Resensi pengantar antropologi hukum

8,960 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resensi pengantar antropologi hukum

  1. 1. Pokok Pengertian Antropologi Hukum, Konsep-Konsep Hukum Masyarakat Sederhana, Ciri-Ciri Hukum dan Kasus-Kasus Perselisihan Masyarakat Sederhana diluar maupun didalam Indonesia Judul : Pengantar Antropologi Hukum Penulis : Prof.Hilman Hadikusumah, S.H. Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, 2004 Tebal Halaman : 212 Halaman Harga : Rp. 33.000,00 Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya, yang disebut antropologi budayanya, yang disebut Antropologi Fisik dan Antropolgi Budaya. Antropogi Fisik dibedakan antara Paleo Antropologi dan Antropologi Fisik dalam arti sempit, sedangkan Antropologi Budaya pada mulanya dibagi dalam tiga bagian, yang disebut Etnolinguistik atau Antropologi Bahasa, yang kedua pra-sejara atau pra-histori dan yang ketiga, adalah Etnologi. Kemudian dikarenakan keinginan tahu manusia bertambah luas dan ilmu pengetahuan bertambah maju maka berkembanglah ilmu Antropologi samapi kepada pembahasan yang dibicarakan dalam buku ini yaitu tentang “Antropologi Hukum”. Antropologi hukum adalah suatu bidang khusus atau suatu spesialisai dari Antropologi Budaya, yang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Antropologi hukum melakukan pendekatan secara menyeluruh (holisitik) terhadap segala sesuatu yang melatar belakangi budaya hukum itu, adapun pengertian dari Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud, ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah (ugeran, ketentuan, patokan, ketentuan) peraturan perundangan; jika demikian hukum dengan pendekatan yang ‘ normatif ’. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendikiawanan (Intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatar belakangi hukum itu, serta cara-cara masyarakat menyelesikan suatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Dijelaskan didalam buku ini antropologi hukum juga membahas tentang masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya (Halaman 3-4). Buku “Pengantar Antropologi Hukum” ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari antropologi hukum adalah tidak bersifat etnosentris, bersifat empiris, yang artinya adalah
  2. 2. teorinya harus dibuktikan oleh fakta yang relevan atau setidak-tidaknya terwakili secara representatif dari fakta yang relevan, berbeda dari cabang ilmu sosial yang lain karena ilmu ini memepelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dimana bagian-bagiannya saling bertautan, antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal yang superorganis, lalu memperkecil peranan individu, antropologi hukum tidak memandang masyarakat yang dalam keseimbangan yang mengalami gangguan jika ada penyimpangan, tetapi masyarakat dipandang secara dinamis, sehingga peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan status quo (Halaman 5-6). Adapun dalam buku ini dibahas tentang ruang lingkup dari antropologi hukum adalah apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal, hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial, mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas, apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial, mengapa pula hukum itu berubah, dan bagaimana cara mendeskripsi sistem-sistem, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan sistem hukum yang satu dan yang lain. Dijelaskan juga dalam buku ini bahwa antropologi hukum dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan adalah metode historis, metode normatif-eksploratif, metode deskriptif perilaku dan metode studi kasus (Halaman 6-7). Dalam buku ini dijelaskan hubungan serta perbedaan antropologi hukum dengan ilmu lainnya. Meskipun ia telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tidak berarti bahwa antropologi hukum tidak ada hubungannya dengan ilmu yang lain, diantaranya adalah Antropologi hukum dan hukum adat, Antropologi hukum dan etnologi, Antropologi dan sosiologi, Antropologi hukum dan psikologi sosial dan Antropologi hukum dan religi (Halaman 8-17). Selain itu juga buku Pengantar Antropologi Hukum ini juga membahas tentang manfaat dari antropologi hukum, sebagai berikut Manfaat bagi teoritisi, Manfaat bagi praktisi hukum, Manfaat bagi praktisi politik dan Manfaat bagi pergaulan masyarakat (Halaman 19-35). Dalam buku ini juga membahas bagaimana konsep-konsep hukum masyarakat sederhana. Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana ini disertakan dengan pendapat parapara ahli diantaranya adalah Pendapat B.Malinowski, Pendapat E.A. Hoebel, Pendapat Redfield (Masyarakat Andaman, Masyarakat Indian Zuni, Masyarakat Indian Yurok, Masyarakat Ifugo, Masyarakat Aborigin dan lainnya serta Masyarakat Akamba dan lainnya), Pendapat Pospisil (Pospisil juga menggambarkan bagaimana konsep-konsep dari para ahli tentang masyarakat sederhana yang tidak mengenal adanya hukum, yaitu: Konsep A.R. Radcliffe Brown, Konsep Van
  3. 3. den Steenhoven, Konsep F. James Davis, Konsep P.J. Bohannan, Konsep S.J.L. Zake dan Konsep Llewellyn dan Hoebel), Pendapat Bohannan (Lembaga, Pelembagaan ganda, Kesenjangan, Kekuasaan) (Halaman 47-87). Selain itu juga buku Pengatar Antropologi hukum ini juga didalamnya membahas tentang ciri-ciri hukum yang tunggal dan lengkap, ciri-ciri dari kekuasaan beserta dalil, kepemimpinan (pendekatan sifat, pendekatan situasi, pendektan teologis, pendekatan sosiometrik, konsepsi dikhotomi, kepemipinan yang berpengaruh), jenis kepemimpinan dan kekuasaan dan terkahir adalah fungsi dari pemimpin (Halaman 90-91). Didalam buku ini juga dibahas tentang maksud penerapan universal (Halaman 108), ciri obligato (Halaman 110) , ciri sanksi (Halaman 114) , kasus-kasus perselisihan (perselisihan masyarakat ifugao, comanche, kpelle, iban, zapotec) (Halaman 119-154), Seminar Antropologi Hukum (Halaman 158), Peserta Seminar dan Makalah (Sarjana Belanda dan Sarjana Indonesia) (Halaman 159-160), Antropologi Hukum di Fakultas Hukum (Halaman 164), Seminar Antropologi Hukum (Halaman 166), Rumusan Pengajar Antropolgi Hukum (Halaman 169-174), Beserta kasuskasus perselisihan dan cara penyeleseaian perselisihan di Indonesia (kasus sengketa di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung , Jawa Tengah, Lombok dan di Irian jaya) (Halaman 177-205) . Buku ini membuka mata saya dan mengajak saya sebagai salah satu pembacanya untuk berpikir bahwa di dunia ini penuh dengan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hukum dimasing-masing masyarakatnya dan bagian buku ini yang paling menarik untuk dibaca yaitu tentang Metode pendekatan yang digunakan dalam Antropologi hukum (hal.8-hal.15) , Tentang Manfaat Antropologi Hukum itu bagi praktisi hukum, praktisi politik dan pergaulan masyarakat (hal.38-hal.43) dan yang paling menarik bagi saya Contoh penyelesain sengketa didalam masyarakat Iban di Lembah sungai Rajang Serawak Malaysia Timur (diluar negara Indonesia) penyelesain sengketa mereka dapat dilakukan dengan cara, yaitu adalah penyelesaian secara damai dan Acara ‘Bechara’. Penyelesaian secara damai dilakukan apabila terjadi perselisihan terutama perkara-perkara kecil diantar warga kesatuan rumah panjang, maka Tuai Rumah (Ketua Rumah) akan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisish tersebut. Tuai Rumah akan memanggil para pihak yang berselisih dan mempertemukan mereka secara langsung dan mereka akan melakukan perundingan dan menacapai kesepakat secara damai. Biasanya penyelesaian secara damai itu diterima oleh kedua belah pihak, karena merasa malu jika akan diadili dengan “bechara” dan akan diketahui orang banyak. Tetapi jika salah satu pihak tidak mau berdamai, maka terpaksa dilakukan penyelesaian dengan peradilan terbuka. Tuai Rumah akan mempersiapkan acara “bechara” , yaitu membicarakan perkara tersebut
  4. 4. dalam persidangan terbuka. Persiapan itu dimulai dari pemberitahuan tentang waktu dan termpat bersidang, mengumpulkan anggota yang akan menghadiri sidang tersebut dengan cara yang disebut “begau enggau panggil”. Acara sidang peradilan (bechara) dilaksanakan pada waktu malam hari yang bertempat diserambi dalam (ruai) dari rumah panjang. Setelah selesai proses peradilan Tuai Rumah menteapkan hukuman sesuai jenis perkaranya, yaitu denda pelanggaran ringan, denda perbuatan zinah, hukuman menghilangkan nyawa, hukuman melanggar sumpah dewa dan penyelesaian perkara dengan perkelahian. Contoh lain lagi adalah penyelesaian perselisihan di Lombok, Bagaimana kasus tanah di Sukadana (Lombok), apa yang melatar belakangi sengketa tanah itu bisa terjadi, dalam hal itu pihak manakah yang bersengketa dan bagaimana proses penyelesaian sengketanya yang diketahui bahwa dalam sengketa tersebut terdapat perbedaan mulai dari segia perbedaan anutan agama, perbedaan generasi, perbedaan kekerabatan tingkat desa dan perbedaan pandangan politik yang menyebabkan peneyelesaian sengketa pun terpengaruhi oleh adanya perbedaan-perbedaan tersebut dan masih banyak lagi kasus-kasus perselisihan yang akan dibahas dalam buku ini. Buku “ Pengantar Antropologi Hukum ” dimaksudkan untuk menambah kepustakaan Antropologi Hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan bahan-bahan pegangan bagi para mahasiswa fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Hukum dan perguruan-perguruan tinggi yang ingin mempelajari Antropologi Hukum. Buku ini terdiri dari delapan bab, mulai dari Bab I (Pendahuluan), Bab II (Apakah Antropologi Hukum Itu), Bab III (Antropologi Hukum dengan Ilmu lain dan manfaatnya), Bab IV (Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana), Bab V (Pembahasan Ciri-ciri Hukum), Bab VI (Kasus-kasus Perselisihan, Bab VII Antropologi Hukum di Indonesia), dan Bab VIII (Kasus-kasus Perselisihan di Indonesia). Buku ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan penjelasan secara terperinci mengapa kita perlu mempelajari Antropologi Hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang membuka pandangan kita secara luas tentang bagaimana budaya hukum berlaku dalam kehidupan yang ada diluar maupun didalam negara Indonesia, bagaimana hukum menjelma sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat itu agar taat dan tertib dan harus menjalankan aturan tersebut, apa saja manfaat dari antropologi hukum itu terkhususnya untuk saya sendiri sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari ilmu hukum, bagi mahasiswa hukum buku ini mengajarkan tentang berbagai perilaku manusia dan budaya hukumnya. Bukan saja perilaku budaya sesuai tugas dan perannya sebagai pejabat tetapi juga perilaku, budaya, sifat, watak dan latar belakang yang mempengaruhinya. Selain itu juga sebagai pedoman bagi saya bergaul
  5. 5. didalam masyarakat-masyarakat terkhususnya kota Malang yang dimana lingkungan yang ada disini sangat beragam sekali (multikulturalisme) bertemu dengan berbagai macam-macam orang yang berbeda suku dan berbeda cara pergaulannya, dan mengenal lebih jauh lagi budaya dan tata cara dalam berbahasa dengan orang Arab, orang-orang Jawa dan Madura, orang Kalimantan, orang Ambon, orang Sumatera (Lampung dan Sumatera Utara) dan orang Papua. Selain itu juga buku ini juga bagus dibaca untuk orang-orang yang berkecimpung atau bekerja dalama ranah politik karena didalam buku ini juga diberikan juga penjelasaan apa saja manfaatnya seorang praktisi politik mempelajari antropologi hukum, yaitu sebagai tolak ukur sejauh mana parktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum , menjaga keseimbangan berperilaku politik dan berperilaku hukum, dengan mengetahui dan memahami objek studi antropologi hukum dan menyadari bahwa aturan-aturan hukum dan kebijaksanaa umum itu tidak lain adalah perilaku manusia, dimana hukum itu adalah akibat dari perilaku politik hukum manusia, maka praktisi politik akan menyadari dalam ruang lingkup politik yang bagaimana dia berada, dapat membedakan bagaimana perilaku hukum dalam negara demokrasi dan negara totaliter dan Perilaku hukum dalam demokrasi barat yang bebas dan demokrasi dan demokrasi timur yang terpimpin. Dalam buku ini tahap demi tahap sangat menarik bagi pembaca untuk membaca dan memperdalam tentang Antropologi Hukum, yang menjadi kekurangan dalam isi buku ini adalah Pada bagian daftar isi terjadi kesalahan cetak apabila dibandingkan dengan buku “Antropologi Indonesia” tidak terjadi kesalahan cetak dalam daftar isinya, untuk tampilan buku ini juga covernya sangat sederhana dan tidak banyak menggunakan gambar, dari segi bahasa dalam buku ini mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit hanya saja kekurangannya pada tulisan bahasa asing harusnya di cetak dengan huruf yang miring, selain itu juga buku ini juga tidak mengalami revisi karena penulisnya sudah diambang senja dan kita tahu bahwa Antropologi Hukum ini adalah sifatnya empiris yang membutuhkan penelitian dan biaya penelitian itu tidak murah harganya. Tetapi “tak ada gading yang tak retak” segala sesuatu yang ada didunia ini tidak ada yang sempurna bagi saya secara individu isi buku ini sangat menarik untuk dibaca karena banyak ilmu yang akan diperoleh dari buku ini. Buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa terkhususnya mahasiswa Fakultas hukum dan Fakultas Sosial dan Politik dan perguruan tinggi lainnya untuk lebih mengenal Antropologi Hukum. Amat disayangkan sekali jika karena kesalahan cetak dan penulisan bahasa asing dalam buku “ Pengantar Antropologi Hukum” ini menjadi nilai kurangnya dimata masyarakat maupun mahasiswa.
  6. 6. Mereka pun tidak tertarik untuk membeli buku ini, padahal menurut saya buku ini berisi tentang ilmu-ilmu tentang Antropologi Hukum yang sangat bagus sekali. Buku “Pengantar Antropologi Hukum” ini sangat bagus sekali untuk dipelajari karena didalamnya banyak sekali mengandung pendapat-pendapat serta konsep-konsep yang dapat membuka pikiran kita bagaimana antropologi hukum itu, memang pada dasarnya antropologi hukum adalah ilmu yang berbeda dari ilmu sosial yang lainnya tetapi Antropolgi Hukum tidak terlepas dari ilmu-ilmu lainnya. Untuk kedepannya diharapkan untuk tidak terjadi kesalahan cetak lagi, bahasa asing yang ada didalam buku tersebut harus dicetak dengan huruf miring, dan diharapkan dengan membaca buku ini akan muncul ahli-ahli dalam bidang Antropologi Hukum yang handal dan dapat mengembangkan lagi Antropologi Hukum ke arah yang lebih baik.

×