Makalah benda berwujud dan tidak berwujud

22,712 views
22,425 views

Published on

Yeepe

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
216
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah benda berwujud dan tidak berwujud

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan laranganyang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakanpemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanyaketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu bidang hukumyang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum danhubungan antara subyek hukum adalah Hukum perdata yang disebut pula hukumprivat atau hukum sipil .maka hukum perdata mengatur hubungan antarapenduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaanseseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, kebendaan, kegiatanusaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Manusia sebagaisubjek hukum adalah sebagai pengguna hak dan kewajiban.[1] Dalampelaksanaan hak dan kewajiban itu perlu di dukung oleh pendukung hak dankewajiban sebagai objek hukum. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku diIndonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek(atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan diIndonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. UntukIndonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai1859. Hukum perdata Belanda sendiri didasarkan dari hukum perdata yangberlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukumperdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: Buku I tentangOrang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaituhukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyekhokum. Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaituhukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yangberkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak Benda Berwujud dan Tak Berwujud 1
  2. 2. (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) bendaberwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggapsebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnyahak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan denganhipotik, telah dinyatakan tidak berlaku. Buku III tentang Perikatan; mengaturtentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilahini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengaturtentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan. Buku IVtentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum(khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalamhukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Hubungan Hukum antara seorang (subjek Hukum) dengan benda yangdiatur dalam buku Ke-II Kitab Undang-undang Perdata menimbulkan kekuasaanlangsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda di dalamtangan siapapun juga benda itu berada, dengan demikian hak kebendaan bersifatmutlak dalam arti dapat dipertahankan dan berlaku terhadap siapapun juga dansetiap orang harus menghormatinya serta dalam hak kebendaan ini selalu adahubungan langsung antara orang yang berhak dengan benda meskipun adacampur tangan dari pihak lain.Jumlah hak kebendaan bersifat terbatas dalam artihanya ada hak-hak sepanjang yang sudah ditentukan oleh Undang-undang.karenanya ketentuan yang terdapat dalam buku ke-II Kitab undang-undangPerdata umumnya bersifat Dwingenrechts (memaksa). Segala apa yang karenahukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan sepertipun segala hasildari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang,selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akarterpaut pada tanahnya kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan.[1] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.117.[2] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.118 Benda Berwujud dan Tak Berwujud 2
  3. 3. Yang akan dibahas pada makalah ini adalah tentang Buku II yaitu hukumkebendaan yang lebih tepatnya lagi adalah benda berwujud dan benda tidakberwujud .sebelum kita membahas lebih jauh tentang benda berwujud dan bendatidak berwujud terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian daribenda dan hukum kebendaan .Kata benda merupakan terjemahan dari kata zaak(Belanda) atau material (Inggris). Benda berarti semua barang yang dapat menjadi alat atau hasil manusia,yaitu semua barang, hewan dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang ataubadan hukum. Hukum Benda adalah Peraturan –peraturan hukum yang mengaturtentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).Benda merupakan objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna danmendukung subjek hukum. Kata benda berasal dari bahasa inggris yaitu materialdan bahasa Belanda yaitu zaaken. Dalam KUH Perdata dianut di dalamnyapengertian benda secara luas seperti tercantum pada pasal 499 KUH Perdatayang menyebutkan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yangdapat dikuasai oleh hak milik. Dapat kita tangkap maksudnya berarti hak milik itudiakui untuk memiliki dan menguasai suatu benda.1.2 PERUMUSAN MASALAHA.Bagaimana kedudukan benda dalam hukum?B.Apa yang menjadi dasar hukum benda?C.Apa saja ruang lingkup hukum benda?D.Bagaimana pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud? Benda Berwujud dan Tak Berwujud 3
  4. 4. BAB II PEMBAHASANA. Pengertian Benda dalam Hukum Hukum Benda adalah Peraturan–peraturan hukum yang mengatur tentangbenda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dandalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yangdapat diihat saja (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti luasdisebut dalam Pasal 509 KUHPerdata yaitu benda ialah tiap barang-barang danhak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik atau denga kata lain benda dalamkonteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkansuatu Hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yangdapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatuyang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum. Kebendaan menurut kitab Undang-undang Perdata adalah tiap-tiap hakyang dapat dikuasai oleh hak milik serta dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut Undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiaphasil perdata adalah bagian dari sesuatu kebendaan. Pengertian benda (zaak)dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata : “ Menurut paham undang-undangyang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yangdapat dikuasai oleh hak milik.” Berdasarkan ketentuan tersebut pengertian benda meliputi segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum,[3] baik itu berupabarang (goed) maupun hak (recht), sepanjang objek dari hak milik itu dapatdikuasai oleh subjek hukum.Perspektif hukum perdata berdasarkan KUHPerdataselain mengenal barang-barang berwujud juga mengenal barang-barang yangtidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, yangjuga bernilai ekonomi.[3] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.118 Benda Berwujud dan Tak Berwujud 4
  5. 5. Kata “dapat” dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut mempunyai artipenting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat tertentu“sesuatu” itu belum berstatus objek hukum, namun pada saat lain merupakanobjek hukum. Dari ketentuan pasal 499 KUH Perdata jelas bahwa KUH Perdatamengenal benda (zaken) yang dapat menjadi objek hak milik berupa bendaberwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (bertubuh). Benda berwujudadalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan,sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkapdengan pancaindra, yang berupa hak atau tagihan tertentu, seperti hak tagih,hak klaim, saham, surat-surat berharga. Pengertian kebendaan secara hukum di sini juga termasuk kebendaanyang karena hukum perlekatan menjadi satu kesatuan dengan kebendaan ituatau kebendaan yang timbul karena hubungan tertentu atau hasil perdata. Hal iniditegaskan lebih lanjut oleh ketentuan dalam pasal-pasal 500, 501, dan 502 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal 500 KUH Perdata menyatakan: “ Segala apa yangkarena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segalahasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaanorang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahandan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaantadi.” Selanjutnya dalam pasal 501 KUH Perdata dinyatakan:“Dengan takmengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karenaperjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari sesuatu kebendaan, jika danselama hasil itu belum dapat ditagih”.Adapaun ketentuan dalam pasal 502 KUHPerdata menyatakan:“Yang dinamakan hasil karena alam ialah: 1. Segala apa yang tumbuh timbul dari tanah sendiri; Benda Berwujud dan Tak Berwujud 5
  6. 6. 2. Segala apa yang merupakan hasil dari atau dilahirkan oleh binatang- binatang. Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah segala apa yang diperoleh karena penanaman di atasnya; yang dinamakan dengan hasil perdata ialah uang sewa, uang upeti, uang angsuran, dan uang bunga. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal 499, 500, 501, dan 502 KUHPerdata maka pengertian kebendaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalamarti luas. Dalam arti sempit, kebendaan itu hanya barang (kebendaan yangberwujud). Adapun dalam arti luas, kebendaan itu meliputi atas barang (bendaberwujud) dan hak (benda tidak berwujud). Pengertian kebendaan pada KUHPer senada dengan pendapatProf.Subekti , perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yangdapat dihaki orang , dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barangyang dapat terlihat saja.[4]. Sistem pengaturan hukum benda dapat dibedakan menjadi dua macamyaitu : 1) sistem tertutup (closed system), dan 2) sistem terbuka (open system).Sistem pengaturan hukum benda adalah tertutup yang diartikan dengan sistemtertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selainyang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan sistem pengaturanhukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orangdapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah adaaturannya di dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar,pinjam meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa.Perjanjian jenis ini disebut perjanjian nominaat yang dikenal dan diatur dalamKUH Perdata. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata seperti leasing, belisewa, kontrak rahim, pranchise, dan lain-lain. Perjanjian jenis ini disebutinnominaat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi dikenaldalam praktek.[4] P.N.H. Simanjuntak, SH. , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,Djambatan , 2007, h.203 Benda Berwujud dan Tak Berwujud 6
  7. 7. B. Dasar Hukum Benda Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, pengaturantentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan system tertutup,artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dariyang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifatmemaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi,tidak boleh disimpangi,termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatuyang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasukjuga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaanseseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasukdidalamnya piutang, atau hak hak lainnya, misalnya bunga atas deposito. Meskipun pengertian zaak dalam BWI tidak hanya meliputi bendaberwujud saja, namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Bendamengatur tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah zaak didalam BWItidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain, seperti : “perbuatanhukum “ (Ps.1792 BW), atau “kepentingan” (Ps.1354 BW), dan juga berarti“kenyataan hukum” (Ps.1263 BW). Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diaturdalam: 1. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. 2. Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan . 3. Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik . Benda Berwujud dan Tak Berwujud 7
  8. 8. 4. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .C. Ruang Lingkup Hukum BendaRuang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal yaitu : 1. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. 2. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah kewenangan untuk menguasai benda.D. Perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud Pembedaan kebendaan atas kebendaan berwujud dan kebendaan tidakberwujud disebutkan dalam pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan:Tiap- tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud1.Benda berwujudKebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat denganmata dan diraba oleh pancaindera. [5] Penyerahan kebendaan bergerak yangberwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata daritangan ke tangan.Benda berwujud (pasal 500) yang timbul dari: 1. Hasil karena alam (natuurlijke vruchten) (pasal 502 ayat 1) a.tumbuh timbul dari tanah sendiri, seperti buah-buahan yang berasal dari pohon b.hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-binatang, seperti telur, susu sapi, atau anak dari binatang-binatang yang melahirkan.[5] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.119 Benda Berwujud dan Tak Berwujud 8
  9. 9. 2. Hasil pekerjaan manusia yang diperoleh karena penanaman di atasnya (pasal 502 ayat 2) , seperti ubi-ubian, wortel, atau kacang tanah.2.Benda tidak berwujudBenda tidak berwujud yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasilperdata (burgerlijke vruchten) yang terdiri atas: 1. Piutang-piutang (penagihan-penagihan) (vordering) yang belum dapat ditagih (pasal 501), berupa piutang atas nama (aan naam), piutang atas bawa (aan tonder) atau piutang atas unjuk (aan order); 2. Penagihan-penagihan lainnya (pasal 502 ayat 2) berupa uang sewa, uang upeti, uang angsuran, atau uang bunga.Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan bendadimaksud, yaitu : Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama.Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukandengan : Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).Benda menurut pasal 499 KUHPdt.kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai olehhak milik. Benda Berwujud dan Tak Berwujud 9
  10. 10. Berwujud dan tidak berwujud Properti Properti merupakan hal eksternal yang dapat dimiliki atau dikuasai.Properti dapat dibagi menjadi dua kategori: tangible dan intangible. Kata nyatamengacu pada sesuatu yang memiliki bentuk fisik didefinisikan yang dapatdirasakan atau disentuh. Para berwujud kata mengacu pada sesuatu yang tidakdapat dirasakan oleh indera.Berwujud Properti Harta berwujud terdiri dari real properti dan harta pribadi. Real propertiadalah properti yang tidak bergerak seperti tanah dan hal-hal yang melekat padaatau dibangun di atas tanah itu. Properti pribadi adalah properti yang dapatdipindahkan atau harta berwujud lainnya yang dapat dimiliki. Milik pribadi disebutjuga harta benda. Harta benda yang melekat pada tanah dan yang tidak dapatdihapus tanpa merusak tanah disebut perlengkapan. Contoh perlengkapan yangbuilt-in lemari buku dan penggemar langit-langit. Sebuah aset berwujud adalah sesuatu yang ada secara fisik. Jenis assetbiasanya dapat dilihat atau disentuh. Seorang individu yang mewarisi aset nyatamungkin akan mendapatkan keuntungan dari aset ini segera. Sebuah rumah dankendaraan bermotor adalah dua contoh dari aset berwujud yang sering termasukdalam warisan. Jenis lain dari aset berwujud meliputi perhiasan, furnitur, danamoneter, dana pensiun, dan pensiun. Sebuah aset nyata akan dialokasikan untukkeluarga atau teman setelah kematian seseorang, baik berdasarkan spesifikasitermasuk dalam / keinginannya, atau hukum atau wasiat.Tidak Berwujud Properti Properti tidak berwujud terdiri dari properti yang tidak memilikikeberadaan fisik. Contoh properti tidak berwujud termasuk memeriksa danrekening tabungan, pilihan untuk membeli atau menjual saham, niat baik daribisnis dan paten.Suatu aktiva tidak berwujud merupakan aset yang tidak secarafisik atau material ada. Meskipun seseorang tidak mungkin dapat melihat ataumenyentuh aset tidak berwujud, masih bisa sangat berharga. Dalam kebanyakan Benda Berwujud dan Tak Berwujud 10
  11. 11. kasus, adalah perusahaan yang memiliki aktiva tidak berwujud, seperti kontrakbisnis. Namun, ada beberapa kasus di mana seorang individu dapat menyimpanjenis aset. Beberapa contoh dari aset tidak berwujud yang dapat dimiliki olehindividu termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta. Meskipun seorangindividu mungkin tidak dapat mengamati manfaat dari aset-aset ini segera,mereka bisa sangat menguntungkan. Seperti semua aset, seorang individumungkin melimpahkan aktiva tidak berwujud pada orang yang dicintai dalam halia / dia meninggal. Benda Berwujud dan Tak Berwujud 11
  12. 12. BAB III PENUTUP1.1 KESIMPULAN Hukum Benda adalah Peraturan–peraturan hukum yang mengatur tentangbenda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht). Ruanglingkup kajian hukum benda meliputi dua hal yaitu ; Mengatur hubungan antarasubjek hukum dengan benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadiobjek hukum ; Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan.Hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah kewenangan untuk menguasai benda. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, pengaturantentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan system tertutup,artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dariyang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifatmemaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi,tidak boleh disimpangi,termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal yaitu : Pertama,mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda.Benda adalah segalasesuatu yang dapat menjadi objek hukum.Kedua, mengatur hubungan antarasubjek hukum dengan hak kebendaan.Hak kebendaan adalah kewenangan untukmenguasai benda. Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihatdengan mata dan diraba oleh pancaindera. Penyerahan kebendaan bergerak yangberwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata daritangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindahtanganannya harus dilakukan dengan balik nama Benda yang tidak berwujud (benda immaterial) adalah segala macam hak.Seperti: hak cipta, hak merek dagang, dan lain-lain.Berdasarkan KUHPerdatamengenal barang-barang yang tidak berwujud yang merupakan bagian dari hartakekayaan seseorang, yang juga bernilai ekonomi. Benda Berwujud dan Tak Berwujud 12
  13. 13. Daftar PustakaDrs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,BalaiPustaka, 1986,P.N.H. Simanjuntak, SH. , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,Djambatan ,2007Salim Hs , Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, 2001Maskun,Sadewi. Pengantar Hukum Perdata , Sinar Grafika, 1999 Benda Berwujud dan Tak Berwujud 13

×