Makalah leasing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Makalah leasing

on

  • 2,083 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,083
Views on SlideShare
2,083
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
76
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Makalah leasing Document Transcript

  • 1. BAB I PENDAHULUANPerusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegitan utamaperusahaan sewa guna usaha bergerak dibidang pembiayaan utnuk keperluan barang-barangmodal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksudkan disini adalah ketikaseorang nasabah membutuhkan barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan caradisewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh diperusahaan leasing. Dengan melakukan leasingperusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsungdigunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekalikepada pihak lessor. Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barangmodal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukankredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaanyang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapatmembantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai,perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukansebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tibatiba, tetapi tidakmempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya.Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibandingdengan membeli secara tunai.
  • 2. BAB 2 PEMBAHASANA. PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan, melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Equipment Leasing Association di London memberikan definisi leasing sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah ”kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.”B. KLASIFIKASI LEASING1. Capital Lease Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi langsung dengan supplier mengenai harga,
  • 3. syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa pengguanaan barang tersebut lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 2. Operating Lease Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee.3. Sales Type Lease Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan lease diakui dua macam pendapatan yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu lease.4. Leverage Lease Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider.5. Cross Border Lease Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Barang-barang atau peralatan yang biasanya ditransaksikan dalam cross
  • 4. border lease meliputi nilai jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrikan Boeing dan Airbus.C. KEGIATAN LEASING Didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 november 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara, yaitu : 1) melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee (finance lease). Kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan sebagai berikut : jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan dan keuntungan bagi pihak lessor dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee 2) melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee (operating lease). Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi hrga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak lessor; Didalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lesseeD. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Pihak – pihak ynag terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut : Lessor Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang – barang modal. Lessee
  • 5. Adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan Supplier Yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian antara lessors dan lessee dan dalam hal ini supplier dapat bertindak sebagai lessor Asuransi Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar yang telah ada didalam perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.E. PROSEDUR MEKANISME LEASING Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dangan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
  • 6. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada suppplier. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.F. PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA 1. Sejarah Leasing Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit. Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika
  • 7. pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannyabeberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN). Meskidemikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saatini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yangdibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi,kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal inimengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional. Ada beberapa hal menarikjika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989,misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar asset. perburuan assettersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar,sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncangdana akhirnya tutup sama sekali. Dengan asset dan skala usaha yang besar, muncul anggapanperusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas,mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik danpenjajakan di antara sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yangmelakukan penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya, langkah ini membuahkan hasil positif.Selain modal dan asset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.Namun gairah menggelembungkan asset tersebut berangsur-angsur mulai pudar. Karena padatahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. merekalebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebetulnya, berubahnya orientasi inidipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agakterabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakinlonggar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya denganmenyerahkan selembar kartu tanda penduduk (KTP). Pada tahun 1991, kembali terjadiperubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat(TMP = tight money policy) – yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II – sukubunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditundapencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisandarah. Aliran dana menjadi seret. kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyakdi antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudahdalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.
  • 8. 2. Asosiasi Leasing Sebetulnya, organisasi ini punya nama lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Anggarandasar (AD)-nya, yaitu Asosiasi Lembaga Pembiayaan Indonesia (APLI). Tetapi agaknya namayang pertama lebih dikenal para pelakunya dan masyarakat luas. ALI didirikan sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan. Di sini mereka secarabersama-sama membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. ALI juga hadiruntuk memperjuangkan kepentingan anggotanya kepada pemerintah. Di sisi lain, organisasi inijuga bermaksud menjadi jembatan untuk meneruskan keinginan dan bimbingan pemerintahkepada para anggota. Sederet sasaran ideal menjadi tujuan didirikannya ALI. Paling tidak, pasal6 AD-nya menyebutkan lima tujuan utama organisasi ini. Di antaranya memajukan danmengembangkan peranan lembaga pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagikemajuan perekonomian nasional. Dalam perjalanan sejarahnya, ALI mengalami pasang naikdan pasang surut. Para pengurus yang silih-berganti berupaya memberikan yang terbaik gunapemecahan, kemajuan dan perkembangannya. Sejak didirikan, tercatat sudah 12 kali terjadipergantian kepengurusan. Sebetulnya, periodisasi kepengurusan ditetapkan tiap dua tahun.Namun dalam beberapa kasus, terjadi pergantian kepengurusan sebelum masa jabatan berakhir.3. Dari ALI ke APPI Pada awalnya, tepatnya tanggal 2 Juli 1982 telah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI)yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. Kehadiran ALI telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelakuusaha leasing di Indonesia dan ALI telah berhasil melakukan berbagai aktivitas gunakepentingan para anggotanya, termasuk membantu pengembangan industri usaha leasing diIndonesia bersamapemerintah. Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan danguna menampung aspirasi seluruh anggota maka pada tanggal 20 Juli 2000 telah diambilkeputusan untuk mengubah ALI menjadi ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAANINDONESIA(APPI). Keputusan diatas sejalan dengan keberadaan usaha para anggota sebagaiperusahaan pembiayaan yang dapat melakukan aktivitas usaha: sewa guna usaha (leasing), anjak
  • 9. piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan kartu kredit (credit card).Dalam perkembangannya pada tanggal 21 Desember 2000 Asosiasi Factoring Indonesia (AFI)juga telah bergabung ke dalam APPI. Sesuai dengan tujuan didirikannya, APPI bersamapemerintah terus berupaya memberikan andil dan peran lebih berarti dalam peningkatanperekonomian nasional khususnya pada sektor usaha jasa pembiayaan
  • 10. BAB III PENUTUP Dapat disimpulkan bahwa, Leasing adalah Lembaga keuangan bukan bank yangmempunyai kegiatan utama menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat danmenyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam perkembangannya di masyarakat Leasingbanyak digunakan. Leasing berperan penting dalam masyarakat terutama untuk masyarakat yangtidak mempunyai cukup kemampuan financial dalam memiliki barang – barang modal, tetapidalam Leasing pihak yang diuntungkan adalah Lessor karena menggunakan Perjanjian Bakuyang harus ditaati oleh Lessee, seringkali Lessor menggunakan Perjanjian tambahan yang untukmelindungi kepentingannya, perusahaan leasing biasanya mengambil jalan pintas denganmembuat surat perjanjian tambahan yang dipisahkan dari klausul baku (perjanjian, kontrak, akadkredit, dsb.) yang disepakati. Dalam perjanjian tambahan tersebut, biasanya tercantum pasalbahwa pengguna jasa bersedia menyerahkan kembali kendaraannya jika dalam waktu tertentutidak bisa memenuhi kewajibannya membayar kredit DAFTAR PUSTAKA http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/04/sejarah-leasing.html http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/12/07/berbicara-leasing/
  • 11. http://hafismuaddab.wordpress.com/tag/sewa-guna-usaha/http://www.afand.abatasa.com/post/detail/2656/leasing-sewa-guna-usaha--pengertianhttp://www.scribd.com/doc/74957246/15/Macam-macam-Leasinghttp://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/08/03/leasing/http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/kuntungan-dan-kerugian-leasing/
  • 12. MAKALAH PERKEMBANGAN HUKUM PERIKATAN DILUAR KUHper (KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA) ( LEASING ) Disusun Untuk Memenuhi Tugas Hukum Perikatan Oleh DAVID OLOAN PURBA (115010105111009) KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
  • 13. UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG