• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sejarah, tujuan dan fungsi, asas serta analisis kasus pajak
 

Sejarah, tujuan dan fungsi, asas serta analisis kasus pajak

on

  • 21,379 views

 

Statistics

Views

Total Views
21,379
Views on SlideShare
21,379
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
283
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sejarah, tujuan dan fungsi, asas serta analisis kasus pajak Sejarah, tujuan dan fungsi, asas serta analisis kasus pajak Document Transcript

    • PENDAHULUANLATAR BELAKANG Apabila kita berbicara tentang pajak, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terbesitdidalam pikiran bahwa membayar pajak adalah suatu tidak penting bagi kita, pajak itu hanyabikin pusing saja ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan,dsb. Ada yang berpendapat bahwa ngurusin pajak itu buat apa lebih baik kita mengurusi diri kitasendiri buat makan aja masih ngems-ngemis dijalan daripada kita mengurusi pajak malah kitayang gak makan nantinya, ada yang bilang buat apa bayar pajak, pajak itu yang menikmatipemerintah hasilnya, kita cuman membayar pajak, kita dijadikan sapi perahnya pemerintah. Kitabanting tulang mencari uang dengan keringat mereka malah seenaknya saja meminta uang kita.ada yang bilang membayar pajak itu hanyalah akal-akalan pemerintah untuk bisa menambahkekayannya saja, ada yang setuju membayar pajak karena memlihat fungisnya berguna untukmasyarakat banyak, tetapi ada yang acuh dan acuh saja mereka malas memberikan pendapat danbayar saja toh aku juga masih kaya mau pajak sbesar apapun bisa kubayar Dan masih sajapendapat diluar sana pendapat-pendapat tentang pajak. Anda tentu saja tidak mungkin lupadengan kasus-kasus yang namanya sangat terkenal sampai dibuatkan lagu yaitu si “GAYUSTAMBUNAN” dan “PAULUS TUMEWU” . hal ini membuat saya berpikir ada dua pemikiranyang saya ambil yaitu positif dan negative dari pajak kalau hal ini dibiarkan tanpa dijelaskan apaitu pajak dalam dan pentingnya membayar pajak lama-lam rakyat indonesia terpecah menjadidua pemikiran : Pemikiran yang pertama bahwa membayar pajak itu hanya sia-sia belaka dan merugikan diri sendiri. Saya sebagai masyarakat Indonesia hanya dianggap sebagai sapi perah saja. Fasilitas yang mana mau dibangun sama pemerintah buktinya saja seperti jembatan daerah Kalimantan Timur atau tepatnya tenggarong bisa rubuh seperti itu. Pemikiran yang kedua membayar pajak itu penting selain itu sebagai kewajibanku sebgai masyarakat bangsa Indonesia, membayar pajak adalah salah satu caraku untuk bersinergi
    • dengan bahwa banyak bangsa ini dan membantu membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia serta fasilitas kemanan Negara. Hal ini tentu saja secara tidak langsung membuat perepecahan dimasyarakat, ada yang prodengan pajak dan ada yang kontra dengan pajak, bahkan lebih parahnya lagi masyarakatIndonesia ada yang tidak mau membayar pajak padahal kita tau bahwa pajak itu sangat bergunabagi bangsa Indonesia. kalu tidak membayar pajak dari manakah lagi pendapatan Negara kita ini,kalau tidak membayar pajak, darimankah fasilitas penting yang selama ini kita nikmati sepertihalnya sekolah, rumah sakit, dll. Dan yang terpenting lagi bagaimana nasib msyarakat yangkurang beruntung seperti halnya saya sebagai penulis ini yang masih beruntung bersekolah danbisa membaca dan menulis. Uang yang kita berikan kepada perintah itu termasuk disana dialokasilan oleh pemerintah gunannya untuk mensejahterakan rakyat-rakyat yang didaerahpelosok yang masih kekurangan air bersih, masih kekurangan pangan, masih kekuranganfasilitas rumah sakit dan yang penting lagi didesa-desa pelosok yang jauh dari keramainan kotatersebut masih belum bisa membaca dan menulis. Ini hanya sekedar pendapat saya untuk lebihjelasnya mari kita membahas tentang pengertian pajak, fungsinya, asas-asas membayar pajak danyang paling penting dalam makalah ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pajak dananalisis serta penyelesaiannya. Agar semuanya jelas dan tak ada lagi terjadi dualisme antarapemerintah dan masyarakat dalam urusan pajak.RUMUSAN MASALAH Secara singkat saya disini akan saya jabarkan sejarah, tujuan, fungsi, asas-asas dalam hukumpajak, jenis-jenis pajak serta bagaimana analisis penerapan hukum tentang kasus pajak “ PaulusTumewu" ?
    • PEMBAHASANSEJARAH SINGKAT PAJAK 1 Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala,walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman dahulu tersebut “ pajak “ yang dimaksudmerupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela, yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya.Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan/ditetapkan oleh pihak rakyat.Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakandalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negarasecara sepihak. Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yangsemula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwapungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akandana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara, yang meliputikebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, sertauntuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai denganperkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial maupun kenegaraan. Dandari perkembangan pemungutan pajak tersebut, hingga kini yang namanya pungutan tersebuttetap ada, yaitu yang disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajaktersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat sepihak atau ditentukan oleh negara secara sepihak,tetapi ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.1 http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/sejarah-pajak.html
    • Tujuan Pajak dan Fungsi Pajak 2 Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas daritujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yangmenjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakarpada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara.Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yangmendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untukkeperluan masyarakat itu sendiri. Masalah pajak itu sendiri adalah masalah masyarakat dan negara. Dan setiap orang yanghidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan masalah pajak. Oleh karena itumasalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikiansetiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yangberhubungan dengan pajak, baik fungsinya, asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlakudinegaranya, tata cara pembayarannya serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 3 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untukmembiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatasmaka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan,2 http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/fungsi-pajak.html3 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak
    • uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangipengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuaikebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutamadiharapkan dari sektor pajak.Fungsi mengatur (regulerend)Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Denganfungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnyadalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksidalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.Fungsi stabilitasDengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yangberhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisadilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutanpajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.Fungsi redistribusi pendapatanPajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semuakepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapatmembuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatanmasyarakat.
    • Asas pemungutanAsas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli 4 Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakantentang asas pemungutan pajak, antara lain a. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.4 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Asas_pemungutan
    • Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan- kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil- kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut: Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
    • Asas Pengenaan Pajak Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi ataubadan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentusaja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegasdinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untukkeuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan olehnegara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagaiasas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaanpajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untukmengenakan pajak adalah: 1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. 2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. 3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh
    • penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.Jenis Pajak Setelah kita mengetahui sejarah singkat itu pajak tujuan dan funsgsi pajak itu sendiri sertaasas-asasnya mari sekarang bagaiman kita pelajari tentang jenis-jenis pajak. 5Di tinjau dari segiLembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:Pajak Negara Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yangterdiri dari: Pajak Penghasilan5 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Jenis_Pajak
    • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bea Materai Bea MasukPajak DaerahSesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: Pajak Provinsi terdiri dari: 1. Pajak Kendaraan Bermotor; 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4. Pajak Air Permukaan; dan 5. Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
    • ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PAJAK PAULUS TUMEWU Setelah kita mengetahui sejarah pajak, tujuan pajak, jenis pajak serta asas-asas pajaksekrang mari kita masuk dalam bagian penting makalah penting yaitu analisis kasus pajak olehPaulus Tumewu. kita tahu salah satu ciri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah 6selfassessment system. Sistem tersebut lebih memandang Wajib Pajak sebagai subjek dan bukanobjek semata. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang sekarang sama denganfiskus . Agar suatu Self assessment system berhasil, tidak hanya diperlukan pengetahuan yangcukup dari wajib pajak. Tanpa dilandasi oleh kesadaran , kejujuran, dan kedisiplinan yangmemadai, maka kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) dapat disalahgunakan.Untuk itu Administrasi perpajakan harus berperan aktif dalam melaksanakan pengendalianadministrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan,dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu pengendalian administrasi pemungutan pajak adalah dengan adanya kewajibanuntuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap seperti yangtercantum dalam Pasal 3 UU KUP, Seperti yang kita ketahui belakangan ini muncul pemberitaanberbagai kasus pajak seperti kasus “Gayus Tambunan” dan “Paulus Tumewu”, tapi yang menjadiANALISIS dari makalah ini adalah 7kasus penghentian penyidikan kasus Penggelapan Pajak“Paulus Tumewu” yang Berdasar hasil penyelidikan, Paulus diduga melakukan tindak pidanaperpajakan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan karena tidak melaporkan sebagianpenghasilan (telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2000 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebelum perubahan oleh UU No 28tahun 2007 ) yaitu, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidakbenar atau tidak lengkap dan telah P-21 (berkas dinyatakan lengkap) oleh Kejaksaan atas dasarsurat permohonan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar Jaksa Agung6 http://kedanta.tripod.com/karya.html http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-self-assessment.html7 http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9134&q=perpajakan&hlm=95
    • mengeluarkan surat untuk menghentikan kasus Paulus Tumewu. Surat permohonan itu dibuatatas surat permohonan dari Paulus Tumewu yang telah melunasi utang pajaknya ke Menkeu (SriMulyani). Yang akhirnya Dibalas Menkeu dengan memberi disposisi ke Sekjen Depkeu yangmenyatakan Paulus dikenakan denda 400 persen dari hutang pokok pajak. Paulus memintaMenkeu mengusulkan ke Jaksa Agung menghentikan penyidikan dan penuntutan atas dirinya. Dan akhirnya memang berkas kasus pidana pajak “Paulus Tumewu” yang telah P-21 itutidak berlanjut ke Pengadilan. Padahal di dalam ketentuan Pasal 39 itu sanksi pidananya bukanalternatif tetapi kumulatif yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.sehingga pemberhentian penyidikan/ pengeluaran 8SKPP tersebut oleh sebagian kalangan dianggap ada intervensi dari Menteri Keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam berbagai macam literatur dapat ditemukanberbagai pengertian atau definisi tentang pajak dari berbagai pakar yang satu sama lain adakesamaan dan ada juga perbedaan, sehingga supaya pengertian atau definisi ini bisa diterimasemua kalangan maka di ambillah pengertian. 9“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluannegara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-undang KUP sendiri telahmengalami tiga kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan UU Nomor 6 Tahun1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor9 Tahun 1994 dan mulai berlaku 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor16 Tahun 2000 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Perubahan terakhir dilakukan denganUU Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008 sampai sekarang. Dalampajak sendiri ada berbagai macam sistem pemungutan di antaranya, yaitu :8 SKPP merupakan kewenangan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntutumum dalam menangani suatu perkara) alasa-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan iniadalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaratersebut ditutup demi hukum.9 Undang-Undang KUP (UU 28/2007) yang tercatum dalam pasal 1 angka 1
    • 1. Official Assessment System : suatu system pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. 2. Self Assesment system : Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :  berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP {nomor pokok wajib pajak);  menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. 3. With Holding System : suatu system pemungutan pajakyang berdasarkan undang- undang memberi kepercayaan /wewenang kepada pihak ketiga(bukan pemerintah dan bukan wajib pajak (WP) yang bersangkutan ) untuk memotong atau memungut pajak yang wajib dipotong /dipungut dari wajib pajak (WP) yangwajib membayarnyaUndang-undang KUP sendiri menganut system pemungutan pajak Self Assessment System. JiwaSelf Assessment tercantum dalam pasal 12 UU KUP yang berbunyi :  Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP.  Jumlah Pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Apabila Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Dari bunyi Pasal 12 UU KUP tersebut dapat dilihat bahwa penghitungan pajak yangterutang pembayarannya ke Kas Negara, dan pelaporannya diserahkan sepenuhnya kepada WPserta tidak didasarkan pada SKP yang diterbitkan administrasi pajak. Perhitungan, pembayarandan pelaporan yang dilakukan WP tersebut dianggap benar (sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan) sepanjang Dirjen Pajak tidak dapat membuktikan sebaliknya.Pada prinsip self assessment beban pembuktian (bahwa pajak terutang yang telah dilaporkan
    • adalah tidak benar) berada di pihak fiskus (Dirjen Pajak). SKP hanya diterbitkan oleh fiskusapabila perhitungan wajib pajak tersebut tidak benar berdasarkan pada suatu pembuktian olehfiskus. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sistem pemungutan pajak dengan self assessmentini mempunyai arti bahwa penentuan /penetapan, serta pelaporan secara teratur tentang besarnyapajak terutang dan jumlah pajak yang telah dibayar, sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang-undangan perpajakan dipercayakan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP). Artinya,keberhasilan dan kegagalan di bidang pajak sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak. Lepas darikesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertian tentang kewajibannyaterhadap Negara, pada sebagian besar di antara rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannyamembayar pajak sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan, bila adasedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiappajak. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak,yang dapat dibedakan ke dalam : a. Perlawanan pasif : Perlawanan pasif ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. b. Perlawanan aktif : Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dari berbagai macam perlawanan terhadap pajak ini kemudian dengan berdasar pada selfassessmet system ini, maka dalam undang-undang KUP ini mewajibkan si wajib pajak (WP)untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang dimaksud Surat Pemberitahuan (SPT)ini sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, yaitu : Suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan. Kewajban melaporkan penghitungan dan/atau
    • pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :  benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;  lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan Jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. Bahkan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap ini juga ada sanksi pidananya seperti yang tercantum dalam UU KUP Pasal 38, yaitu : a. Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Dan juga di Pasal 39 ayat (1) KUP menyatakan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:
    • Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; Midak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dari isi pasal-pasal di atas bisa dilihat bahwa kedua-duanya memiliki sanksi pidana baik diPasal 38 UU KUP yang karena kealpaan juga Pasal 39 UU KUP khusunya ayatnya 1 yangkarena kesengajaan. Tetapi harus diingat bahwa dalam pelaksanaan ketentuan di bidangperpajakan itu ada 2 jenis penegakan hukum, yaitu :
    • 1. Penegakan Hukum Administrasi: Penegakan hukum administrasi lebih menekankan pada perbuatannya. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah dibidang pajak, jadi bukan oleh hakim. 2. Penegakan Hukum Pidana: Penegakan hukum pidana dilakukan melalui melalui proses peradilan. Dalam rangka penegakan hukum pidana di mungkinkan adanya kumulasi eksternal atas penerapan sanksi. Penerapan sanksi kumulatif secara eksternal adalah pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana secara sekaligus. Di dalam hukum pidana ada berbagai macam cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan, yaitu: a. Stelsel Alternatif: Ciri khas suatu UU mengatur stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu norma dalam UU. b. Stelsel Kumulatif: Stelsel kumulatif ini ditandai dengan cirri khas adanya kata “dan”.UU Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh UU yang menganut stelsel ini. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya. c. Stelsel Alternatif Kumulatif: Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. Suatu UU yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan). Bila dianalisa dari cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan, maka Pasal 38 UU KUP inimenggunakan cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan alternatif karena di dalam isi pasalnyamenggunakan kata atau antara sanksi denda dan penjaranya, sedangkan untuk Pasal 39 ayat (1)UU KUP ini menggunakan cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan Kumulatif karenamenggunakan kata dan antara sanksi denda dan penjaranya. Lalu bagaimana dengan penerapankasus Paulus Tumewu seperti yang telah di jelaskan sebelumnya di latar belakang, untuk kasus
    • Paulus Tumewu ini memang menurut jaksa berdasarkan hasil penyidikan, Paulus didugamelakukan tindak pidana perpajakan karena telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) UUnomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebelumperubahan oleh UU No 28 thun 2007 yang isinya pada intinya sama. Tetapi meskipun Pasal 39ayat (1) ini menganut penerapan sanksi / stelsel pemidanaan Kumulatif , dalam UU KUP ini baikyang tahun 2000 maupun yang tahun 2007 juga di Pasal 44B menyatakan bahwa : Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Bila melihat isi Pasal 44B ini. Maka, apa yang di lakukan Menteri Keuangan dan JaksaAgung ini adalah sudah sesuai dengan undang-undang apabila memang sebelum masuk kePengadilan Paulus Tumewu telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yangtidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnyadikembalikan.
    • PENUTUPKESIMPULAN 1) Dapat disimpulkan bahwa, Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, pajak memiliki tujuan dan fungsi, pajak juga memiliki asas-asas yang tujuan akhirnya ditujukan kepada kesejahteraaan masyarakat bangsa Indonesia juga. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 2) Dapat disimpulkan pula bahwa dalam kasus pajak ini memang benar Paulus Tumewu sudah memenuhi unsur–unsur untuk dipidana sesuai ketentuan-ketentuan yang ada ada dalam UU KUP khususnya pasal 38 dan 39 ayat 1 penegakan hukum dalam tindak pidana pajak yang berkaitan dengan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah : a. Apabila karena kealpaan maka penerapan sanksinya / stelsel pemidanaannya alternatif seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UU KUP b. Apabila karena kesengajaan maka penerapan sanksinya / stelsel pemidanaannya kumulatif seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP
    • Tetapi bila melihat kita melihat kembali kedalam isi Pasal 44B UU KUP ini baik yang tahun2000 maupun yang tahun 2007 ini. Maka, tindakan yang di lakukan Menteri Keuangan dan JaksaAgung dengan mengehentikan penyidikan kasus pajak oleh Paulus Tumewu itu sudah sesuaidengan ketentuan yang ada dan tercantum dalam pasal tersebut.SARAN Penekanan penerapan sanksi pidana itu harus lebih di tekankan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak ini ber, sedangkan kepada wajib pajak lebih baik di tekankanpenerapan sanksi administrasi untuk kepentingan penerimaan Negara, dan juga saya harapkankepada seluruh wajib pajak janganlah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh GayusTambunan dan Paulus Tumewu, apalagi seperti yang dilakukan Paulus Tumewu yaitu tindakpidana dalam perpajakan yang berhubungan yaitu, menyampaikan surat pemberitahuan danketerangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta mafia pajak lain yang masihberkeliaran diluar sana, jadilah warga Indonesia yang baik jadilah wajib pajak yang taatmembayar pajak karena sebenarnya yang menikmati hasil pajak itu sendiri adalah kita bukanpemerintah, ingatlah tujuan pajak itu bukan untuk individu-individu tertentu tetapi digunakanuntuk mensejahterkan masyarakat Indonesia namun memang faktanya rakyat Indonesia hanyasebagian yang sejahtera tetapi percayalah pemerintah tidak diam saja dalam hal ini mereka selaluberusaha untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia ini sejahtera.
    • Daftar Pustaka Bahan lainnya :http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/sejarah-pajak.html diakses tanggal 9 Desember 2012http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/fungsi-pajak.html diakses tanggal 9 Desember 2012http://kedanta.tripod.com/karya.html diakses 10 Desember 2012http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-self-assessment.html diakses 10 Desember 2012http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9134&q=perpajakan&hlm=95 diakses 10 Desember 2012http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/06/analisis-terhadap-penerapan-hukum-dalam.html diakses 10 Desember 2012http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/21/137543/16/1/Kronologi-Kasus-Penggelapan- Pajak-Paulus-Tumewu Rabu 21 April 2010 diakses 10 Desemebr 2012http://www.dutamasyarakat.com/artikel-29080-ani-dibidik-kasus-adik-edy-tanzil.html diakses 8 Desember 2012 Peraturan Perundang-undangan:Undang-Undang KUP (UU 28/2007) yang tercatum dalam pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum PerpajakanUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU KUPUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU KUPUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU KUP
    • HUKUM PAJAKSejarah, tujuan, fungsi, asas-asas dalam hukum pajak, jenis-jenis pajak serta analisis penerapan hukum tentang kasus pajak “ Paulus Tumewu " Oleh YANELS GARSIONE DAMANIK 115010107111103 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2012