERSITAS GUNADARMA2012
  2. 2. 1. PENDAHULUANKoridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat,Maluku dan Maluku Utara. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku ini merupakanpusat pengembangan 3 sektor, yaitu :a. Pangan (Pertanian)b. Perikananc. Pertambangan nasionala. Sektor PertanianIndonesia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menjamin ketahanan panganbagi penduduknya. Namun perkembangan pertanian di kawasan timur khususnya Papuadan kepulauan Maluku masih ketinggalan dari provinsi lainnya. Maka dari itu,berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 Presidenmengamanatkan agar dilakukan usaha percepatan pembangunan Provinsi Papua dan
  3. 3. Papua Barat yang meliputi beberapa aspek pembangunan salah satunya infrastrukturpertanian pangan.Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, kawasan Merauke telahditetapkan sebagai lumbung pangan dan energi, karena memiliki lahan datar dan subur.Usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan dibuatnya programpengembangan MIFEE ( Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang sesuaidengan PP No. 18 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman.MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukandengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Denganmemanfaatkan lahan yang luas di Papua Barat, MIFFE melakukan beberapa strategiuntuk menunjang pembangunan di sektor pertanian.1. Mengolah Sumber daya lahan yang tersedia di Papua2. Menjadikan Papua sebagai penghasil kelapa sawit terbesar3. Menjadikan Papua dan Maluku sebagai penghasil devisa terbesar untuk negarab. Sektor PerikananDalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikananperlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yangterintegrasi, efisien, berkualitas, dengan konsepsi Minapolitan. Kawasan minapolitandikota Ambon ditetapkan oleh menteri kelautan dan Perikanan dengan SK No.32/MEN/2010 tanggal 14 mei 2010 kemudian diikuti oleh SK wali kota Ambon tentangkawasan minapolitan kota ambon dan SK tentang Pembentukan kelompok Kerja(POKJA) Kota Ambon, dan didukung oleh sejumlah dokumen perencanaan yaituRencana Induk Pengembangan Minapolitan, RPIJM, RPJP, RPJM, RTRW, Rencana
  4. 4. Detail Kawasan Strategis Perikanan Kota Ambon, Rencana Zonasi Kota Ambon, danRencana Tata Ruang Pesisir.Untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yangmenjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, maka beberapa daerah di Malukuyang merupakan daerah sentra perikanan bakal dijadikan sebagai Kota Minapolitan.c. Sektor PertambanganBerdasarkan pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meiputipenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahandan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.Sumber daya mineral adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lagi, padasuatu saat sumber daya tersebut tidak akan ada lagi di bumi, jika terus-menerusdigunakan. Demikian pula di Indonesia, meskipun kita memiliki berbagai macamsumberdaya mineral, namun jika terus di ekploitasi maka suatu saat nanti akan habis.Sektor pertambangan mempunyai manfaat sangat penting bagi pembangunan,modernisasi, pertumbuhan ekonomi di banyak Negara di dunia, terlebih lagi bagi Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun juga menimbulkan banyak persoalanterhadap lingkungan hidup dan sosial dimana ia dioperasikan.
  5. 5. Tabel Potensi Mineral Tambang di IndonesiaKomoditas Sumber daya Cadangan Produksi Masa hidup(tanpaeksplorasi)Batubara 50 milyar ton 5 milyar ton 160 juta ton 30 tahunEmas (logam) 4,3 juta ton 2,5 juta ton 141,02 ton 19 tahunPerak (logam) 11 juta ton 5 juta ton 285,21 ton 21 tahunTimah (logam) 1,87 juta ton 399,8 ribu ton 66,28 ribu ton 7 tahunTembaga(logam)33,80 juta ton 22,27 juta ton 1,01 juta ton 31 tahunNikel (bijih) 820,82 juta ton 63,32 juta ton 4,40 juta ton 15 tahunSumber : DESDM, 2004Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa sumberdaya alam mineral diIndonesia sangat besar dan terancam punah bila dieksploitasi secara berlebihan.
  6. 6. Dalam pengeksploitasian sumber daya alam dibutuhkan strategi pembangunan dalampertambangan agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis. Eksploitasi sumber dayaalam ini nantinya akan mempengaruh pembangunan infrastruktur yang ada di daerahtersebut. sumber daya yang dikhususkan untuk pemeliharaan, perencanaan, dan penilaianproyek harus ditingkatkan. Persediaan infrastruktur yang produktif tidak mungkin terusbertambah, kecuali sumber daya yang dikhususkan untuk perencanaan dan pemeliharaanbenar-benar ditingkatkan.Berikut ini adalah strategi bertahap pembangunan berkelanjutan yang diterapkan didaerah Papua dan Papua Barat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 65Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat adalah :1. Mengoptimalkan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat, serta kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan ProvinsiPapua Barat2. Melakukan percepatan pengembangan infrasturktur energi, komunikasi, perumahan,air bersih dan sanitasi yang menjangkau seluruh wilayah3. Mengembangkan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan klaster padakawasan strategis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memerhatikanMP3EI pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.2. PERMASALAHANa. Sektor PertanianKetertinggalan pembangunan sektor pertanian Papua terutama Papua Baratdisebabkan oleh berbagai faktor seperti :
  7. 7. a. Keterbatasan infrastruktur penunjang pertanianb. Belum berkembangnya kelembagaan pertanianc. Terbatasnya jumlah maupun tingkat keterampilan sumber daya manusiad. Rendahnya minat investasie. Tidak kuatnya kepastian hukum bekenaan dengan penguasaan lahanf. Belum berkembangnya teknologi pasca panen dan agroindustri, dang. Rendahnya akses petani terhadap pasarBeberapa hal diatas menjadi kendala dalam pembangunan sektor pertanian di Papua,namun disisi lain Papua Barat memiliki sumber daya lahan yang sangat berpotensi untukpengembangan pertanian. Berdasarkan atlas arahan tata ruang pertanian Indonesia, dari9,9 juta ha luas lahan di provinsi Papua Barat, seluas 2,7 juta ha berpotensi untukpertanian, tetapi baru sekitar 0,94 juta ha (33%) yang sudah dimanfaatkan sebagai lahanpertanian (BPS Papua Barat, 2006).b. Sektor Perikanan1. Mendorong pelaksanaan program Mega Minapolitan di MorotaiMinapolitan merupakan konsep manajemen ekonomi kawasan berbasis kelautandan perikanan. Program ini merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksiperikanan dan kelautan dengan fokus pada peningkatan produksi dan pendapatanrakyat. Minapolitan merupakan sebuah model dari Revolusi Biru yang digalakkan.Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan mengubah mindsetpembangunan yang berorientasi darat ke berorientasi maritim. Sementara untukpemberdayaan masyarakat perikanan di Morotai telah memprogramkan berupapemberian bantuan pemberdayaan, pengadaan dermaga serta pengadaan kapal.
  8. 8. 2. Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan NasionalMaluku merupakan salah satu provinsi dengan bentuk kepulauan di wilayahIndonesia bagian Timur dan terdiri dari beberapa gugusan pulau. Provinsi Malukumemiliki luas wilayah total sebesar 712.479,65 km2dan 92,4% dari luas tersebutmerupakan wilayah perairan laut (658.294,69 km2). Kondisi geografis inilah yangmenjadi salah satu alas an kuat untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan lumbungikan nasional di Maluku agar dapat segera mendongkrak peningkatan ekonomi daerahmaupun ekonomi nasional. Untuk mewujudkan Kepulauan Maluku sebagai LumbungIkan Nasional (LIN), maka disusunlah Rencana Pengembangan Kawasan LumbungIkan Nasional yang mencakup rencana strategi dan rencana program pengembanganwilayah.Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2010 , untuksebuah kawasan minapolitan, pemerintah daerah perlu menyiapkan beberapapersiapan yaitu Rencana Induk yang diimplementasikan melalui RencanaPengusahaan dan Rencana Tindak.c. Sektor PertambanganSuatu strategi pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan secara ekonomi, jikamenciptakan penghasilan yang bertahan untuk beberapa generasi ke depan dan bukanhanya untuk beberapa dekade. Tanpa perencanaan, eksploitasi sumber daya tak-terbarukan akan mengalami siklus tumbuh-layu dan hanya meninggalkan kesempatan-kesempatan yang sudah merosot. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkanbahwa permasalahan yang ada di kawasan pertambangan Indonesia ini adalah :
  9. 9. 1. Menangani eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak illegal akibatkurangnya peraturan yang mengikat masalah tersebut.2. Regulasi perizinan usaha pertambangan yang ada di daerah Sorowako dan Timika,untuk diperjelas di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional (RTRKSN) Sorowako dan Timika.3. PEMBAHASANa. Sektor PertanianDengan mewujudkan ketahanan pangan nasional, diperlukannya pengendalian untukmengatur program MIFEE agar tidak melenceng dari tujuan awal. Berikut ini regulasi dankebijakan untuk melaksanakan pengembangan MIFEE tersebut, ada beberapa hal terkaityang harus dilakukan antara lain :Pengembangan lahan food estate secara bertahap diatur pada UU No. 2 Tahun 2012tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumPercepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk food estate karena pada programSosialisai pada masyarakat setempat tentang pelaksanaan dan manfaat programMIFEE bagi kesejahteraan masyarakatInfrastruktur pengembangan MIFEE juga memerlukan dukungan infrastuktur yangmeliputi :Dibutuhkannya konektivitas darat yang menghubungkan kebun kelapa sawit denganlokasi penggilingan dan pelabuhan.Peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan di masing-masing klaster sentraproduksi pertanianpengembangan jaringan irigasi untuk pertanian
  10. 10. Pembangunan pabrik pupuk organik di Wasur, serapu, tanah miring, wapeko,onggaya, sota dan proyek amoniak urea di tangguhPembangunan balai penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.Pendirian sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melaluipelatihan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi, sebagaimanaPeraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 Pasal 3 menyebutkan “melakukanrevitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh kampung untukmenyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Provinsi Papuadan Provinsi Papua Barat”.b. Sektor PerikananPembentukan Mega Minapolitan ini didasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil dengan memanfaatkanwilayah Pesisir Maluku. Dalam penataan ruang dari Mega Minapolitan ini, pemerintahdaerah merujuk kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor06/MEN/2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan SK No. 32/MEN/2010 tentangPenetapan Kawasan Minapolitan.Tujuan program Mega Minapolitan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.12/MEN/2010 Pasal 3 adalah meningkatkan produksi produk kelautandan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, mengembangkan kawasan minapolitansebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.Dalam pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dibutuhkanpengembangan dukungan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan seperti :
  11. 11. a Pelabuhan Perikananb Balai Benih Ikanc Unit Pengolahan Ikand Pemukiman Nelayanc. Sektor Pertambangan1. Regulasi Eksploitasi Sumberdaya AlamUntuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu ditetapkan Peraturan Presidententang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.Pada UUD 1945 pada pasal 4 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2010 dan UU Nomor 41 tahun 1999 dijelaskan mengenai penggunaan kawasan Hutanlindung untuk penambangan bawah tanah.Pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 dijelaskan bahwaPenambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan caraterlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran atau terowongan (tunnel) atauterowongan buntu termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi dihutan lindung.Pada pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 dijelaskan prosespermohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambanganbawah tanah. Dalam pasal ini proses permohonan secara tertulis oleh pemohon kepadaMenteri dengan tembusan kepada :1. Menteri yang bertanggungjawab di bidang energi dan sumber daya mineral
  12. 12. 2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup3. Gubernur setempat, dan4. Bupati/walikota setempatPermohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :1. Kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam StudiKelayakan Hasil Eksplorasi2. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilian AMDAL yangdisesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung3. Rekomendasi dari pihak bupati/walikota dan gubernur setempat4. Pertimbangan teknis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)izini atau perjanjian di sektor pertambangan5. Rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan penambangan di bawah tanah6. Pernyataan kesanggupan di hadapan notarisBila regulasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 dilaksanakan dengan baik,maka penggunaan sumber daya alam dapat diawasi dan eksploitasi sumber daya alamdapat diminimalisir.Dalam rangka menunjang pembangunan industri dalam negeri perlu penataan kembalipemberian izin usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan danmemberikan kepastian hukum bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara mengenai tata cara permohonan izin usahapertambangan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  13. 13. 2. Kawasan Timika di Provinsi Papua dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(RTRW) telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yangdirencanakan masuk ke dalam tahapan pengembangan I.Pengembangan kawasan strategis yang dimaksud diatas adalah pengembangan yangdifokuskan pada lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapatditingkatakan nilai tambahnya, sumber daya manusia terampil dan infrastruktur wilayahyang memadai guna mendukung investasi yang berbasis pada potensi ekonomi lokal,serta disinergikan dengan MP3EI pda koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional (RTR KSN) Sorowakodan Timika adalah salah satu contoh Ruang Tata Ruang yang pola ruangnyadiperuntukkan sebagai kegiatan budidaya pertambangan. KSN Sorowako dan KSNTimika merupakan KSN yang ditetapkan dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Berdasarkan isu strategisnya, KSN Sorowakodiarahkan terutama sebagai kawasan penghasil nikel terbesar se Indonesia.Sesuai dengan amanat pasal 20 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakanpedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunanrencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah nasional, penataan ruang kawasan strategis nasional danpenataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.Untuk provinsi Papua Barat diberlakukan pula RTRW Papua Barat yang didukungoleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
  14. 14. Papua Barat. Rencana Tata Ruang (RTR) Papua disusun berdasarkan 9 prinsip kebijakanNasional.4. PENUTUPA. KesimpulanKoridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat,Maluku dan Maluku Utara. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku ini merupakanpusat pengembangan 3 sektor, yaitu :a. Pangan (Pertanian)b. Perikananc. Pertambangan nasionalTiap sektor memiliki permasalahan yang nantinya mempengaruhi percepatan danperluasan pembangunan dari daerah tersebut.Regulasi yang berhubungan dengan masterplan percepataan dan perluasanpembangunan :1. Sektor Pertanian- UU No. 2 Tahun 2012- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 Pasal 32. Sektor Perikanan- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2010 Pasal tentangMinapolitan- Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau Kecil
  15. 15. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN/2010 tentangRencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan SK No. 32/MEN/2010 tentangPenetapan Kawasan Minapolitan.3. Sektor Pertambangan- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana TataRuang Wilayah Nasional (RTRWN)- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua BaratB. SaranKoridor ekonomi di Papua – Kepulauan Maluku merupakan koridor ekonomi yangmemprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. KetidaksiapanPemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya alam dapat menimbulkandampak negatif bagi daerah tersebut. Salah satunya adalah adanya eksploitasi sumberdaya alam pertambangan yang berlebihan dengan tidak memperhatikan dampaklingkungan sekitar. Untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah tersebut, dibutuhkanregulasi peraturan daerah yang diperkuat dengan peraturan pemerintah pusat baikPeraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Undang-Undang. Regulasi tersebutnantinya masih diperlukan pengawasan lapangan dalam menjalankan amanah dariregulasi tersebut.
  16. 16. SUMBER1. http://www.ptfi.com/operation/infrastruktur.asp2. http://www.migas.esdm.go.id/#3. http://distamben.papua.go.id/pr01111.htm4. http://www.rtrwpapuabarat.info/fakta/pembangunan.php5. http://www.ittc.co.id/rencana-induk.php

×